Kementerian Koperasi (KemenKop) tengah menggodok draft usulan untuk penghapusan utang atau kredit macet petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui koperasi.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, saat ini draft usulan tersebut tengah dalam proses penyusunan. Usai draft tersebut rampung, ia akan bersurat ke Presiden Prabowo Subianto.

"Kita akan mengupayakan draftnya segera, suratnya saya mau disusun untuk disampaikan ke Pak Presiden (Prabowo)," kata Budi, di Kantor Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Budi menjelaskan, utang tersebut merupakan utang lama dari Kredit Usaha Tani (KUT) sejak tahun 1998-1999. Adapun angka dari kredit macet tersebut mencapai Rp 8,3 triliun dari 6 juta petani.

"Jadi sekitar kira-kira satu petani itu Rp 1,3 juta per orang. Nah ini kan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan orang. Kalau punya utang kan beban dan itu utang sudah hampir 26 tahun. Dan menurut hemat kami, kita dukung kebijakan pemerintah untuk menghapuskan," ujarnya.

Di samping itu, ke depan ia juga berharap agar koperasi bisa lebih bankable dan lebih mudah diakses masyarakat. Dengan demikian, bisa dibuka pengambilan kredit lewat koperasi.

Sebagai tambahan informasi, Presiden Prabowo Subianto berencana mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menghapuskan utang pada petani, nelayan, hingga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuannya guna memulihkan akses penyaluran kredit dan menghindarkan petani hingga nelayan terjebak pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjaman online (pinjol), karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Hashim menyampaikan, semua utang ini sebenarnya telah dihapusbukukan sejak lama dan telah diganti oleh asuransi perbankan. Namun, hak tagih dari bank terhadap jutaan petani dan nelayan ini belum dihapuskan. Efeknya, hingga saat ini jutaan petani dan nelayan memiliki masalah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Waktu itu saya sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo bahwa ini harus diubah. Mungkin minggu depan Pak Prabowo akan tanda tangan Perpres pemutihan, sedang disiapkan Menteri Hukum Pak Supratman sesuai dengan Undang-undang. Saya berharap masyarakat mendapat kesempatan pinjam lagi ke bank. Itu salah satu langkah pengentasan kemiskinan. Dengan demikian 30-40 juta manusia akan dapat dampak yang positif ke depannya," pungkas Hashim.

Lihat Video: Pantun Penutup Budi Arie saat Lepas Jabatan Menkominfo

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koperasi Budi Arie mengadakan pertemuan dengan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono. Keduanya membahas kerja sama dalam bentuk keterlibatan koperasi di sektor pangan, seperti penyaluran dan penyerapan komoditas strategis seperti beras.

Budi Arie mengatakan, agenda ini merupakan diskusi awal bersama Bulog usai dirinya menjabat sebagai Menteri Koperasi. Harapannya, kolaborasi ini dapat meningkatkan kesejahteraan para anggota koperasi.

"Kami berdiskusi mengenai hal-hal strategis kerja sama Kementerian Kooperasi dengan Perum Bulog, terutama dalam penyaluran dan penyerapan berbagai komoditas strategis, khususnya beras, jagung, kedelai, daging, dan sebagainya. Jadi keterlibatan kooperasi ini diharapkan juga makin meningkatkan semangat masyarakat untuk berkoperasi," kata Budi Arie, di Kantor Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Budi Arie mengatakan, ke depan pihaknya menyasar Koperasi Unit Desa (KUD) untuk piloting project. Adapun KUD-KUD ini tengah dalam proses revitalisasi. Selain itu, pihaknya juga akan menyortir koperasi-koperasi yang sehat.

"Karena Bulog hari ini sudah punya 1.596 gudang di seluruh Indonesia. Yang pasti tadi yang dikatakan Pak Dirut Bulog, keterjangkauan, ketersediaan, dan stabilisasi harga. Karena pangan ini nggak boleh gejolak-gejolak, kasihan rakyat," ujarnya.

Ia sendiri belum dapat merincikan kerja sama tersebut. Namun ia memastikan, kerja sama ini dapat membantu meningkatkan gairah di sektor koperasi juga membantu petani memperoleh harga komoditas yang lebih baik serta menghindari tengkulak.

Sementara itu, Wahyu Suparyono mengatakan, pihaknya membuka jalan untuk menjalin kerja samadi dalam ekosistem Bulog. Adapun Bulog sendiri mempunyai tugas menyangkut ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisator dari pangan.

"Kami tadi sudah lapor kepada Bapak Menteri(Budi), ke depan baik itu penyaluran,baik itu penyerapan dari gabah petani.Saya sudah memohon izin kepada Bapak Menteri Kooperasi untuk bisa melakukan kerjasama dengan koperasi," ujar Wahyu.

Dengan kerja sama ini, harapannya ekonomi di koperasi pun juga akan bergerak bersama-sama Bulog, dan saling menguntungkan di tingkat operasional. Selain itu, ia juga menyasar kerja sama dalam lingkup pengelolaan pergudangan.

"Infrastruktur Bulog saat ini sangat memadai saya kira dengan kapasitas gudang.Kami memiliki 1.596 gudang tersebar di 30 provinsi dengan kapasitas 4 juta ton. Mudah-mudahan slot-slot ini sebagian juga bisa kita kerja sama dengan koperasi," kata dia.

Lebih lanjut, Wahyu mengatakan dalam beberapa hari ke depan kedua belah pihak akan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU). Saat ini MoU tersebut masih digodok dan selanjutnya didetailkan dengan operasional lapangan.