Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai mencari kantor untuk kementerian/lembaga (K/L) baru di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkap dalam Rapat Koordinasi Restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 - 2025 serta Penataan Barang Milik Negara (BMN) K/L.

Rapat Koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka penyesuaian kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sri Mulyani menekankan penggunaan kantor BMN harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatutan serta efisiensi.

"Jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi dari K/L, Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan, terutama atas BMN yang idle," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (23/10).

Dalam arahannya, Sri Mulyani juga mendorong percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L yang mengalami perubahan.

Pejabat baru atau pelaksana tugasnya, sambungnya, diharapkan dapat segera ditunjuk, terutama pejabat yang memiliki kewenangan atau otorisasi di bidang penggunaan sumber daya di internal K/L.

Ia menggarisbawahi bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi sangat strategis karena akan menentukan apakah seluruh pemikiran, visi misi, serta berbagai ide-ide baru bisa dilaksanakan secara tepat waktu, berkualitas dan tetap akuntabel dengan sumber anggaran, BMN, dan pembiayaan yang ada.

"Ini menandai sebuah era kepemimpinan dari Republik Indonesia yang baru di bawah presiden dan wakil presiden terpilih. Dengan perubahan ini tentu kita semua yang ada di dalam birokrasi harus menyiapkan diri, karena setiap presiden dan wakil presiden terpilih tentu memiliki visi dan misi dan juga berbagai pemikiran yang ingin diterjemahkan dan dilaksanakan melalui organ pemerintahan. Dalam hal ini, peranan dari birokrasi menjadi luar biasa penting," katanya.

Presiden Prabowo Subianto menambah sejumlah kementerian baru di kabinetnya. Misalnya, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Selanjutnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dikomandai Maruarar Sirait, hingga Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dipimpin Zulkifli Hasan.

AHY akan berkantor di bekas gedung Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves). Gedung itu terletak di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Sementara itu Maruarar Sirait dan Zulkifli Hasan belum mengetahui di mana mereka akan berkantor.