KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) bersama Komunitas Pandu Laut Nusantara berkolaborasi menghadirkan bantuan kapal dan paket jaring ikan untuk nelayan Natuna yang diserahkan secara langsung di Pantai Sujung, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (12/10/2024).

Penyerahan bantuan kapal untuk nelayan di Kabupaten Natuna ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas nelayan dan memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan.

Dalam program ini, Pertamina dan Pandu Laut Nusantara memberikan 10 kapal dan paket jaring ikan untuk nelayan di empat lokasi, yaitu Kabupaten Natuna, Kabupaten Belitung, Kota Padang, dan Kabupaten Simeulue.

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Natuna Rika Azmi mengapresiasi Pertamina dan Pandu Laut atas dukungannya kepada masyarakat Natuna melalui program bantuan kapal.

“Kabupaten Natuna juga merupakan salah satu wilayah operasional kerja Pertamina, begitu banyak kontribusi corporate social responsibility (CSR) Pertamina dalam mendukung kemaslahatan masyarakat di daerah ini yang juga sangat memperhatikan Sumber Daya Manusia (SDM),” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu.

Lebih lanjut, Rika menyampaikan bahwa komitmen Pertamina kembali ditunjukkan dengan bantuan khusus untuk memberdayakan nelayan di Natuna.

“Melalui program TJSL berupa pemberian kapal kepada nelayan, kita berharap dengan bantuan kapal ini nelayan dapat memanfaatkannya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.

Dok.Pertamina Pendiri sekaligus CEO Pandu Laut Nusantara Susi Pudjiastuti terlihat menaiki kapal bantuan Pertamina dan Pandu Laut Nusantara yang diberikan kepada masyarakat nelayan Natuna.

Tidak hanya diberikan pada nelayan, bantuan kapal ini juga diberikan kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Posal) di Pulau Laut guna menjaga kedaulatan laut perbatasan wilayah Indonesia.

Pendiri sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Pandu Laut Nusantara, Susi Pudjiastuti mengungkapkan, Natuna memiliki sumber daya kelautan perikanan, sehingga nelayan menjadi fokus utama untuk meningkatkan kualitas produktivitas penangkapan ikan.

“Pulau perbatasan yang diperkuat komponen nelayan sangat penting, kapal nantinya bisa dipakai untuk kehidupan para nelayan itu sendiri, logistik angkut sehingga menjadi sebuah sentra ekonomi dan juga sentra pertahanan," ungkapnya.

Corporate Secretary Pertamina Brahmantya S Poerwadi menambahkan, Pertamina secara berkelanjutan membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan manfaat lebih luas kepada berbagai elemen masyarakat.

“Kolaborasi Pertamina dengan berbagai pihak untuk melaksanakan bisnis yang berkelanjutan dengan memprioritaskan keseimbangan dan kelestarian alam, perlindungan terhadap lingkungan hidup, berkontribusi terhadap kemandirian masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup nelayan,” paparnya.

Perlu diketahui, Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan environmental, social, and governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Tim gabungan dari Bareskrim Polri, Kanwil Khusus DJBC Kepulauan Riau, dan Lantamal IV Batam berhasil menggagalkan penyelundupan 237.305 benih bening lobster (BBL) senilai Rp 23,6 miliar.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, penangkapan ini dilakukan di Perairan Berakit, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

"Upaya penyelundupan ini diawali dari informasi mengenai adanya 'kapal hantu' yang akan membawa BBL ke luar negeri secara ilegal," kata Nunung pada konferensi pers yang digelar di Kantor DJBC Khusus Kepri, Kamis (17/10/2024).

Kronologisnya, pada 14 Oktober 2024, tim gabungan berhasil menggagalkan penyelundupan 237.305 benih bening lobster yang telah dipacking rapi menggunakan kapal HSC (high speed craft).

Penyelundupan ini merupakan bagian dari jaringan penyelundup yang beroperasi dari hulu ke hilir.

Barang berasal dari beberapa wilayah, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Lampung, dan Sumatera Barat, kemudian diselundupkan melalui jalur darat di Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.

Barang bukti yang diamankan meliputi 46 kotak styrofoam berisi 237.305 ekor BBL dan satu unit kapal HSC.

Sementara itu, tersangka pengemudi kapal berinisial CM dan RI masih dalam pengejaran, dan pembeli yang diduga berada di luar negeri masih diselidiki.

"Benih lobster tersebut telah dilepasliarkan pada 15 Oktober 2024 di perairan Anak Kanipan Batu, Kabupaten Karimun," ungkap Nunung.

Pelaku akan dikenakan Pasal 88 Jo pasal 16 Ayat (1) dan atau Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja yang terjadi di Wilayah Indonesia.

"Para pelaku akan dijerat dengan pasal terkait penyelundupan perikanan dengan ancaman pidana 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1,5 miliar," ucap dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Polisi Gagalkan Penyelundupan 237.305 Benih Lobster Senilai Rp 23,6 Miliar", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/17/18512601/polisi-gagalkan-penyelundupan-237305-benih-lobster-senilai-rp-236-miliar.

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Wahyu Muryadi, menyatakan lembaganya akan melakukan monitoring untuk memperketat pengawasan di perairan laut Batam, Kepulauan Riau. Hal tersebut dilakukan setelah adanya dua kapal keruk berbendera Singapura tertangkap sedang melakukan penyedotan pasir laut secara ilegal.

Wahyu mengatakan pengawasan itu akan dilakukan oleh berbagai elemen di KKP termasuk Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP (PSDKP). Menurut dia, monitoring juga akan diperluas.

"Artinya itu jadi lalu lintas yang perlu diwaspadai, jadi titik konsentrasi bagi KKP, bagi Ditjen PSDKP, untuk melakukan konsentrasi pengawasan," ujar dia setelah dihubungi Tempo pada Senin, 14 Oktober 2024.

Dia mengatakan bentuk pengawasan tetap akan dilakukan meskipun armada yang dimiliki KKP terbatas. "Dari armada-armadanya itu ya di wilayah itu, kita kan punya keterbatasan armada, keterbatasan anggaran, sementara laut kita begitu luas untuk diawasi," ucap dia.

Adanya bentuk pengawasan yang akan dilakukan, kata dia, monitoring itu nantinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut, kata dia, sesuai dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan atau WPP yang telah ditetapkan oleh negara.

"Itu kan (wilayah) terganti dari segala berapa WPP, berapa zona," tutur dia.

Sebelumnya, KKP menangkap dua kapal keruk (dradger) pasir laut di Perairan Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dua kapal tersebut yaitu MV Yang Cheng 6 dan MV Zhou Shun 9.

Dalam konferensi pers di atas kapal MV Yang Cheng 6, Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono, menjelaskan kronologi penangkapan dua kapal tersebut. Ipunk mengatakan penangkapan terhadap kapal dradger raksasa ini terjadi pada 9 Oktober 2024.

Kala itu Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, bersama jajaran sedang berada di kapal pengawas Orca 003 hendak berangkat ke Pulau Nipah, Kota Batam, salah satu pulau terluar di Kepulauan Riau. Di tengah perjalanan, kapal yang ditunggangi Trenggono beserta jajaran, berpapasan langsung dengan kapal jenis Yang Cheng 6.

"Di tengah jalan papasan dengan kapal ini, ketika tahu ini dredger, perintah beliau (Pak Menteri) untuk menghentikan dan periksa," kata Ipunk.

Setelah diperiksa, kata Ipunk, kapal Yang Cheng 6 tidak memiliki dokumen secara lengkap. Dia berujar, bahwa kapal tersebut hanya memiliki dokumen pribadi dari nakhoda kapal itu.

"Lebih beratnya lagi kita menemukan kapal ini membawa pasir laut," ujar Ipunk yang juga didampingi juru bicara KKP Wahyu Muryadi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menguak modus baru penyelundupan benih bening lobster (BBL). Hal ini terungkap saat menggagalkan sebanyak 88.200 ekor penyelundupan benih lobster di Batam, Kepulauan Riau.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan pelaku penyelundupan menggunakan modus berbeda dari sebelumnya, yakni dengan menggunakan kapal cepat.

Pria yang akrab disapa Ipunk ini menjelaskan pihaknya sempat kejar-kejaran dengan pelaku. Namun, pelaku berhasil meloloskan diri dan meninggalkan kapalnya.

"Alhamdulillah, tadi malam Tim PSDKP berhasil mengamankan pelaku penyelundupan, yang akan memindahkan 49 box berupa BBL ke kapal cepat. Sempat terjadi kejar-kejaran dengan pelaku, namun pelaku mengandaskan kapalnya di sebuah pulau kemudian pelakunya melarikan diri. Sedangkan barang bukti kami amankan. Apabila diuangkan mencapai Rp 13, 2 miliar," ujar Ipunk dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (11/10/2024).

Ipunk menambahkan barang bukti lainnya dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam untuk dilepasliarkan di perairan Kepulauan Riau dan sebagian dibudidayakan di Balai Perikanan Budi Daya Laut Batam, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

"Sekali lagi, KKP hadir melalui PSDKP untuk melakukan operasi rutin untuk menjaga perairan Batam dari mereka para pelaku yang ingin menyelundupkan BBL ke negara tetangga," terangnya.

Berdasarkan catatan detikcom, ada sejumlah modus yang dilakukan oleh pelaku untuk meloloskan benur lobster ke luar negeri. Di antaranya, penyelundupan dilakukan melalui jalur udara dan menggunakan koper.

"Jadi dari nelayan dibawa ke gudang transit kemudian dilakukan penyegaran. Lokasi dipilih dekat dengan bandara supaya lebih dekat mobilisasi. Ini daerah Parung. Koper-koper dibawa dari kurir, dibawa melalui pesawat," terang Ipunk dalam konferensi pers, Senin (9/9/2024) lalu.

Sebelum dikemas ulang benur yang didapatkan pelaku dari nelayan disimpan terlebih dahulu. Kemudian dikemas lagi secara kering, barulah disimpan di koper.

Selanjutnya, koper akan dibawa oleh kurir dibawa menggunakan mobil menuju bandara. Kemudian kurir akan membawa melalui pesawat dan diselundupkan ke tempat atau negara tujuan.

Selain itu, ada juga modus operandi melalui jalur darat. Saat melakukan pengiriman via darat, kata dia, modus operandi pelaku biasanya berganti ganti mobil untuk mengelabui petugas.

Bahkan tak jarang menggunakan mobil-mobil mewah. Menurutnya hal ini yang seringkali menjadi hambatan untuk melakukan penangkapan meski pihaknya sudah mendapatkan informasi yang valid.

"Dari mulai Sukabumi misalnya, sampai Bogor ganti mobil. Nyebrang Merak ganti mobil. Mereka seperti itu untuk mengelabui petugas. Sampai-sampai pernah pakai mobil mewah. Ini memang karena nilai ekonomi BBL ini besar sekali," ungkap Ipunk dalam keterangan tertulis, Senin (6/5/2024) lalu.

Dia menjelaskan jalur darat biasanya dipakai untuk pengiriman BBL di wilayah Indonesia. Sedangkan penyelundupan keluar negeri menggunakan jalur-jalur tikus di laut dan bandara.

Simak Video: PSDKP Batam Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp 13 Miliar

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali berhasil menggagalkan penyelundupan benih bening lobster (BBL) berjumlah 88.200 ekor di Batam Kepulauan Riau. Potensi kerugian negara dari aksi ilegal tersebut mencapai Rp 13.2 miliar.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono mengatakan pelaku penyelundupan menggunakan modus berbeda dari sebelumnya dengan menggunakan kapal yang tidak biasa atau menggunakan kapal cepat.

"Alhamdulillah, tadi malam Tim PSDKP berhasil mengamankan pelaku penyelundupan, yang akan memindahkan 49 boks berupa BBL ke kapal cepat. Sempat terjadi kejar-kejaran dengan pelaku, namun pelaku mengkandaskan kapalnya di sebuah pulau, kemudian pelakunya melarikan diri. Sedangkan barang bukti kami amankan. Apabila diuangkan mencapai Rp13.2 miliar," ujarnya dalam keterangan, dikutip Jumat (11/10/2024).

Ipunk menjelaskan dari penindakan tersebut, pelaku berhasil meloloskan diri. Sementara itu, barang bukti lainnya dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam untuk dilepasliarkan di perairan Kepulauan Riau dan sebagian dibudidayakan di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

"Sekali lagi, KKP hadir melalui PSDKP untuk melakukan operasi rutin untuk menjaga perairan Batam dari mereka para pelaku yang ingin menyelundupkan BBL ke negara tetangga," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono meminta Dirjen PSDKP untuk tak gentar menghadapi penyelundup benih bening lobster (BBL). Persoalan penyelundupan BBL menjadi concern KKP seiring terbitnya Permen KP Nomor 7 Tahun 2024, yang menjadi landasan tata kelola lobster di Indonesia saat ini.

KKP kemudian membentuk Program Management Office (PMO 724) untuk memastikan implementasi regulasi anyar tersebut berjalan maksimal, baik dari sisi penangkapan BBL, budidaya lobster, hingga sistem pengawasan komoditas perikanan tersebut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan aktivitas pengerukan dan hasil kerukan (dumpling) pasir laut yang dilakukan dua kapal berbendera asing di perairan Kepulauan Riau telah merugikan negara lebih dari Rp223 miliar. Pengerukan pasir laut tersebuttidak memiliki dokumen atau perizinan.

“Jadi kerugian total yang negara kita alami setahun ini kita rugi Rp223 miliar, kalau ada 10 kapal bisa dikalikan lagi,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL), Victor Gustaaf Manoppo, di Batam, Kepri, Kamis (10/10).

Sebelumnya, KKP menghentikan dan memeriksa dua kapal berbendera Malaysia yang kedapatan sedang melakukan aktivitas pengerukan dan hasil kerukan pasir laut di perairan Kepri pada 9 Oktober. Kapal KKP tersebut dinaiki Menteri Kelautan dan Perikanan ,Sakti Wahyu Trenggono, yang hendak kunjungan kerja ke Pulau Nipa.

Atas perintah Menteri KKP, penyidik PSDKP langsung melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap dua kapal yang dinahkodai oleh dua warga negara Indonesia (WNI), dengan anak buah kapal (ABK) dari Cina sebanyak 13 orang dan Malaysia 1 orang.

Kapal MV YC 6 berukuran 8.012 gross tonnage (GT) dan MV ZS 9 berukuran 8.559 GT merupakan jenis keruk yang berfungsi untuk mengambil pasir yang ada di dalam laut, atau disebut kapal dredgers jenis TSHD.

Menurut Victor, kapal tersebut terindikasi sudah beberapa kali masuk ke wilayah Indonesia. Namun KKP masih mndalami berapa kali kapal tersebut melakukan pengerukan pasir laut, termasuk banyaknya jumlah pasir yang sudah dikerah yang dibawa ke Singapura.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, salah satu kapal memuat 10 ribu meter kubik pasir laut hasil kerukan. Menurut keterangan nahkoda, mereka mengambil pasir 10 ribu ton hanya dalam waktu 9 jam.

“Menurut pengakuan mereka 10 kali dalam sebulan, kita bisa menghitung per bulan ada 100 ribu ton yang mereka ambil bawa keluar. Kalau 1 tahun berarti bisa 1,2 juta ton,” ujarnya.

Berdasarkan Pasal 18 angka 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyatakan setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari perairan pesisir wajib memiliki izain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari pemerintah pusat.

“Ini baru kerugian sumber daya kelautan yang diambil material. Kalau kita gabungkan, kalau ikut aturan PP Nomor 26, kapal ini harus bayar KKPRL, harus bayar bea keluar, harus membayar persetujuan ekspor, harus bayar IUP penjualan, harus membayar Amdal, artinya potensi penerimaan negara yang hilang lebih dari Rp223 miliar,” kata Victor.

Saat ini, kedua kapal berbendera asing tersebut masih dalam pemeriksaan. KKP membentuk tim penyidik yang akan mendalami sudah berapa lama aktivitas pengerukan pasir laut itu dilakukan oleh kapal tersebut.

Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan perlu sanksi tegas agar ada efek jera supaya kejadian serupa tidak kembali terulang. Selain itu, patroli di wilayah perbatasan oleh KKP dan stakeholders terkait lainnya juga dimaksimalkan untuk bisa mengawasi wilayah perairan dari pencurian.

“Patroli pasti diperketat, kami tidak berdiri sendiri, ada angkatan laut, bea cukai, Polri, semua saling bahu membahu kerja sama, masyarakat nelayan jangan dikira diam, mereka memvideokan dan mengirimkan kepada kami, namanya Pokwasmas,” kata Ipung.

BATAM, iNews.id - Sebanyak 100 anggota Satbrimob Polda Kepulauan Riau (Kepri) BKO ke Polda Papua. Mereka diberangkatkan dalam rangka tugas sebagai Satgas PAM Amole II Tahun 2024.

Upacara pemberangkatan dipimpin langsung Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah yang dilaksanakan di Lapangan Bhayangkara Polda Kepri, Kamis (10/10/24). Selain itu turut hadir Wakapolda Kepri Brigjen Pol Asep Safrudin, Irwasda Polda Kepri Kombes Pol Sri Satyatama, pejabat utama Polda Kepri dan 100 personel Satbrimob Polda Kepri serta anggota lainnya.

Dalam sambutannya, Kapolda Kepri menekankan pentingnya solidaritas antaranggota dalam menjalankan tugas. Menurutnya, kekompakan tim menjadi faktor kunci kesuksesan operasi.

Sebab operasi ini tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga sinergi dan kerja sama yang kuat di antara seluruh personel. 

"Kalian adalah satuan yang tidak bisa dipisahkan. Setiap anggota memiliki peran penting dalam keberhasilan operasi ini," ujarnya, Kamis (10/10/2024).

Dia juga menegaskan, dalam penugasan ini keselamatan dan kerja sama tim harus menjadi prioritas utama. Untuk itu dia mengingatkan para personel untuk selalu bersyukur dan meningkatkan keimanan sebagai landasan moral dalam menjalankan tugas.

"Ini merupakan penugasan kali keempat yang melibatkan personel Polda Kepri dalam BKO Polda Papua. Sebanyak 100 personel terbaik yang dikirim dalam misi ini dipimpin langsung oleh komandan Satbrimob Polda Kepri. Mereka akan bertugas menjaga keamanan areal PT Freeport Indonesia di Papua," katanya.

Selanjutnya, Kapolda juga memberikan beberapa penekanan kepada personel yang akan bertugas. Dia meminta agar para personel segera beradaptasi dengan lingkungan setempat serta menghargai adat istiadat masyarakat Papua. 

Jaga sikap dan perilaku selama bertugas, hindari perbuatan yang dapat merusak citra Polri, khususnya Polda Kepulauan Riau," ucapnya.

Tak lupa itu, Kapolda juga mengingatkan pentingnya menjaga fisik, stamina dan kesehatan selama bertugas. Personel harus selalu waspada dan siap menghadapi tantangan di lapangan. 

"Pegang teguh disiplin dan bertindak sesuai dengan SOP yang berlaku," ujarnya.

Sebelum menutup sambutan, Kapolda Kepri menyatakan harapannya agar seluruh personel dapat menjalankan tugas dengan baik, menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah tugas serta kembali dalam keadaan selamat dan penuh kebanggaan.

"Bertugas dengan baik ditempat BKO, dan kembali dengan selamat," kata Kapolda.

Editor: Donald Karouw

Bisnis.com, BATAM - Kinerja perdagangan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Agustus 2024 mencatatkan surplus. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri ekspor naik 3,40% dari Juli 2024, sedangkan impor turun 6,60%.

Secara angka, ekspor Kepri sebesar US$1.699,85 juta, sedangkan nilai impor sebesar US$1.419,04. Dengan kata lain, terdapat surplus sebesar US$280,81 juta atau setara Rp4,38 triliun

Kepala BPS Kepri, Margaretha Ari Anggorowati mengatakan nilai ekspor Kepri per Agustus 2024 tumbuh positif. "Kenaikannya 3,40%, di mana ekspor Kepri didominasi ekspor nonmigas yang berkontribusi sebesar 82,36%. Sedangkan ekspor migas sebesar 17,64%," katanya Rabu (9/10/2024).

Margaretha kemudian memaparkan ekspor migas Agustus 2024 sebesar US 237,68 juta atau naik 14,64% dari Juli 2024, sedangkan ekspor nonmigas sebesar US$1.462,16 juta atau naik 1,78%.

Mesin peralatan listrik menjadi barang ekspor nonmigas terbesar yang diekspor ke luar negeri. Nilainya sepanjang Januari-Agustus 2024 sebesar US$4.662,28 juta, disusul benda dari besi dan baja sebesar US$1.706,39 juta.

"Selama Januari-Agustus 2024, Amerika menjadi negara tujuan ekspor terbesar nonmigas mencapai US$2.656,56 juta. Peranannya sebesar 25,55%," katanya lagi.

Singapura yang biasanya jadi tujuan ekspor terbesar Kepri berada di peringkat kedua. Nilai ekspornya mencapai US$2.204,71 juta, dengan peranannya sebesar 21,20%. Selanjutnya Australia dengan nilai ekspor US$1.176,40 juta dengan kontribusinya sebesar 11,31%.

Selanjutnya mengenai impor Kepri yang turun 1,73% disebabkan penurunan impor migas dan nonmigas Kepri. Impor migas Agustus 2024 sebesar US$168,81 juta atau turun 11,55%, sedangkan impor nonmigas sebesar US$1.250,23 juta atau turun 5,89%.

"Negara importir terbesar yakni China, di mana impor nonmigas sebesar US$429,46 juta atau turun 8% dari Juli 2024. Begitu juga dengan Singapura yang jadi importir utama produk migas, di mana Agustus 2024 sebesar US$86,72 juta atau turun 18,85%," ungkapnya.

Terpisah, Ketua Bidang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia Tjaw Hioeng mengatakan kinerja ekspor-impor Kepri terus menunjukkan pertumbuhan positif.

"Ini artinya kinerja perdagangan Kepri surplus atau tidak defisit. Dengan kata lain, industri supply chain dalam negeri mulai terbentuk," ungkapnya.

Untuk benar-benar mengurangi ketergantungan dari impor, Tjaw menilai masih membutuhkan waktu yang cukup panjang. "Ini tak bisa setahun atau dua tahun, karena harus benar-benar dibenahi dulu iklim investasi dalam negeri," paparnya.

Menurut Tjaw, saat ini di Batam industri energi baru dan terbarukan (EBT) tengah berkembang. Namun, iklim yang mendukung supply chain dari EBT masih belum terbentuk secara solid di dalam negeri.

"Kita butuh industri front end yang menopang industri EBT. Sebagai contoh, iklim EBT di Batam sudah terbentuk dan bahkan mulai ada produksi. Tapi untuk sejumlah produksi seperti solar PV, komponennya masih banyak diimpor dari luar negeri," pungkasnya.

Bisnis.com, BATAM — Kenaikan harga beras dan cabai merah memicu kenaikan tipis inflasi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) per September 2024. Peningkatan harga beras yang mencapai 8,05% serta harga cabai merah sebesar 2,51% menjadi kontributor utama dari kelompok volatile food.

Kepala BPS Kepri Margeretha Ari Anggorowati mengatakan bahwa inflasi tahunan sebesar 2,53% ini dipengaruhi oleh beberapa kelompok pengeluaran utama yang mengalami kenaikan harga, terutama pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mencatat inflasi tertinggi sebesar 3,46% (year on year/YoY).

"Selain cabai merah dan beras, beberapa komoditas hortikultura seperti bawang merah dan cabai hijau justru mengalami deflasi, mencerminkan kondisi pasokan yang lebih baik dibandingkan komoditas lainnya," katanya di Batam, Kamis (3/10/2024).

Dia menegaskan inflasi masih berada dalam rentang target inflasi nasional, dan menunjukkan perekonomian yang stabil.

"Inflasi 2,53% ini bersumber dari kota utama di Kepri, yakni Batam dan Tanjungpinang. Kenaikan tipis sebesar 0,14% dari Agustus 2024 ini menandakan kestabilan harga yang terjaga dari bulan ke bulan," ungkapnya.

Berdasarkan dara BPS, Batam menjadi daerah dengan tingkat inflasi tahunan tertinggi di Provinsi Kepri pada September 2024, mencapai 2,76% (YoY). Inflasi bulanan di Batam juga cukup stabil dengan kenaikan 0,18% dibandingkan bulan sebelumnya, menunjukkan bahwa permintaan barang dan jasa di kota ini masih dalam kendali.

Adapun, Indeks Harga Konsumen (IHK) Batam berada di angka 106,66, yang menunjukkan daya beli masyarakat yang cukup baik.

Di sisi lain, Kota Tanjungpinang justru mengalami penurunan harga pada bulan September dengan inflasi bulanan sebesar -0,05% (month to month/MtM), menempatkan tingkat inflasi tahunan kota ini pada posisi 1,36% (YoY). Nilai IHK di Tanjungpinang sendiri tercatat sebesar 104,74, lebih rendah dibandingkan Batam, mencerminkan dinamika ekonomi yang berbeda antara kedua kota utama di Kepri ini.

Sementara itu, Kabupaten Karimun juga menunjukkan tren inflasi yang stabil dengan inflasi bulanan sebesar 0,02% dan tahunan sebesar 2,04%. Dengan IHK yang berada di posisi 105,50, Karimun menampilkan pola perkembangan harga yang relatif stabil, menunjukkan bahwa kebijakan distribusi bahan pokok di wilayah ini cukup efektif.

Komponen Inflasi September 2024 Kepulauan Riau

Selain volatile food, sektor transportasi juga memberikan pengaruh signifikan terhadap inflasi umum dengan kenaikan sebesar 3,39% (YoY), yang didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara yang mencapai 11,58% dan memberikan andil sebesar 0,18% pada inflasi keseluruhan.

Di sisi lain, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi tertinggi kedua setelah kelompok makanan, dengan kenaikan harga sebesar 7,5% (YoY). Produk-produk perawatan pribadi seperti kosmetik, serta tarif jasa kecantikan, menjadi pendorong utama inflasi di kelompok ini, yang mencerminkan peningkatan permintaan akan produk-produk non-esensial di kalangan masyarakat Kepri.

Namun, tidak semua sektor mengalami kenaikan harga. Kelompok pendidikan, misalnya, justru mencatatkan deflasi sebesar 1,92%, dipengaruhi oleh penurunan biaya pendidikan dan perlengkapan sekolah yang cukup signifikan.

Di luar sektor-sektor tersebut, beberapa komoditas yang memberikan kontribusi besar terhadap inflasi bulan September antara lain adalah emas perhiasan, yang mengalami lonjakan harga hingga 37,45% dan memberikan kontribusi inflasi sebesar 0,39%.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara mengatakan pengendalian inflasi bisa dilakukan dengan kerja sama antara stakeholder terkait, seperti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, Bank Indonesia, dan lainnya.

"Dengan inflasi yang terkendali dan perekonomian yang stabil, diharapkan Kepri dapat terus menjaga tren positif ini hingga akhir tahun 2024. Pemerintah daerah juga akan terus memantau perkembangan harga dan melakukan langkah-langkah antisipatif agar inflasi tetap terkendali, serta menjaga kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang tepat sasaran," pungkasnya. (K65)

BATAM, investor.id - Kepala BP Batam Muhammad Rudi secara resmi telah mengajukan cuti di luar tanggungan negara, sehubungan dengan jabatannya selaku Wali Kota Batam ex-officio Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Muhammad Rudi mengajukan cuti dalam rangka melakukan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

Selaku ex-officio Kepala BP Batam, ia mengajukan permohonan izin cuti di luar tanggungan negara kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Dewan Kawasan Batam). Cuti berdasarkan Surat kepada Menko Perekonomian Nomor B-100/KA/RT.00/9/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Izin Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk Melaksanakan Kampanye.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selaku Ketua Tim Teknis Dewan Kawasan Batam Susiwijono Moegiarso mengatakan hal ini sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 2 Tahun 2024 bahwa Wali Kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus menjalani cuti di luar tanggungan negara.

“Menindaklanjuti Surat Permohonan dari Kepala BP Batam tersebut, Kemenko Perekonomian telah melakukan kajian dari aspek peraturan perundang-undangan,” kata Susiwijono. Hal ini sesuai dengan ketentuan di Pasal 70 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 (tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang) mengatur bahwa Kepala Daerah yang mencalonkan diri dalam Pilkada, maka dapat memahami bahwa Wali Kota Batam selama masa kampanye harus menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Susiwijono Moegiarso menjabarkan bahwa sesuai dengan ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024, pada Lampiran telah diatur bahwa pelaksanaan kampanye Pilkada dilaksanakan mulai tanggal 25 September 2024 s.d. 23 November 2024. Selanjutnya, berdasarkan pada ketentuan yang diatur pada Pasal 2A Ayat (1e) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, telah diatur bahwa selama Kepala BP Batam berhalangan sementara (melaksanakan cuti di luar tanggungan negara), maka tugas dan wewenangnya dilaksanakan oleh Wakil Kepala BP Batam.

“Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, selaku Kepala BP Batam persetujuan untuk melaksanakan cuti diberikan oleh Menko Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Batam, dan untuk menjalankan tugas dan wewenang selaku Kepala BP Batam dilaksanakan oleh Wakil Kepala BP Batam,” kata Susiwijono.

Susi menambahkan bahwa setelah berakhir masa cuti 23 November 2024, maka Kepala BP Batam Muhammad Rudi wajib kembali melaksanakan tugas dan kewenanganya sampai dengan berakhirnya masa kerja.

“Catatan, bahwa kewenangan memberikan persetujuan cuti oleh Menko Perekonomian ini hanya terkait dengan jabatan sebagai Kepala BP Batam, sedangkan kewenangan memberikan persetujuan cuti selaku Wali Kota Batam merupakan kewenangan Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri,” pungkas Susiwijono.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, BATAM - Kepala BP Batam Muhammad Rudi secara resmi telah mengajukan Cuti di Luar Tanggungan Negara, sehubungan dengan jabatannya selaku Walikota Batam ex-officio Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

Muhammad Rudi mengajukan cuti dalam rangka melakukan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

Selaku ex-officio Kepala BP Batam, ia mengajukan permohonan Izin Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Dewan Kawasan Batam).

Cuti berdasarkan Surat kepada Menko Perekonomian Nomor B-100/KA/RT.00/9/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Izin Cuti di Luar Tanggungan Negara Untuk Melaksanakan Kampanye.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selaku Ketua Tim Teknis Dewan Kawasan Batam Susiwijono Moegiarso mengatakan hal ini sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 2 Tahun 2024 bahwa Walikota yang mencalonkan Kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara.

“Menindaklanjuti Surat Permohonan dari Kepala BP Batam tersebut, Kemenko Perekonomian telah melakukan kajian dari aspek peraturan perundang-undangan.” Kata Susiwijono.

Hal ini sesuai dengan ketentuan di Pasal 70 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 (tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang) mengatur bahwa Kepala Daerah yang mencalonkan diri dalam Pilkada, maka dapat memahami bahwa Walikota Batam selama masa kampanye harus menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara.

Susiwijono Moegiarso menjabarkan bahwa sesuai dengan ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, pada Lampiran telah diatur bahwa pelaksanaan kampanye Pilkada dilaksanakan mulai tanggal 25 September 2024 s.d. 23 November 2024.

Selanjutnya, berdasarkan pada ketentuan yang diatur pada Pasal 2A Ayat (1e) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, telah diatur bahwa selama Kepala BP Batam berhalangan sementara (melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara), maka tugas dan wewenangnya dilaksanakan oleh Wakil Kepala BP Batam.

“Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, selaku Kepala BP Batam persetujuan untuk melaksanakan Cuti diberikan oleh Menko Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Batam, dan untuk menjalankan tugas dan wewenang selaku Kepala BP Batam dilaksanakan oleh Wakil Kepala BP Batam.” Kata Susiwijono.

Sehingga, Kepala BP Batam Muhammad Rudi telah mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara terhitung mulai tanggal 25 September s/d 23 Nopember 2024, dan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai Kepala BP Batam akan dilaksanakan oleh Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto.

Susi menambahkan bahwa setelah berakhir masa cuti 23 Nopember 2024, maka Kepala BP Batam Muhammad Rudi wajib kembali melaksanakan tugas dan kewenanganya sampai dengan berakhirnya masa kerja.

“Catatan, bahwa kewenangan memberikan persetujuan Cuti oleh Menko Perekonomian ini hanya terkait dengan Jabatan sebagai Kepala BP Batam, sedangkan kewenangan memberikan persetujuan Cuti selaku Walikota Batam merupakan kewenangan Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.” Pungkas Susiwijono.

IDXChannel - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meresmikan pelaksanaan Inpres (Instruksi Presiden) Jalan Daerah di Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (9/9/2024). Proyek Inpres jalan ini sepanjang 76 Kilometer (Km) dengan anggaran Rp532,3 miliar.

Wapres mengatakan pembangunan infrastruktur jalan ini sebagai upaya untuk meningkatkan konektivitas sekaligus meningkatkan ekonomi daerah. “Pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur jalan demi peningkatan produktivitas ekonomi daerah dan konektivitas antarwilayah,” ujar Wapres, Senin (9/9/2024).

Wapres mengatakan melalui Proyek Inpres Jalan Daerah yang dimulai pada 2023, Pemerintah telah menyediakan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk perbaikan jalan kawasan produksi dan industri, termasuk pembangunan 76 kilometer jalan daerah di 6 kabupaten kota di Kepulauan Riau.

Tahun ini, kata Wapres, alokasi pembangunan Inpres Jalan Daerah mencapai Rp15 triliun, yang diharapkan dapat membangun lebih banyak lagi jalan-jalan penghubung antarwilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau.

“Pembangunan jalan daerah juga diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat, sehingga pemerataan kesejahteraan sosial di seluruh pelosok Indonesia dapat terwujud,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengungkapkan pelaksanaan Inpres jalan daerah atau IJD kali ini merupakan tersebar di wilayahnya yakni berada di 6 kabupaten/kota dengan total anggaran Rp532,3 miliar dengan total panjang 76 Kilometer dan 14 ruas jalan.

“Dengan pelaksanaan Inpres jalan daerah ini tentunya berdampak positif terhadap aktivitas perekonomian masyarakat dan berdampak pada capaian indikator jalan kondisi baik mantap di Kepulauan Riau yang meningkat,” ujar dia.

(Febrina Ratna)