Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus tagih utang bagi pelaku usaha kecil mikro menengah (UMKM), petani, dan nelayan. Terkait hal tersebut, OJK menyampaikan pemerintah tengah mengodok aturan tersebut.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pemerintah telah membahas terkait rencana pemutihan utang itu lebih lanjut. Aturan tersebut nantinya akan mengatur tentang kriteria penerima, seperti nominal dan jangka waktu kredit.

"Hal-hal ini sudah dilakukan rumusannya dengan pemerintah secara khusus oleh Kementerian Keuangan. Saat ini tentu sedang disusun payung hukum yang tepat untuk hal itu, antara lain mencakup aspek kriteria nominal dan jangka waktu serta asesmen cakupan data yang akan menjadi target dari kebijakan ini," kata Mahendra dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Jumat (1/11/2024) kemarin.

Dia menjelaskan, penghapusan utang tersebut sebenarnya telah tercantum dalam Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui UU tersebut, penghapusan buku maupun utang bagi UMKM dapat dilakukan baik oleh bank-bank milik negara maupun yang bukan.

Untuk itu, dia menilai rencana tersebut sudah tepat lantaran sesuai dengan amanat dengan UU P2SK. Dia pun berharap agar kebijakan tersebut tidak memakan waktu lama.

"Kami harapkan dapat dilaksanakan dengan waktu yang tidak lama karena sebenarnya sejak dari undang-undang itu sendiri sampai sekarang sudah hampir 2 tahun diterbitkan, tapi peraturan mengenai hal ini masih dirumuskan. Kami berharap tidak lama lagi karena memang hal tadi baik bagi keseluruhan kondisi UMKM, tentu petani dan nelayan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya terus terlibat aktif mengawal perumusan untuk terkait hal tersebut. Dia menerangkan OJK sudah terlibat pembahasan penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan peraturan lainnya.

"Memang OJK selama ini terus terlibat aktif dalam membahas isu-isu baik di industri keuangan maupun yang di masyarakat dan berkaitannya dengan wacana pemerintah terkait penghapus bukuan maupun penghapus tagihan utang untuk debitur UMKM, OJK telah mengikuti pembahasan penyusunan rpp dan peraturan lainnya yang akan diterbitkan pemerintah," katanya.

Rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa

Otoritas Jasa Keuangan merespons terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang menerbitkan kebijakan pemutihan utang untuk UMKM, petani, serta nelayan. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut pemerintah tengah menyusun payung hukum terkait kebijakan itu.

Mahendra mengatakan pemerintah telah membahas terkait rencana pemutihan utang itu lebih lanjut. Aturan tersebut nantinya akan mengatur tentang kriteria penerima, seperti nominal dan jangka waktu kredit.

"Hal-hal ini sudah dilakukan rumusannya, sedang dilakukan rumusannya dengan pemerintah secara khusus oleh Kementerian Keuangan. Saat ini tentu sedang disusun payung hukum yang tepat untuk hal itu, antara lain mencakup aspek kriteria nominal dan jangka waktu serta asesmen cakupan data yang akan menjadi target dari kebijakan ini," kata Mahendra dalam Konferensi Pers yang disiarkan secara daring, Jumat (1/11/2024).

Dia menjelaskan penghapusan utang tersebut sebenarnya telah tercantum dalam Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui UU tersebut, penghapusan buku maupun utang tersebut dapat dilakukan baik oleh bank-bank milik negara maupun yang bukan.

Untuk itu, dia menilai rencana tersebut sudah tepat lantaran sesuai dengan amanat dengan UU P2SK. Dia pun berharap agar kebijakan tersebut tidak memakan waktu lama.

"Kami harapkan dapat dilaksanakan dengan waktu yang tidak lama karena sebenarnya sejak dari undang-undang itu sendiri sampai sekarang sudah hampir 2 tahun diterbitkan, tapi peraturan mengenai hal ini masih dirumuskan. Kami berharap tidak lama lagi karena memang hal tadi baik bagi keseluruhan kondisi UMKM, tentu petani dan nelayan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Eae mengatakan OJK terus terlibat aktif mengawal perumusan untuk terkait hal tersebut. Dia menerangkan OJK sudah terlibat pembahasan penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan peraturan lainnya.

"Memang OJK selama ini terus terlibat aktif dalam membahas isu-isu serta keuangan terkini yang ada disoroti masyarakat dan berkaitannya dengan wacana pemerintah terkait penghapus bukuan maupun penghapus tagihan utang untuk debitur UMKM OJK telah mengikuti pembahasan penyusunan rpp dan peraturan lainnya yang akan diterbitkan pemerintah," katanya.

Kabar rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar Hashim.

Lihat Video: OJK Blokir 6.000 Akun yang Terlibat Judi Online

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Koperasi (KemenKop) tengah menggodok draft usulan untuk penghapusan utang atau kredit macet petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui koperasi.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, saat ini draft usulan tersebut tengah dalam proses penyusunan. Usai draft tersebut rampung, ia akan bersurat ke Presiden Prabowo Subianto.

"Kita akan mengupayakan draftnya segera, suratnya saya mau disusun untuk disampaikan ke Pak Presiden (Prabowo)," kata Budi, di Kantor Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Budi menjelaskan, utang tersebut merupakan utang lama dari Kredit Usaha Tani (KUT) sejak tahun 1998-1999. Adapun angka dari kredit macet tersebut mencapai Rp 8,3 triliun dari 6 juta petani.

"Jadi sekitar kira-kira satu petani itu Rp 1,3 juta per orang. Nah ini kan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan orang. Kalau punya utang kan beban dan itu utang sudah hampir 26 tahun. Dan menurut hemat kami, kita dukung kebijakan pemerintah untuk menghapuskan," ujarnya.

Di samping itu, ke depan ia juga berharap agar koperasi bisa lebih bankable dan lebih mudah diakses masyarakat. Dengan demikian, bisa dibuka pengambilan kredit lewat koperasi.

Sebagai tambahan informasi, Presiden Prabowo Subianto berencana mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menghapuskan utang pada petani, nelayan, hingga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuannya guna memulihkan akses penyaluran kredit dan menghindarkan petani hingga nelayan terjebak pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjaman online (pinjol), karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Hashim menyampaikan, semua utang ini sebenarnya telah dihapusbukukan sejak lama dan telah diganti oleh asuransi perbankan. Namun, hak tagih dari bank terhadap jutaan petani dan nelayan ini belum dihapuskan. Efeknya, hingga saat ini jutaan petani dan nelayan memiliki masalah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Waktu itu saya sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo bahwa ini harus diubah. Mungkin minggu depan Pak Prabowo akan tanda tangan Perpres pemutihan, sedang disiapkan Menteri Hukum Pak Supratman sesuai dengan Undang-undang. Saya berharap masyarakat mendapat kesempatan pinjam lagi ke bank. Itu salah satu langkah pengentasan kemiskinan. Dengan demikian 30-40 juta manusia akan dapat dampak yang positif ke depannya," pungkas Hashim.

Lihat Video: Pantun Penutup Budi Arie saat Lepas Jabatan Menkominfo

[Gambas:Video 20detik]

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI buka suara terkait rencana pemerintahan Prabowo Subianto menerbitkan kebijakan pemutihan utang untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan kebijakan tersebut sudah lama ditunggu-tunggu untuk dijalankan. Hanya saja belum dieksekusi karena aturan yang ada saat ini bisa dikategorikannya sebagai kerugian negara.

"Sebenarnya kebijakan tentang bank-bank BUMN boleh melakukan hapus tagih, itu sebenarnya sudah ditunggu-tunggu. Selama ini tidak berani melakukan itu karena masih ada berbagai aturan yang mengkategorikan itu bisa jadi masuk kerugian negara. Jadi intinya kebijakan hapus tagih terutama untuk UMKM itu memang ditunggu oleh Himbara," kata Sunarso dalam konferensi pers virtual, Rabu (30/10/2024).

Sunarso menyebut yang paling penting saat ini adalah menetapkan kriteria siapa saja yang bisa dihapus tagih. Hal itu agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan moral hazard.

"Sekarang yang paling penting adalah penetapan tentang kriterianya seperti apa yang bisa dihapus tagih, itu agar tidak menimbulkan moral hazard," ucapnya.

Terkait dampaknya ke BRI, kata Sunarso, sepanjang tidak menimbulkan moral hazard pihaknya akan menghitungnya terhadap kinerja keuangan BRI yang nantinya masuk dalam perencanaan keuangan tahun depan ketika diberlakukannya kebijakan ini.

Paling penting menurutnya dari kebijakan ini adalah bisa memberikan akses pembiayaan bagi para UMKM, petani dan nelayan.

"Dan yang perlu dijaga adalah moral hazard, jangan sampai terjadi moral hazard, dimanfaatkan oleh niat-niat yang tidak baik," tegasnya.

Kabar rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar Hashim.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait dengan Kementerian Penerimaan Negara. Adapun dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), penerimaan negara masuk ke dalam otoritas Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani sendiri dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia mendapat tawaran untuk melanjutkan posisi sebagai Menteri Keuangan di kabinet berikutnya.

Saat ditanya lebih lanjut tentang rencana pembentukan Badan atau Kementerian Penerimaan Negara, Sri Mulyani enggan berbicara banyak. Namun ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan adalah satu.

"Gak ada, Kemenkeu masih satu," Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Sri Mulyani mengatakan, dirinya mendiskusikan sejumlah hal dengan Prabowo, salah satunya terkait keuangan negara dan APBN. Hal ini utamanya terkait dengan proses transisi dan penyiapan APBN 2025 sendiri.

Katanya, pada saat menyiapkan APBN 2025 perlu mendengar apa-apa saja yang menjadi prioritas dan arahan dari Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pihaknya selalu berkonsultasi kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat kementerian keuangan untuk bisa mendukung program-program selanjutnya.

"Makanya berbagai arahan mengenai pengelolaan dari sisi penerimaan negara, pajak bea cukai, belanja negara, belanja negara untuk Kementerian/Lembaga (KL), maupun untuk transfer ke daerah dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan, di tingkatkan kualitasnya, diyakinkan untuk efektivitasnya terutama untuk manfaat kepada masyarakat," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara pada mulanya diungkapkan oleh CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo. Katanya, hal ini telah ada dalam program kerja Asta Cita Prabowo. Bahkan saat ini sudah ada sosok yang ditunjuk sebagai Menteri Penerimaan Negara.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Hal ini berbeda dari kabar yang terdengar sebelumnya, di mana akan dibentuk Badan Penerimaan Negara.

CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara ini telah ada dalam program kerja Asta Cita Prabowo. Bahkan saat ini sudah ada sosok yang ditunjuk sebagai Menteri Penerimaan Negara.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Hashim mengatakan, Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki target besar agar rasio penerimaan negara dapat mencapai 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB) RI.

"Di situ jelas Prabowo-Gibran akan menuju rasio penerimaan negara menjadi 23% dari PDB, itu angka dari tim saya," ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, target tersebut tidak serta merta diterapkan. Hal tersebut berdasarkan pada masukan dari Bank Dunia (World Bank) yang menyebut kalau potensi penerimaan negara Indonesia bisa sebesar itu tanpa harus menaikkan tarif perpajakan, khususnya tarif pajak.

Salah satu upaya untuk mencapai itu, akan dilakukan penegakan aturan sehingga setoran pajak dapat dipenuhi seluruh wajib pajak. Dengan demikian, tidak ada lagi kebocoran dari sumber-sumber penerimaan negara.

Adapun upaya penegakan aturan ini dilakukan menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Information Technology (IT). Ia optimistis Indonesia akan bisa melampaui rasio penerimaan perpajakan di Kamboja yang sudah sebesar 18% dan bahkan Vietnam yang telah mencapai 23% dari produk domestik bruto (PDB) nya.

"It's the matter of time and will, Cara-caranya ada pakai AI pakai IT dan kita akan capai 23%, kita akan tunjukkan kepada anda, Bank Dunia siap sedia bantu kita capai 18%, capai 23% kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak," katanya.

Di samping itu, pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto juga berencana akan menurunkan pajak badan dari 22% menjadi 20%, mendekati tarif di Singapura dan Hong Kong.

"Tarif pajak 22% hendaknya kita turunkan menjadi 20%, mendekati Singapura dan Hong Kong tidak terlalu lama lagi. Ini yang saya mau tegaskan supaya teman-teman pengusaha untuk pajak tidak cemas, tidak ada kenaikan tarif pajak, tapi pemerintah ingin yang semua wajib pajak bayar pajak," ujar Hashim.

Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto berkomitmen untuk menaruh perhatian lebih terhadap kenaikan gaji hakim di Indonesia. Adapun gaji hakim belum mengalami perubahan sejak tahun 2012 atau 12 tahun yang lalu.

Komitmen ini disampaikan oleh CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo. Persoalan tersebut diadukan langsung kepadanya oleh salah satu hakim agung dalam pertemuan di Changi, Singapura.

"Ini hakim ini saya dilapori, saya diberitahu oleh salah satu hakim agung, saya ketemu di Changi tahun lalu. Hakim agung sudah 11 tahun (saat 2023) tidak dapat kenaikan gaji," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, kata Mulyadi di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Hashim mengatakan, program kerja Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yakni Asta Cita berkomitmen untuk memberikan imbalan yang lebih adil terhadap para penegak hukum. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk melakukan perbaikan di pemerintahan yang akan datang terhadap gaji hakim.

"Hakim agung Indonesia sudah 11 tahun (saat 2023) tidak dapat kenaikan gaji. So, ini akan diperbaiki oleh Pak Prabowo. Kita harus berikan imbalan untuk penegak hukum," tegasnya.

Selain penegak hukum, Hashim mengatakan, pihaknya juga menaruh perhatian lebih terhadap tenaga pendidik seperti guru. Harapannya, ke depan juga bisa dilakukan penyesuaian terhadap gaji guru.

"Ini gaji guru kita akan perbaiki juga karena pendidikan itu salah satunya," ujar dia.

Sebagai tambahan informasi, Solidaritas Hakim Indonesia berencana untuk cuti bersama alias mogok kerja akibat gaji dan tunjangan hakim yang tidak kunjung naik. Para hakim akan melakukan cuti bersama serentak pada 7 sampai 11 Oktober 2024.

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid mengatakan langkah itu sebagai buntut dari gaji dan tunjangan hakim yang disebut tidak naik selama 12 tahun lamanya.

Adapun gaji dan tunjangan hakim sendiri saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung.

Disebutkan, hakim mendapatkan hak dan fasilitas, mulai dari gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun dan tunjangan lain.

Tunjangan lainnya itu terdiri tunjangan keluarga yang dihitung dari gaji pokok yang terdiri atas:

a. tunjangan istri/suami sebesar 10%
b. tunjangan anak sebesar 2% untuk paling banyak 2 orang anak

Kemudian terdapat tunjangan beras sebanyak 10 kilogram (kg) untuk masing-masing anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan paling banyak dua orang anak.

Sedangkan untuk rentang gaji hakim sendiri, untuk hakim dengan masa kerja 0-1 tahun gajinya berada pada rentang Rp 2.064.000 s.d 2.875.200. Sedangkan untuk yang paling senior, yakni masa kerja 32 tahun, rentang gajinya mencapai Rp 3.929.700 s.d 4.978.000. Namun perlu diingat, besaran gaji ini belum termasuk tunjangan.

CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo menilai bahwa Prabowo akan menjadi pemimpin yang pro bisnis dan pro rakyat. Hal ini didukung oleh Prabowo yang berkiblat pada salah satu pemimpin Partai Komunis China, Deng Xiaoping.

Deng Xiaoping merupakan pemimpin revolusi Partai Komunis China di era 1970-an. Ia merupakan pemimpin generasi kedua setelah Mao Zedong. Deng mempromosikan reformasi dan keterbukaan perdagangan di China yang dipercaya sebagai cikal-bakal penguatan ekonomi Negara Tirai Bambu itu hingga menjadi negara adidaya.

"Pak Prabowo mau meniru pengalaman China. Pimpinan yang sangat-sangat Pak Prabowo kagumi namanya Deng Xiaoping," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Menurut Hashim, Prabowo lebih condong ke arah sosialisme, berbeda dengan dirinya sendiri yang lebih ke arah kapitalisme. Katanya, arah kepemimpinan Prabowo seperti sang ayahanda yakni Soemitro Djojohadikoesoemo, yang merupakan tokoh Partai Sosialis Indonesia (PSI).

"Saya seorang kapitalis. Prabowo lebih banyak sosialis karena ikut papi. Pak Mitro kan salah satu pimpinan PSI. Ayah Prabowo salah satu pimpinan dengan Bung Sjahrir," ujarnya.

Meski begitu, ia menekankan bahwa baik dia maupun Prabowo sama-sama memiliki visi utama untuk mengentaskan kemiskinan, termasuk dengan program kerja yang populis.

"Saya seorang kapitalis, saya dukung program-program yang berbau, dijuluki oleh pengamat banyak populis, sosialis. I don't care, he doesn't care, yang penting rakyat kita, kita tingkatkan pekerjaan, kita meningkatkan kesejahteraannya," kata dia.

Hashim juga menjamin kalau Asta Cita berada di tengah, tidak condong ke kapitalisme maupun sosialisme, melainkan ekonomi Pancasila. Menurutnya, sebagai seorang pengusaha, Prabowo tidak hanya condong ke kepentingan bisnis, tetapi juga ke kepentingan rakyat.

"Prabowo adalah orang yang sangat pro bisnis, tapi juga orang yang sangat pro rakyat. Di sini tidak ada benturan, pro bisnis, pro rakyat. Kita cari cuan, tapi cari cuan yang sangat terhormat," ujarnya.

Dalam Asta Cita sendiri, menurutnya telah tergambar arah dari visi Prabowo. Salah satunya tergambar dari program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Ia menilai, sektor properti bisa menjadi salah satu katalis utama perekonomian RI, seperti di China.

"Saya bangga dengan program dari Deng Xiaoping. Sudah tahu di China kan jenuh, sudah 7 tahun ya, ada Evergrande, Vanke, ada Country Garden. Itu kan sejak 7 tahun kan, tapi selama 35 tahun, China membangun 35 tahun tanpa gagal, maju terus dan itu 25% itu karena perumahan. Jadi kawan-kawan dari Kadin di bidang perumahan sangat cerah (masa depan)," kata dia.

Ia optimistis, lewat industri perumahan ini perekonomian Ri bisa terkerek naik. Tidak hanya mencapai target 8% pertumbuhan ekonomi, bahkan bisa menembus hingga 9%.

"Target Prabowo 8% itu belum termasuk perumahan. Dengan perumahan kita bisa itu tambah 1% lebih, jadi 9% dan ada lain-lain yang kita rencanakan," ujar Hashim.