Jakarta -

Di sela-sela manyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke China, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bergerak menggali potensi kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di China.

Hal itu mencakup dua hal, pertama,yaitu potensi kerja sama untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun yang digaungkan Prabowo.

Kedua, menggali potensi kerja sama dengan perusahaan perikanan di China untuk memperjuangkan peningkatan nilai ekspor hasil produksi nelayan Indonesia.

"Kami melihat potensi-potensi untuk membantu pemerintah Indonesia mendorong program-program yang luar biasa untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dan juga (mencapai) target perekonomian yang tumbuh (bertahap) 8 persen," ujar Anindya dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Sehubungan dengan program pemerintah pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun, Anindya bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo dan Wakil Menteri Perumahan Rakyat Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke CCTC (China Construction Technology Consulting Co Ltd), sebuah perusahaan konsultasi teknologi konstruksi milik pemerintah China, pada Kamis (7/11).

"Dari kunjungan tersebut, kami menjajaki bagaimana memikirkan, baik itu financing (pembiayaan) maupun engineering (alat produksi) sampai kepada skema kerja sama untuk mempercepat atau akselerasi upaya untuk (ketersediaan) tiga juta rumah per tahun," jelas Anindya.

Anindya menilai, program ini merupakan program pemerintah yang sangat diandalkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau membuat swasembada papan (tempat tinggal).

"Ini (program 3 juta rumah murah per tahun) benar-benar suatu terobosan yang luar biasa dan kami berharap hasilnya bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas," kata Anindya.

Di kesempatan terpisah, Anindya bersama dengan Hashim, yang juga merupakan adik kandung dari Presiden Prabowo, menjajaki potensi kerja sama dengan salah satu perusahaan perikanan berteknologi modern di China untuk meningkatkan ekonomi dari sektor perikanan, Jumat (8/11).

Hal itu didasari pada telah ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

"Dalam rangka Pak Prabowo telah mengampuni sebanyak 6 juta rekening bank dari nelayan dan petani, kami juga melihat apa yang bisa dilakukan oleh nelayan-nelayan Indonesia dalam melakukan ekspor lebih banyak lagi, khususnya ke China," tuturnya.

"Bersamaan dengan itu bagaimana juga kita bisa membawa begitu banyak kemampuan teknologi aset daripada vessel-vessel atau kapal-kapal penangkap ikan China guna meningkatkan hasil produksi nelayan kita," sambung Anindya.

Anindya berharap akan ada skema yang tepat sehingga dapat membantu nelayan untuk menggunakan kapal-kapal penangkap ikan berteknologi modern itu. Ia mencontohkan, dengan menggunakan kapal-kapal tersebut, maka para nelayan bisa membayarnya dengan cara mengekspor produk-produk perikanan seperti ikan, udang, cumi dan juga rumput laut agar bisa memberi kompensasi kepada mitra kerja di China.

"Beli kapal di China dibayar pakai ikan," ujar Anindya.

Ia melihat dengan adanya kerja sama tersebut maka otomatis galangan-galangan kapal atau tempat pembuatan dan perbaikan kapal di Indonesia akan bertumbuh. Jadi walaupun di awal-awal menggunakan produk-produk China, akan tetapi ke depannya diharapkan Tingkat Kandungan (Komponen) Dalam Negeri (TKDN) juga dapat maju.

"Jadi mudah-mudahan itu semua akan bisa menjadi suatu hal yang membawa manfaat sebelum melanjutkan lawatan ke Amerika Serikat sampai ke Peru, Brasil, dan Inggris," tutupnya.

(ily/hns)

Jakarta -

Tantangan tak henti dihadapi oleh Industri Hasil Tembakau (IHT) dalam negeri. Kini, industri yang memiliki kontribusi besar bagi perekonomian nasional ini harus menghadapi ancaman dari Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) yang mendorong penyeragaman kemasan rokok dengan menghilangkan identitas merek. Di tengah upaya Pemerintah mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, polemik ini menjadi topik tersendiri yang menarik untuk dibahas.

Berangkat dari fakta tersebut, detikcom menghadirkan acara detikcom Leaders Forum yang bertajuk "Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru". Acara ini digelar dalam rangka membahas tantangan dan peluang yang dihadapi industri tembakau sebagai salah satu pilar penting perekonomian nasional dalam mendukung upaya Pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8% di tengah tantangan kebijakan yang ada.

Melalui serangkaian sesi panel dan diskusi interaktif, acara ini mendalami berbagai kontribusi dan signifikansi IHT, serta potensi dampak regulasi terbaru terhadap industri ini dari hulu hingga hilirnya.

detikcom Leaders Forum dibuka oleh CEO detiknetwork Abdul Aziz. Dalam sambutannya, ia mengatakan industri tembakau adalah sektor padat karya yang mempekerjakan lebih dari 6 juta orang di Indonesia. Mulai dari petani tembakau dan cengkih, pekerja, hingga pedagang yang tersebar di seluruh daerah.

Tak hanya itu, lanjut Aziz, IHT juga telah berkontribusi besar bagi Pemerintah Indonesia, terutama dari penerimaan cukai hasil tembakau dan pajak-pajak lainnya. Dengan banyaknya rakyat kecil yang terlibat di dalamnya, industri ini adalah wajah nyata dari ekonomi kerakyatan yang mencakup berbagai lapisan masyarakat.

"Hari ini kami akan memberi ruang untuk diskusi yang berimbang. Kita akan mendengarkan perspektif dari berbagai pihak, mulai dari petani tembakau, pekerja, pedagang, industri, kemudian pengamat ekonomi, hingga pakar hukum. Kami berharap diskusi ini akan menghasilkan pandangan yang lengkap tentang tantangan yang dihadapi oleh industri tembakau beserta dampaknya", ujarnya dalam diskusi detikcom Leaders Forum di Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Membuka sesi diskusi panel, Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi menegaskan bahwa tembakau merupakan komoditas strategis nasional yang punya peran penting dalam mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

"Karena tembakau ini, selain memiliki nilai ekonomi, juga memberikan dampak sosial di sektor tenaga kerja, termasuk bagi petani tembakau. Dari nilai ekonomi dan sosial itulah kenapa tembakau harus tetap dipertahankan", tuturnya.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto AS. Ia mengatakan bahwa IHT merupakan sektor padat karya yang membutuhkan dukungan dari pemerintah, bukan tekanan dari regulasi yang eksesif, seperti adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024), yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023), serta aturan turunannya melalui Rancangan Permenkes.

"Kami coba terus berpartisipasi dalam proses pembuatan peraturan tersebut, tapi tidak didengar. Setelah ribuan anggota kami turun ke jalan barulah Kementerian Kesehatan mau berdialog," kata Sudarto.

"Ketika itu, seorang direktur Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa pengaturan kemasan polos masih jauh. Dia juga sepakat akan melibatkan RTMM dalam perumusan aturan. Namun sampai sekarang hal ini tidak terjadi," imbuhnya.

Dari sisi industri, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto turut memberikan pandangannya. Menurutnya, penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek akan berdampak negatif pada ekonomi dan sosial di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Ia pun memberi masukan kepada Pemerintah.

"Jika mau membuat regulasi harus lewati kajian atau riset, jangan tiba-tiba muncul. IHT ini industri strategis, jadi kalau mau ada regulasi harus betul-betul dengan kajian, riset yang dilakukan bersama dengan stakeholder. Tapi kita tak pernah dilibatkan dalam perumusan regulasi," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mujiburrohman mengatakan regulasi terkait dengan pengaturan distribusi atau penjualan rokok itu juga ada baiknya selama itu diatur dengan tepat. "Jika tidak, kita khawatir nanti akan ada produk-produk yang ilegal yang tentu akan berdampak kepada para pedagang," ungkapnya.

Dampak ini juga ditekankan oleh Kepala Center of Industry, Trade and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho. Andry mengatakan, apabila ketentuan dalam PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes diberlakukan, maka akan ada dampak negatif hingga Rp308 triliun pada perekonomian nasional.

"Dari sisi penerimaan saja akan ada Rp160,6 triliun yang kemungkinan hilang. Itu setara dengan 7% dari penerimaan perpajakan. Dari sisi tenaga kerja yang kemungkinan akan terdampak itu ada 2,29 juta tenaga kerja," ujar Andry.

Meninjau dari perspektif hukum, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Hikmahanto Juwana menegaskan bahwa sikap Kementerian Kesehatan yang berupaya mengadopsi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) ke dalam regulasi nasional merupakan bentuk penjajahan.

"Hal ini berlawanan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan kedaulatan Indonesia," tegasnya.

Sebagai informasi, detikcom Leaders Forum adalah platform unik yang mempertemukan para pemimpin dari berbagai bidang untuk mendiskusikan topik-topik relevan. Acara ini tak hanya sekadar forum, tapi juga panggung pertukaran ide, pembelajaran, dan expanding the networking untuk mendapatkan peluang yang merupakan tujuan dari acara ini.

(akn/ega)

Jakarta -

Kementerian Koperasi (KemenKop) tengah menggodok draft usulan untuk penghapusan utang atau kredit macet petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui koperasi.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, saat ini draft usulan tersebut tengah dalam proses penyusunan. Usai draft tersebut rampung, ia akan bersurat ke Presiden Prabowo Subianto.

"Kita akan mengupayakan draftnya segera, suratnya saya mau disusun untuk disampaikan ke Pak Presiden (Prabowo)," kata Budi, di Kantor Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Budi menjelaskan, utang tersebut merupakan utang lama dari Kredit Usaha Tani (KUT) sejak tahun 1998-1999. Adapun angka dari kredit macet tersebut mencapai Rp 8,3 triliun dari 6 juta petani.

"Jadi sekitar kira-kira satu petani itu Rp 1,3 juta per orang. Nah ini kan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan orang. Kalau punya utang kan beban dan itu utang sudah hampir 26 tahun. Dan menurut hemat kami, kita dukung kebijakan pemerintah untuk menghapuskan," ujarnya.

Di samping itu, ke depan ia juga berharap agar koperasi bisa lebih bankable dan lebih mudah diakses masyarakat. Dengan demikian, bisa dibuka pengambilan kredit lewat koperasi.

Sebagai tambahan informasi, Presiden Prabowo Subianto berencana mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menghapuskan utang pada petani, nelayan, hingga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuannya guna memulihkan akses penyaluran kredit dan menghindarkan petani hingga nelayan terjebak pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjaman online (pinjol), karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Hashim menyampaikan, semua utang ini sebenarnya telah dihapusbukukan sejak lama dan telah diganti oleh asuransi perbankan. Namun, hak tagih dari bank terhadap jutaan petani dan nelayan ini belum dihapuskan. Efeknya, hingga saat ini jutaan petani dan nelayan memiliki masalah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Waktu itu saya sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo bahwa ini harus diubah. Mungkin minggu depan Pak Prabowo akan tanda tangan Perpres pemutihan, sedang disiapkan Menteri Hukum Pak Supratman sesuai dengan Undang-undang. Saya berharap masyarakat mendapat kesempatan pinjam lagi ke bank. Itu salah satu langkah pengentasan kemiskinan. Dengan demikian 30-40 juta manusia akan dapat dampak yang positif ke depannya," pungkas Hashim.

Lihat Video: Pantun Penutup Budi Arie saat Lepas Jabatan Menkominfo

[Gambas:Video 20detik]

(shc/kil)

Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa seluruh anggaran operasional dan program GSN bersumber dari pendanaan mandiri.

"Kami pastikan tidak ada dana APBN, APBD, atau pemerintah dalam GSN. Pendanaan sepenuhnya berasal dari tokoh-tokoh bangsa serta para anggota yang ingin berpartisipasi aktif," ujar Rosan dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Selasa (29/10).

Rosan menjelaskan, konsep kemandirian ini mirip dengan sistem pembiayaan organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang juga pernah ia pimpin, namun lebih luas mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pekerja ojek online (OJOL), dan lainnya.

Selain itu, GSN akan bekerja sama dengan berbagai organisasi ekonomi dan sosial di Indonesia untuk menciptakan kolaborasi yang lebih kuat dan menyelaraskan berbagai program yang sudah ada.

"Misi GSN adalah mendukung rakyat Indonesia, baik melalui pelatihan, bantuan konkret, maupun implementasi program yang langsung berdampak bagi masyarakat," tambah Rosan.

Ia juga menekankan bahwa GSN akan menjadi wadah yang terbuka untuk ide dan aspirasi masyarakat dari seluruh pelosok negeri. "Kami menerima masukan dari berbagai pihak agar program yang kami jalankan bisa benar-benar tepat sasaran," ujarnya.

Dengan dukungan banyak tokoh masyarakat dan stakeholder bangsa, GSN akan mempercepat implementasi program dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. "GSN akan menjadi jembatan bagi aspirasi rakyat agar dapat diwujudkan dalam program-program nyata demi kepentingan bersama," pungkasnya.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Program Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun dinilai berdampak positif dalam menggerakan ekonomi.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyoroti pentingnya program pembangunan tiga juta rumah per tahun yang direncanakan oleh Prabowo. Menurut Ibas, program ini berpotensi memberikan dampak positif yang luas, terutama bagi daerah.

Ibas, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) periode 2024-2029, menyatakan bahwa program ini tidak hanya akan menguntungkan sektor properti, tetapi juga berbagai sektor lainnya.

Ia menekankan bahwa pembangunan perumahan yang ditargetkan mencapai 3 juta unit per tahun, hingga 15 juta dalam lima tahun, dan 30 juta dalam sepuluh tahun, akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi masyarakat di daerah, termasuk dalam hal penyediaan lapangan kerja.

"Program perumahan yang akan dikembangkan Presiden Prabowo dan kementerian terkait, dengan target 3 juta per tahun hingga 30 juta dalam sepuluh tahun, dapat memberikan multiplier effects kepada masyarakat di daerah, terutama dalam penyediaan lapangan pekerjaan," kata Ibas dalam keterangannya seperti dikutip, Kamis (24/10).

Ibas juga menyatakan keyakinannya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Khususnya di sektor dunia usaha, ia berharap pemerintah dapat meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan lebih baik.

"Tentu diperlukan persatuan dari semua pengusaha, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di daerah," ujarnya.

Ibas menambahkan bahwa pergerakan ekonomi akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan dunia usaha.

Ia yakin hal ini selaras dengan harapan para pengusaha di Indonesia.

"Kami membutuhkan peluang, keadilan, dan perizinan yang lebih mudah. Perhatian pemerintah tidak hanya harus diberikan kepada pengusaha besar, tetapi juga kepada pengusaha UMKM," tegas Ibas.

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia mengumumkan struktur organisasi baru di bawah Ketua Umum Anindya Bakrie . Sejumlah tokoh politik, pengusaha ulung, hingga selebriti turut jadi bagian organisasi pengusaha tersebut.

Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie mengatakan 70% pengurus lama sudah ikut bergabung dalam struktur kepengurusan yang baru. "Pengurus lama sudah ada 70% yang sudah bergabung, sisanya tinggal menunggu waktu," kata Anindya di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).

Beberapa tokoh politik yang ikut masuk dalam struktur organisasi yang baru ini, mulai dari Mantan Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Abu Rizal Bakrie, hingga adik Kandung Prabowo Subianto sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo.

Sosok selebriti Tanah Air seperti Rafi Ahmad juga ikut menjadi bagian dari kepengurusan organisasi pengusaha terbesar di Indonesia itu. Nama lain yang juga familar adalah mantan pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus kopi sianida, Otto Hasibuan.

"Insya Allah pada Desember pengurus pleno sudah selesai dan akan dilantik pada Desember dan Insya Allah bisa dihadiri Presiden," kata Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin Indonesia Erwin Aksa.

Berikut daftar pengurus Kadin Indonesia dibawah Ketua Umum Anindya Bakrie:

Dewan Kehormatan Kadin Indonesia
- Ketua: Rosan P. Roeslani

Anggota:
- Aburizal Bakrie
- Mohammad S. Hidayat
- Suryo Bambang Sulistio
- Adi Putra Tahir

Dewan Penasihat:
- Ketua: Hashim Djojohadikusumo

Wakil Ketua
- Sharif Cicip Sutardjo
- Edhie Baskoro Yudhoyono
- Wishnu Wardhana

Dewan Usaha
Ketua: Chairul Tanjung
Wakil Ketua:
- Abdul Latif
- Fuad Hasan

Dewan Pertimbangan
Ketua: Arsjad Rasjid

Dewan Pengurus
Ketua Umum Kadin Indonesia:
- Anindya Bakrie

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah
- WKU I Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko
- WKU II Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota (Asosiasi Luar Biasa/ALB): Benny Soetrisno

WKU III Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro
- WKU IV Bidang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo
- WKU V Bidang Pemberdayaan Daerah: Kukrit Wicaksono
- WKU VI Bidang Penyelenggara Acara: Ria
Wakil Ketua Umum Wilayah
- WKU Bidang Sumatra 1: Ivan Batubara
- WKU Bidang Sumatra 2: John Keneddy Aritonang
- WKU Wilayah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutisna
- WKU Wilayah Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur: Irwan Ardi Hasman
- WKU Wilayah Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara: Amirullah Abbas
- WKU Wilayah Kalimantan: Andi Yuslim Patawari
- WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief
- WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryadi
- WKU Wilayah Papua: TBD

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky O. Wijaya

- WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri
- WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin
- WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat
- WKU Bidang BUMN: Kartika Wirjoatmodjo
- WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad
- WKU Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi: Aviliani
- WKU Bidang Perencanaan Nasional: Bayu Priawan Djokosoetono
- WKU Bidang Agraria dan Tata Ruang: Sanny Iskandar
- WKU Bidang Regulasi dan Jasa Keuangan: Melchias Mekeng
- WKU Bidang Pembiayaan dan Industri Perbankan: Tigor M. Siahaan
- WKU Bidang Vokasi: TBD

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan: Mulyadi Jayabaya
- WKU Bidang Kelautan dan Perikanan: Yugi Prayanto
- WKU Bidang Pertanian: TBD
- WKU Bidang Peternakan: TBD

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri: James Riady
- WKU Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri: Pahala Mansury
- WKU Bidang Infrastruktur: Rico Rustombi
- WKU Bidang Pekerjaan Umum: Tri Widjajanto
- WKU Bidang Rekayasa Industri: Afifuddin Suhaeli Kalla
- WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Industri: Akhmad Ma'ruf Maulana
- WKU Bidang Pembangunan dan Pengembangan Desa Tertinggal: Thomas Djusman
- WKU Bidang Perhubungan: TBD

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup
- Bobby Gafur Umar
- WKU Bidang Investasi: Eka Satria
- WKU Bidang Hilirisasi: Tony Wenas
- WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla
- WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono
- WKU Bidang Ekonomi Kreatif: Raffi Ahmad
- WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto
- WKU Bidang Kewirausahaan: TBD
- WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartanto

Wakil Ketua Umum Bidang Sosial: Dyah Anita Prihapsari
- WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani Motik
- WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Tatyana Sentani Sutara
- WKU Bidang Industri Olahraga: Pieter Tanuri
- WKU Bidang Pariwisata: Raty Ning
- WKU Bidang Haji, Umrah, dan Wisata Halal: Muhammad Kharniadhif Kasyfillah

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Koperasi dan UMKM: Nurdin Halid
- WKU Bidang Koperasi: Agung Sudjatmiko
- WKU Bidang Usaha Kecil Menengah: Zaenal Bintang
- WKU Bidang Kewirausahaan UMKM: Raden Tedy
- WKU Bidang Usaha Mikro: Idris Laena
- WKU Bidang Teknologi Transfer dan Digital: Teguh Ananta Wikrama

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Shinta Widjaja Kandani
- WKU Bidang Kebudayaan: TBD
- WKU Bidang Ketenagakerjaan: Subcan Gatot
- WKU Bidang Kesehatan: David Lutama
- WKU Bidang Pengembangan SDM Kesehatan: Agung Efriyo Hadi
- WKU Bidang Pendidikan Tinggi dan Sains: Arini Ninin Subianto
- WKU Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah: Muhdar

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Bambang Soesatyo
- WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo
- WKU Bidang Antar Lembaga: Junaidi Elvis
- WKU Bidang Keamanan: Andi Rachmat

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM: Azis Syamsuddin
- WKU Bidang Hukum dan HAM: Otto Hasibuan
- WKU Bidang Legislasi dan Regulasi: Rano Alfath

Kepala Badan
- Kepala Badan Ekosistem Digital: Pandu Sjahrir
- Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Perfilman dan Animasi: Arifathul Yaqin Hidayat
- Kepala Badan Riset dan Teknologi: Ilham A. Habibie
- Kepala Badan Hubungan Legislatif: Adisatryo Sulisto
- Kepala Badan Pangan Nasional: Arief Prasetyo.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Selebritas sekaligs pebisnis Raffi Ahmad menyambangi kediaman Prabowo Subianto di Jakarta Selatan pada hari presiden terpilih itu memanggil calon menteri dan wakil menteri tersisa, Selasa (15/10/2024).

Raffi Ahmad tak mengungkapkan sepatah kata pun ketika melenggang masuk ke rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Dia datang bersama beberapa orang lainnya, di antaranya Gus Miftah dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono.

Sebelumnya, baru-baru ini Raffi Ahmad ditunjuk menjadi Waketum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2024-2029 versi Munaslub Kadin Anindya Bakrie.

Pada Pilpres 2024, Raffi dan istrinya, Nagita Slavina, juga ada dalam deretan selebritas yang turut mendukung kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Raffi Ahmad Dipanggil Prabowo, Jadi Wamen?", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/15/16083751/raffi-ahmad-dipanggil-prabowo-jadi-wamen.

Jakarta -

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Anindya Bakrie menyebut kalau Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi 8% di masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Anindya dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior. Menurutnya, target pertumbuhan tersebut dibutuhkan RI untuk menghadapi perubahan dan ketidakpastian kondisi ekonomi global.

"Bukan mengatakan 5-5,3% itu jelek, tidak. Kita sangat bersyukur, karena perekonomian negara lain dalam keadaan lebih sulit pasca Covid-19," kata Anindya, dalam sambutannya di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

"Tapi all due respect, kita butuh (pertumbuhan ekonomi) 8% ini, karena memang dunia juga berubah. Setiap 5-10 tahun selalu ada siklus yang kembali kita naik turun ekonomi," sambungnya.

Adapun target pertumbuhan ekonomi 8% ini telah masuk ke dalam program kerja Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yaitu Asta Cita. Di dalamnya terdapat 8 poin dan 17 program, serta 320 program turunan yang menjadi fokus demi tercapai pertumbuhan ekonomi 8%.

Untuk mencapai target tersebut, Anindya sendiri menyoroti dua hal Utama. Pertama ialah modal atau peningkatan penerimaan negara. Menurutnya, tidak mungkin target itu dicapai tanpa adanya dana.

"Semua itu butuh uang tak mungkin capai 8% tanpa modal, nah seperti kita ketahui APBN Rp 3.600 triliun, sedangkan PDB Rp 22.000 triliun, sehingga gap itu ya macam-macam ada domestic consumption, ada investasi, ekspor, dan lain-lain tapi ini lah peran Kadin," kata dia.

Hashim menekankan, untuk mendapatkan revenue atau penerimaan negara lebih besar dibutuhkan reformasi di sisi pajak. Dalam hal ini, salah satu upaya nyata dalam mencapainya ialah melalui rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara.

"Saya rasa ini baik karena investasi di pajak adalah investasi masa depan bangsa dan negara kita. tentu dalam membuat reformasi pajak ini wajar kita pikirkan bersama tidak boleh 100% untung maupun 100% buntung," ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi daerah. Menurutnya, hal ini salah satunya bisa diwujudkan melalui Kadin Indonesia di mana asosiasi sebagai pelaku bisa memberikan masukan untuk kebijakan pemerintah di sektor riil.

(shc/kil)

IDXChannel - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Anindya Bakrie menunjuk Raffi Ahmad sebagai Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Industri Kreatif periode 2024-2024.

Atas jabatan tersebut, Raffi Ahmad mengucapkan terima kasih kepada Anindya Bakrie.

"Terima kasih pastinya kepada Pak Anindya Bakrie selaku ketua umum yang sudah mempercayakan kami. Di sini saya, Raffi Ahmad dan Pak Bobby, kami dipercayakan, kalau saya selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," ujarnya di Menara Kadin Jakarta, Senin (7/10/2024).

Raffi Ahmad menyebut penunjukan dirinya sebagai pengurus Kadin bisa mendorong perkembangan industri kreatif di tanah air, terutama dalam berkolaborasi dengan pemerintah.

"Jadi memang sama-sama kita bersinergi untuk seluruh pengusaha, Kadin ini bersinergi dengan pemerintahan," kata dia.

Pada kesempatan tersebut, Raffi Ahmad berharap kepada Kadin untuk mampu menjembatani aspirasi dan masukan untuk kemajuan industri kreatif.

"Mudah-mudahan Mas Anin juga bisa terus menjembatani apa yang memang diinginkan terbaik, pastinya tujuan pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia, tentunya juga untuk para pebisnis-pebisnis Indonesia semuanya bisa bersinergi dengan baik," kata dia.

Lebih lanjut, Raffi Ahmad mengatakan pihaknya akan segera menyusun program-program yang akan disampaikan kepada pemerintahan baru setelah pengumuman kabinet baru oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Dari Kadin ingin banyak melakukan langkah terobosan 5 tahun ke depan. Nah tokoh-tokoh yang punya ide kreatif dan sangat mengerti mengenai generasi baru, kita tarik. Ada anaknya Pak Hary Tanoe, dengan masuknya pasti akan memperkuat Kadin ke depan," kata dia.

(Febrina Ratna)

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia mengumumkan jajaran kepengurusan baru periode 2024 - 2029. Sejumlah tokoh politik, artis, hingga pengusaha masuk dalam jajaran kepengurusan Kadin yang baru.

Salah satu artis yang menjadi pengurus Kadin adalah Raffi Ahmad, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Industri Kreatif. Selain itu, Mantan Ketum Kadin, Arsjad Rasjid juga masuk dalam daftar kepengurusan sebagi Ketua Dewan Pertimbangan.

Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie mengatakan, jajaran pengurus yang diumumkan hari ini memang belum 100%, alias baru setengahnya. Sehingga masih ada struktur yang kosong dan diisi kedepannya.

"Pengurus ini barus 50%, kita punya pengurus banyak sekali yang akan bergabung," ujar Anindya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Berikut daftar kepengurusan kadin peridode 2024 - 2029:

Dewan Kehormatan
1. Ketua: Rosan P. Roeslani
2. Anggota: Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat, Suryo Bambang Soesilo, dan Adi Putra Tahir.

Dewan
1. Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo
2. Wakil Ketua Dewan Penasehat: Sharif Cicip Sutardjo
3. Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung
4. Ketua Dewan Pertimbangan: M. Rasjad Rasjid P.M

Dewan Pengurus
Ketua Umum: Anindya Novyan Bakrie

A. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi: Erwin Aksa
1. WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko
2. WKU Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro
3. WKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota (Asosiasi Luar Biasa/ALB): Benny Soetrisno
4. WKU BIdang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo
5. WKU Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutisna
6. WKU Wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur: Kukrit Wicaksono
7. WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief
8. WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryad

B. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky O. WIjaya
1. WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin
2. WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri
3. WKU Bidang Pertanian : Mulyadi Jayabaya
4. WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat
5. WKU Bidang Perencanaan: Bayu Priawan Djokosoetono
6. WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad

C. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup: Bobby Gafur Umar
1. WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo
2. WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto
3. WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono
4. WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla
5. WKU Bidang Kewirausahaan: Eka Satria
6. WKU BIdang Industri Kreatif: Raffi Ahmad
7. WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono

D. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Polktik dan Keamanan: Bambang Soesatyo
1. WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo

E. WKU Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri: James T. Riady
1. WKU Bidang Diplomasi Luar Negeri, Sustainable Development Goals (SDG), Environmental Social and Governance (ESG): Shinta Wijaya Kamdani
2. WKU Bidang Perdagangan Internasional: Benardino M. Vega

F. WKU Ketua Umum Bidang Infrastruktur
1. WKU Bidang Perhubungan: Carmelita Hartoto
2. WKU Bidang Pembangunan: Thomas Djusman
3. WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma?ruf Maulana

G. WKU Ketua Umum Koordinator Bidang Sosial: Dyah Anita Prihapsari
1. WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani Motik
2. WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Tatyana Sentani Sutara
3. WKU Bidang Industri Olah Raga: Peter Tanuri

H. WKU Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM (Legislasi, Sarana, dan Prasarana): Azis Syamsuddin
1. WKU Bidang Hukum: Otto Hasibuan
2. WKU Bidang Legislasi: Moh. Rano Alfath
3. WKU Bidang Sarana dan Prasarana: Ali Said.

IDXChannel - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Anindya Bakrie menunjuk Clarissa Tanoesoedibjo sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Informatika masa bakti 2024-2029.

Anindya mengatakan pembentukan struktur kepengurusan yang baru ini memang baru selesai sekitar 50 persen. Namun, setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subainto pada 20 Oktober 2024 mendatang, targetnya susunan kepengurusan akan rampung 100 persen.

"Saya lihat juga teman-teman yang nanti akan bergabung di pengurus selamat datang di sini, baik di eksekutif maupun di dewan-dewan. Begitu banyak animonya jadi saya juga membuat semua jadi semangat," kata Anindya dalam sambutannya di Menara Kadin Jakarta, Senin (7/10/2024).

Lebih lanjut, Anindya menjelaskan setidaknya ada dua esensi utama kehadiran Kadin Indonesia. Pertama, sebagai wadah dari dunia usaha, dan yang kedua mitra strategis pemerintah.

"Kalau Kadin bersama pemerintah menyukseskan pemerintah Pak Prabowo, itu memang ada di undang-undang," kata dia.

Berdasarkan pantauan IDX Channel di Lokasi, Clarissa Tanoesoedibjo didampingi oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

Selain Clarisa, artis kenamaan seperti Rafi Ahmad juga turut diangkat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Kreatif.

Beberapa tokoh politik tanah air juga turut menjadi bagian pengurus Kadin masa bakti 2024-2029. Seperti Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani yang diangkat sebagai Ketua Dewan Kehormatan, serta Abu Rizal Bakrie sebagai anggota Dewan Kehormatan.

Kemudian Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik kandung Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mendapatkan jabatan sebagai Ketua Dewan Penasihat Kadin.

Selain itu, eks Ketua MPR Bambang Soesatyo ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kadin. Terakhir, ada nama Otto Hasibuan yang didapuk sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hukum.

Berikut daftar kepengurusan kadin peridode 2024 - 2029:

Dewan Kehormatan

1. Ketua: Rosan P. Roeslani
2. Anggota: Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat , Suryo Bambang Soesilo , dan Adi Putra Tahir.

Dewan

1. Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo
2. Wakil Ketua Dewan Penasehat: Sharif Cicip Sutardjo
3. Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung
4. Ketua Dewan Pertimbangan: M. Rasjad Rasjid P.M

Dewan Pengurus

Ketua Umum: Anindya Novyan Bakrie

1. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi: Erwin Aksa
2. WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko
3. WKU Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro
4. WKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota (Asosiasi Luar Biasa/ALB): Benny Soetrisno
5. WKU Bidang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo
6. WKU Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutisna
7. WKU Wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur: Kukrit Wicaksono
8. WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief
9. WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryad

1. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky O. Wijaya
2. WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin
3. WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri
4. WKU Bidang Pertanian : Mulyadi Jayabaya
5. WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat
6. WKU Bidang Perencanaan: Bayu Priawan Djokosoetono
7. WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad

1. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup: Bobby Gafur Umar
2. WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo
3. WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto
4. WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono
5. WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla
6. WKU Bidang Kewirausahaan: Eka Satria
7. WKU Bidang Industri Kreatif: Raffi Ahmad
8. WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono

1. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Bambang Soesatyo
2. WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo

1. WKU Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri: James T. Riady
2. WKU Bidang Diplomasi Luar Negeri, Sustainable Development Goals (SDG), Environmental Social and Governance (ESG): Shinta Wijaya Kamdani
3. WKU Bidang Perdagangan Internasional: Benardino M. Vega

1. WKU Ketua Umum Bidang Infrastruktur
2. WKU Bidang Perhubungan: Carmelita Hartoto
3. WKU Bidang Pembangunan: Thomas Djusman
4. WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma’ruf Maulana

1. WKU Ketua Umum Koordinator Bidang Sosial: Dyah Anita Prihapsari
2. WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani Motik
3. WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Tatyana Sentani Sutara
4. WKU Bidang Industri Olah Raga: Peter Tanuri

1. WKU Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM (Legislasi, Sarana, dan Prasarana): Azis Syamsuddin
2. WKU Bidang Hukum: Otto Hasibuan
3. WKU Bidang Legislasi: Moh. Rano Alfath
4. WKU Bidang Sarana dan Prasarana: Ali Said.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil munaslub, Anindya Bakrie, mengungkapkan adanya peluang kerja sama investasi dari kedua pihak.

Erick menyampaikan bahwa harus ada improvisasi yang dilakukan Kementerian BUMN ke depan, salah satunya menyatukan basis data antara kementerian dengan Kadin Indonesia.

“Supaya ketika ada tender-tender kami buka selebar-lebarnya, sehingga peran swasta dan UMKM bisa menjadi bagian. Tentu dengan satu kesepakatan yakni good corporate governance dan juga transparansi,” ujarnya kepada awak media di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Sementara itu, Anindya melihat banyaknya peluang kerja sama antara Kadin dengan Kementerian BUMN. Hal tersebut mengingat banyaknya proyek perusahaan pelat merah, yang dianggap potensial untuk digarap bersama dengan anggota Kadin.

“Tadi kami bicara bagaimana menyatukan database, misalnya. Apabila nanti ada program-program investasi yang skalanya pas, anggota kami juga pasti ingin berpartisipasi. Tapi intinya, bagaimana bisa membangun perekonomian agar bisa lebih maju lagi,” ucapnya.

Sampai dengan tahun lalu, Kementerian BUMN melaporkan sebanyak 65 perusahaan pelat merah, yang disebut secara kolektif portofolio BUMN, membukukan total pendapatan usaha sebesar Rp2.932,64 triliun. Jumlah ini naik 0,47% secara tahunan.

Kinerja pendapatan itu ditopang oleh segmen penjualan yang meraih Rp1.983,11 triliun dan pendapatan dari BUMN industri keuangan sebesar Rp452,9 triliun.

Sementara itu, beban pokok pendapatan portofolio BUMN mencapai Rp1.951,57 triliun atau turun 1,61% year on year (YoY). Dengan demikian, total laba kotor yang diraih perusahaan pelat merah mencapai Rp981,07 triliun, tumbuh 4,87% YoY pada 2023.

Setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lain-lain, sebanyak 65 BUMN mencetak laba tahun berjalan sebesar Rp327,12 triliun. Perolehan tersebut meningkat 5,87% YoY dari capaian laba tahun sebelumnya yakni Rp308,99 triliun.

Dari sisi neraca keuangan, total aset portofolio BUMN mencapai Rp10.401,50 triliun atau naik 6,26% secara tahunan. Liabilitas juga meningkat 4,03% YoY menjadi Rp6.957,43 triliun, sementara ekuitas mencapai Rp3.444,07 triliun atau naik 11,07%.

Adapun, arus kas setara kas portofolio BUMN pada akhir 2023 mencapai Rp714,96 triliun atau turun 8,23% secara tahunan dari posisi sebelumnya Rp779,04 triliun.

Dalam laporan ini, Kementerian BUMN menjelaskan bahwa laporan keuangan gabungan merefleksikan posisi dan kinerja keuangan portofolio BUMN sepanjang tahun lalu. Untuk itu, laporan telah memperhitungkan eliminasi saldo atas transaksi antara BUMN.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.