Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Raffi Ahmad resmi ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum (WKU) bidang ekonomi kreatif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada periode 2024-2029.

Penunjukan Raffi dalam barisan kepengurusan Tim Kadin Anindya Bakrie diumumkan hari ini, di Kantor Pusat Kadin di Jakarta, Senin (7/10).

Bos Rans Entertainment ini berkomitmen akan langsung menjalankan tugas sebagai WKU bidang ekonomi kreatif dan akan berkoordinasi dengan kepemimpinan Prabowo-Gibran mendatang.

"Mohon kerja sama dan partisipasinya kepada seluruh pelaku usaha, Kadin ini akan selalu bersinergi dengan pemerintah insya Allah nanti setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik sinergi kita akan lebih baik," kata Raffi.

Lebih lanjut, pihaknya berharap kepemimpinan Anindya di Kadin dapat menjembatani kepentingan pengusaha dengan pemerintah dengan tujuan yang baik.

Walau demikian, pihaknya mengakui belum menyusun detail rencana program Kadin ke depan khususnya di sektor ekonomi kreatif. Menurutnya, hal ini akan disiapkan usai pelantikan resminya dalam waktu dekat.

"Ini kan baru aja dimulai, jadi nanti akan siapkan secara internal nanti kita akan sampaikan," ujar Rafi.

Sebelumnya, Anindya mengatakan penyusunan kepengurusan Kadin Indonesia Periode 2024-2029 ini baru sekitar 50% rampung lantaran masih menunggu perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga (K/L) baru pada pemerintahan selanjutnya.

Adapun Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober 2024.

"Kami ingin mengumumkan pengurus inti daripada Kadin. Memang bisa dibilang ini baru 50 persen karena 50 persennya sehabis 20 Oktober yang kita bisa lihat nomenklaturnya dan juga mitra kerjanya," ujar Anindya.

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengumumkan pengurus inti masa bakti 2024-2029.

Anindya Novyan Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia mengatakan, pengurus inti yang diumumkan pada 7 Oktober 2024 baru setengah dan akan diumumkan lagi setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

“Memang baru bisa dibilang baru 50%, karena 50%-nya sehabis 20 Oktober. Yang kita bisa lihat nomenklaturnya dan juga mitra kerjanya. Bersama di parlemen, dengan Komisi XII DPR, Komisi XIII DPR untuk melihat lebih pastinya,” ujar Anindya, Senin (7/10).

Dalam jajaran pengurus baru, Arsjad Rasjid ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

Berikut jajaran pengurus inti Kadin Indonesia masa bakti 2024-2029, yaitu:

DEWAN KEHORMATAN

1. Ketua: Rosan P. Roeslani

2. Anggota: Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat, Suryo Bambang Soesilo, Adi Putra Tahir

DEWAN

1. Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo

2. Wakil Ketua Dewan Penasehat : Sharif Cicip Sutardjo

3. Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung

4. Ketua Dewan Pertimbangan: M. Arsjad Rasjid P.M.

DEWAN PENGURUS

KETUA UMUM

Ketua Umum Kadin Indonesia: Anindya Novyan Bakrie

A.WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG ORGANISASI DAN KOMUNIKASI

Erwin Aksa

1. WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko

2. WKU Bidang Keanggotaan Widyanto Saputro

3. WKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota (Asosiasi Luar Biasa/ALB): Benny Soetrisno

4. WKU BIdang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo

------

1. WKU Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutisna

2. WKU Wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur: Kukrit Wicaksono

3. WKU Wilayah Sulawesi: Bapak Zulkarnain Arief 4. WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryadi

B. WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Franky O. WIjaya

1. WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin

2. WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri

3. WKU Bidang Pertanian : Mulyadi Jayabaya

4. WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat

5. WKU Bidang Perencanaan: Bayu Priawan Djokosoetono

6. WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad

C. WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG INVESTASI, HILIRISASI, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bobby Gafur Umar

1. WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

2. WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto

3. WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono

4. WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla

5. WKU Bidang Kewirausahaan: Eka Satria

6. WKU BIdang Industri Kreatif: Raffi Ahmad

7. WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono

D. WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN

Bambang Soesatyo

1. WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo

E. WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG LUAR NEGERI

James T. Riady

1. WKU Bidang Diplomasi Luar Negeri, Sustainable Development Goals (SDG), Environmental Social and Governance (ESG): Shinta Wijaya Kamdani

2. WKU Bidang Perdagangan Internasional: Benardino M. Vega

F. WAKIL KETUA UMUM – BIDANG INFRASTRUKTUR

1. WKU Bidang Perhubungan: Carmelita Hartoto

2. WKU Bidang Pembangunan: Thomas Djusman

3. WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma’ruf Maulana

G. WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG SOSIAL Dyah Anita Prihapsari

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kubu Arsjad Rasjid mengklaim telah memperoleh dukungan dari 21 Kadin provinsi.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K Harjono menambahkan, Dewan Pengurus Kadin Indonesia berdasarkan kewenangannya telah melakukan investigasi, pemeriksaan dan pengkajian yang memberikan petunjuk adanya pelanggaran oleh anggota kepengurusan (Dewan Usaha, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus), beberapa Ketua Umum Kadin Provinsi, dan ALB berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan dalam bentuk surat-surat dan dokumen persiapan Munaslub.

Bukti-bukti tersebut di antaranya surat undangan Munaslub dan Konvensi ALB yang cacat prosedural, serta surat penolakan terhadap Munaslub dari 21 Ketua Umum Kadin Provinsi.

“Kami menemukan fakta bahwa hanya 13 Kadin Provinsi yang mendukung dan hanya dihadiri 10 Ketua Kadin Provinsi. ALB juga hanya 23 dari total anggota 124 yang berhak untuk hadir di dalam Munaslub. Atas pelanggaran-pelanggaran terhadap AD/ART dan Peraturan Organisasi tersebut, Dewan Pengurus Kadin telah melaksanakan rapat pengurus harian yang keputusannya menyepakati pemberian sanksi kepada mereka-mereka yang telah melakukan pelanggaran,” ujar Dhaniswara dalam Konferensi Pers di Hotel JS Luwansa, Selasa (17/9).

Dhanis menjelaskan, berdasarkan AD/ART dan Peraturan Organisasi, untuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepengurusan, maka Dewan Pengurus Kadin Indonesia melalui keputusan Rapat Pengurus Harian dapat menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap dari jabatan dan pemberhentian sebagai Anggota Kadin tanpa surat peringatan terlebih dahulu.

Sementara untuk Ketua Umum Kadin Provinsi yang melakukan pelanggaran, Dewan Pengurus Kadin Indonesia sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi berupa pencabutan Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B).

Begitu juga dengan ALB yang terlibat Munaslub, dapat dikenai sanksi pencabutan Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-ALB).

“Jadi, sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi, dalam keadaan genting, Dewan Pengurus dapat mencabut keanggotaan Ketua Umum Kadin Provinsi maupun Anggota Luar Biasa,” tegas Dhaniswara.

Adapun, dukungan dari 21 Ketua Umum Kadin Provinsi tersebut antara lain Kadin DKI Jakarta, Kadin Jambi, Kadin Jawa Tengah, Kadin Jawa Timur, Kadin Kalimantan Barat, Kadin Kalimantan Selatan dan Kadin Kalimantan Timur.

Kemudian, Kadin Maluku, Kadin Maluku Utara, Kadin Nusa Tenggara Timur, Kadin Papua, Kadin Papua Barat, Kadin Riau, Kadin Papua Barat Daya, Kadin Sulawesi Tengah dan Kadin Sulawesi Tenggara.

Dhaniswara mengatakan, Dewan Pengurus telah melayangkan surat kepada Presiden mengenai permohonan kepada pemerintah selaku Pengawas Kadin Indonesia untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan sesuai UU nomor 1 tahun 1987 dan Keppres nomor 18 tahun 2022. Dewan Pengurus juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Hukum dan HAM berisi permohonan audiensi dan penundaan proses pembuatan Keppres baru tentang Kadin Indonesia.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kubu Arsjad Rasjid membeberkan sejumlah temuan yang menguatkan dugaan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar Sabtu (14/9) tidak sah atau ilegal.

Kuasa Hukum Kadin Indonesia, Hamdan Zoelva mengatakan, dari kajian legalitas serta investigasi ditemukan adanya pelanggaran oleh sejumlah pihak.

Hamdan menjelaskan, pelaksanaan Munaslub tersebut menyalahi baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (UU Kadin), Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kamar Dagang dan Industri.

“Dalam menjawab persoalan apakah Munaslub pada Sabtu kemarin dapat dibenarkan secara hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kita harus mengacu dan mengedepankan UU Kadin no 1 tahun 1987, Keppres 18/2022, dan AD/ART Kadin Indonesia,” ujar Hamdan dalam Konferensi Pers di Hotel JS Luwansa, Selasa (17/9).

Hamdan melanjutkan, merujuk AD/ART Kadin Indonesia Pasal 18 ayat (1), Munaslub diselenggarakan untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus mengenai pelanggaran prinsip terhadap AD/ART, penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi, atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus sehingga ketentuan AD/ART dan keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Penyelenggaraan Munaslub juga harus didahului adanya Surat Peringatan Pertama dan Kedua, yang mana Dewan Pengurus diberikan waktu masing-masing 30 hari untuk memperbaiki.

“Jadi, ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) tidak terpenuhi berkenaan dengan tidak adanya pelaksanaan pertanggung jawaban dari Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dalam hal ini oleh Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin yang sah,” lanjut Hamdan.

Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 tersebut juga menggarisbawahi alasan penyelenggaraan Munaslub. Mengacu pada Undangan Munaslub, tidak dapat diketahui secara jelas apa sebenarnya yang menjadi alasan atau latar belakang diadakannya Munaslub 2024.

“Berdasarkan informasi yang berkembang di media massa, diketahui bahwa dalih diadakannya Munaslub adalah bergabungnya Arsjad Rasjid yang merupakan Ketua Umum Kadin, sebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029,” kata Hamdan.

Menurut Hamdan, apabila ini yang menjadi alasan, sesuai Pasal 37 huruf a Anggaran Dasar Kadin tentang Pendelegasian Wewenang, tindakan Arsjad Rasjid tersebut adalah sah.

Mengingat, sebelum ditetapkan menjadi Ketua Tim Pemenangan, Arsjad Rasjid dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Kadin telah menunjuk Wakil Ketua Umum Koordinator Organisasi, Hukum dan Komunikasi (Yukki Nugrahawan Hanafi) sebagai Pelaksana Tugas Harian (Plh) Ketua Umum Kadin Indonesia.

“Jadi, tidak terbukti adanya pelanggaran Pasal 14 Anggaran Dasar Kadin Indonesia, karena kedudukan Arsjad Rasjid dalam Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 merupakan hak politik setiap warga negara dan telah menempuh mekanisme dan prosedur yang berlaku sesuai Pasal 37 Anggaran Dasar Kadin Indonesia,” jelas Hamdan.

Hamdan menambahkan, pelaksanaan Munaslub tidak mengikuti ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) AD/ART yang mensyaratkan adanya permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) jumlah Kadin Provinsi dan 1/2 (setengah) dari jumlah Anggota Luar Biasa (ALB) tingkat nasional yang mengikuti Munas terakhir.

Selain itu, penyelenggaraan Munaslub juga harus didahului adanya Surat Peringatan Pertama dan Kedua, yang mana Dewan Pengurus diberikan waktu masing-masing 30 hari untuk memperbaiki.

“Tidak terpenuhinya ketentuan ini diperkuat dengan adanya penolakan dari 21 Kadin Provinsi atas hasil Munaslub 2024 dengan agenda menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum terpilih,” lontar Hamdan.

Selanjutnya, kewenangan Munaslub 2024 dalam memilih dan menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum adalah tidak sah karena tidak didahului oleh pelaksanaan pertanggungjawaban Dewan Pengurus dan keputusan Munaslub apakah menerima atau menolak pertanggungjawaban tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (11) AD/ART.

“Berdasarkan alasan-alasan tersebut, terutama adanya penolakan dari 21 Kadin Provinsi, maka Munaslub tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (12) yang menyatakan Munaslub tercapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih setengah (50% +1) dari Peserta Penuh, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta Munaslub,” tegas Hamdan.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Penyewa dan Pengusaha Ritel Indonesia (Hippindo) menyatakan bahwa dualisme dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tidak memberikan dampak signifikan terhadap industri ritel.

Pernyataan ini disampaikan setelah terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin yang baru melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu (14/9) lalu.

Menurut Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah, sebagai asosiasi yang berdiri sendiri dan tidak terafiliasi langsung dengan Kadin, tetap fokus pada tugasnya mengurus sektor ritel dan ekosistemnya.

“Hippindo berdikari dan tidak terikat langsung dengan Kadin. Kami mendukung siapa saja yang didukung oleh pemerintah, karena Kadin berfungsi sebagai partner pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang,” kata dia kepada Kontan.co.id, Senin (16/9).

Iduansjah menegaskan bahwa meskipun terdapat dualisme di Kadin, operasional dan fungsi utama Hippindo dalam mengelola industri ritel tetap berjalan dengan baik.

“Dualisme Kadin ini sebenarnya tidak berdampak signifikan pada industri ritel. Kami tetap melaksanakan tugas dan program kami dengan baik. Jika ada acara atau kegiatan yang melibatkan Kadin, kami tetap mengirimkan surat ke alamat Kadin yang berlaku saat ini,” tambahnya.

Dia juga mencatat bahwa permasalahan yang mungkin timbul dari dualisme Kadin lebih berhubungan dengan koordinasi dan komunikasi, terutama dalam hal menghadiri acara atau mengundang diskusi.

“Kendala utama hanya dalam hal koordinasi, karena kami perlu menentukan dengan siapa kami harus berkoordinasi. Namun, hal ini tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan program kami,” pungkasnya.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Dualisme Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dinilai berpotensi memperburuk dunia industri dan perdagangan.

Ketua Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) Yustinus Gunawan mengatakan, perebutan tampuk kepemimpinan Kadin mencerminkan kemunduran profesionalitas. Tindakan ini juga dinilai erat kaitan dengan perebutan kepentingan kelompok.

"Ini imbas dari perebutan kepemimpinan politik. Ini gejala yang akan memperburuk dunia usaha industri dan perdagangan," kata Yustinus kepada Kontan, Senin (16/9).

Dampak perebutan di kelompok elit ini dinilai akan kontra produktif dengan upaya untuk menumbuhkan sektor industri.

Menurutnya, upaya advokasi untuk kebijakan sektor industri ke depannya berpotensi berat sebelah atau hanya menguntungkan kelompok yang memiliki akses ke pemerintah.

"Sangat disayangkan bila advokasi kebijakan tidak didasarkan pada kepentingan semua pihak," ujar Yustinus.

Yustinus menjelaskan, pihaknya berharap agar ke depannya Kadin dapat secara konsisten mendorong advokasi kebijakan kepada pemerintah tanpa menguntungkan segelintir kelompok saja.

Salah satu harapan AKLP yakni agar kebijakan harga gas bumi untuk industri melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dapat segera diterbitkan.

"Kadin sangat diharapkan mendorong pemerintah untuk mengesahkan PP tentang gas bumi untuk industri sejak beberapa bulan lalu. Ini berkaitan dengan upaya reindustrialisasi," pungkas Yustinus.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Usai terpilihnyaAnindya Bakrie, putra dari konglomerat Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui proses Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang dilaksanakan di kawasan Kuningan, Sabtu (14/09), sejumlah ketua Kadin daerah akhirnya buka suara.

Ketua Umum Kadin Maluku M.A.S Latuconsina contohnya mengatakan hingga saat ini pihaknya masih dikejar-kejar untuk segera memberikan dukungan kepada Ketum Kadin, Anindya.

"Kami semua di sini yang 21 ini sampai hari ini masih dikejar-kejar untuk mendukung pihak sana, tapi semua orang di sini sudah tegak lurus dengan AD/ART dan tidak mengakui Munaslub itu," kata Latuconsina saat konferensi pers di JS Luwansa, Minggu (15/9).

Dalam kesempatan yang sama, dirinya juga menegaskan Maluku dengan 21 Daerah lainnya tidak menerima hasil Munaslub 2024, Sabtu lalu. Pasalnya, penyelenggaraan Munaslub 2024 melanggar aturan AD/ART dan tidak memenuhi persyaratan.

M.A.S Latuconsina menambahkan, jika ada anggota Kadin daerah yang hadir dalam acara Munaslub tersebut maka perwakilan tersebut adalah ilegal.

"Ada dua puluh satu Kadin provinsi yang menolak dengan tegas pelaksanaan Munaslub. Kalau ada perwakilan yang hadir, maka dipastikan bahwa perwakilan tersebut ilegal," katanya.

Adapun daftar Kadin daerah yang menolak hasil Munaslub atas terpilihnya Anindya sebagai Ketua Kadin yang baru adalah:

1. Jawa Barat
2. Maluku
3. Maluku Utara
4. Papua Barat Daya
5. Papua Barat
6. Kalimantan Selatan
7. Bengkulu
8. Riau
9. Gorontalo
10. Jawa Timur
11. Sulawesi Tenggara
12. Kalimantan Barat
13. Jambi
14. NTT
15. Kalimantan Timur (Kaltim)
16. DKI Jakarta
17. Sulawesi Utara
18. Sulawesi Tengah
19. Papua
20. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
21. Jawa Tengah

Hal senada disampaikan pula oleh Ketua Umum Kadin Kalimantan Selatan, Shinta Laksmi Dewi yang menyebut, Munaslub tersebut cacat hukum sehingga perlu ditindaklanjuti.

"Munaslub ini cacat hukum secara AD/ART Kadin. Ini membuat kami terenyuh karena Munaslub ini terkait dengan orang yang kami hormati di Kadin," kata Shinta.

"Jadi, mohon dilanjutkan dengan ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Adapun Ketua Umum Kadin Jabar, Cucu Sutara mengatakan bahwa pihaknya meminta maaf terjadi kegaduhan tersebut, di tengah terpuruknya dunia usaha di tanah air saat ini.

"Kami mohon maaf terjadi kegaduhan, tapi saya yakin kami hadir untuk menegakkan kebenaran. Saya yakin, kebenaran bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan," tutupnya.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengakui sudah tidak diberikan akses masuk ke kantor Kadin, Menara Kadin yang terletak di kawasan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Meski begitu, dia mengatakan akan tetap bekerja meski tidak bisa mengakses kantor Menara Kadin di Kuningan. Dia menegaskan pentingnya kemampuan beradaptasi dalam menghadapi situasi tak terduga aliasagile.

“Hari Selasa kan sudah mulai kerja. Insyaallah akan ada tempat lain,” kata Arsjad kepada wartawan di Hotel JS Luwansa, Minggu (15/9).

“Agility is key, pengusaha harus agile,” tegasnya.

Pada Minggu (15/9), Kadin Indonesia melakukan konferensi pers terkait tanggapan mereka terhadap hasil Munaslub yang mengesahkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum (Ketum) baru Kadin Indonesia pada Sabtu (14/9).

Terkait ini, Arsjad sangat menyayangkan sikap segelintir oknum yang tidak memperbolehkan dia bersama dengan dewan pengurus periode 2021-2026 masuk ke Kantor Kadin Indonesia.

Arsjad juga menegaskan tidak ada unsur politis di balik kemelut yang terjadi di Kadin Indonesia. Dia menyebut, dinamika yang terjadi saat ini hanya melibatkan segelintir individu, dan bukan seluruh Kadin.

“Tidak ada (unsur politis). Hanya ada segelintir perorangan. Kadin Indonesia tetap solid. Sesuai dengan Keppres yang ada, Kadin hanya satu, dan kami tetap jalan terus,” ungkap Arsjad.

Arsjad juga mengungkapkan bahwa komunikasi dengan Kadin daerah terus berjalan untuk memastikan soliditas organisasi di seluruh Indonesia.

"Kami sudah sampaikan ke teman-teman di Kadin daerah bahwa kita harus solid dan menghadapi dinamika ini sebagai tantangan. Kita harus fokus dengan apa yang kita kerjakan," pungkas dia.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah ditetapkan sebagaiKetua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui proses Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang dilaksanakan di kawasan Kuningan, Sabtu (14/09),Anindya Bakrie, pengusaha generasi ketiga keluarga Bakrie menegaskan tidak ada dua Kadin di Indonesia.

"Tidak ada dua Kadin, dari dulu dan sekarang dan tentunya ke depannya karena Kadin adalah satu-satunya wadah dunia usaha dalam Undang-undang Dasar," ungkap Anin dalam acara Sarasehan Munaslub Kadin 2024, di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Minggu (15/9).

Dia kemudian menegaskan bahwa Munaslub yang diselenggarakan Sabtu lalu tidak bersifat ilegal karena merupakan inisiatif dari Kadin Daerah dan Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin.

"Pertama-tama Munaslub ini adalah inisiatif Kadin Daerah dan inisiasi dari asosiasi atau yang disebut dengan Anggota Luar Biasa. Jadi merekalah yang membuat panitia, jalannya persidangan dan hasilnya sesuai dengan AD/ART," tambahnya.

Anin menyebut juga statusnya sebagai Ketum Kadin bukan hanya untuk para anggota yang hadir saat Munaslub lalu, namun untuk semua anggota dan organisasi.

"Walaupun seperti itu, saya mengerti bahwa saya mendapat amanah sebagai Ketum 2024/2029 tapi selalu terbuka karena bukan hanya menjadi ketua bagi yang hadir di Munaslub itu, tapi untuk yang lain juga," katanya.

Terpilihnya Anin, mendapatkan sorotan karena dianggap telah menyalahi AD/ARTKadin Indonesia yang berlandaskan UU No. 1 Tahun 1987 dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 18 Tahun 2022, khususnya dalam memimpin Kadin Indonesia sebagai satu-satunya organisasi wadah bagi dunia usaha.

Hal senada juga disampaikan olehKetua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, bahwa hanya ada satu Kadin yaitu Kadin yang dikepalainya.

“Hanya ada Satu Kadin Indonesia, yaitu Kadin Indonesia yang dasar penyelenggaraannya ditetapkan melalui Undang-Undang 1 Tahun 1987 tentang Kadin Indonesia dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas Kadin Indonesia, termasuk penyelenggaraan Munaslub harus tunduk dan taat kepada ketentuan UU dan mandat AD/ART,” ujar Arsjad.

Arsjad menambahkan, dia dipercaya menjabat Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 juga melalui proses dan tata cara yang sah dan sesuai ketentuan UU dan aturan organisasi, yaitu dipilih secara aklamasi berdasarkan Keputusan bersama dalam Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Pada kesempatan ini, telah hadir bersama saya sejumlah pengurus, juga 21 Ketua Umum Kadin Provinsi, serta perwakilan dari Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia. Saya mengajak, mari sama-sama kita patuhi dan tegakkan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku bagi kemajuan organisasi dunia usaha yang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” tambah Arsjad.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menetapkan pengusaha Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024-2029.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta menyatakan pihaknya mendukung hasil Munaslub Kadin yang berlangsung Sabtu (14/9) tersebut.

Redma menambahkan, di tengah tekanan kondisi perekonomian bangsa, peran dunia usaha sangat penting untuk memberi masukan kepada pemerintah mendatang.

“Bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi memastikan bahwa masukannya didengar, dikaji dan diimplementasikan” tekannya dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan, Minggu (15/09).

Dalam Munaslub Kadin yang digelar Sabtu (14/9), juga hadir Jemmy Kartiwa, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia.

Munaslub Kadin diinisiasi mayoritas Kadin Provinsi dan Asosiasi serta Himpunan Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia. Munaslub dihadiri 28 Kadin Provinsi dan 25 Asosiasi/Himpunan pemegang suara yang mewakili 221 Asosiasi/Himpunan lain di 15 kelompok sektor ALB.

Redma menuturkan, kondisi dunia usaha khususnya sektor manufaktur dengan tanda-tanda deindustrialisasi harus segera disikapi dan perlu langkah perbaikan secepatnya.

“Meski pasar dunia sedang terkoreksi, kita masih punya pasar domestik untuk tetap bisa tumbuh, Kadin diperlukan untuk mengkoordinasikan sejumlah permasalahan antar sektor dan melakukan langkah agar bisa mengoptimalkan pasar domestik untuk kepentingan industri kita” ujar Redma.

Kemudian Redma menambahkan, sektor manufaktur yang saat ini dalam tren PHK termasuk tekstil dan produk tekstil (TPT) didalamnya sangat penting untuk segera diselamatkan agar terhindar dari jurang krisis.

“Karena sektor manufaktur ini selain berfungsi sebagai penghasil devisa dan pemenuhan kebutuhan domestik juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial ekonomi sebagai sektor yang saat ini menyerap 18,82 juta tenaga kerja” tuturnya.

Menurut Redma, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% maka diperlukan pertumbuhan industri pengolahan di atas 10% dengan kontribusi terhadap PDB sekitar 25%.

“Saya kira kita semua paham hitung-hitungan ini dan tantangan KADIN kedepan memperjuangkan itu, jangan sampai kinerja manufaktur jeblok lagi dengan pertumbuhan hanya 4% bahkan dibawah pertumbuhan ekonomi” tekan Redma.

“Bersama pemerintah Kadin, ke depan perlu mengoreksi banyak kebijakan disektor industri, energi, perdagangan, logistik, pertanian, pariwisata dan sektor lainnya hingga kebijakan insentif yang kurang efektif untuk saling bersinergi dan saling mendukung untuk mencapai target tersebut” jelas Redma.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Pengurus Kadin Indonesia menegaskan bahwa penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) hari ini di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (14/09) merupakan pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia yang disahkan melalui Keppres No. 18/2022.

Pasalnya, penyelenggaraan Munaslub tidak melalui tahapan-tahapan yang diwajibkan oleh AD/ART, seperti adanya Surat Peringatan Pertama dan Kedua sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia.

Terlebih lagi, sejumlah Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa tersebut tidak memenuhi syarat untuk mengajukan penyelenggaraan Munaslub. Penolakan terhadap pelanggaran aturan AD/ART Kadin Indonesia ini pun telah disuarakan oleh mayoritas Kadin Daerah dan ALB Anggota Kadin Indonesia.

Sebanyak 21 dari 35 Kadin Provinsi di seluruh Indonesia pun telah menolak dan menyatakan bahwa penyelenggaraan Munaslub tersebut melanggar aturan organisasi yang telah disepakati bersama.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM, Dhaniswara K. Harjono mengatakan, bahwa pelaksanaan Munaslub Kadin 2024 hari ini tidak sah atau ilegal karena melanggar AD/ART Kadin Indonesia.

“Munaslub dinyatakan sah dan mencapai kuorum jika dihadiri lebih dari setengah (50% + 1) peserta penuh, dan keputusannya dianggap sah serta mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak. Dengan terdapatnya 21 penolakan Kadin Daerah, maka pelaksanaan Munaslub 2024 ini adalah tidakkuorum dan ilegal,” tegas Dhaniswara dalam keterangan yang diterima Kontan, Sabtu (14/09).

Dhaniswara menggarisbawahi bahwa penyelenggaraan Munaslub Kadin Indonesia diaturbdalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18/2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia, khususnya Pasal 18.

Berdasarkan Pasal tersebut, Munaslub hanya dapat diselenggarakan jika terdapatbpelanggaran prinsip terhadap AD/ART, penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi, atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus sehingga ketentuan AD/ART danbkeputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

“Dalil yang digunakan untuk Munaslub berkaitan dengan bergabungnya Bapak Arsjad Rasjidsebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden saat pemilu lalu, di mana keterlibatan beliau dilakukan atas nama pribadi dan tidak melibatkan institusi Kadin. Beliau juga mengajukan berhalangan sementara yang disetujui pengajuannya oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie,” tambah Dhaniswara.

Dalil yang digunakan sebagai alasan Munaslub tersebut juga tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 14 AD/ART, yaitu Kadin bukan organisasi politik dan terlibat politik praktis, di mana Kadin bersifat mandiri, bukan organisasi Pemerintah, bukan organisasi politik dan/atau tidak merupakan bagian nya.

Dalil tersebut bertentangan sebab Arsjad Rasjid telah menunjuk Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Yukki N. Hanafi, sebagai Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia ketika dirinya berhalangan sementara, di mana keputusan ini disetujui oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia.

Dhaniswara menambahkan bahwa Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa (ALB) tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan pengunduran diri Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid karena pengunduran diri adalah hak pribadi yang diatur dalam Pasal 38 AD Kadin dan PO 278 tentang Pergantian Antarwaktu.

Selain itu, Munaslub juga hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang saat ini tercatat sebanyak 221 Anggota Luar Biasa (ALB) sesuai ketentuan AD/ART Pasal 8 Ayat 2 yang menyatakan Munaslub dapat diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) jumlah Kadin Provinsi dan ½ (satu per dua) jumlah Anggota Luar Biasa (ALB) tingkat nasional yang mengikuti Munas VIII tahun 2021 lalu.

Adapun tercatat sebanyak 34 Kadin Provinsi dan 124 ALB, maka diperlukan masing-masing satu per dua dari jumlah kehadiran Kadin Provinsi dan ALB tersebut. Dalam mekanisme AD/ART tertulis, sebelum pengajuan, pihak yang meminta Munaslub wajib mengirimkan surat peringatan tertulis pertama dan kedua kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dengan batas waktu masing-masing 30 hari untuk perbaikan.

Dalam hal ini, hingga saat ini belum ada bukti maupun surat peringatan yang menyatakan adanya pelanggaran sesuai Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia oleh Ketua Umum maupun Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Eka Sastra menyampaikan bahwa Dewan Pengurus belum pernah menerima surat peringatan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Pengurus maupun Ketua Umum.

“Karena itu, kami baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dan seluruh Anggota Luar Biasa tetap solid dan bersatu, serta tegas menyatakan tidak mendukung Munaslub yang menyalahi AD/ART,” tutup Eka.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Hotel St. Regis Jakarta, Sabtu (14/9).

Adapun dari hasil Munaslub tersebut, Anindya Bakrie didapuk menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia.

"Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa ini hari yang spesial bukan saja buat saya, tapi juga spesial untuk mudah-mudahan perekonomian Indonesia," ujar Anindya Bakrie saat ditemui usai Munaslub di Hotel St. Regist Jakarta, (14/9).

Anin mengatakan, dari hasil Munaslub yang diputuskan oleh beberapa anggota Kadin dari sejumlah daerah diharapkan bisa menjaga hubungan dengan pemerintah lebih baik ke depannya.

"Baik pemerintahan Pak Jokowi yang telah memerintah selama 10 tahun dengan baik, maupun juga pemerintahan nantinya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi, sebagai mitra strategis," katanya.

Anin mengungkapkan, sebagai yang menaungi dunia usaha, pihaknya bakal memastikan bisa menghadapi tantangan perekonomian di tahun depan sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia.

Dia tak menampik bahwa dinamika dalam organisasi selalu ada. Anin pun berharap dari segala polemik yang terjadi bisa membuat Kadin semakin teguh.

"Kita berharap ini semua justru bisa membuat Kadin lebih teguh dan kepada yang sudah bersama-sama, mari lah kita lanjutkan, yang belum mari lah bergabung. Jadi saya rasa itu saja mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Anin menambahkan, setelah terpilih menjadi Ketum Kadin dirinya bakal melakukan lawatan alias bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Intinya, kami sebagai mitra strategis tentu ingin bekerjasama lebih baik. Teman-teman di Kadin provinsi dan juga kabupaten itu mempunyai jaringan yang sangat luas sehingga kami berharap dapat juga dilibatkan," tandasnya.