KOMPAS.com - Industri yacht (kapal pesiar mewah berukuran lebih kecil) punya potensi besar di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang menawarkan keindahan alam dan budaya.

Namun, nyatanya peminat yacht saat ini masih tergolong minim di Indonesia. Peluang ini kemudian terendus oleh Yacht Sourcing, perusahaan kapal pesiar yang kini tengah mengenalkan yacht di Bali.

• Menjajal Yacht Mewah di Taman Nasional Komodo
• Regulasi Yacht Diharapkan Genjot Kunjungan Wisatawan

Kompas.com berkesempatan berbincang dengan CEO Yacht Sourcing, Boumedienne Senous, di atas yacht Fountain Pajot, yang tengah bersandar di Pelabuhan Benoa Marina, Bali, pada Sabtu (2/11/2024).

Peluang besar industri yacht

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Boum mengatakan bahwa ada banyak tempat dan kekayaan alam Indonesia yang saat ini masih belum terjelajahi dan diketahui khalayak ramai.

"Orang-orang menjelajahi Raja Ampat ataupun Pulau Komodo. Tapi saya bisa mengatakan bahwa ada sekitar 200 spot seperti Raja Ampat di Indonesia, ada banyak tempat luar biasa indah, dan itu belum terjelajahi," kata Boum, Sabtu (2/11/2024).

Ia menuturkan, umumnya orang-orang mengetahui spot wisata di Indonesia melalui media sosial atau sorotan kamera wisatawan yang banyak beredar di internet.

Namun, katanya, masih banyak tempat indah di lautan Indonesia yang mesti dijelajahi. Maka dari itu, Boum mengatakan bahwa menumpangi yacht dapat menjadi cara paling mudah menjangkau spot yang saat ini sulit diakses jalur darat maupun udara.

"Saya sudah berlayar ke timur dan utara Indonesia, seperti Sulawesi, Halmahera, Maluku, ada banyak tempat luar biasa di sana, yang bahkan orang-orang tidak tau keberadaannya," kata Boum.

Melihat hal ini, Boum meyakini bahwa yacht punya peluang besar, tidak hanya sebagai transportasi untuk berpindah ke tempat yang sulit dijangkau, tetapi juga dapat membantu mempromosikan industri pariwisata laut di Indonesia.

Yacht sebagai gaya hidup

Di luar negeri, seperti di Eropa, kata Boum, memiliki sebuah yacht bagi penduduk di sana ialah suatu hal yang umum, dan telah menjadi gaya hidup.

Ia mencontohkan, seperti owner yacht Fountain Pajot yang tengah kami tumpangi, ia menggunakan yacht untuk menikmati waktu bersama keluarga di tengah kesibukannya.

"Owner yacht ini menggunakan yacht untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Mengingat kalau di daratan, dia tidak punya waktu yang cukup bersama keluarga, karena dia bekerja sebagai seorang pebisnis," katanya.

Maka dari itu, sambungnya, yacht dapat menjadi salah satu cara untuk berwisata bersama keluarga dengan tujuan dan perjalanan yang lebih fleksibel.

Selain nyaman, berlayar menggunakan yacht pribadi menurutnya juga bisa memangkas waktu perjalanan.

"Saya memprediksi ini (yacht) akan popular beberapa tahun ke depan, dan saya percaya Indonesia adalah pasar dengan peluang yang besar," katanya.

Tantangan industri yacht di Indonesia

Namun demikian, keberadaan yacht di Indonesia saat ini masih belum terlalu populer. Inilah yang menjadi salah satu tantangan Boum dalam mengenalkan yacht seperti Fountain Pajot di Indonesia.

Sebagai orang yang tumbuh di lingkungan yang menilai bahwa berlayar menggunakan yacht adalah suatu gaya hidup, kata Boum, pandangan tersebut tidak bisa dipukul rata di Indonesia.

Mengingat, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak berada di situasi tersebut. Maka dari itu, kata Boum, Yacht Sourching datang dengan pendekatan berbeda.

"Kita menjelaskan dan mengenalkan yacht dengan cara berbeda. Seperti pada malam hari (saat acara pengenalan oleh Yacht Sourching), mereka (tamu undangan) datang dari Jakarta ke sini (Bali) karena kami bisa memahami dan berdiskusi bersama (mengenai yacht)," katanya.

Selain itu, kata Boum, salah satu kendala yang dihadapi yaitu minimnya infrastruktur yang mendukung keberadaan yacht di Indonesia.

Sederhananya, ketika seseorang hendak punya yacht, tentu harus ada pelabuhan yang memadai supaya yacht bisa bersandar dengan baik. Tantangan lainnya yang dihadapi oleh Boum yaitu minimnya pengetahuan masyarakat seputar yacht.

"Sementara itu, sisi baiknya adalah kompetitor yacht tidak banyak," katanya.

Menghadapi tantangan ini, Boum mengatakan pihaknya mencoba untuk terus beradaptasi dengan baik dan memberikan edukasi seputar yacht kepada pasar Indonesia.

Boum yakin industri yacht akan menjadi popular, khususnya di Bali pada masa depan. Mengingat, katanya, Bali termasuk ke dalam 10 destinasi popular di dunia.

"Saya yakin industri yacht dan wisata yacht akan semakin mengenalkan parwisata Indonesia," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam keselamatan pelayaran di perairan Indonesia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meluncurkan Sistem Pelaporan Kapal atau Ship Reporting System (SRS) secara internasional.

Peluncuran ini sekaligus dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas).

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priadi menyatakan, sistem ini telah diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pelayaran dan Pelayanan Tata Kelola Lalu Lintas Kapal di Perairan Indonesia.

SRS bertujuan untuk memantau kapal yang masuk dan keluar wilayah perairan Indonesia, dengan regulasi yang diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 455 Tahun 2024.

Menurutnya, SRS ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat keselamatan pelayaran di wilayah Indonesia.

"Dengan diterapkannya Sistem Pelaporan Kapal atau SRS, kami berharap dapat meningkatkan efisiensi dalam bernavigasi, memberikan kontribusi positif terhadap keselamatan jiwa di laut, serta menjaga perlindungan lingkungan maritim kita," ujar Antoni dalam siaran pers, Selasa (17/9/2024).

SRS berperan penting dalam memastikan setiap kapal yang masuk atau keluar dari wilayah perairan Indonesia dapat terpantau dengan baik, sehingga koordinasi dan respon terhadap potensi ancaman keselamatan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.

"SRS berperan penting dalam memastikan setiap kapal yang melintas di perairan Indonesia melaporkan informasi penting, seperti identitas kapal, posisi, isi muatan, hingga informasi terkait potensi bahaya atau kerusakan kapal. Pelaporan ini dilakukan secara berkelanjutan di titik-titik yang telah ditentukan, sehingga memungkinkan kami untuk memantau dan merespons dengan cepat dalam situasi darurat," jelas Antoni.

Adapun sistem ini menggunakan teknologi modern seperti perangkat radio, Vessel Traffic Services (VTS), Automatic Identification System (AIS), dan National Data Centre (NDC) untuk Long Range Identification and Tracking of Ships (LRIT), yang memungkinkan pemantauan kapal secara real-time.

Antoni menjelaskan, SRS diwajibkan untuk semua kapal berbendera Indonesia yang memasuki atau meninggalkan perairan Indonesia, terutama kapal penumpang, kapal kargo, dan kapal perikanan dengan ukuran tertentu.

"Kapal berbendera asing juga sangat dianjurkan untuk berpartisipasi dalam sistem ini untuk mendukung tujuan keselamatan pelayaran secara global," ungkapnya.

Adapun kategori kapal yang diwajibkan berpartisipasi dalam Indosrep Ship Reporting System (SRS) yakni kapal berbendera Indonesia yang keluar masuk perairan Indonesia, kapal penumpang dan kargo dengan ukuran minimum GT 35, kapal perikanan dengan ukuran minimum GT 60, serta kapal berbendera asing dianjurkan untuk ikut berpartisipasi.

Penerapan SRS berlaku di beberapa wilayah strategis yang disebut sebagai Reporting Line/Reporting Point, yang mencakup tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu sebagai berikut.

• ALKI I: Wilayah perairan utara Pulau Sumatera hingga Selat Sunda dan Laut Natuna Utara.
• ALKI II: TSS Selat Lombok hingga wilayah utara Selat Makassar.
• ALKI III: Laut Maluku, Laut Sawu, Laut Arafura, dan Laut Banda.

"Dengan adanya pembagian wilayah ini, diharapkan semua kapal yang melintas dapat melaporkan informasi yang diperlukan tepat waktu, sehingga keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim dapat dijaga secara optimal," ucap Antoni.

Antoni mengajak semua pihak untuk aktif berpartisipasi dalam penerapan SRS demi terciptanya pelayaran yang lebih aman dan ramah lingkungan.

“Kami mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung implementasi ini. Keselamatan, keamanan dan keberlanjutan lingkungan maritim adalah tanggung jawab kita bersama," tutur Antoni.

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam keselamatan pelayaran di perairan Indonesia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meluncurkan Sistem Pelaporan Kapal atau Ship Reporting System (SRS) secara internasional.

Peluncuran ini sekaligus dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas).

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priadi menyatakan, sistem ini telah diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pelayaran dan Pelayanan Tata Kelola Lalu Lintas Kapal di Perairan Indonesia.

SRS bertujuan untuk memantau kapal yang masuk dan keluar wilayah perairan Indonesia, dengan regulasi yang diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 455 Tahun 2024.

Menurutnya, SRS ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat keselamatan pelayaran di wilayah Indonesia.

"Dengan diterapkannya Sistem Pelaporan Kapal atau SRS, kami berharap dapat meningkatkan efisiensi dalam bernavigasi, memberikan kontribusi positif terhadap keselamatan jiwa di laut, serta menjaga perlindungan lingkungan maritim kita," ujar Antoni dalam siaran pers, Selasa (17/9/2024).

SRS berperan penting dalam memastikan setiap kapal yang masuk atau keluar dari wilayah perairan Indonesia dapat terpantau dengan baik, sehingga koordinasi dan respon terhadap potensi ancaman keselamatan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.

"SRS berperan penting dalam memastikan setiap kapal yang melintas di perairan Indonesia melaporkan informasi penting, seperti identitas kapal, posisi, isi muatan, hingga informasi terkait potensi bahaya atau kerusakan kapal. Pelaporan ini dilakukan secara berkelanjutan di titik-titik yang telah ditentukan, sehingga memungkinkan kami untuk memantau dan merespons dengan cepat dalam situasi darurat," jelas Antoni.

Adapun sistem ini menggunakan teknologi modern seperti perangkat radio, Vessel Traffic Services (VTS), Automatic Identification System (AIS), dan National Data Centre (NDC) untuk Long Range Identification and Tracking of Ships (LRIT), yang memungkinkan pemantauan kapal secara real-time.

Antoni menjelaskan, SRS diwajibkan untuk semua kapal berbendera Indonesia yang memasuki atau meninggalkan perairan Indonesia, terutama kapal penumpang, kapal kargo, dan kapal perikanan dengan ukuran tertentu.

"Kapal berbendera asing juga sangat dianjurkan untuk berpartisipasi dalam sistem ini untuk mendukung tujuan keselamatan pelayaran secara global," ungkapnya.

Adapun kategori kapal yang diwajibkan berpartisipasi dalam Indosrep Ship Reporting System (SRS) yakni kapal berbendera Indonesia yang keluar masuk perairan Indonesia, kapal penumpang dan kargo dengan ukuran minimum GT 35, kapal perikanan dengan ukuran minimum GT 60, serta kapal berbendera asing dianjurkan untuk ikut berpartisipasi.

Penerapan SRS berlaku di beberapa wilayah strategis yang disebut sebagai Reporting Line/Reporting Point, yang mencakup tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu sebagai berikut.

• ALKI I: Wilayah perairan utara Pulau Sumatera hingga Selat Sunda dan Laut Natuna Utara.
• ALKI II: TSS Selat Lombok hingga wilayah utara Selat Makassar.
• ALKI III: Laut Maluku, Laut Sawu, Laut Arafura, dan Laut Banda.

"Dengan adanya pembagian wilayah ini, diharapkan semua kapal yang melintas dapat melaporkan informasi yang diperlukan tepat waktu, sehingga keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim dapat dijaga secara optimal," ucap Antoni.

Antoni mengajak semua pihak untuk aktif berpartisipasi dalam penerapan SRS demi terciptanya pelayaran yang lebih aman dan ramah lingkungan.

“Kami mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung implementasi ini. Keselamatan, keamanan dan keberlanjutan lingkungan maritim adalah tanggung jawab kita bersama," tutur Antoni.

Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi hingga mencapai 2,5 meter yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah perairan Indonesia pada 9-10 Juli 2024. Potensi gelombang tinggi diakibatkan ada pola angin di wilayah Indonesia bagian utara yang bergerak dari Tenggara-Barat Daya dengan kecepatan angin berkisar 6-20 knot.

Di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya pola angin bergerak dari Timur-Selatan dengan kecepatan angin berkisar 8-25 knot.

Sementara itu, kecepatan angin tertinggi terjadi di Laut Natuna Utara, perairan Pontianak, perairan Pulau Buru, Laut Seram bagian timur, perairan selatan Sumba, perairan Pulau Rote, Laut Banda, perairan Fak-Fak, Laut Arafuru, perairan Merauke.
Kondisi tersebut menurut prakiraan BMKG dapat menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1,25 meter hingga 2,5 meter. Kemudian, berpeluang terjadi di perairan utara Pulau Sabang, perairan barat Aceh Kepulauan Mentawai.

Selain itu, terjadi di perairan Pulau Enggano Bengkulu, perairan barat Lampung, Samudra Hindia Barat Sumatra, Selat Sunda bagian barat dan selatan, Laut Natuna Natuna Utara, Selat Karimata, Laut Jawa, perairan selatan Jawa.

Baca Juga: 3 Daerah di Pantura Jawa Tengah Diguyur Hujan Lebat

Gelombang tinggi juga berpotensi terjadi di Pulau Sumba, Selat Bali Lombok, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Samudra Hindia Selatan Jawa dan beberapa daerah lainnya. Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

BMKG mengimbau masyarakat selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi, seperti perahu nelayan, karena kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter.

Sedangkan, Kapal Tongkang kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter, Kapal Ferry kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter

Kapal ukuran besar seperti Kapal Kargo/Kapal Pesiar, kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4,0 meter.

"Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada," bunyi laman BMKG tersebut.

(AZF)