JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar Soedeson Tandra meminta kepolisian untuk turut memeriksa Eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi terkait judi online (Judol).

Hal tersebut diperlukan menyusul adanya 12 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) yang sebelumnya bernama Kemenkominfo, ditangkap kepolisian karena terlibat bisnis Judol dan berkomplot dengan bandar.

“Oleh karena itu, kita mendesak agar bahkan siapa pun harus diperiksa, termasuk menterinya (Budi Arie). Karena kan kalau kami dapat info dari media-media, kan itu orang dekatnya beliau,” ujar Tandra kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).

“Yang kedua, ada yang enggak lulus di dalam tes-tes itu kok diterima di Kementerian. Ini kan suatu pertanyaan besar. Ya kan? Sehingga masyarakat itu bertanya-tanya kenapa, gitu lho,” sambungnya.

Tandra berpandangan, pemeriksaan Budi Arie sebagai Eks Menkominfo dianggap perlu, karena seluruh pegawai pada umumnya bekerja sesuai arahan pimpinannya.

Dengan begitu, Budi Arie sebagai atasan dari para pegawai memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengawasi aktivitas pegawainya ketika bekerja.

“Jadi begini lho, puncak tanggung jawab itu kan ada di pundak menteri, kan? Betul enggak? Menteri lah yang harus bertanggung jawab. Jangan menyalahkan anak yang ecek-ecek itu, gitu loh. Ya kan?” ungkap Tandra.

“Apalagi kalau kita melihat kan masyarakat jadi bertanya-tanya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Minimal dia kan lalai untuk memimpin ini, Departemen itu. Ya kan?” kata Tandra.

Tandra pun menekankan bahwa hukum di Indonesia memiliki prinsip equality before the law atau kesamaan di mata hukum. Dengan begitu, tidak ada alasan untuk tidak memeriksa Budi Arie, walaupun memiliki jabatan tertentu.

“Maka demi tegaknya hukum, demi equality before the law, kami mendesak agar menteri itu harus diperiksa. Mantan menteri Kominfo, ya. Harus diperiksa, gitu,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 16 orang tersangka dalam kasus judi online, di mana 12 di antaranya adalah pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol.

Sementara itu, 1.000 situs judi online sisanya "diamankan" agar tetap aktif.

Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan.

Artinya, jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan "memelihara" 1.000 situs judi online tersebut.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Minat masyarakat Indonesia untuk berkoperasi menyusut. Menteri Koperasi Budie Arie Setiadi mengakui saat ini jumlah orang yang berkoperasi tak lebih dari 10% dari total masyarakat Indonesia.

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky mengiyakan minimnya jumlah orang berkoperasi tak luput dari masalah internal dan eksternal. Dari dalam koperasi itu sendiri, makin sedikit koperasi yang mampu memberi manfaat memadai bagi anggotanya.

"Padahal, kekuatan utama koperasi adalah anggota dan mereka akan aktif jika memperoleh manfaat yang nyata," jelas Awalil pada Kontan.co.id, Jum'at (8/11).

Untuk itu, saat ini tak banyak koperasi yang bisa berkembang dengan baik. Belakangan menurutnya jenis usaha koperasi yang masih bisa berjalan hanya simpan pinjam baik yang konvensional maupun yang syariah.

Sementara, dilihat dari latar keanggotaannya, yang banyak bertahan adalah koperasi instansi yang anggotanya merupakan pegawai, buruh perusahaan lantaran ada manfaat langsung, dan secara administrasi mudah dikelola.

Di lain sisi ada tantangan eksternal yang membuat jumlah anggota koperasi cenderung stagnan yakni faktor pemerintah dan faktor dinamika perekonomian.

Ia mengatakan, pemerintahan selama dua periode terakhir, terutama era Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak memberi dukungan yang memadai pada gerakan koperasi. Hal ini terlihat dari minimalnya alokasi anggaran Kementerian ini yang bahkan disatukan dengan UMKM.

Kondisi itu diperparah dengan Sumber Daya Manusia (SDM) kementerian yang terbatas, dan hanya sedikit yang menguasai atau kompeten dalam soal perkoperasian.

Dukungan negara juga tidak cukup serius dalam mendorong koperasi lebih berkembang. Menurutnya, hanya sedikit kebijakan belanja Kementerian/lembaga dan juga BUMN yang memberi perluang bagi partisipasi koperasi. Pun, jika ada hanya semacam formalitas dan untuk urusan yang tidak penting atau hanya sedikit dalam hal nilainya.

Sedangkan faktor dinamika perekonomian, menurutnya tidak ada keistimewaan lagi yang diberikan pada koperasi sebagaimana era Soeharto.

Ia mengatakan koperasi belakangan ini dipaksa bersaing bebas dengan pelaku usaha lain, yang lebih memiliki sumber daya besar, baik dalam soal modal, akses pasar dan SDM.

"Hasilnya, hanya sebagian koperasi yang mampu bersaing, antara lain seperti yang disinggung di atas, misalnya koperasi pegawai dan terutama bergerak dalam simpan pinjam," urainya.

Sebelumnya, Menkop Budi Arie Setiadi menargetkan dalam lima tahun kepemimpinannya, jumlah anggota koperasi bisa meningkat mencapai 60 juta orang.

"Di Amerika Serikat (AS) yang terkenal kapitalis, individualis saja yang berkoperasi 190 juta, masa kita negara pancasila hanya 10% dari total masyarakat kita, itu kan ironis," ujarnya.

Budi mempercayai bahwa ke depan koperasi bisa menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya hal ini bisa dicapai jika partisipasi masyarakat yang tergabung dalam koperasi meningkat.

Di lain sisi, Budi mengungkap jumlah koperasi di Indonesia saat ini telah mencapai 121.000 koperasi. Namun dari total itu hanya 41.000 koperasi yang rutin menjalankan rapat tahunan atau evaluasi kerja.

"Jadi hanya 1/3 saja, maka ini perlu juga penguatan dari sisi kelembagaan," tutur Budi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Pro Jokowi (Projo), Handoko mengatakan, Budi Arie Setiadi turut aktif menghapus situs-situs judi online selama menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Hal ini disampaikan menanggapi tuduhan bahwa Budi Arie terlibat dalam praktik melindungi situs judi online yang dilakukan oleh belasan pegawai Kementerian Kominfo (kini Komidgi).

Handoko memaparkan, selama 15 bulan menjabat Menkominfo, Budi Arie telah melakukan take down terhadap 3,8 juta situs judol.

"Dalam catatan kami, selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo, 3,8 juta situs judi online di-take down," kata Handoko dalam jumpa pers di Sekretariat DPP Projo, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024).

Handoko menuturkan bahwa take down tersebut merupakan salah satu langkah Budi Arie dalam komitmen memberantas judi online.

Tak hanya itu, Budi Arie disebut melakukan sejumlah langkah lainnya untuk memberantas judi online.

Semisal, mendorong seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan Kementerian Kominfo untuk tidak terlibat judi online.

"Jadi, mendorong seluruh satker di Kominfo untuk tidak terlibat judi online dalam bentuk pakta integritas. Jadi, waktu itu semua satker di Kominfo waktu itu menandatangani pakta integritas," ujar Handoko.

Selain itu, Budi Arie juga disebut telah menutup 7.000 rekening dan e-wallet yang terkait dengan judol.

Sebagai Menkominfo, lanjut Handoko, Budi Arie juga menerbitkan kebijakan membatasi transfer pulsa maksimal 1 juta per hari.

"Ya kan kecuali agen pulsa ya, karena ternyata ini juga terkait dengan judi online," imbuhnya.

Yang tidak kalah penting, ucap Handoko, Budi Arie berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk terus menggalakkan pemberantasan judi online.

Kemudian Budi Arie juga disebut mendorong pembentukan satuan tugas (Satgas) lintas lembaga dan kementerian yang bernama Satgas Pemberantasan Judi Online.

"Maka kemudian kalau hari ini kami mengadakan jumpa pers ini untuk memberikan klarifikasi-klarifikasi tentang situasi yang berkembang di mana dikabarkan seolah-olah kemudian Budi Arie Setiadi ini menjadi bagian dari situ (judi online)," tutur Handoko.

"Padahal kalau dari apa yang kita ketahui dan kita catat betul, termasuk juga kita setelah menggelorakan pemberantasan judi online, maka sebenarnya Budi Arie inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan judi online," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya membuka peluang untuk ikut memeriksa Budi Arie terkait belasan pegawai Komdigi yang membekingi situs judi online.

Polisi sejauh ini telah menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang 11 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol.

Sementara itu, 1.000 situs judi online sisanya "diamankan" agar tetap aktif.

Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan.

Artinya, jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan "memelihara" 1.000 situs judi online tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengecam perilaku pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi (dulu Kementerian Komunikasi dan Informatika) yang terlibat kasus membekingi situs judi online (judol).

"Mereka telah mengkhianati negara. Mereka turut mengisap darah rakyat," ujar Budi Arie kepada Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Budi Arie yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi itu menekankan, dirinya mendukung langkah Polri mengusut tuntas kasus tersebut.

"Kami mendukung pemberantasan judi online. Judi online menyengsarakan rakyat kecil, sangat merugikan rakyat kecil," lanjut dia.

Budi Arie melanjutkan, aktivitas para pegawai Komdigi melindungi situs judi online itu sebenarnya sudah sempat tercium pada saat dirinya menjabat sebagai Menteri Kominfo.

Tetapi, saat itu bukti keterlibatan mereka dianggap kurang, sehingga ia lebih memilih mengambil langkah preventif dengan memindahkan beberapa pegawai menjadi nonjob.

Sebelum itu, beberapa kali Budi Arie juga mengaku pernah bertemu dengan pegawai nakal tersebut.

"Sebagian pegawai Komdigi (yang terlibat kasus melindungi situs judol) saya kenal karena mereka pernah dibawa oleh dirjen dan direktur, ya untuk berdiskusi dengan saya," ujar dia.

Oleh sebab itu, ketika pegawai Kementerian Komdigi itu ditangkap, semakin membuat terang akan tindak pidana yang mereka lakukan. Menurut Budi Arie, mereka pantas mendapatkan hukuman.

"Mereka mencederai kepercayaan saya sebagai atasan mereka saat itu," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang 11 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol.

Sementara itu, 1.000 situs judi online sisanya "diamankan" agar tetap aktif.

Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan. Artinya, jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan "memelihara" 1.000 situs judi online tersebut.

Polda Metro Jaya belakangan membuka peluang untuk ikut memeriksa Budi Arie terkait belasan pegawai Komdigi yang membekingi situs judi online.

Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi mengumumkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Revitalisasi Koperasi Bermasalah.

Pembentukan satgas tersebut untuk menangani koperasi yang tengah menghadapi masalah keuangan.

Hal ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Rabu (6/11).

"Kemenkop akan membentuk Satgas Revitalisasi Koperasi Bermasalah," tegas Budi Arie dalam rapat tersebut.

Langkah ini diambil menyusul laporan mengenai delapan koperasi bermasalah yang merugikan anggotanya.

Sejumlah koperasi yang dimaksud Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda.

Kedelapan koperasi bermasalah tersebut sebelumnya disebut memiliki total kewajiban kepada nasabah Rp26 triliun.

Budi menuturkan tujuan utama dari pembentukan Satgas ini adalah untuk melakukan identifikasi dan revitalisasi terhadap koperasi-koperasi tersebut, memastikan koperasi kembali beroperasi dengan sehat dan transparan, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi anggotanya.

Pemerintah berharap dengan pembentukan Satgas ini, koperasi yang mengalami masalah keuangan dapat segera direstrukturisasi agar tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga simpan pinjam yang dapat diandalkan masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, bakal mendukung segala langkah hukum yang dilakukan aparat kepolisian untuk memberantas judi online (judol).

Hal itu disampaikan saat ditanya awak media soal kemungkinan dirinya bakal ikut diperiksa dalam persoalan judol yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).

“Kita mendukung penegakan hukum,” ujar Budi singkat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Sebelumnya, Polda Metro Jaya membuka peluang untuk ikut memeriksa Budi Arie terkait belasan pegawai Komdigi yang membekingi situs judi online.

Pasalnya, Budi sempat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden ke 7 Joko Widodo.

Budi pun menuturkan, mendukung pemberantasan judol yang saat ini marak terjadi di Tanah Air.

“Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia, jangan kasih kendor,” sebut dia.

Meski begitu, ia juga menekankan saat ini sudah membidangi pos Kementerian Koperasi.

Sehingga, Budi ingin fokus pada berbagai pekerjaan di kementeriannya.

“Saya fokus ngurus koperasi dan rakyat,” imbuh dia.

Pegawai Komdigi Bekingi Judi Online

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang 11 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga. Kalau mereka (pelaku) sudah kenal sama mereka (pengelola situs judol), mereka tidak blokir dan mereka (pelaku) menyewa, mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit,” kata dia.

Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol saja.

Sementara, 1.000 situs judi online sisanya "diamankan" agar tetap aktif.

Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan.

Artinya jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan "memelihara" 1.000 situs judi online tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi enggan menanggapi kasus judi online yang menjerat pegawai kementerian yang sempat ia pimpin.

Diketahui, Polri baru-baru ini menangkap sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) karena diduga melindungi judi online.

Budi Arie memimpin kementerian itu saat masih bernama Kementerian Komunikasi dan informatika di era Presiden ke-7 Joko Widodo.

Meski demikian, Budi Arie menyatakan, dirinya kini hanya fokus bekerja sebagai Menteri Koperasi di kabinet Merah-Putih Prabowo-Gibran.

“Saya fokus koperasi dan urus rakyat,” kata Budi Arie dari dalam mobil saat akan meninggalkan kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Selasa (5/11/2024).

Budi Arie lantas melambaikan tangannya seolah seperti ingin menyudahi pertanyaan awak media.

Namun, wartawan terus melontarkan pertanyaan kepada Ketua Umum organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) itu.

Eks Menkominfo itu turut ditanya bagaimana jika dirinya dimintai keterangan oleh pihak kepolisian.

Namun, Budi Arie kembali menegaskan bahwa dirinya saat ini hanya fokus di Kementerian Koperasi.

“Saya fokus koperasi dan urus rakyat,” kata Budi.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang merupakan pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga. Kalau mereka (pelaku) sudah kenal sama mereka (pengelola situs judol), mereka tidak blokir dan mereka (pelaku) menyewa, mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit,” kata dia.

Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol saja. Sementara, 1.000 situs judi online sisanya "diamankan" agar tetap aktif.

Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan.

Artinya jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan "memelihara" 1.000 situs judi online tersebut.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memperingatkan para pelaku koperasi untuk agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum. Hal ini mengingat dalam sejarahnya kerap ada oknum-oknum nakal yang mendatangkan kerugian di koperasi.

Budi mengatakan, tujuan Utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi juga kental akan asas tolong menolong dan gotong-royong. Dengan demikian, menurutnya koperasi harus untung.

"Karena koperasi kan tujuannya kan meningkatkan kesejahteraan anggota. Kalau koperasinya rugi gimana? Iya kan? Tetapi yang nggak boleh saya bilang tiga, jangan nipu, fiktif, mark up!," kata Budi Arie, di Kantor Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Budi mengatakan, koperasi merupakan alat yang baik untuk mengorganisasikan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan. Namun demikian, masih saja kerap ada oknum yang memanfaatkan koperasi untuk kepentingan sendiri.

Padahal menurut Budi, kepercayaan atau trust menjadi satu hal paling utama dalam bisnis. Akibatnya, kerugian koperasi pun akan berimbas kepada para anggotanya dan menimbulkan masalah baru,

"Kita tidak bisa pungkiri banyak apa oknum-oknum mengurus koperasi, yang menggunakan koperasi sehingga membuat koperasi kehilangan kepercayaan di publik," ujarnya.

Selaras dengan itu, pihaknya berencana untuk melakukan serangkaian penataan industri koperasi dengan berfokus pada tiga hal Utama, antara lain digitalisasi koperasi, rebranding, dan tata Kelola.

"Rebranding kooperasi, kooperasi ini harus bisa diminati kembali oleh masyarakat Indonesia. Karena menurut data cuma 29 juta masyarakat Indonesia berkoperasi. Kalau 1 orang dua anggota, di bawah 10% masyarakat Indonesia menjadi anggota kooperasi," kata dia.

Lihat Video: Dipanggil Prabowo, Waketum Gerindra Ferry Juliantono Bahas soal Koperasi

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koperasi Budi Arie mengadakan pertemuan dengan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono. Keduanya membahas kerja sama dalam bentuk keterlibatan koperasi di sektor pangan, seperti penyaluran dan penyerapan komoditas strategis seperti beras.

Budi Arie mengatakan, agenda ini merupakan diskusi awal bersama Bulog usai dirinya menjabat sebagai Menteri Koperasi. Harapannya, kolaborasi ini dapat meningkatkan kesejahteraan para anggota koperasi.

"Kami berdiskusi mengenai hal-hal strategis kerja sama Kementerian Kooperasi dengan Perum Bulog, terutama dalam penyaluran dan penyerapan berbagai komoditas strategis, khususnya beras, jagung, kedelai, daging, dan sebagainya. Jadi keterlibatan kooperasi ini diharapkan juga makin meningkatkan semangat masyarakat untuk berkoperasi," kata Budi Arie, di Kantor Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Budi Arie mengatakan, ke depan pihaknya menyasar Koperasi Unit Desa (KUD) untuk piloting project. Adapun KUD-KUD ini tengah dalam proses revitalisasi. Selain itu, pihaknya juga akan menyortir koperasi-koperasi yang sehat.

"Karena Bulog hari ini sudah punya 1.596 gudang di seluruh Indonesia. Yang pasti tadi yang dikatakan Pak Dirut Bulog, keterjangkauan, ketersediaan, dan stabilisasi harga. Karena pangan ini nggak boleh gejolak-gejolak, kasihan rakyat," ujarnya.

Ia sendiri belum dapat merincikan kerja sama tersebut. Namun ia memastikan, kerja sama ini dapat membantu meningkatkan gairah di sektor koperasi juga membantu petani memperoleh harga komoditas yang lebih baik serta menghindari tengkulak.

Sementara itu, Wahyu Suparyono mengatakan, pihaknya membuka jalan untuk menjalin kerja samadi dalam ekosistem Bulog. Adapun Bulog sendiri mempunyai tugas menyangkut ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisator dari pangan.

"Kami tadi sudah lapor kepada Bapak Menteri(Budi), ke depan baik itu penyaluran,baik itu penyerapan dari gabah petani.Saya sudah memohon izin kepada Bapak Menteri Kooperasi untuk bisa melakukan kerjasama dengan koperasi," ujar Wahyu.

Dengan kerja sama ini, harapannya ekonomi di koperasi pun juga akan bergerak bersama-sama Bulog, dan saling menguntungkan di tingkat operasional. Selain itu, ia juga menyasar kerja sama dalam lingkup pengelolaan pergudangan.

"Infrastruktur Bulog saat ini sangat memadai saya kira dengan kapasitas gudang.Kami memiliki 1.596 gudang tersebar di 30 provinsi dengan kapasitas 4 juta ton. Mudah-mudahan slot-slot ini sebagian juga bisa kita kerja sama dengan koperasi," kata dia.

Lebih lanjut, Wahyu mengatakan dalam beberapa hari ke depan kedua belah pihak akan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU). Saat ini MoU tersebut masih digodok dan selanjutnya didetailkan dengan operasional lapangan.

Pemerintah diusulkan untuk membuat rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peningkatan Peranan Koperasi. Hal ini diusulkan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari.

Usulan itu disampaikan Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari Frans Meroga Panggabean kepada Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi saat melakukan pertemuan pada Selasa, (29/10/2024), di Kantor Kementerian Koperasi.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koperasi banyak saling bertukar pikiran dengan Ketua KSP Nasari. Salah satu yang dibahas adalah Rancangan Undang-undang Perkoperasian yang belum kunjung disahkan.

‟Saat ini sangat diperlukan penyempurnaan regulasi tentang Perkoperasian, bahkan pada akhir masa pemerintahannya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo sempat memanggil Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas untuk segera mendorong berlakunya UU Perkoperasian yang baru," ujar Frans kepada Budi Arie, dalam keterangannya, dikutip Rabu (30/10/2024).

"Sayangnya sampai berakhirnya periode pemerintahan sebelumnya, pemerintah dan DPR seakan tidak peduli sehingga UU Perkoperasian baru tersebut tak kunjung nyata," tambah Frans lagi.

Menyikapi mandeknya RUU Perkoperasian tersebut, Frans menyerahkan draft usulan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peningkatan Peranan Koperasi dalam Perekonomian Nasional kepada Menteri Koperasi.

Hal itu menurutnya sebagai wujud tanggungjawab generasi muda ikut berperan aktif dalam pembangunan Perkoperasian Indonesia sebagai usaha perwujudan visi Indonesia Emas 2045.

"Rancangan PP ini kami sajikan lengkap beserta Naskah Akademik (NA) yang meliputi evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait; landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; sasaran, ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan serta materi muatan," terang Frans yang juga Ketua Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI).

Menanggapi penyerahan draft Rancangan PP tersebut, Budi Arie menyambut baik karena inisiatif ini akan menjadi solusi percepatan tantangan peningkatan peran koperasi sambil terus mendorong agar UU Perkoperasian yang baru dapat segera ditetapkan.

"Inisiatif Rancangan PP ini sangat baik untuk segera ditindaklanjuti, sehingga apabila Peraturan Pemerintah tersebut nanti berlaku dapat langsung menjadi solusi peningkatan peran koperasi dan sekaligus menjadi katalisator dan pendorong ditetapkan UU Perkoperasian yang baru," jelas Budi Arie.

Budi Arie menginginkan koperasi itu murni, yang tidak disalah gunakan oleh oknum-oknum, yang didalamnya pengambil segala keputusan tertingggi adalah berada di Rapat Anggota, namun kalau koperasi dalam naungan OJK maka itu tidaklah cocok, apapun itu ceritanya, Koperasi harus dibawah naungan Kementerian Koperasi dan bukan di OJK.

"Saya pun telah banyak mendengar aspirasi dari teman-teman gerakan koperasi tentang otoritas pengawas khusus bagi koperasi, lembaga penjaminan simpanan koperasi dan lain-lain. Hal ini pun akan menjadi prioritas kami di Kemenkop," tambah Budi Arie.

"Kita akan dorong segera berlakunya UU Perkoperasian yang baru atau kalau tidak ya Rancangan PP ini akan menjadi solusi," pungkas Budi Arie.

Lihat Video: Pantun Penutup Budi Arie saat Lepas Jabatan Menkominfo

[Gambas:Video 20detik]

Budi Arie dan Maman Abdurrahman resmi dilantik menjadi Menteri Koperasi dan Menteri UMKM periode 2024-2029. Dalam 100 hari ke depan, keduanya akan berfokus pada beberapa hal yang berkaitan dengan Kementerian masing-masing.

Budi Arie mengatakan akan berfokus kepada tiga hal, yakni rebranding, digitalisasi, dan tata kelola koperasi. Budi menekankan pentingnya rebranding koperasi. Sebab, hal ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat dan keinginan untuk berkoperasi yang masih rendah.

"Rebranding itu penting karena kesadaran masyarakat dan keinginan untuk berkoperasi itu harus kita tingkatkan. Baru 27 juta orang Indonesia yang berkoperasi," kata Budi Arie saat ditemui usai acara Sertijab, Gedung Kemenkop UKM, Senin (21/10/2024).

Dia pun membandingkan dengan negara Amerika Serikat yang jumlah anggota koperasinya mencapai 125 juta orang. Padahal negeri Paman Sam itu dikenal dengan negara yang indivudualistik.

Selain itu, dia juga menyebut pentingnya membangun kepercayaan di masyarakat. Menurutnya, banyak masyarakat yang sekarang tidak percaya dengan koperasi lantaran dari cerita-cerita masa lalu.

"Juga kepercayaan, karena trust building penting kan di koperasi ini orang nggak percaya berkoperasi karena cerita masa lalu. Untuk itu, tumbuh kepercayaan masyarakat bahwa koperasi itu penting," jelasnya.

Lebih lanjut, digitalisasi koperasi juga tidak kalah penting. Budi menambahkan lebih dari 127 ribu koperasi eksistensi di Indonesia. Untuk itu, dia menilai untuk memperbaiki tata kelola koperasi dengan digitalisasi.

"Tata kelola sumber daya manusia kita ingin membangun koperasi. Koperasi yang bisa dipercaya dan juga bisa membawa manfaat bagi para anggotanya karena pengalaman banyak negara yang koperasinya maju koperasi dikelola secara profesional itu bisa menjadi kebanggaan," terangnya.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan perubahan struktur organisasi dipastikan berjalan dengan lancar. Namun, transisi tersebut tanpa harus mengesampingkan kebutuhan dari pelaku UMKM.

"Pesan yang disampaikan Pak Prabowo, pertama teman-teman harus tahu bahwa ada target optimis peningkatan ekonomi kita sampai 8%. Itu adalah target keuntungan. Nah salah satu pendukung untuk menaikkan ekonomi 8% adalah bagaimana bisa mengamankan sektor UMKM. Yang notabene hari ini kita ketahui dari sektor UMKM itu menyumbang tenaga kerja kurang lebih 90-95%," katanya.

Dia menjelaskan Kementerian UMKM ini berkepentingan untuk menjaga sektor informil yang didominasi oleh pelaku UMKM ini tetap terkendali. Salah satunya, dengan memberikan kepastian-kepastian terkait modal, pinjaman modal, supporting teknologi, dan hal-hal administrasi-administrasi yang lain.

"Maka dari itu kenapa pemerintahan Pak Prabowo ini memisahkan antara koperasi dengan UMKM. Karena di satu sisi tadi selain mendorong jumlah tenaga kerja yang cukup tinggi. Di sisi lain ada kurang lebih 60-an juta pelaku UMKM yang harus dipikirkan secara fokus," jelasnya.

Terkait dengan anggaran, Maman menyebut tidak hanya mengandalkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Dia akan berkolaborasi dengan beberapa pihak, seperti pihak swasta dan pihak-pihak perusahaan pelat merah.

"Karena pembiayaan-pembiayaan modal ini kan tidak hanya sekedar bisa kita, kita tidak cuma bisa sekedar mengandalkan dari dalam negeri, tapi juga pembiayaan-pembiayaan dari luar negeri dalam konteks venture capital dan lain sebagainya, itu juga bagus untuk kita manfaatkan. Artinya tadi saya bilang, yang saya ingin sampaikan itu jangan kita hanya sekedar mengharapkan APBN," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Budi Arie Setiadi mengungkap rencananya setelah menjabat sebagai Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Budi menekankan dirinya ingin melakukan rebranding atau merubah citra koperasi. Menurutnya kesadaran dan keinginan masyarakat untuk berkorelasi harus ditingkatkan. Terlebih saat ini baru 27 juta orang Indonesia yang tergabung menjadi anggota koperasi atau masih di bawah 10%.

Dia kemudian membandingkan dengan Amerika Serikat (AS), di mana justru lebih banyak warganya yang berkoperasi. “Di Amerika yang katanya individualis, liberalis, dan kapitalis itu 125 juta warga masyarakatnya berkoperasi,” kata Budi pasca Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut di kantor Kemenkop UKM, di Jakarta Senin (21/10/2024).

Budi mengungkapkan bahwa menumbuhkan kepercayaan masyarakat atas koperasi juga perlu. Dia menyinggung bahwa cerita-cerita masa lalu membuat orang tidak percaya untuk berkoperasi. “Jadi menurut hemat kami harus kami tumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa berkoperasi itu penting,” imbuhnya.

Budi Arie juga berencana untuk melakukan digitalisasi terhadap lebih dari 127.000 unit koperasi di Indonesia. Selain itu, Budi juga ingin memfokuskan terhadap tata kelola serta sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan Kementerian Koperasi.

Politisi pendukung Presiden Joko Widodo itu yakin apabila koperasi dikelola secara profesional bisa berkembang dengan baik. Dia memberikan beberapa contoh banyak negara yang koperasinya lebih maju.

“Contoh saya sebut di Perancis itu kredit agrikul, itu bank terbesar nomor dua di Perancis itu koperasi. Rabobank di Belanda, banyak koperasi yang dikelola dengan baik dan profesional. Makanya istilahnya adalah mengkorporasikan koperasi. Jadi tetap lembaganya koperasi tapi pengeluarannya harus profesional. Seperti layaknya koperasi,” paparnya.

Selain itu, Budi Arie juga berencana untuk menyelesaikan Rancangan Undang-undang (RUU) Koperasi dapat disahkan pada masa jabatannya. Terlebih sudah 32 tahun UU tentang perkoperasian belum ada yang baru.

Sebelumnya, Budi Arie dilantik sebagai Menteri Koperasi oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada hari ini. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) tersebut kemudian melakukan serah terima jabatan kepada Meutya Hafid yang kini menjadi Menteri Komunikasi dan Digital sekitar pukul 12.30 WIB.

Dia kemudian menjalani serah terima jabatannya sebagai Menteri Koperasi oleh Menteri Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Teten Masduki di Kantor Kemenkop UKM pukul 13.13 WIB.

“Saya senang sekali Budi Arie menggantikan saya. Beberapa inovasi yang sudah kami lakukan, beberapa masalah yang belum kami selesaikan. Saya yakin bisa diteruskan oleh budi. Saya tidak ingin panjang lebar. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Budi Arie, saya yakin bapak bisa bekerja sebaik-baiknya untuk kemajuan ekonomi rakyat Indonesia,” kata Tetan dalam sambutannya.