Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM Yuliot Tanjung bersama pengusaha Todo Tua Pasaribu menyambangi kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (15/10) kemarin.

Dalam kesempatan ini, Todo Tua yang juga sempat menjabat sebagai Wakil Sekretaris TKN Prabowo-Gibran selama Pilpres 2024 kemarin memberi kode bahwa mereka akan menjabat di Kementerian Investasi/BKPM.

"Jadi tadi kami berdua, tadi kami sudah bertemu dengan bapak presiden, secara prinsip bapak presiden meminta kami membantu beliau dalam pemerintahan berikutnya. Kemudian pesan yang disampaikan bapak presiden adalah untuk kita bagaimana bisa menciptakan iklim investasi yang baik," kata Todo Tua kepada awak media.

Sementara itu Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM Yuliot menambahkan mereka juga mendapat arahan untuk memangkas regulasi terkait kegiatan berusaha. Sebab menurut Presiden terpilih sampai saat ini masih banyak regulasi di RI yang malah menghambat kegiatan berusaha.

"Tadi kami mendapatkan arahan dari Presiden terpilih, arahnya adalah bagaimana kita menyederhanakan regulasi terhadap pelaksanaan kegiatan berusaha," kata Yuliot.

"Selama ini untuk pelaksanaan kegiatan berusaha masih cukup panjang prosesnya, minta disederhanakan. Dengan adanya penyederhanaan tersebut, kita akan meningkatkan eskalasi kegiatan ekonomi, termasuk hilirisasi yang disampaikan oleh Presiden terpilih," terangnya lagi.

Profil 2 Wakil Menteri Investasi Prabowo-Gibran:

1. Yuliot Tanjung

Dalam catatan detikcom, sebelum dilantik sebagai Wakil Menteri Investasi, Yuliot menempati jabatan fungsional sebagai Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama Kementerian Investasi/BKPM. Sebelumnya, Yuliot menjabat sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sejak September 2023 hingga Juni 2024.

Semasa di Kedeputian tersebut, Yuliot fokus pada pencapaian realisasi investasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi yang dihadapi oleh perusahaan. Sebelumnya, Yuliot pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal sejak Oktober 2020-September 2023.

Karier Yuliot semasa di Kementerian Investasi/BKPM berawal pada 1988, yang kemudian menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan BKPM di Taiwan, Kepala Biro Perencanaan dan Informasi, Direktur Promosi Dalam Negeri, Direktur Pengendalian Pelaksanaan Wilayah II, dan Direktur Deregulasi.

Lahir di Padang Panjang, 7 Oktober 1963, Yuliot merupakan lulusan sarjana Produksi Ternak Universitas Andalas dan Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen PPM.

2. Todo Tua Pasaribu

Dalam akun LinkedIn miliknya, Todo Tua tengah menjabat sebagai Chief Executive Officer Bomba Group sejak Februari 2021 hingga saat ini.

Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Director di PT Thopas Artha Nauli sejak Februari 2016 hingga saat ini. Sebelumnya lagi menjabat sebagai Director PT Chatura Indonesia sejak Agustus 2012 hingga 2023 kemarin.

Kemudian dirinya juga sempat menjabat sebagai Operations Manager di PT Jagad Energi pada Agustus 2005-Agustus 2009. Perihal ini dipertegas kembali dalam situs resmi Baru Gold Corp, salah satu perusahaan yang diduga sempat ia pimpin.

"Beliau memiliki pengalaman luas selama lebih dari 15 tahun di Industri Keuangan, Pertambangan dan Ketenagalistrikan Indonesia termasuk menjadi Direktur, Komisaris, Anggota Dewan Penasihat, dan Analis Bisnis di berbagai perusahaan besar," tulis Baru Gold Corp dalam situsnya.

"Jabatan yang pernah dijabat sebelumnya antara lain Direktur PT. Priamanaya Internasional, PT Pundimas Chatura Indonesia (Chatura), PT Katingan Ria, PT Rezeki Bersama Teknologi (Finplus) dan Grup Thopas Indonesia (Thopasindo)," terang situs itu lagi.

Di luar itu, Todo Tua Pasaribu juga tercatat sempat tergabung dalam anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyampaikan bahwa platform X.com tidak merespon permintaan pemerintah, yang meminta perusahaan milik Elon Musk itu membuka kantor perwakilan di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan sampai saat ini pihak dari Elon Musk belum merespon permintaan pemerintah untuk membuka kantor.

Padahal, Budi menilai adanya kantor perwakilan penting untuk mempermudah proses penindakan hukum apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Belum (ada respon), ini tidak adil buat platform yang lain. Kan platform yang lain ada kantor perwakilannya di Indonesia. Jadi, kalau terjadi apa-apa negara dengan mudah menindaknya,” kata Budi saat ditemui di Kemenkominfo, Kamis (10/10/2024).

Meski begitu. Budi menjelaskan, pihaknya melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) terus melakukan kajian untuk menemukan titik tengah terkait masalah ini.

Namun, Budi belum mau membongkar kajian tersebut dan meminta awak media untuk sabar menunggu hasil kajian tersebut.

“Pak Dirjen (Aptika) lagi mengkaji secara komprehensif langkah-langkah yang strategis untuk X. Tunggu dong langkah-langkahnya, harus dimatangkan dahulu. Nanti kalau sudah waktunya akan diumumkan ke teman-teman," ujarnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah mempertimbangkan untuk memblokir aplikasi X milik Elon Musk (sebelumnya Twitter), jika tak kunjung membuat kantor representatif atau kantor perwakilan di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pihaknya mendorong agar Elon Musk membangun kantor perwakilan X di Indonesia. Terlebih, X memiliki 25 juta pengguna di Indonesia.

“Ya nanti ini kita juga [dorong X membuat kantor perwakilan di Indonesia], ini kita lagi diskusi, kan nggak boleh dong dia beroperasi di Indonesia, tetapi nggak ada perwakilannya, benar nggak?” kata Budi saat ditemui di Media Center Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Budi menjelaskan, dengan tidak adanya kantor perwakilan X di Indonesia, membuat Kemenkominfo membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menangani masalah di platform tersebut, salah satunya terkait konten pornografi.

“Karena itulah kita juga berharap ada kesadaran dari teman-teman dalam mengkonsumsi platform sosial media, seperti X,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah mempertimbangkan untuk memblokir aplikasi X milik Elon Musk (sebelumnya Twitter), jika tak kunjung membuat kantor representatif atau kantor perwakilan di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pihaknya mendorong agar Elon Musk membangun kantor perwakilan X di Indonesia. Terlebih, X memiliki 25 juta pengguna di Indonesia.

“Ya nanti ini kita juga [dorong X membuat kantor perwakilan di Indonesia], ini kita lagi diskusi, kan nggak boleh dong dia beroperasi di Indonesia, tetapi nggak ada perwakilannya, benar nggak?” kata Budi saat ditemui di Media Center Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Budi menjelaskan, dengan tidak adanya kantor perwakilan X di Indonesia, membuat Kemenkominfo membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menangani masalah di platform tersebut, salah satunya terkait konten pornografi.

“Karena itulah kita juga berharap ada kesadaran dari teman-teman dalam mengkonsumsi platform sosial media, seperti X,” imbuhnya.

Untuk itu, Budi menyatakan bahwa Kemenkominfo akan melakukan pembenahan terhadap X agar segera memiliki kantor perwakilan di Indonesia. “Dia harus punya perwakilan di Indonesia, seharusnya, karena dia beroperasi di Indonesia. Apalagi X itu penggunanya 25 juta di Indonesia,” ungkapnya.

Namun, kata Budi, Kemenkominfo akan mengambil langkah lebih jauh jika Elon Musk tak kunjung membuat kantor perwakilan X di Indonesia, yakni dengan memblokir X seperti yang dilakukan Brasil.

“[Langkah Brasil] itu ekstrim, itu salah satu opsi yang akan kita pertimbangkan, jika diperlukan,” ungkapnya.

Pada bulan lalu, platform media sosial X dilarang diakses di Brasil. Platform milik Elon Musk itu disebut telah membagikan konten disinformasi.

Melansir dari Al Jazeera, Kamis (3/10/2024), Hakim Alexandre de Moraes memerintahkan penangguhan X setelah Musk menolak untuk menghapus puluhan akun sayap kanan yang dituduh menyebarkan berita palsu.

Namun, penangguhan telah memicu perdebatan sengit tentang kebebasan berekspresi dan batasan platform, baik di dalam maupun di luar negeri.

Selain itu, Hakim Moraes juga membekukan aset X dan operator internet satelit Musk Starlink, yang telah beroperasi di Brasil sejak 2022, terutama di komunitas terpencil di Amazon. Selain itu, Hakim mengatakan X akan menghadapi denda harian sebesar 5 juta reais (US$913.000) sampai mematuhi perintah untuk menangguhkan layanannya.

Teranyar, Musk menolak dan menyingkirkan perwakilan hukum X di Brasil sebagai protes. Menurut hukum Brasil, perusahaan asing yang melakukan bisnis di Brasil diharuskan memiliki perwakilan hukum di negara tersebut yang bertindak sebagai penghubung antara perusahaan dan otoritas lokal. Adapun, X memiliki lebih dari 22 juta pengguna di Brasil.

Sekadar informasi, ini bukan pertama kalinya platform X milik Elon Musk dilarang beroperasi di sebuah negara. China adalah negara pertama yang melarang platform tersebut pada Juni 2009, saat platform itu masih disebut Twitter, dua hari sebelum peringatan 20 tahun pembantaian Lapangan Tiananmen.

Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Agung Brasil melarang X.com (dahulu Twitter) menjalankan operasi karena Elon Musk menolak membangun kantor perwakilan hukum baru di negara tersebut.

Dilansir dari The Verge, Sabtu (31/8/2024) Hakim Mahkamah Agung Brasil Alexandre de Moraes memerintahkan Badan Telekomunikasi Nasional (Anatel) untuk membatasi akses ke X dalam waktu 24 jam dan memberi Apple dan Google waktu lima hari untuk menghapus X dari toko aplikasi seluler mereka.

Pemerintah Brasil juga akan mengenakan denda harian sebesar $50.000 real Brasil (US$8.900) kepada orang-orang yang mencoba mengakses X melalui jaringan privat virtual (VPN).

Awal bulan ini, Musk menutup kantor X di Brasil, dengan mengatakan de Moraes mengancam akan menangkap perwakilan hukum perusahaan tersebut karena tidak mematuhi "perintah penyensoran."

Mahkamah Agung Brasil memberi tahu X pada hari Rabu bahwa jika tidak menunjuk perwakilan hukum baru dalam waktu 24 jam, perusahaan itu akan dilarang.

"Kebebasan berbicara adalah landasan demokrasi dan seorang hakim semu yang tidak dipilih di Brasil menghancurkannya untuk tujuan politik," kata Musk dalam sebuah pernyataan di X setelah keputusan tersebut.

Musk dan de Moraes telah berselisih selama berbulan-bulan. Pengadilan Brasil membuka penyelidikan terhadap X pada bulan April setelah Musk mengatakan bahwa ia mengaktifkan kembali akun-akun yang diperintahkan untuk diblokir oleh X karena penyebaran informasi yang salah.

The New York Times melaporkan banyak akun yang diperintahkan de Moraes untuk diblokir oleh X terkait dengan para pendukung mantan Presiden sayap kanan Jair Bolsonaro.

"Kami sama sekali tidak bersikeras bahwa negara lain memiliki undang-undang kebebasan berbicara yang sama seperti Amerika Serikat," kata X dalam sebuah posting Kamis malam dari akun urusan pemerintahan globalnya.

"Masalah mendasar yang dipertaruhkan di sini adalah bahwa Hakim de Moraes menuntut kami untuk melanggar hukum Brasil sendiri. Kami tidak akan melakukan itu." Dalam posting itu, X juga mengatakan akan menerbitkan "semua tuntutan ilegal Hakim de Moraes dan semua berkas pengadilan terkait."

Brasil mengharuskan platform-platform besar untuk memiliki perwakilan resmi di negara tersebut. Brasil juga pernah melarang beberapa platform sosial besar lainnya, termasuk Telegram dan WhatsApp.

Starlink, bagian dari perusahaan lain yang berafiliasi dengan Elon Musk, SpaceX, mengatakan pada hari Kamis bahwa de Moraes juga mengeluarkan perintah yang membekukan keuangan Starlink.

"Perintah ini didasarkan pada penentuan yang tidak berdasar bahwa Starlink harus bertanggung jawab atas denda yang dijatuhkan — secara tidak konstitusional — terhadap X," menurut Starlink.