Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kubu Arsjad Rasjid telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kisruh perebutan kursi Ketua Umum (Ketum) di organisasi tersebut.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K. Harjono, mengatakan, surat tersebut telah disampaikan Dewan Pengurus kepada Presiden Prabowo pada Selasa (22/10/2024).

“Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 22 Oktober 2024,” kata Dhanis dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

Dhanis menyampaikan, pihaknya melaporkan langkah-langkah persiapan Musyawarah Nasional (Munas) serta memohon arahan dari pemerintah terkait pelaksanaan Munas, sesuai kesepakatan tanggal 27 September 2024.

Kuasa Hukum Kadin Indonesia, Denny Kailimang, menambahkan, Kadin Indonesia tetap berpegang pada kesepakatan tertulis di atas kertas bermaterai yang ditandatangani oleh Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie pada 27 September 2024, yang disaksikan langsung oleh Bahlil Lahadalia.

Sesuai kesepakatan tersebut, Denny mengatakan bahwa solusi atas dinamika kepengurusan Kadin Indonesia adalah melalui penyelenggaraan Munas sesuai AD/ART Kadin Indonesia.

“Pelaksanaan Munas Kadin Indonesia akan mengikuti arahan dari pemerintah,” ujar Denny.

Sebelumnya, Ketum Kadin Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasyid telah menyurati Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada September 2024.

Arsjad mengatakan surat tersebut disampaikan ke Presiden Jokowi untuk menyampaikan terkait polemik Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin 2024 yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin yang baru.

“Kami sudah menyurati Presiden Jokowi, surat sudah saya tandatangani,” ujar Arsjad Rasjid dalam keterangan resminya, Minggu (15/9/2024).

Dalam keorganisasian Kadin, Arsjad menyebut bahwa pemerintah adalah pengawas sebagaimana UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Oleh karena itu, pihaknya memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.

“Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD ART yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Dalam surat yang disampaikan ke Jokowi, Arsjad menyatakan bahwa Munaslub Kadin yang digelar pada Sabtu (14/9/2024) lalu tidak sah atau ilegal karena melanggar AD/ART.

“Kami memastikan bahwa Munaslub atas nama Kadin Indonesia tanggal 14 September 2024 tersebut adalah ilegal, karena telah menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia yang diebutkan dalam Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri," jelas Arsjad dalam surat yang disampaikan ke Presiden Jokowi pada Minggu (15/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kubu Arsjad Rasjid telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kisruh perebutan kursi Ketua Umum (Ketum) di organisasi tersebut.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K. Harjono, mengatakan, surat tersebut telah disampaikan Dewan Pengurus kepada Presiden Prabowo pada Selasa (22/10/2024).

“Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 22 Oktober 2024,” kata Dhanis dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

Dhanis menyampaikan, pihaknya melaporkan langkah-langkah persiapan Musyawarah Nasional (Munas) serta memohon arahan dari pemerintah terkait pelaksanaan Munas, sesuai kesepakatan tanggal 27 September 2024.

Kuasa Hukum Kadin Indonesia, Denny Kailimang, menambahkan, Kadin Indonesia tetap berpegang pada kesepakatan tertulis di atas kertas bermaterai yang ditandatangani oleh Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie pada 27 September 2024, yang disaksikan langsung oleh Bahlil Lahadalia.

Sesuai kesepakatan tersebut, Denny mengatakan bahwa solusi atas dinamika kepengurusan Kadin Indonesia adalah melalui penyelenggaraan Munas sesuai AD/ART Kadin Indonesia.

“Pelaksanaan Munas Kadin Indonesia akan mengikuti arahan dari pemerintah,” ujar Denny.

Sebelumnya, Ketum Kadin Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasyid telah menyurati Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada September 2024.

Arsjad mengatakan surat tersebut disampaikan ke Presiden Jokowi untuk menyampaikan terkait polemik Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin 2024 yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin yang baru.

“Kami sudah menyurati Presiden Jokowi, surat sudah saya tandatangani,” ujar Arsjad Rasjid dalam keterangan resminya, Minggu (15/9/2024).

Dalam keorganisasian Kadin, Arsjad menyebut bahwa pemerintah adalah pengawas sebagaimana UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Oleh karena itu, pihaknya memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.

“Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD ART yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Dalam surat yang disampaikan ke Jokowi, Arsjad menyatakan bahwa Munaslub Kadin yang digelar pada Sabtu (14/9/2024) lalu tidak sah atau ilegal karena melanggar AD/ART.

“Kami memastikan bahwa Munaslub atas nama Kadin Indonesia tanggal 14 September 2024 tersebut adalah ilegal, karena telah menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia yang diebutkan dalam Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri," jelas Arsjad dalam surat yang disampaikan ke Presiden Jokowi pada Minggu (15/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub akan mengumumkan formasi lengkap pengurus Kadin periode 2024-2029 di bawah kepemimpinan Anindya Bakrie setelah pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia Bobby Gafur Umar menyampaikan, kepengurusan yang diumumkan pada Senin (8/10/2024) belum final lantaran masih ada beberapa pos di struktur organisasi yang perlu diisi.

“Pengumuman sekarang ini kira-kira setengah dari kepengurusan, jadi yang setengahnya lagi perkiraan akan diumumkan setelah pelantikan presiden, kira-kira 24 Oktober atau 25 Oktober,” kata Bobby kepada Bisnis, Selasa (8/10/2024).

Bobby mengatakan, ada kemungkinan bahwa formasi kepengurusan Kadin juga akan menyesuaikan nomenklatur dan pemerintah ke depan. Mengingat pada kepengurusan sebelumnya, pihaknya menyesuaikan dengan pemerintahan yang ada.

Misalnya pada pemerintahan baru, kata Bobby, akan ada Badan Gizi Nasional. Oleh karena itu, Kadin dalam waktu dekat akan melakukan diskusi lebih lanjut apakah akan ada Wakil Ketua Umum yang mengurus soal gizi nasional atau mungkin digabung ke bidang lain yang sudah ada di organisasi tersebut.

Adapun para pengurus yang namanya telah diumumkan kemarin, akan mulai menjalankan tugasnya per hari ini, Selasa (8/10/2024). Bobby mengatakan, para pengurus akan menggelar rapat koordinasi perdana bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie yang akan dihadiri oleh seluruh pengurus terpilih.

Selain itu, Direktur Utama PT Maharaksa Biru Energi Tbk (OASA) menuturkan, pihaknya akan mereview semua program pemerintah yang telah berjalan dan bersiap untuk memberikan masukan kepada pemerintah baru.

“Beliau akan memberikan arah-arahan, visi dan misi, termasuk juga program jangka pendek dan program menengah dan panjang,” ujarnya.

Pada Senin (8/10/2024), Kadin Indonesia versi Munaslub mengumumkan susunan kepengurusan baru periode 2024-2029. Dalam formasi tersebut, Arsjad Rasjid yang sebelumnya merupakan Ketum Kadin Indonesia menempati posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

Berikut susunan pengurus Kadin Indonesia periode 2024-2029:

Dewan Kehormatan

1. Ketua : Rosan P. Roeslani

2. Anggota: Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat, Suryo Bambang Soesilo, Adi Putra Tahir

Dewan Penasehat & Dewan Pertimbangan

1. Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo

2. Wakil Ketua Dewan Penasehat: Sharif Cicip Sutardjo

3. Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung

4. Ketua Dewan Pertimbangan: M. Arsjad Rasjid

Dewan Pengurus

Ketua Umum Kadin Indonesia: Anindya Novyan Bakrie

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi: Erwin Aksa

1. WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko

2. WKU Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro

3. WKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/ Anggota (Asosiasi Luar

Biasa/ALB): Benny Soetrisno

4. WKU Bidang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo

Wakil Ketua Umum Wilayah

1. WKU Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutisna

2. WKU Wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur: Kukrit Wicaksono

3. WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief

WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryadi

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky O. Wijaya

1. WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin

2. WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri

3. WKU Bidang Pertanian: Mulyadi Jayabaya

4. WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat

5. WKU Bidang Perencanaan: Bayu Priawan Djokosoetono

6. WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup: Bobby Gafur Umar

1. WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

2. WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto

3. WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono

4. WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla

5. WKU Bidang Kewirausahaan: Bapak Eka Satria

6. WKU BIdang Industri Kreatif: Raffi Ahmad

7. WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Bambang Soesatyo

1. WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri: James T. Riady

1. WKU Bidang Diplomasi Luar Negeri, Sustainable Development Goals

(SDG), Environmental Social and Governance (ESG): Shinta Wijaya

Kamdani

2. WKU Bidang Perdagangan Internasional: Bernardino M. Vega

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur

1. WKU Bidang Perhubungan: Carmelita Hartoto

2. WKU Bidang Pembangunan: Thomas Djusman

3. WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma'ruf Maulana

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Sosial: Dyah Anita Prihapsari

1. WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani Motik

2. WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Tatyana Sentani Sutara

3. WKU Bidang Industri Olahraga: Peter Tanuri

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM (Legalisasi, Sarana, dan Prasarana): Azis Syamsuddin

1. WKU Bidang Hukum: Otto Hasibuan

2. WKU Bidang Legislasi : Moh. Rano Alfath

3. WKU Bidang Sarana dan Prasarana: Ali Said

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub akan mengumumkan formasi lengkap pengurus Kadin periode 2024-2029 di bawah kepemimpinan Anindya Bakrie setelah pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia Bobby Gafur Umar menyampaikan, kepengurusan yang diumumkan pada Senin (8/10/2024) belum final lantaran masih ada beberapa pos di struktur organisasi yang perlu diisi.

“Pengumuman sekarang ini kira-kira setengah dari kepengurusan, jadi yang setengahnya lagi perkiraan akan diumumkan setelah pelantikan presiden, kira-kira 24 Oktober atau 25 Oktober,” kata Bobby kepada Bisnis, Selasa (8/10/2024).

Bobby mengatakan, ada kemungkinan bahwa formasi kepengurusan Kadin juga akan menyesuaikan nomenklatur dan pemerintah ke depan. Mengingat pada kepengurusan sebelumnya, pihaknya menyesuaikan dengan pemerintahan yang ada.

Misalnya pada pemerintahan baru, kata Bobby, akan ada Badan Gizi Nasional. Oleh karena itu, Kadin dalam waktu dekat akan melakukan diskusi lebih lanjut apakah akan ada Wakil Ketua Umum yang mengurus soal gizi nasional atau mungkin digabung ke bidang lain yang sudah ada di organisasi tersebut.

Adapun para pengurus yang namanya telah diumumkan kemarin, akan mulai menjalankan tugasnya per hari ini, Selasa (8/10/2024). Bobby mengatakan, para pengurus akan menggelar rapat koordinasi perdana bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie yang akan dihadiri oleh seluruh pengurus terpilih.

Selain itu, Direktur Utama PT Maharaksa Biru Energi Tbk (OASA) menuturkan, pihaknya akan mereview semua program pemerintah yang telah berjalan dan bersiap untuk memberikan masukan kepada pemerintah baru.

“Beliau akan memberikan arah-arahan, visi dan misi, termasuk juga program jangka pendek dan program menengah dan panjang,” ujarnya.

Pada Senin (8/10/2024), Kadin Indonesia versi Munaslub mengumumkan susunan kepengurusan baru periode 2024-2029. Dalam formasi tersebut, Arsjad Rasjid yang sebelumnya merupakan Ketum Kadin Indonesia menempati posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

Berikut susunan pengurus Kadin Indonesia periode 2024-2029:

Dewan Kehormatan

1. Ketua : Rosan P. Roeslani

2. Anggota: Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat, Suryo Bambang Soesilo, Adi Putra Tahir

Dewan Penasehat & Dewan Pertimbangan

1. Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo

2. Wakil Ketua Dewan Penasehat: Sharif Cicip Sutardjo

3. Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung

4. Ketua Dewan Pertimbangan: M. Arsjad Rasjid

Dewan Pengurus

Ketua Umum Kadin Indonesia: Anindya Novyan Bakrie

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi: Erwin Aksa

1. WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko

2. WKU Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro

3. WKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/ Anggota (Asosiasi Luar

Biasa/ALB): Benny Soetrisno

4. WKU Bidang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo

Wakil Ketua Umum Wilayah

1. WKU Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutisna

2. WKU Wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur: Kukrit Wicaksono

3. WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief

WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryadi

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky O. Wijaya

1. WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin

2. WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri

3. WKU Bidang Pertanian: Mulyadi Jayabaya

4. WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat

5. WKU Bidang Perencanaan: Bayu Priawan Djokosoetono

6. WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup: Bobby Gafur Umar

1. WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

2. WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto

3. WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono

4. WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla

5. WKU Bidang Kewirausahaan: Bapak Eka Satria

6. WKU BIdang Industri Kreatif: Raffi Ahmad

7. WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Bambang Soesatyo

1. WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri: James T. Riady

1. WKU Bidang Diplomasi Luar Negeri, Sustainable Development Goals

(SDG), Environmental Social and Governance (ESG): Shinta Wijaya

Kamdani

2. WKU Bidang Perdagangan Internasional: Bernardino M. Vega

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur

1. WKU Bidang Perhubungan: Carmelita Hartoto

2. WKU Bidang Pembangunan: Thomas Djusman

3. WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma'ruf Maulana

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Sosial: Dyah Anita Prihapsari

1. WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani Motik

2. WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Tatyana Sentani Sutara

3. WKU Bidang Industri Olahraga: Peter Tanuri

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM (Legalisasi, Sarana, dan Prasarana): Azis Syamsuddin

1. WKU Bidang Hukum: Otto Hasibuan

2. WKU Bidang Legislasi : Moh. Rano Alfath

3. WKU Bidang Sarana dan Prasarana: Ali Said

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Bidang Organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Eka Sastra mengatakan ada sejumlah tahapan sebelum Musyawarah Nasional (Munas) IX Kadin Indonesia digelar di pemerintahan mendatang.

Salah satunya, didahului dengan rapat pimpinan nasional (rapimnas) Kadin untuk merumuskan agenda strategis Munas IX.

"Sesuai AD/ART, pelaksanaan Munas harus sesuai dengan tahapan-tahapan penting. Yang pertama, rapimnas sebagai bagian persiapan forum Munas untuk membahas agenda strategis munas," ujar Eka dilansir dari akun resmi Instagram Kadin Indonesia @kadin.indonesia.official yang terverifikasi pada Senin (7/10/2024).

Eka menyebutkan, rapimnas akan mengundang seluruh perwakilan Kadin provinsi, termasuk para anggota luar biasa (ALB) untuk memastikan keterlibatan semua unsur organisasi dalam proses pengambilan keputusan.

"Nah, di sinilah kita akan mulai mengatur mekanisme pemilihan pendaftaran dan verifikasi peserta Munas," kata Eka.

Kedua, Kadin akan melaksanakan mekanisme konvensi ALB.Yang mana salam konvensi itu, semua ALB yang ingin berpartisipasi harus melalui proses pendaftaran, verifikasi dan validasi keanggotaan.

"Proses ini diatur secara formal oleh AD/ART dan peraturan organisasi Kadin untuk memastikan bahwa seluruh ALB terdaftar sebagai anggota dan sah sebagai anggota," ungkap Eka.

Usai dua tahapan itu, Kadin akan melaksanakan Munas ke-IX yang merupakan forum tertinggi dalam kadin. Agar Munas sah, kata Eka, harus memenuhi kuorum, yaitu 50 persen tambah 1 Kadin provinsi dan setengah dari total ALB yang memiliki hak suara.

"Tanpa kuorum Munas tak dapat berjalan dan keputusan penting tak bisa diambil. Karena itu peran seluruh Kadin provinsi dan ALB sangat penting dalam semua proses," tutur Eka.

"Untuk itu izinkan saya mengajak, khususnya bagi para ALB untuk dapat menjadi anggota aktif dan berpartisipasi sebagai anggota Munas melalui proses konvensi yg sudah diatur dalam ketentuan AD/ART serta peraturan organisasi Kadin," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Bidang Koordinator Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kadin, Yukki N Hanafi mengatakan, Kadin Indonesia masih menunggu arahan pemerintah soal kepastian waktu pelaksanaan Munas IX Kadin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Bidang Organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Eka Sastra mengatakan ada sejumlah tahapan sebelum Musyawarah Nasional (Munas) IX Kadin Indonesia digelar di pemerintahan mendatang.

Salah satunya, didahului dengan rapat pimpinan nasional (rapimnas) Kadin untuk merumuskan agenda strategis Munas IX.

"Sesuai AD/ART, pelaksanaan Munas harus sesuai dengan tahapan-tahapan penting. Yang pertama, rapimnas sebagai bagian persiapan forum Munas untuk membahas agenda strategis munas," ujar Eka dilansir dari akun resmi Instagram Kadin Indonesia @kadin.indonesia.official yang terverifikasi pada Senin (7/10/2024).

Eka menyebutkan, rapimnas akan mengundang seluruh perwakilan Kadin provinsi, termasuk para anggota luar biasa (ALB) untuk memastikan keterlibatan semua unsur organisasi dalam proses pengambilan keputusan.

"Nah, di sinilah kita akan mulai mengatur mekanisme pemilihan pendaftaran dan verifikasi peserta Munas," kata Eka.

Kedua, Kadin akan melaksanakan mekanisme konvensi ALB.Yang mana salam konvensi itu, semua ALB yang ingin berpartisipasi harus melalui proses pendaftaran, verifikasi dan validasi keanggotaan.

"Proses ini diatur secara formal oleh AD/ART dan peraturan organisasi Kadin untuk memastikan bahwa seluruh ALB terdaftar sebagai anggota dan sah sebagai anggota," ungkap Eka.

Usai dua tahapan itu, Kadin akan melaksanakan Munas ke-IX yang merupakan forum tertinggi dalam kadin. Agar Munas sah, kata Eka, harus memenuhi kuorum, yaitu 50 persen tambah 1 Kadin provinsi dan setengah dari total ALB yang memiliki hak suara.

"Tanpa kuorum Munas tak dapat berjalan dan keputusan penting tak bisa diambil. Karena itu peran seluruh Kadin provinsi dan ALB sangat penting dalam semua proses," tutur Eka.

"Untuk itu izinkan saya mengajak, khususnya bagi para ALB untuk dapat menjadi anggota aktif dan berpartisipasi sebagai anggota Munas melalui proses konvensi yg sudah diatur dalam ketentuan AD/ART serta peraturan organisasi Kadin," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Bidang Koordinator Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kadin, Yukki N Hanafi mengatakan, Kadin Indonesia masih menunggu arahan pemerintah soal kepastian waktu pelaksanaan Munas IX Kadin.

Pelaksanaan Munas IX tersebut sudah disepakati oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie dalam pertemuan beberapa waktu lalu.

Dalam kesepakatan ditegaskan bahwa Munas Kadin selanjutnya digelar setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilantik pada 20 Oktober mendatang.

"Beberapa waktu lalu, sesuai dengan surat kesepakatan antara Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Arsjad Rasjid dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Bapak Anindya Bakrie, maka Kadin Indonesia akan melaksanakan musyawarah nasional setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, dengan menunggu arahan dari pemerintah untuk waktu pelaksanaan," ujar Yukki dalam video yang diterima Kompas.com, Sabtu (5/10/2024).

Yukki menjelaskan, sebagai organisasi yang sah sesuai hukum dan tegak turus taat pada Undang-undang (UU) Kadin nomor 1 tahun 1987 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 tahun 2022 serta peraturan organisasi Kadin Indonesia sudah mulai mempersiapkan langkah-langkah agar memastikan pelaksanaan munas mendatang dapat mengakomodasi aspirasi dari Kadin provinsi, asosiasi yang menjadi anggota luar biasa Kadin Indonesia, dan seluruh anggota.

Persiapan itu sudah digelar pada Kamis (3/10/2024) dengan dihadiri oleh 497 peserta secara langsung dan secara daring. Dalam kesempatan itu, sebanyak 149 perwakilan ALB Kadin Indonesia juga ikut hadir.

"Di mana para peserta menyampaikan pendapat dan aspirasinya mereka. Kadin Indonesia siap menerima arahan dan petunjuk dari pemerintah untuk melaksanakan musyawarah nasional sesuai undang-undang Kadin nomor 1 tahun 1987 dan Keppres nomor 18 tahun 2022, serta peraturan organisasi," tegas Yukki.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Hukum dan HAM, Dhaniswara K Harjono mengatakan, seluruh proses menuju Musyawarah Nasional (Munas) IX Kadin Indonesia yang akan dilaksanakan di pemerintahan mendatang harus sesuai AD/ART organisasi.

Sehingga ia meminta jajaran Kadin pusat hingga daerah memahami regulasi yang berlaku.

"Di dalam mempersiapkan Munas yang akan datang penting bagi kita semua untuk memahami bahwa seluruh proses harus berlandaskan pada AD/ART dan regulasi yang berlaku," ujar Dhaniswara dilansir video yang diterima Kompas.com, Sabtu (5/10/2024).

Ia melanjutkan, AD/ART Kadin yang telah disahkan oleh Keputusan Presiden (Keppres) serta Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1987 adalah pedoman utama yang mengatur seluruh proses dan kegiatan dalam organisasi.

"Dengan demikian, Munas harus terlaksana dalam kerangka aturan yang sah demi menjaga kredibilitas dan integritas organisasi yang kita cintai," tegas Dhaniswara.

Ia meyakini bahwa dengan mematuhi hukum dan ketentuan yang berlaku Kadin Indonesia kan memperkuat posisi sebagai mitra strategis pemerintah yang kredibel.

"Mari, mari kita fokus menjaga keabsahan proses ini Dan memastikan bahwa Munas dilaksanakan dengan patuh pada peraturan yang telah dilakukan," tuturnya.

Dalam penjelasannya, Dhaniswara juga menyinggung pelaksanaan Munas Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024, pada 14 September 2024. Pihaknya menyatakan Munaslub itu dianggap ilegal dan inkonstitusional.

Penyebabnya, pelaksananya tidak mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam AD/ADT yang telah disahkan melalui Keppres Nomor 18 Tahun 2022 dan peraturan organisasi Kadin Indonesia.

"Namun kita telah mencapai kesepakatan dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Bapak Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Bapak Anindya Bakrie telah mencapai kesepakatan resmi yang dittd di atas materai," ungkap Dhaniswara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Hukum dan HAM, Dhaniswara K Harjono mengatakan, seluruh proses menuju Musyawarah Nasional (Munas) IX Kadin Indonesia yang akan dilaksanakan di pemerintahan mendatang harus sesuai AD/ART organisasi.

Sehingga ia meminta jajaran Kadin pusat hingga daerah memahami regulasi yang berlaku.

"Di dalam mempersiapkan Munas yang akan datang penting bagi kita semua untuk memahami bahwa seluruh proses harus berlandaskan pada AD/ART dan regulasi yang berlaku," ujar Dhaniswara dilansir video yang diterima Kompas.com, Sabtu (5/10/2024).

Ia melanjutkan, AD/ART Kadin yang telah disahkan oleh Keputusan Presiden (Keppres) serta Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1987 adalah pedoman utama yang mengatur seluruh proses dan kegiatan dalam organisasi.

"Dengan demikian, Munas harus terlaksana dalam kerangka aturan yang sah demi menjaga kredibilitas dan integritas organisasi yang kita cintai," tegas Dhaniswara.

Ia meyakini bahwa dengan mematuhi hukum dan ketentuan yang berlaku Kadin Indonesia kan memperkuat posisi sebagai mitra strategis pemerintah yang kredibel.

"Mari, mari kita fokus menjaga keabsahan proses ini Dan memastikan bahwa Munas dilaksanakan dengan patuh pada peraturan yang telah dilakukan," tuturnya.

Dalam penjelasannya, Dhaniswara juga menyinggung pelaksanaan Munas Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024, pada 14 September 2024. Pihaknya menyatakan Munaslub itu dianggap ilegal dan inkonstitusional.

Penyebabnya, pelaksananya tidak mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam AD/ADT yang telah disahkan melalui Keppres Nomor 18 Tahun 2022 dan peraturan organisasi Kadin Indonesia.

"Namun kita telah mencapai kesepakatan dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Bapak Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Bapak Anindya Bakrie telah mencapai kesepakatan resmi yang dittd di atas materai," ungkap Dhaniswara.

"Kesepakatan ini menetapkan bahwa penyelesaian atas dinamika ini adalah melalui musyawarah nasional yang akan dilaksanakan setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih dengan waktu yang akan ditentukan oleh pemerintahan baru," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Koordinator Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kadin, Yukki N Hanafi mengatakan, Kadin Indonesia menunggu arahan pemerintah soal kepastian waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Kadin.

Pelaksanaan Munas IX tersebut sudah disepakati oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie dalam pertemuan beberapa waktu lalu.

Dalam kesepakatan ditegaskan bahwa Munas Kadin selanjutnya digelar setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilantik pada 20 Oktober mendatang.

"Beberapa waktu lalu, sesuai dengan surat kesepakatan antara Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Arsjad Rasjid dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Bapak Anindya Bakrie, maka Kadin Indonesia akan melaksanakan musyawarah nasional setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, dengan menunggu arahan dari pemerintah untuk waktu pelaksanaan," ujar Yukki dalam video yang diterima Kompas.com, Sabtu.

Yukki menjelaskan, sebagai organisasi yang sah sesuai hukum dan tegak turus taat pada UU Kadin nomor 1 tahun 1987 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 tahun 2022 serta peraturan organisasi Kadin Indonesia sudah mulai mempersiapkan langkah-langkah agar memastikan pelaksanaan munas mendatang dapat mengakomodasi aspirasi dari Kadin provinsi, asosiasi yang menjadi anggota luar biasa Kadin Indonesia, dan seluruh anggota.

Persiapan itu sudah digelar pada Kamis (3/10/2024) dengan dihadiri oleh 497 peserta secara langsung dan secara daring.

Dalam kesempatan itu, sebanyak 149 perwakilan anggota luar biasa Kadin Indonesia juga ikut hadir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Koordinator Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Yukki N Hanafi mengatakan, Kadin Indonesia menunggu arahan pemerintah soal kepastian waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Kadin.

Pelaksanaan Munas IX tersebut sudah disepakati oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie dalam pertemuan beberapa waktu lalu.

Dalam kesepakatan ditegaskan bahwa Munas Kadin selanjutnya digelar setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang.

KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2024) siang.

"Beberapa waktu lalu, sesuai dengan surat kesepakatan antara Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Arsjad Rasjid dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Bapak Anindya Bakrie, maka Kadin Indonesia akan melaksanakan musyawarah nasional setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, dengan menunggu arahan dari pemerintah untuk waktu pelaksanaan," ujar Yukki dalam video yang diterima Kompas.com, Sabtu (5/10/2024).

Yukki menjelaskan, sebagai organisasi yang sah sesuai hukum dan tegak turus taat pada Undang-undang (UU) Kadin nomor 1 tahun 1987 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 tahun 2022 serta peraturan organisasi Kadin Indonesia sudah mulai mempersiapkan langkah-langkah agar memastikan pelaksanaan munas mendatang dapat mengakomodasi aspirasi dari Kadin provinsi, asosiasi yang menjadi anggota luar biasa Kadin Indonesia, dan seluruh anggota.

Persiapan itu sudah digelar pada Kamis (3/10/2024) dengan dihadiri oleh 497 peserta secara langsung dan secara daring.

Dalam kesempatan itu, sebanyak 149 perwakilan anggota luar biasa Kadin Indonesia juga ikut hadir.

"Di mana para peserta menyampaikan pendapat dan aspirasinya mereka. Kadin Indonesia siap menerima arahan dan petunjuk dari pemerintah untuk melaksanakan musyawarah nasional sesuai undang-undang Kadin nomor 1 tahun 1987 dan Keppres nomor 18 tahun 2022, serta peraturan organisasi," tegas Yukki.

Ia pun berpesan kepada seluruh pengurus Kadin provinsi, Kadin kabupaten, kota dan anggota luar biasa untuk berorganisasi dengan integritas, tegak lurus pada peraturan serta ketentuan, tetap fokus bekerja, melayani dan tetap semangat.

"Sebagai mitra strategis pemerintah mari kita secara inklusif dan gotong-royong berkontribusi untuk berpartisipasi secara aktif dalam menyukseskan pelaksanaan munas mendatang," tambah Yukki.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Koordinator Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Yukki N Hanafi mengatakan, Kadin Indonesia menunggu arahan pemerintah soal kepastian waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Kadin.

Pelaksanaan Munas IX tersebut sudah disepakati oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie dalam pertemuan beberapa waktu lalu.

Dalam kesepakatan ditegaskan bahwa Munas Kadin selanjutnya digelar setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang.

KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2024) siang.

"Beberapa waktu lalu, sesuai dengan surat kesepakatan antara Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Arsjad Rasjid dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Bapak Anindya Bakrie, maka Kadin Indonesia akan melaksanakan musyawarah nasional setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, dengan menunggu arahan dari pemerintah untuk waktu pelaksanaan," ujar Yukki dalam video yang diterima Kompas.com, Sabtu (5/10/2024).

Yukki menjelaskan, sebagai organisasi yang sah sesuai hukum dan tegak turus taat pada Undang-undang (UU) Kadin nomor 1 tahun 1987 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 tahun 2022 serta peraturan organisasi Kadin Indonesia sudah mulai mempersiapkan langkah-langkah agar memastikan pelaksanaan munas mendatang dapat mengakomodasi aspirasi dari Kadin provinsi, asosiasi yang menjadi anggota luar biasa Kadin Indonesia, dan seluruh anggota.

Persiapan itu sudah digelar pada Kamis (3/10/2024) dengan dihadiri oleh 497 peserta secara langsung dan secara daring.

Dalam kesempatan itu, sebanyak 149 perwakilan anggota luar biasa Kadin Indonesia juga ikut hadir.

"Di mana para peserta menyampaikan pendapat dan aspirasinya mereka. Kadin Indonesia siap menerima arahan dan petunjuk dari pemerintah untuk melaksanakan musyawarah nasional sesuai undang-undang Kadin nomor 1 tahun 1987 dan Keppres nomor 18 tahun 2022, serta peraturan organisasi," tegas Yukki.

Ia pun berpesan kepada seluruh pengurus Kadin provinsi, Kadin kabupaten, kota dan anggota luar biasa untuk berorganisasi dengan integritas, tegak lurus pada peraturan serta ketentuan, tetap fokus bekerja, melayani dan tetap semangat.

"Sebagai mitra strategis pemerintah mari kita secara inklusif dan gotong-royong berkontribusi untuk berpartisipasi secara aktif dalam menyukseskan pelaksanaan munas mendatang," tambah Yukki.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid memastikan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) Kadin akan berlangsung setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Arsjad mengemukakan bahwa pihaknya sudah mulai menjalankan proses Munas agar dapat segera terlaksana ketika Prabowo Subianto dilantik dengan memanggil seluruh anggota.

“Iya, tetapi prosesnya kan mulai dari sekarang. Jadi kemarin mulai kick off dan saya panggil teman-teman dari Anggota Luar Biasa, asosiasi, himpunan, semuanya sudah mulai hadir,” ujarnya kepada Bisnis di kompleks Istana Wakil Presiden (Wapres) Jumat (4/10/2024).

Lebih lanjut, Arsjad mengamini bahwa masih banyak pertanyaan dari anggota terkait dengan pelaksanaan Munas, tetapi dia menekankan pemilihan waktu tersebut agar kepanitiaan Munas akan dibentuk sesuai dengan ketentuan AD-ART Kadin Indonesia.

“Jadi, ini untuk yang terbaik yang kita berikan kepada KADIN demi bangsa dan perekonomian nasional sehingga kami mulai. InshaAllah kami mohon doanya. Jadi proses [munas] sudah berjalan sekarang ini, inshaAllah sesuai dengan kesepakatan yang saya tandatangani,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Arsjad mengatakan bahwa waktu dan tempat pelaksanaan Munas akan menyesuaikan dengan keputusan pemerintah selanjutnya.

“Enggak tau karena yang menentukan nanti pemerintah ke depan, kami serahkan ke pemerintah karena kan keinginannya pasti. Kalau bisa munas itu dihadiri oleh Presiden. Jadi diharapkan inshaallah ke depannya kami serahkan ke pemerintah ke depan,” pungkas Arsjad.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang diketuai Arsjad Rasjid akan tetap melanjutkan langkah hukum jika kesepakatan dengan kubu Anindya Bakrie tidak tercapai.

Kesepakatan yang dimaksud saat Arsjad bertemu dengan Ketua Umum Kadin Indonesia hasil musyawarah nasional luar biasa (munaslub), Anindya Bakrie, di kediaman Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, terkait dualisme Kadin Indonesia.

“Langkah hukum tetap dilanjutkan, jika kesepakatan tidak dilaksanakan dengan benar,” kata kuasa hukum Kadin Indonesia kubu Arsjad, Hamdan Zoelva saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (1/10/2024) petang.

Elsa catriana/Kompas.com Kuasa Hukum Kadin Hamdan Zoelva membeberkan hasil investigasi terhadap Musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Munas Kadin yang seharusnya digelar pada 2026, dipercepat pada 2025.

Kesepakatannya, kata Hamdan, Anindya menjadi Ketum Kadin Indonesia, kemudian Arsjad menjadi Ketua Dewan Pertimbangan.

“Kalau nanti Munas dilaksanakan, ada kesepakatan agar Munas yang dipercepat itu untuk memilih Anindya sebagai Ketua Umum dan Arsjad Ketua Wantim,” kata Hamdan yang merupakan eks Ketua MK itu.

Diketahui sebelumnya, Kadin Indonesia pimpinan Arsjad berencana mengajukan langkah hukum ke Pengadilan Negeri (PN) untuk membatalkan hasil Munaslub yang memilih Anindya sebagai ketua umum.

“Dokumen sudah cukup, karena itu, kami akan melakukan langkah hukum untuk meminta pembatalan hasil Munaslub ke pengadilan dalam waktu secepat mungkin,” kata Hamdan Zoelva saat konferensi pers di Kantor Kadin Indonesia lantai 3 Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (25/9/2024).