TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Doni Ismanto, mengatakan kementerian KKP bakal bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah untuk memperkuat wilayah perbatasan laut. Hal tersebut dikarenakan adanya dua kapal berbendera Singapura melakukan penyedotan pasir laut secara ilegal di wilayah perairan Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu, 9 Oktober 2024.

"Tentu, kita akan perkuat kerja sama juga antar instansi untuk mengatasi isu ini (pencurian pasir laut)," ujar Doni Ismanto ketika dihubungi melalui aplikasi perpesanan pada Senin, 14 Oktober 2024.

Kerja sama itu rencananya akan dilakukan bersama instansi pemerintah yang juga ditugaskan untuk menjaga keamanan negara. Sehingga, kata Doni, pengawasan wilayah perairan laut Indonesia dapat dilakukan optimal. "Banyak. Semua yang di laut, di antaranya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan lain-lain," ujarnya.

Lebih lanjut, Doni menuturkan, nantinya bentuk pengawasan wilayah laut berfokus pada sumber daya kelautan.Namun Doni tidak menjelaskan lebih lanjut upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP (PSDKP), dalam mengawasi wilayah perairan laut.

"Yang jelas kami akan perkuat pengawasan untuk sumber daya kelautan selain perikanan. Untuk hal teknis apa dilakukan enggak bisa diomongin, nanti tahu dong yang mau diawasin dan cara ngakalinnya seperti apa," ucap Doni.

Sepekan menjelang lengser, Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono, melakukan berbagai upaya untuk penguatan wilayah perairan laut. Doni mengatakan, penguatan itu tidak hanya melawan pelaku pencurian ikan, tetapi juga menjaga sumber daya perekonomian laut.

"Hal yang mau saya tekankan adalah, di era Menteri Kelautan dan Perikanan, Trenggono, PSDKP fokusnya tidak hanya melawan maling ikan, tetapi juga menjaga sumber daya kelautan agar keberlanjutannya terjamin walau ada kegiatan ekonomi," ucap dia.

Sementara itu, Juru Bicara KKP, Wahyu Muryadi, menyatakan KKP akan memperketat pengawasan di perairan laut Batam, Kepulauan Riau. Menurutnya, pengawasan itu akan dilakukan berbagai elemen di KKP termasuk PSDKP.

Wahyu menambahkan, pengawasan akan diperluas tak hanya di wilayah perairan Batam. "Artinya itu jadi lalu lintas yang perlu diwaspadai, jadi titik konsentrasi bagi KKP, bagi Ditjen PSDKP, untuk melakukan konsentrasi pengawasan," ujar Wahyu setelah dihubungi Tempo pada Senin, 14 Oktober 2024. Pengawasan, menurutnya bakal dilakukan sesuai Wilayah Pengelolaan Perikanan atau WPP yang telah ditetapkan negara. Upaya pengawasan itu, menurut dia, bakal tetap berjalan walau armada yang dimiliki KKP terbatas.

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kapal asing disebut-sebut mencuri pasir laut di wilayah Indonesia. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono mengatakan saat dilakukan pemeriksaan, kedua kapal terindikasi melakukan penambangan pasir laut di perairan Indonesia tidak sesuai aturan dan ketentuan.

"Hal tersebut merupakan hasil tracking dan bisa kami buktikan kepada masyarakat ternyata ada kapal-kapal asing yang diduga melakukan pencurian pasir laut di wilayah Indonesia," kata Pung Nugroho Saksono dalam keterangan tertulis Ahad, 13 Oktober 2024.

Menurut Ipunk, kapal tersebut memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa dokumen izin yang jelas. Bahkan, dalam satu bulan kapal ini bisa 10 kali masuk untuk mengeruk pasir laut di Kepri. Kapal itu kedapatan membawa 10 ribu meter kubik pasir.

Dalam kasus ini Singapura ditengarai menjadi salah satu yang diuntungkan. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi?

Fungsi Pasir Laut bagi Singapura

Pasir laut ternyata memiliki sejumlah manfaat dan jadi salah satu komoditas yang sangat diperlukan oleh Singapura. Apa saja?

1. Reklamasi Lahan

Salah satu penggunaan utama pasir laut bagi Singapura adalah dalam proyek reklamasi lahan. Sebagai negara yang memiliki luas wilayah terbatas dan populasi yang terus berkembang, Singapura harus menemukan cara untuk memperluas wilayahnya. Reklamasi lahan, yakni menambah luas daratan dengan menguruk wilayah laut menggunakan pasir, menjadi solusi yang sangat penting.

Proyek ini telah berlangsung selama beberapa dekade dan memungkinkan Singapura membangun berbagai infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, dan area pemukiman di atas tanah hasil reklamasi. Salah satu proyek reklamasi yang terkenal adalah perluasan Bandara Changi dan area pelabuhan Tuas. Selain itu, berbagai proyek reklamasi lainnya juga memungkinkan Singapura membangun kawasan bisnis baru dan mengatasi kekurangan lahan untuk perumahan dan industri.

2. Bahan Baku Konstruksi

Selain untuk reklamasi, pasir laut juga digunakan sebagai bahan baku dalam industri konstruksi. Pasir laut merupakan salah satu komponen penting dalam pembuatan beton, yang digunakan secara luas dalam pembangunan gedung-gedung pencakar langit, jalan raya, dan berbagai infrastruktur lainnya di Singapura. Dalam pembangunan yang pesat, permintaan terhadap pasir laut sebagai bahan baku sangat tinggi, dan ketersediaan pasir laut menjadi sangat penting bagi kelangsungan proyek-proyek konstruksi tersebut.

3. Ketahanan Infrastruktur

Penggunaan pasir laut di Singapura juga terkait dengan kebutuhan akan infrastruktur yang tahan lama dan kuat. Dengan kondisi geografis yang berada di kawasan tropis yang rentan terhadap badai dan hujan deras, Singapura membutuhkan bahan-bahan bangunan yang mampu menghadapi tekanan lingkungan. Pasir laut yang digunakan dalam beton berkualitas tinggi membantu menciptakan infrastruktur yang kokoh dan tahan lama, yang mendukung pertumbuhan ekonomi Singapura.

Indonesia buka keran ekspor

Kebijakan pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut dari Indonesia dapat memberikan keuntungan besar bagi Singapura, mengingat tingginya kebutuhan mereka terhadap komoditas ini. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Singapura akan diuntungkan jika Indonesia kembali mengekspor pasir laut:

1. Akses ke Sumber Pasir yang Dekat

Singapura sebelumnya mendapatkan sebagian besar pasokan pasir lautnya dari negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Namun, Indonesia sempat memberlakukan larangan ekspor pasir laut pada tahun 2003 karena alasan lingkungan. Jika Indonesia kembali menjual pasir laut, Singapura akan mendapatkan pasokan yang lebih stabil dan biaya transportasi yang lebih rendah karena kedekatan geografis antara kedua negara. Hal ini tentu akan menguntungkan Singapura dalam hal penghematan biaya logistik.

2. Menjamin Kelangsungan Proyek Reklamasi

Singapura memiliki rencana besar untuk reklamasi lahan di masa depan. Proyek-proyek reklamasi yang besar seperti Greater Southern Waterfront, yang diproyeksikan menjadi pusat bisnis dan pemukiman baru di Singapura, memerlukan pasokan pasir laut dalam jumlah besar. Jika Indonesia sebagai salah satu pemasok utama membuka kembali ekspornya, ini akan memastikan pasokan pasir yang dibutuhkan untuk proyek-proyek jangka panjang tersebut tetap tersedia.

3. Menekan Harga Pasar

Larangan ekspor pasir laut dari negara-negara tetangga, termasuk Indonesia, menyebabkan lonjakan harga pasir laut di pasar internasional. Singapura terpaksa mencari sumber pasir dari negara yang lebih jauh seperti Australia, yang meningkatkan biaya. Dengan dibukanya kembali ekspor dari Indonesia, pasokan pasir laut akan lebih berlimpah, dan Singapura dapat memperoleh pasir dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini sangat penting untuk menekan biaya pembangunan di negara tersebut.

4. Keberlanjutan Proyek Infrastruktur

Dengan meningkatnya permintaan untuk pembangunan infrastruktur di Singapura, termasuk gedung pencakar langit, jalan raya, dan sistem transportasi baru, keberlanjutan pasokan pasir laut menjadi sangat penting. Jika Singapura kembali dapat mengimpor pasir laut dari Indonesia, mereka akan memiliki kepastian pasokan yang memungkinkan kelangsungan proyek-proyek besar tanpa kendala terkait bahan baku.

5. Dampak Lingkungan dan Etika

Meskipun Singapura akan diuntungkan secara ekonomi jika Indonesia kembali menjual pasir lautnya, ada sejumlah pertimbangan penting yang harus diperhatikan. Pasir laut adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan penambangannya dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut yang signifikan. Banyak negara, termasuk Indonesia, telah memberlakukan larangan ekspor pasir laut karena kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya, seperti abrasi pantai, hilangnya habitat laut, dan penurunan kualitas air.

SRI DWI APRILIA | LINDA LESTARI | REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Wahyu Muryadi, menyatakan lembaganya akan melakukan monitoring untuk memperketat pengawasan di perairan laut Batam, Kepulauan Riau. Hal tersebut dilakukan setelah adanya dua kapal keruk berbendera Singapura tertangkap sedang melakukan penyedotan pasir laut secara ilegal.

Wahyu mengatakan pengawasan itu akan dilakukan oleh berbagai elemen di KKP termasuk Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP (PSDKP). Menurut dia, monitoring juga akan diperluas.

"Artinya itu jadi lalu lintas yang perlu diwaspadai, jadi titik konsentrasi bagi KKP, bagi Ditjen PSDKP, untuk melakukan konsentrasi pengawasan," ujar dia setelah dihubungi Tempo pada Senin, 14 Oktober 2024.

Dia mengatakan bentuk pengawasan tetap akan dilakukan meskipun armada yang dimiliki KKP terbatas. "Dari armada-armadanya itu ya di wilayah itu, kita kan punya keterbatasan armada, keterbatasan anggaran, sementara laut kita begitu luas untuk diawasi," ucap dia.

Adanya bentuk pengawasan yang akan dilakukan, kata dia, monitoring itu nantinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut, kata dia, sesuai dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan atau WPP yang telah ditetapkan oleh negara.

"Itu kan (wilayah) terganti dari segala berapa WPP, berapa zona," tutur dia.

Sebelumnya, KKP menangkap dua kapal keruk (dradger) pasir laut di Perairan Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dua kapal tersebut yaitu MV Yang Cheng 6 dan MV Zhou Shun 9.

Dalam konferensi pers di atas kapal MV Yang Cheng 6, Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono, menjelaskan kronologi penangkapan dua kapal tersebut. Ipunk mengatakan penangkapan terhadap kapal dradger raksasa ini terjadi pada 9 Oktober 2024.

Kala itu Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, bersama jajaran sedang berada di kapal pengawas Orca 003 hendak berangkat ke Pulau Nipah, Kota Batam, salah satu pulau terluar di Kepulauan Riau. Di tengah perjalanan, kapal yang ditunggangi Trenggono beserta jajaran, berpapasan langsung dengan kapal jenis Yang Cheng 6.

"Di tengah jalan papasan dengan kapal ini, ketika tahu ini dredger, perintah beliau (Pak Menteri) untuk menghentikan dan periksa," kata Ipunk.

Setelah diperiksa, kata Ipunk, kapal Yang Cheng 6 tidak memiliki dokumen secara lengkap. Dia berujar, bahwa kapal tersebut hanya memiliki dokumen pribadi dari nakhoda kapal itu.

"Lebih beratnya lagi kita menemukan kapal ini membawa pasir laut," ujar Ipunk yang juga didampingi juru bicara KKP Wahyu Muryadi.