JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia mengumumkan struktur organisasi baru di bawah Ketua Umum Anindya Bakrie . Sejumlah tokoh politik, pengusaha ulung, hingga selebriti turut jadi bagian organisasi pengusaha tersebut.

Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie mengatakan 70% pengurus lama sudah ikut bergabung dalam struktur kepengurusan yang baru. "Pengurus lama sudah ada 70% yang sudah bergabung, sisanya tinggal menunggu waktu," kata Anindya di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).

Beberapa tokoh politik yang ikut masuk dalam struktur organisasi yang baru ini, mulai dari Mantan Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Abu Rizal Bakrie, hingga adik Kandung Prabowo Subianto sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo.

Sosok selebriti Tanah Air seperti Rafi Ahmad juga ikut menjadi bagian dari kepengurusan organisasi pengusaha terbesar di Indonesia itu. Nama lain yang juga familar adalah mantan pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus kopi sianida, Otto Hasibuan.

"Insya Allah pada Desember pengurus pleno sudah selesai dan akan dilantik pada Desember dan Insya Allah bisa dihadiri Presiden," kata Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin Indonesia Erwin Aksa.

Berikut daftar pengurus Kadin Indonesia dibawah Ketua Umum Anindya Bakrie:

Dewan Kehormatan Kadin Indonesia
- Ketua: Rosan P. Roeslani

Anggota:
- Aburizal Bakrie
- Mohammad S. Hidayat
- Suryo Bambang Sulistio
- Adi Putra Tahir

Dewan Penasihat:
- Ketua: Hashim Djojohadikusumo

Wakil Ketua
- Sharif Cicip Sutardjo
- Edhie Baskoro Yudhoyono
- Wishnu Wardhana

Dewan Usaha
Ketua: Chairul Tanjung
Wakil Ketua:
- Abdul Latif
- Fuad Hasan

Dewan Pertimbangan
Ketua: Arsjad Rasjid

Dewan Pengurus
Ketua Umum Kadin Indonesia:
- Anindya Bakrie

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah
- WKU I Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko
- WKU II Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota (Asosiasi Luar Biasa/ALB): Benny Soetrisno

WKU III Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro
- WKU IV Bidang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo
- WKU V Bidang Pemberdayaan Daerah: Kukrit Wicaksono
- WKU VI Bidang Penyelenggara Acara: Ria
Wakil Ketua Umum Wilayah
- WKU Bidang Sumatra 1: Ivan Batubara
- WKU Bidang Sumatra 2: John Keneddy Aritonang
- WKU Wilayah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutisna
- WKU Wilayah Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur: Irwan Ardi Hasman
- WKU Wilayah Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara: Amirullah Abbas
- WKU Wilayah Kalimantan: Andi Yuslim Patawari
- WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief
- WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryadi
- WKU Wilayah Papua: TBD

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky O. Wijaya

- WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri
- WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin
- WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat
- WKU Bidang BUMN: Kartika Wirjoatmodjo
- WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad
- WKU Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi: Aviliani
- WKU Bidang Perencanaan Nasional: Bayu Priawan Djokosoetono
- WKU Bidang Agraria dan Tata Ruang: Sanny Iskandar
- WKU Bidang Regulasi dan Jasa Keuangan: Melchias Mekeng
- WKU Bidang Pembiayaan dan Industri Perbankan: Tigor M. Siahaan
- WKU Bidang Vokasi: TBD

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan: Mulyadi Jayabaya
- WKU Bidang Kelautan dan Perikanan: Yugi Prayanto
- WKU Bidang Pertanian: TBD
- WKU Bidang Peternakan: TBD

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri: James Riady
- WKU Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri: Pahala Mansury
- WKU Bidang Infrastruktur: Rico Rustombi
- WKU Bidang Pekerjaan Umum: Tri Widjajanto
- WKU Bidang Rekayasa Industri: Afifuddin Suhaeli Kalla
- WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Industri: Akhmad Ma'ruf Maulana
- WKU Bidang Pembangunan dan Pengembangan Desa Tertinggal: Thomas Djusman
- WKU Bidang Perhubungan: TBD

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup
- Bobby Gafur Umar
- WKU Bidang Investasi: Eka Satria
- WKU Bidang Hilirisasi: Tony Wenas
- WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla
- WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono
- WKU Bidang Ekonomi Kreatif: Raffi Ahmad
- WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto
- WKU Bidang Kewirausahaan: TBD
- WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartanto

Wakil Ketua Umum Bidang Sosial: Dyah Anita Prihapsari
- WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani Motik
- WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Tatyana Sentani Sutara
- WKU Bidang Industri Olahraga: Pieter Tanuri
- WKU Bidang Pariwisata: Raty Ning
- WKU Bidang Haji, Umrah, dan Wisata Halal: Muhammad Kharniadhif Kasyfillah

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Koperasi dan UMKM: Nurdin Halid
- WKU Bidang Koperasi: Agung Sudjatmiko
- WKU Bidang Usaha Kecil Menengah: Zaenal Bintang
- WKU Bidang Kewirausahaan UMKM: Raden Tedy
- WKU Bidang Usaha Mikro: Idris Laena
- WKU Bidang Teknologi Transfer dan Digital: Teguh Ananta Wikrama

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Shinta Widjaja Kandani
- WKU Bidang Kebudayaan: TBD
- WKU Bidang Ketenagakerjaan: Subcan Gatot
- WKU Bidang Kesehatan: David Lutama
- WKU Bidang Pengembangan SDM Kesehatan: Agung Efriyo Hadi
- WKU Bidang Pendidikan Tinggi dan Sains: Arini Ninin Subianto
- WKU Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah: Muhdar

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Bambang Soesatyo
- WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo
- WKU Bidang Antar Lembaga: Junaidi Elvis
- WKU Bidang Keamanan: Andi Rachmat

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM: Azis Syamsuddin
- WKU Bidang Hukum dan HAM: Otto Hasibuan
- WKU Bidang Legislasi dan Regulasi: Rano Alfath

Kepala Badan
- Kepala Badan Ekosistem Digital: Pandu Sjahrir
- Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Perfilman dan Animasi: Arifathul Yaqin Hidayat
- Kepala Badan Riset dan Teknologi: Ilham A. Habibie
- Kepala Badan Hubungan Legislatif: Adisatryo Sulisto
- Kepala Badan Pangan Nasional: Arief Prasetyo.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Raffi Ahmad resmi ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum (WKU) bidang ekonomi kreatif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada periode 2024-2029.

Penunjukan Raffi dalam barisan kepengurusan Tim Kadin Anindya Bakrie diumumkan hari ini, di Kantor Pusat Kadin di Jakarta, Senin (7/10).

Bos Rans Entertainment ini berkomitmen akan langsung menjalankan tugas sebagai WKU bidang ekonomi kreatif dan akan berkoordinasi dengan kepemimpinan Prabowo-Gibran mendatang.

"Mohon kerja sama dan partisipasinya kepada seluruh pelaku usaha, Kadin ini akan selalu bersinergi dengan pemerintah insya Allah nanti setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik sinergi kita akan lebih baik," kata Raffi.

Lebih lanjut, pihaknya berharap kepemimpinan Anindya di Kadin dapat menjembatani kepentingan pengusaha dengan pemerintah dengan tujuan yang baik.

Walau demikian, pihaknya mengakui belum menyusun detail rencana program Kadin ke depan khususnya di sektor ekonomi kreatif. Menurutnya, hal ini akan disiapkan usai pelantikan resminya dalam waktu dekat.

"Ini kan baru aja dimulai, jadi nanti akan siapkan secara internal nanti kita akan sampaikan," ujar Rafi.

Sebelumnya, Anindya mengatakan penyusunan kepengurusan Kadin Indonesia Periode 2024-2029 ini baru sekitar 50% rampung lantaran masih menunggu perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga (K/L) baru pada pemerintahan selanjutnya.

Adapun Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober 2024.

"Kami ingin mengumumkan pengurus inti daripada Kadin. Memang bisa dibilang ini baru 50 persen karena 50 persennya sehabis 20 Oktober yang kita bisa lihat nomenklaturnya dan juga mitra kerjanya," ujar Anindya.

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia mengumumkan jajaran kepengurusan baru periode 2024 - 2029. Sejumlah tokoh politik, artis, hingga pengusaha masuk dalam jajaran kepengurusan Kadin yang baru.

Salah satu artis yang menjadi pengurus Kadin adalah Raffi Ahmad, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Industri Kreatif. Selain itu, Mantan Ketum Kadin, Arsjad Rasjid juga masuk dalam daftar kepengurusan sebagi Ketua Dewan Pertimbangan.

Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie mengatakan, jajaran pengurus yang diumumkan hari ini memang belum 100%, alias baru setengahnya. Sehingga masih ada struktur yang kosong dan diisi kedepannya.

"Pengurus ini barus 50%, kita punya pengurus banyak sekali yang akan bergabung," ujar Anindya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Berikut daftar kepengurusan kadin peridode 2024 - 2029:

Dewan Kehormatan
1. Ketua: Rosan P. Roeslani
2. Anggota: Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat, Suryo Bambang Soesilo, dan Adi Putra Tahir.

Dewan
1. Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo
2. Wakil Ketua Dewan Penasehat: Sharif Cicip Sutardjo
3. Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung
4. Ketua Dewan Pertimbangan: M. Rasjad Rasjid P.M

Dewan Pengurus
Ketua Umum: Anindya Novyan Bakrie

A. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi: Erwin Aksa
1. WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko
2. WKU Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro
3. WKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota (Asosiasi Luar Biasa/ALB): Benny Soetrisno
4. WKU BIdang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo
5. WKU Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutisna
6. WKU Wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur: Kukrit Wicaksono
7. WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief
8. WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryad

B. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky O. WIjaya
1. WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin
2. WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri
3. WKU Bidang Pertanian : Mulyadi Jayabaya
4. WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat
5. WKU Bidang Perencanaan: Bayu Priawan Djokosoetono
6. WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad

C. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup: Bobby Gafur Umar
1. WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo
2. WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto
3. WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono
4. WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla
5. WKU Bidang Kewirausahaan: Eka Satria
6. WKU BIdang Industri Kreatif: Raffi Ahmad
7. WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono

D. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Polktik dan Keamanan: Bambang Soesatyo
1. WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo

E. WKU Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri: James T. Riady
1. WKU Bidang Diplomasi Luar Negeri, Sustainable Development Goals (SDG), Environmental Social and Governance (ESG): Shinta Wijaya Kamdani
2. WKU Bidang Perdagangan Internasional: Benardino M. Vega

F. WKU Ketua Umum Bidang Infrastruktur
1. WKU Bidang Perhubungan: Carmelita Hartoto
2. WKU Bidang Pembangunan: Thomas Djusman
3. WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma?ruf Maulana

G. WKU Ketua Umum Koordinator Bidang Sosial: Dyah Anita Prihapsari
1. WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani Motik
2. WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Tatyana Sentani Sutara
3. WKU Bidang Industri Olah Raga: Peter Tanuri

H. WKU Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM (Legislasi, Sarana, dan Prasarana): Azis Syamsuddin
1. WKU Bidang Hukum: Otto Hasibuan
2. WKU Bidang Legislasi: Moh. Rano Alfath
3. WKU Bidang Sarana dan Prasarana: Ali Said.

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengumumkan pengurus inti masa bakti 2024-2029.

Anindya Novyan Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia mengatakan, pengurus inti yang diumumkan pada 7 Oktober 2024 baru setengah dan akan diumumkan lagi setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

“Memang baru bisa dibilang baru 50%, karena 50%-nya sehabis 20 Oktober. Yang kita bisa lihat nomenklaturnya dan juga mitra kerjanya. Bersama di parlemen, dengan Komisi XII DPR, Komisi XIII DPR untuk melihat lebih pastinya,” ujar Anindya, Senin (7/10).

Dalam jajaran pengurus baru, Arsjad Rasjid ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

Berikut jajaran pengurus inti Kadin Indonesia masa bakti 2024-2029, yaitu:

DEWAN KEHORMATAN

1. Ketua: Rosan P. Roeslani

2. Anggota: Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat, Suryo Bambang Soesilo, Adi Putra Tahir

DEWAN

1. Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo

2. Wakil Ketua Dewan Penasehat : Sharif Cicip Sutardjo

3. Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung

4. Ketua Dewan Pertimbangan: M. Arsjad Rasjid P.M.

DEWAN PENGURUS

KETUA UMUM

Ketua Umum Kadin Indonesia: Anindya Novyan Bakrie

A.WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG ORGANISASI DAN KOMUNIKASI

Erwin Aksa

1. WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko

2. WKU Bidang Keanggotaan Widyanto Saputro

3. WKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota (Asosiasi Luar Biasa/ALB): Benny Soetrisno

4. WKU BIdang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo

------

1. WKU Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutisna

2. WKU Wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur: Kukrit Wicaksono

3. WKU Wilayah Sulawesi: Bapak Zulkarnain Arief 4. WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryadi

B. WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Franky O. WIjaya

1. WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin

2. WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri

3. WKU Bidang Pertanian : Mulyadi Jayabaya

4. WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat

5. WKU Bidang Perencanaan: Bayu Priawan Djokosoetono

6. WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad

C. WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG INVESTASI, HILIRISASI, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bobby Gafur Umar

1. WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

2. WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto

3. WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono

4. WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla

5. WKU Bidang Kewirausahaan: Eka Satria

6. WKU BIdang Industri Kreatif: Raffi Ahmad

7. WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono

D. WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN

Bambang Soesatyo

1. WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo

E. WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG LUAR NEGERI

James T. Riady

1. WKU Bidang Diplomasi Luar Negeri, Sustainable Development Goals (SDG), Environmental Social and Governance (ESG): Shinta Wijaya Kamdani

2. WKU Bidang Perdagangan Internasional: Benardino M. Vega

F. WAKIL KETUA UMUM – BIDANG INFRASTRUKTUR

1. WKU Bidang Perhubungan: Carmelita Hartoto

2. WKU Bidang Pembangunan: Thomas Djusman

3. WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma’ruf Maulana

G. WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG SOSIAL Dyah Anita Prihapsari

JAKARTA - Dualisme kepemimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akhirnya menemui titik terang. Ketua Umum Kadin hasil Munaslub Anindya Bakrie menyebut dirinya tetap menjabat sebagai Ketum Kadin 2024 - 2029. Anin menyebut Arsjad Rasjid menjadi Dewan Pertimbangan.

"Karena sudah diberikan amanah pada 14 September menjadi Ketua Umum, saya sangat terbuka apabila Pak Arsjad mendampingi saya tentunya di Dewan Pertimbangan." kata Anin saat ditemui setelah Seminar IKA Unpad di Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024).

Pernyataan Anin muncul setelah dirinya hadir dalam mediasi dengan Arsjad bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Anin mengatakan akan terbentuk pengurus Kadin Indonesia 2024-2029 dalam 2 minggu ke depan.

"Saya juga ingin tidak terlalu lama kalau boleh terlalu hangat-hangat ngomongin mengenai internal karena dalam waktu 2 minggu lagi akan terbentuk pengurus," tegasnya

Anin menegaskan Munaslub adalah forum atau Munas secara umum, forum dan lembaga tertinggi organisasi.

"Di mana yang mengusung adalah teman-teman Kadin provinsi." tegasnya.

Dirinya mengharapkan anggota Kadin seluruh daerah dapat berkontribusi terhadap program presiden, termasuk presiden terpilih Prabowo Subianto. Anin menitikberatkan hanya ada satu Kadin Indonesia. Baginya, kemajuan Kadin adalah kemajuan bersama anggota di daerah.

"Jadi kita punya misi secara umum, di mana teman-teman di daerah (anggota Kadin) bisa membantu program pemerintah dan majunya ga sendiri, maju bersama." tegasnya.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempertemukan Arsjad Rasjid dengan Anindya Bakrie di tengah kisruh Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Kadin.

Mengutip akun Instagram resminya, @melangkahdaritimur.id, Bahlil terlihat merangkul Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie sekaligus menyebut bahwa kedua sudah saling meminta maaf di tengah perebutan kursi ketua umum Kadin.

"Hari ini saya bertemu dua sahabat saya, pak Arsjad dan pak Anin, dan dua duanya sudah insyaf, untuk menjalankan organisasi dengan baik," kata Bahlil, Jumat (27/9/2024)

Pada kesempatan tersebut, Bahlil menyebutkan bahwa ada pihak tertentu yang 'menggoreng' isu-isu terkait perpecahan organisasi yang menaungi pelaku usaha di tanah air tersebut.

"mereka sudah bertemu dan sudah saling memaafkan, dan Kadin kedepan akan lebih baik dan kami semua akan menjaganya," tambah Bahlil.

"Mereka dua ini sahabat sebetulnya, cuman ada yang tukang goreng. Tapi saya yakin mereka dua ini dewasa untuk kebaikan Kadin, bangsa dan negara kedepannya. Kadin satu tidak boleh satu, tidak boleh dua, setuju tidak?," tanya Bahlil.

Menjawab pertanyaan Bahlil itu, Arsjad dan Anin kompak menjawab setuju untuk menjadikan Kadin satu kepemimpinan.

"Setuju," jawab Kompak Arsjad dan Anin.

Pertemuan Arsjad dan Anindya tentunya mengejutkan publik. Sebab, baik Kadin kubu Arsjad maupun Anin, sama-sama bersikukuh bahwa keduanya merupakan ketua umum yang sah.

Berdasarkan informassi yang diterima SINDOnews, Arsjad Rasjid tetap menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia. Kemudian, dalam waktu dekat akan ada Munas Kadin yang tanggal pelaksanaannya menunggu pemerintah yang baru.

JAKARTA - Dualisme kepemimpinan di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia saat ini dinilai merugikan semua pihak. Pasalnya, Kadin memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan, serta sebagai pemberi masukan dan aspirasi dari pelaku usaha.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menilai, kondisi tersebut berpotensi mendistorsi tugas para pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, penyerapan tenaga kerja, maupun dalam upaya bahu-membahu bersama pemerintah. "Investor yang mau cari mitra di Indonesia juga akan bingung," ujarnya kepada media, belum lama ini.

Dualisme kepemimpinan di tubuh Kadin terjadi setelah Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 yang dipilih secara aklamasi pada musyawarah nasional di Kendari, Sulawesi Tenggara, 2021 lalu "dikudeta" oleh Anindya Bakrie yang dipilih sebagai ketua pada 14 September 2024 melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Merespons Munaslub tersebut, Arsjad Rasjid menegaskan bahwa kegiatan tersebut ilegal. Dia beralasan hal itu tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin. Secara rinci, Kuasa Hukum Kadin Indonesia Hamdan Zoelva menguraikan bahwa Munaslub yang memilih Anindya tidak sesuai dengan Undang-Undang No 1/1987 tentang Kamar Dagang dan Industri serta Keputusan Presiden (Keppres) No18/2022 yang mengatur tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

"Dalam menjawab persoalan apakah munaslub pada Sabtu (14/9) kemarin dapat dibenarkan secara hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kita harus mengacu dan mengedepankan UU Kadin No 1/1987, Keppres 18/2022, dan AD/ART Kadin Indonesia," ujarnya.

Mengacu pada AD/ART Kadin Indonesia Pasal 18 ayat (1), Munaslub diselenggarakan untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus mengenai pelanggaran prinsip terhadap AD/ART, penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi, atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus. Selain itu, pada ayat (2), prosesnya harus didahului oleh pemberian surat peringatan kepada Dewan Pengurus selama dua kali, yang masing-masing diberi waktu untuk menjawab selama 30 hari.

Selanjutnya, jika Dewan Pengurus tidak mengindahkan peringatan tersebut hingga batas waktunya, maka pengurus Kadin Provinsi dan pengurus organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha tingkat nasional berhak mengajukan permintaan munaslub. "Ketentuan tersebut (Pasal 18 AD/ART Kadin) tidak terpenuhi," tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2010-2015 itu.

Didasari hal itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid pun menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya tidak mengakui terjadinya munaslub pada 14 September 2024 tersebut. Arsjad pun menegaskan bahwa hanya ada satu Kadin Indonesia. Kadin Indonesia yang dimaksud adalah organisasi dunia usaha yang lahir dan diatur oleh UU No 1/1987 tentang Kadin, dan ditegaskan oleh Kepres No 18/2022. "Juga memiliki dasar hukum yang kuat melalui AD/ART dan peraturan organisasi," tandasnya.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kubu Arsjad Rasjid mengklaim telah memperoleh dukungan dari 21 Kadin provinsi.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K Harjono menambahkan, Dewan Pengurus Kadin Indonesia berdasarkan kewenangannya telah melakukan investigasi, pemeriksaan dan pengkajian yang memberikan petunjuk adanya pelanggaran oleh anggota kepengurusan (Dewan Usaha, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus), beberapa Ketua Umum Kadin Provinsi, dan ALB berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan dalam bentuk surat-surat dan dokumen persiapan Munaslub.

Bukti-bukti tersebut di antaranya surat undangan Munaslub dan Konvensi ALB yang cacat prosedural, serta surat penolakan terhadap Munaslub dari 21 Ketua Umum Kadin Provinsi.

“Kami menemukan fakta bahwa hanya 13 Kadin Provinsi yang mendukung dan hanya dihadiri 10 Ketua Kadin Provinsi. ALB juga hanya 23 dari total anggota 124 yang berhak untuk hadir di dalam Munaslub. Atas pelanggaran-pelanggaran terhadap AD/ART dan Peraturan Organisasi tersebut, Dewan Pengurus Kadin telah melaksanakan rapat pengurus harian yang keputusannya menyepakati pemberian sanksi kepada mereka-mereka yang telah melakukan pelanggaran,” ujar Dhaniswara dalam Konferensi Pers di Hotel JS Luwansa, Selasa (17/9).

Dhanis menjelaskan, berdasarkan AD/ART dan Peraturan Organisasi, untuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepengurusan, maka Dewan Pengurus Kadin Indonesia melalui keputusan Rapat Pengurus Harian dapat menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap dari jabatan dan pemberhentian sebagai Anggota Kadin tanpa surat peringatan terlebih dahulu.

Sementara untuk Ketua Umum Kadin Provinsi yang melakukan pelanggaran, Dewan Pengurus Kadin Indonesia sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi berupa pencabutan Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B).

Begitu juga dengan ALB yang terlibat Munaslub, dapat dikenai sanksi pencabutan Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-ALB).

“Jadi, sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi, dalam keadaan genting, Dewan Pengurus dapat mencabut keanggotaan Ketua Umum Kadin Provinsi maupun Anggota Luar Biasa,” tegas Dhaniswara.

Adapun, dukungan dari 21 Ketua Umum Kadin Provinsi tersebut antara lain Kadin DKI Jakarta, Kadin Jambi, Kadin Jawa Tengah, Kadin Jawa Timur, Kadin Kalimantan Barat, Kadin Kalimantan Selatan dan Kadin Kalimantan Timur.

Kemudian, Kadin Maluku, Kadin Maluku Utara, Kadin Nusa Tenggara Timur, Kadin Papua, Kadin Papua Barat, Kadin Riau, Kadin Papua Barat Daya, Kadin Sulawesi Tengah dan Kadin Sulawesi Tenggara.

Dhaniswara mengatakan, Dewan Pengurus telah melayangkan surat kepada Presiden mengenai permohonan kepada pemerintah selaku Pengawas Kadin Indonesia untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan sesuai UU nomor 1 tahun 1987 dan Keppres nomor 18 tahun 2022. Dewan Pengurus juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Hukum dan HAM berisi permohonan audiensi dan penundaan proses pembuatan Keppres baru tentang Kadin Indonesia.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kubu Arsjad Rasjid membeberkan sejumlah temuan yang menguatkan dugaan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar Sabtu (14/9) tidak sah atau ilegal.

Kuasa Hukum Kadin Indonesia, Hamdan Zoelva mengatakan, dari kajian legalitas serta investigasi ditemukan adanya pelanggaran oleh sejumlah pihak.

Hamdan menjelaskan, pelaksanaan Munaslub tersebut menyalahi baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (UU Kadin), Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kamar Dagang dan Industri.

“Dalam menjawab persoalan apakah Munaslub pada Sabtu kemarin dapat dibenarkan secara hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kita harus mengacu dan mengedepankan UU Kadin no 1 tahun 1987, Keppres 18/2022, dan AD/ART Kadin Indonesia,” ujar Hamdan dalam Konferensi Pers di Hotel JS Luwansa, Selasa (17/9).

Hamdan melanjutkan, merujuk AD/ART Kadin Indonesia Pasal 18 ayat (1), Munaslub diselenggarakan untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus mengenai pelanggaran prinsip terhadap AD/ART, penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi, atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus sehingga ketentuan AD/ART dan keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Penyelenggaraan Munaslub juga harus didahului adanya Surat Peringatan Pertama dan Kedua, yang mana Dewan Pengurus diberikan waktu masing-masing 30 hari untuk memperbaiki.

“Jadi, ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) tidak terpenuhi berkenaan dengan tidak adanya pelaksanaan pertanggung jawaban dari Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dalam hal ini oleh Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin yang sah,” lanjut Hamdan.

Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 tersebut juga menggarisbawahi alasan penyelenggaraan Munaslub. Mengacu pada Undangan Munaslub, tidak dapat diketahui secara jelas apa sebenarnya yang menjadi alasan atau latar belakang diadakannya Munaslub 2024.

“Berdasarkan informasi yang berkembang di media massa, diketahui bahwa dalih diadakannya Munaslub adalah bergabungnya Arsjad Rasjid yang merupakan Ketua Umum Kadin, sebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029,” kata Hamdan.

Menurut Hamdan, apabila ini yang menjadi alasan, sesuai Pasal 37 huruf a Anggaran Dasar Kadin tentang Pendelegasian Wewenang, tindakan Arsjad Rasjid tersebut adalah sah.

Mengingat, sebelum ditetapkan menjadi Ketua Tim Pemenangan, Arsjad Rasjid dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Kadin telah menunjuk Wakil Ketua Umum Koordinator Organisasi, Hukum dan Komunikasi (Yukki Nugrahawan Hanafi) sebagai Pelaksana Tugas Harian (Plh) Ketua Umum Kadin Indonesia.

“Jadi, tidak terbukti adanya pelanggaran Pasal 14 Anggaran Dasar Kadin Indonesia, karena kedudukan Arsjad Rasjid dalam Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 merupakan hak politik setiap warga negara dan telah menempuh mekanisme dan prosedur yang berlaku sesuai Pasal 37 Anggaran Dasar Kadin Indonesia,” jelas Hamdan.

Hamdan menambahkan, pelaksanaan Munaslub tidak mengikuti ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) AD/ART yang mensyaratkan adanya permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) jumlah Kadin Provinsi dan 1/2 (setengah) dari jumlah Anggota Luar Biasa (ALB) tingkat nasional yang mengikuti Munas terakhir.

Selain itu, penyelenggaraan Munaslub juga harus didahului adanya Surat Peringatan Pertama dan Kedua, yang mana Dewan Pengurus diberikan waktu masing-masing 30 hari untuk memperbaiki.

“Tidak terpenuhinya ketentuan ini diperkuat dengan adanya penolakan dari 21 Kadin Provinsi atas hasil Munaslub 2024 dengan agenda menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum terpilih,” lontar Hamdan.

Selanjutnya, kewenangan Munaslub 2024 dalam memilih dan menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum adalah tidak sah karena tidak didahului oleh pelaksanaan pertanggungjawaban Dewan Pengurus dan keputusan Munaslub apakah menerima atau menolak pertanggungjawaban tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (11) AD/ART.

“Berdasarkan alasan-alasan tersebut, terutama adanya penolakan dari 21 Kadin Provinsi, maka Munaslub tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (12) yang menyatakan Munaslub tercapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih setengah (50% +1) dari Peserta Penuh, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta Munaslub,” tegas Hamdan.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Penyewa dan Pengusaha Ritel Indonesia (Hippindo) menyatakan bahwa dualisme dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tidak memberikan dampak signifikan terhadap industri ritel.

Pernyataan ini disampaikan setelah terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin yang baru melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu (14/9) lalu.

Menurut Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah, sebagai asosiasi yang berdiri sendiri dan tidak terafiliasi langsung dengan Kadin, tetap fokus pada tugasnya mengurus sektor ritel dan ekosistemnya.

“Hippindo berdikari dan tidak terikat langsung dengan Kadin. Kami mendukung siapa saja yang didukung oleh pemerintah, karena Kadin berfungsi sebagai partner pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang,” kata dia kepada Kontan.co.id, Senin (16/9).

Iduansjah menegaskan bahwa meskipun terdapat dualisme di Kadin, operasional dan fungsi utama Hippindo dalam mengelola industri ritel tetap berjalan dengan baik.

“Dualisme Kadin ini sebenarnya tidak berdampak signifikan pada industri ritel. Kami tetap melaksanakan tugas dan program kami dengan baik. Jika ada acara atau kegiatan yang melibatkan Kadin, kami tetap mengirimkan surat ke alamat Kadin yang berlaku saat ini,” tambahnya.

Dia juga mencatat bahwa permasalahan yang mungkin timbul dari dualisme Kadin lebih berhubungan dengan koordinasi dan komunikasi, terutama dalam hal menghadiri acara atau mengundang diskusi.

“Kendala utama hanya dalam hal koordinasi, karena kami perlu menentukan dengan siapa kami harus berkoordinasi. Namun, hal ini tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan program kami,” pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia periode 2021 ? 2026 Arsjad Rasjid buka suara terkait ambil alih paksa Kantor Kadin Indonesia di Gedung Menara Kadin. Adapun sejak Minggu (15/9/2024), Kantor Kadin Indonesia yang berlokasi di lantai 3, 24, dan 29 tidak bisa diakses karena dihalangi masuk oleh oknum tidak dikenal.

Arsjad menjelaskan, sejak pertama kali menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, pihaknya telah mengecek status dari kantor Kadin Indonesia di Menara Kadin. Kantor Kadin yang berlokasi di lantai 24 dan 29 tersebut merupakan warisan dari Ketua Umum dan pengurus sebelumnya.

"Menurut cerita, waktu itu ada term antara Kadin dan investor, kemudian dibangun Gedung Menara Kadin. Kadin dapat 2 lantai, di lantai 24 dan 29," terang Arsjad dalam keterangan resminya, Senin (16/9/2024).

Seyogyanya, status Gedung Menara Kadin dan kantor di kedua lantai tersebut menjadi milik bersama semua anggota Kadin dan bukan milik Grup atau Keluarga Bakrie. Untuk kantor tersebut, banyak di antara pengusaha dan perusahaan yang menjadi anggota Kadin turut menyumbang untuk operasional.

"Harusnya kantor itu milik bersama, milik semua anggota Kadin. Tetapi, hari ini, kami tidak diperbolehkan masuk,? katanya.

Arsjad menambahkan, karena ketidakjelasan status kantor di lantai 24 dan 29, pihaknya berinisiatif untuk menyewa sendiri tambahan kantor di lantai 3 gedung yang sama.

"Karena statusnya tidak jelas, kita pindahkan semua aset ke lantai 3 dengan sewa kantor yang jelas. Itu hak kita, dan harusnya tidak ada yang bisa melarang kita untuk masuk ke kantor Kadin tersebut," imbuhnya.

Seperti diketahui, Arsjad Rasjid terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia melalui hasil Munas VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara untuk periode 2021 ? 2026.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K Harjono mengatakan, penyelenggaraan Munaslub Kadin Indonesia diatur dalam Keppres No 18 tahun 2022, khususnya pada Pasal 18.

:Dalil yang diajukan untuk menyelenggarakan Munaslub tidak bisa diterima, sedangkan penyelenggaraan Munaslub tidak sesuai dengan tahapan dalam AD ART. Munaslub tersebut juga tidak kuorum karena setidaknya harus dihadiri setengah plus satu dari total 124 jumlah ALB," tegas dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, Munaslub yang digelar bukan saja illegal, tapi juga telah mengusik keharmonisan organisasi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

"Arsjad Rasjid dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia berdasarkan keputusan Munas VIII Kadin Indonesia. Hasil itu disepakati termasuk oleh pihak-pihak yang sekarang menjadi inisiator Munaslub. Ini sebuah ironi. Ini ibarat menenggelamkan kapal sendiri," katanya.

JAKARTA - Pengamat Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin ada intervensi atau cawe-cawe dari kekuatan di luar organisasi Kadin itu sendiri.

Menurutnya intervensi untuk menggantikan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid dengan anak dari Politikus Golkar Aburizal Bakrie, yaitu Anindya Novyan Bakrie bisa datang dari berbagai sumber, seperti dorongan partai politik, dan lainnya.

"Saya menduga ada kekuatan dari luar Kadin itu sendiri, bisa kekuatan Politik bisa juga tidak, atau kekuatan yang lainnya," ujarnya saat dihubungi MNC Portal, Senin (16/9/2024).

Sebab Emrus menilai, Arsjad Rasjid sebelumnya juga tidak ada riwayat untuk melanggar AD/ART atau persyaratan untuk diselenggarakannya Munaslub sesuai dengan aturan dari organisasi itu sendiri.

Menurutnya, kalaupun ada keterkaitan antar Arsjad Rasjid yang sempat menjadi bagian dari Tim salah satu Capres di Pilpres 2024 kemarin, yaitu Ganjar - Mahfud, Arjad Rasjid juga sempat mengajukan cuti terlebih dahulu sebelum masuk ke partai politik.

"Saya juga tidak melihat dia tidak melanggar AD/ART, dia menjalankan tugasnya sebagai ketua kadin, kalau misalnya dia sebagai ketua tim Ganjar - Mahfud, dia kan mengambil cuti, bukan sebagai ketua kadin," tambahnya.

Lebih lanjut, Emrus menjelaskan situasi dualisme kepemimpinan Kadin ini pasca diselenggarakannya Munaslub akan membuat organisasi industri dan perdagangan yang terbesar di Indonesia itu tidak produktif.

Seharusnya, dikatakan Emrus, organisasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui penguatan industri-industri di dalam negeri, tanpa harus melibatkan politik di dalamnya.

"Kadin seharusnya tidak melakukan Munaslub itu, karena dia harus fokus menaungi pengusaha dan memajukan perdagangan serta industri di Indonesia. Kalau itu terjadi seperti itu (Munaslub), kan seperti ada kekuatan-kekuatan politik tertentu atau invisible hand (tangan tersembunyi)," pungkasnya.