Bisnis.com, JAKARTA - Tarif angkutanpenyeberangan kelas ekonomi antar negara dan provinsi naik 5% mulai 1 November 2024.

Aturan tersebut termaktub dalam keputusan Menteri Perhubungan No. 131 tahun 2024 tentang Perubahan Atas KM 61 tahun 2023 tentang tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antar provinsi dan antar negara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan tersebut, tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi yang mencapai 27 lintasan di seluruh Indonesia mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5%.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo mengatakan kebijakan tersebut adalah untuk memenuhi kekurangan perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi yang masih kurang 31,8% dibandingkan tarif yang berlaku.

Perhitungan tersebut dilakukan bersama-sama antara Kemenhub, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) selaku pengelola pelabuhan, Gapasdap, Asuransi baik Jasa Raharja maupun Jasa Raharja Putra, Perwakilan Konsumen, dan terakhir dilakukan pengecekan oleh Kemenko Marvest pada 2019.

"Dengan adanya penyesuaian tarif tersebut, paling tidak sedikit memberikan nafas bagi kami, walaupun sebenarnya masih belum memenuhi harapan pengusaha angkutan penyeberangan," kata Khoiri dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

Dia menjelaskan kondisi tarif angkutan penyeberangan setelah kenaikan tersebut masih jauh dibandingkan dengan perhitungan biaya yang ada.

Gapasdap berharap dalam beberapa bulan ke depan, Pemerintah kembali melakukan penyesuaian tarif mengingat perhitungan pada 2019, beberapa komponen biaya sudah tidak relevan lagi.

Sebagai contoh, katanya, untuk kurs dolar waktu itu menggunakan asumsi Rp13.931 per dolar AS, sementara saat ini sudah mencapai hampir Rp16.000. Padahal 70% dari komponen biaya angkutan penyeberangan sangat dipengaruhi oleh kurs dolar AS.

Dia menjelaskan jika tidak dilakukan penyesuaian tarif kembali, maka operator penyeberangan akan semakin kesulitan dalam mengoperasikan kapal, terutama dalam rangka memenuhi standar keselamatan maupun kenyamanan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Beberapa waktu yang lalu ketika beraudiensi dengan Menhub, dari Kemenhub berencana untuk menaikkan tarif secara bertahap setiap 6 bulan sekali.

Gapasdap juga mengingatkan adanya penambahan biaya pada saat masyarakat membeli tiket melalui Ferizy, di mana penambahan biaya tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk menambah pendapatan bagi pengusaha angkutan penyeberangan yang berkorelasi langsung dengan pelayanan. Dia menambahkan pihaknya hanya bisa menunggu hal ini untuk dapat direalisasikan.

JAKARTA - Di bawah 5 tahun kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah mencatatkan inovasi yang mengubah wajah industri penyeberangan di Indonesia, melalui terobosan yang tak hanya memperkuat posisinya sebagai penyedia jasa transportasi laut nasional, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat luas.

Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, menyatakan bahwa transformasi digital menjadi salah satu pencapaian terbesar ASDP. Melalui peluncuran aplikasi Ferizy pada 2020 lalu, masyarakat kini lebih mudah memesan tiket secara online.

"hal itu efektif mengurangi antrean panjang di pelabuhan,? ujarnya.

Transformasi digital ini mencerminkan komitmen Erick Thohir dalam mendorong digitalisasi di seluruh BUMN, termasuk ASDP. Pada kunjungan ke Pelabuhan ASDP tahun 2023 lalu, Erick Thohir mengapresiasi inovasi digital ini. Menurutnya, penerapan e-ticketing terbukti mampu mengurai kepadatan di pelabuhan, terutama selama peak season.

"Pada Angkutan Lebaran tahun ini, 95 persen pemudik motor dan 90 persen pemudik roda empat sudah tertib membeli tiket ferry secara online. Ini menunjukkan layanan mudik semakin terencana dan terlaksana dengan baik," kata Erick.

Penerapan sistem reservasi online ini juga membawa dampak positif pada operasional di pelabuhan. Data lapangan menunjukkan bahwa arus kedatangan pengguna jasa lebih teratur, terutama saat golden time, berkat kepastian jadwal kapal. Waktu transaksi check-in yang sebelumnya memakan waktu 8-10 menit kini terpangkas menjadi hanya 15-25 detik. Selain itu, waktu tunggu maksimal di pelabuhan kini hanya 75 menit di hari normal dan 90 menit di akhir pekan.

Erick Thohir memberikan apresiasi atas penerapan sistem digital ini dan menegaskan pentingnya pengembangan teknologi di era disrupsi. ?Pengembangan digital sangat penting, terutama menuju era teknologi yang semakin canggih dan modern. Kami akan terus mendorong penerapan teknologi seperti 5G di berbagai sektor BUMN,? tutur Erick.

Sejak diluncurkan, Ferizy mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dari 437.688 user di 2020, jumlahnya bertambah hingga 2,4 juta pengguna pada Juli 2024. Hal tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap reservasi online Ferizy yang makin meningkat.

Karenanya, perushaan terus mendorong para pengguna jasa yang akan menggunakan jasa penyeberangan, agar melakukan reservasi tiket sejak jauh hari. Karena ASDP sudah tidak lagi menjual tiket di pelabuhan, khususnya di pelabuhan utama Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk dan Ajibata-Ambarita.

Selain inovasi digital, ASDP juga memperkuat armadanya. Dalam penjelasannya, Shelvy menambahkan pada Juli 2024, ASDP telah mengoperasikan 220 unit kapal laik laut yang melayani 311 rute penyeberangan di seluruh Indonesia.

?Adanya peningkatan armada dan layanan ini merupakan hasil dari inovasi manajemen dan dedikasi seluruh pegawai ASDP,? tuturnya.

Keberhasilan inovasi operasional ini juga tercermin dalam kinerja keuangan ASDP. Pada akhir 2023, ASDP mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 95,09%, dari Rp326 miliar pada Desember 2021 menjadi Rp636 miliar. Pendapatan perusahaan juga meningkat 41,23%, dari Rp3,49 triliun pada 2021 menjadi Rp4,92 triliun pada 2023, didorong oleh lonjakan 48,64% dalam pendapatan usaha penyeberangan.

Lima tahun kepemimpinan Erick Thohir di Kementerian BUMN telah membawa ASDP ke tingkat yang lebih tinggi, dengan fokus pada modernisasi layanan, digitalisasi, dan integrasi sistem transportasi nasional. ASDP terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepentingan umum

JAKARTA - Perusahaan penyeberangan terbesar di dunia, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) hadir memberikan layanan di seluruh penjuru Tanah Air dengan semangat ketahanan maritim dan ekonomi nasional.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin mengatakan optimalisasi layanan hingga pelosok Tanah Air terus dilakukan dengan melakukan penambahan armada dan peningkatan layanan di pelabuhan.

Saat ini, lanjut Shelvy, ASDP telah berhasil membuktikan telah menjadi perusahaan pelayaran penyeberangan terbesar di dunia yang mengoperasikan 225 unit kapal laik laut, melayani lebih dari 314 rute penyeberangan di seluruh Tanah Air.

Adapun jumlah armada dan layanan penyeberangan itu naik signifikan setelah melakukan akuisisi perusahaan kapal.

Dengan memiliki sejumlah armada tersebut, ASDP telah mampu mewujudkan slogan We Bridge The Nation atau menjadi jembatan nusantara yang menyatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Rote.

?Semangat ketahanan ekonomi maritim nasional senantiasa kita usung agar masyarakat bisa memperoleh layanan prima dari ASDP. Kami sebagai BUMN ingin terus memastikan negara hadir sebagai pelayan utama penyeberangan di seluruh penjuru Tanah Air,? kata Shelvy dalam keteranganya, Selasa (6/8/2024)

Sesuai data perusahaan, sebanyak 70% layanan penyeberangan adalah rute perintis yang memperkuat layanan konektivitas hingga wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Adapun 30% rute sisanya merupakan komersial yang menopang lintasan perintis agar tetap berjalan dengan baik.

Shelvy menegaskan, ASDP tetap berkomitmen menghadirkan layanan penyeberangan prima demi memastikan terpenuhinya kepentingan umum melalui angkutan ferry.

?Kami terus meningkatkan pelayanan dengan menambah kapal agar ASDP selalu mampu menjadi yang terdepan dalam melayani masyarakat,? kata Shelvy.

Sesuai dengan laporan kinerja semester I/2024, paparnya, ASDP mencatatkan pencapaian signifikan dengan melayani 5,89 juta penumpang dan 11,42 juta kendaraan, berkat implementasi digitalisasi di 37 pelabuhan seluruh Indonesia yang mempermudah akses dan transaksi layanan penyeberangan.

Digitalisasi berdampak positif pada efisiensi bisnis ASDP. Dengan meningkatnya produksi pengguna jasa, ASDP mencatat pendapatan konsolidasi sebesar Rp 2,560 triliun pada semester I-2024, meningkat 9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Laba yang dibukukan juga mencapai Rp 356 miliar, menunjukkan efektivitas dari berbagai inovasi digital yang diterapkan.

?Sejak 2014, ASDP sudah merencanakan penambahan kapal sesuai dengan perkiraan lonjakan jumlah penumpang dan barang. Rencana ini tertuang dalam RJPP yg juga sudah disetujui oleh Kementerian BUMN, menjadikan kami terus mampu melayani masyarakat dengan layanan terbaik.?

Sesuai dengan data laporan keuangan 10 tahun terakhir, pendapatan dan laba bersih mengalami lonjakan lebih dari dua kali. Pendapatan ASDP melonjak 188% dari Rp1,71 triliun pada akhir 2013 menjadi Rp4,93 triliun per Desember 2023. Adapun laba bersih meroket 317% dari Rp151 miliar pada akhir 2013 menjadi Rp630 miliar per Desember 2023. ?ASDP berhasil meningkatkan kinerja keuangan yang bagus disertai kesuksesan menggenjot profit margin selama 10 tahun terakhir.?

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sempat memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja ASDP yang telah berupaya menjadi operator armada penyeberangan terbesar.

Sebagai negara kepulauan, Erick menilai peningkatan fasilitas dan pelayanan dari industri perkapalan, pelabuhan, maupun penyeberangan, merupakan sebuah keharusan. ?Hal tersebut selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam peningkatan akses layanan penyeberangan,? papar Erick.

Saat itu, Erick juga meminta ASDP tetap meneruskan inovasi, seperti yang telah dilakukan dalam layanan pembelian tiket ferry berbasis daring, Ferizy. Erick mengapresiasi layanan Ferizy yang merupakan bentuk transformasi digitalisasi ASDP dalam memberikan kemudahan kepada pengguna jasa penyeberangan untuk melakukan reservasi dan pembelian tiket secara daring.

SURABAYA - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menyebut kondisi angkutan penyeberangan di Indonesia semakin memprihatinkan. Situasi tersebut dipicu oleh beberapa penyebab yang sudah berlangsung cukup lama.

Kepala Bidang Usaha dan Pentarifan DPP Gapasdap Rachmatika Ardiyanto mengatakan, ada sejumlah faktor pemicu utama. Antara lain jumlah kapal yang terlalu banyak di setiap lintas penyeberangan.

Dimana izin yang diberikan tidak melihat keseimbangan antara jumlah kapal yang ada dengan jumlah dermaga yang mampu menampung operasional kapal tersebut. Kapal rata-rata hanya beroperasi sebanyak 30 persen sampai dengan 40 persen saja setiap bulannya.

"Hal ini tentu saja akan menyulitkan pengusaha dalam menutup biaya operasional yang ada, terutama fix cost yang tetap muncul ketika kapal tidak beroperasi," terang Rachmatika di Surabaya, Selasa (23/7/2024).

Pengusaha angkutan pelayaran, kata dia, mengeluh karena pada akhirnya, tarif yang berlaku semakin tidak cukup untuk menutup biaya operasional. Jika dianalisis secara perhitungan angka, bahwa setiap penambahan izin satu unit kapal, rata-rata dibutuhkan kenaikan tarif sebesar 1,4 persen.

Sementara usulan penambahan dermaga guna menampung kapal-kapal yang ada yang disampaikan oleh Gapasdap, hingga saat ini juga belum menunjukkan tanda-tanda bakal diwujudkan oleh pemerintah. Faktor kedua adalah kenaikan kurs dollar terhadap rupiah sebagai biang kenaikan biaya yang cukup tinggi.

Karena lebih dari 70 persen komponen biaya angkutan penyeberangan sangat dipengaruhi oleh kurs dollar. Kondisi ini, kata Rachmatika, sebenarnya sama yang terjadi dengan moda pesawat. Karena kenaikan kurs dollar, maka dari maskapai minta kenaikan tarif pesawat. Demikian juga yang terjadi pada angkutan penyeberangan.

"Tetapi di angkutan penyeberangan saat ini tarif yang berlaku masih menggunakan perhitungan dengan kurs dollar tahun 2019 yaitu Rp13.951, dan itupun masih kurang 31,8 persen dari perhitungan HPP yang ada," tegasnya.

Sedangkan kurs rupiah terhadap dollar sudah mencapai Rp16.251, atau naik 16,5 persen per hari ini. Sebagai bahan perbandingan jika dilihat dari konsumsi BBM pesawat Surabaya-Balikpapan, kurang lebih membutuhkan antara 5-10 ton avtur. Sedangkan kapal dengan rute yang sama membutuhkan 50-75 ton solar.

Selisih penggunaan BBM yang sangat signifikan tersebut tentu sangat mempengaruhi kenaikan biaya yang ada. "Maka, ketika angkutan udara merasa kesulitan dengan kondisi tersebut, angkutan penyeberangan pun lebih sulit lagi kondisinya," tandasnya.

Faktor ketiga adalah biaya kepelabuhanan yang sangat tinggi untuk kapal ro-ro atau angkutan penyeberangan juga menjadi salah satu penyebab kesulitan untuk menutup biaya operasional. Kemudian kenaikan biaya pengedokan tahun 2022 sebesar 30 persen dan kenaikan UMR setiap tahun rata-rata 8 persen.

Sementara perpajakan yang dipungut untuk angkutan penyeberangan adalah pajak final sebesar 1,2 persen yang dipungut dari pendapatan, tidak peduli perusahaan tersebut untung atau rugi. Selain perpajakan, juga ada komponen biaya PNBP yang sangat besar.

Terkait dengan kondisi tersebut, maka Gapasdap meminta agar pemerintah segera merealisasikan penyesuaian tarif yang saat ini masih kurang 31,8 persen dari perhitungan HPP yang sudah dihitung secara bersama-sama oleh Kemenhub, Asosiasi, PT ASDP, Perwakilan konsumen (YLKI) dan diketahui oleh Kemenko Marvest. "Hal ini agar kapal dapat beroperasi dengan memenuhi aspek keselamatan dan kenyamanan yang ditetapkan oleh pemerintah," ucap Rachmatika.

Proses penyesuaian tersebut sudah dilakukan pembahasan sejak awal Juli 2023. Namun hingga kini belum ada kelanjutannya lagi. "Kami mohon kepada pemerintah untuk dapat memberikan insentif, sambil menunggu proses penyesuaian tersebut, agar PNBP yang dikenakan untuk angkutan penyeberangan dapat dibebaskan," ujar Rachmatika.

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah meniadakan transaksi tiket di beberapa pelabuhan, sehingga calon penumpang kapal wajib membeli tiket melalui sistem online. Hal itu diharapkan mampu untuk memberantas praktik percaloan yang kerap muncul di pelabuhan .

Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin mengatakan manajemen secara aktif berkelanjutan melakukan sosialisasi pembelian tiket ferry secara online website resmi ferizy. Hal ini terbukti telah memberikan banyak manfaat bagi pengguna jasa antara lain lebih cepat dan dapat meminimalisir antrian di pelabuhan.

"Digitalisasi pembelian tiket penyeberangan feri ini merupakan bukti komitmen atas transformasi digital yang dilakukan ASDP dalam lima tahun terakhir untuk memberikan kenyamanan bagi para pengguna jasa," ujar Shelvy dalam keterangan resminya, Minggu (7/7/2024).

Saat ini terdapat 28 pelabuhan yang telah menerapkan pemesanan tiket online yaitu Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Ajibata, Ambarita, Jangkar, Sape, Labuan Bajo, Lembar, Padangbai, Jepara, Karimun Jawa, Ujung, Kamal, Kayangan, Pototano, Tanjung Kalian, Pagimana, Gorontalo, Galala, Hunimua, Waipirit, Namlea, Batulicin, Tanjung Serdang, Bajoe, dan Kolaka.

Pemesanan tiket ferry pun sekarang bisa dilakukan hingga 60 hari sebelum keberangkatan lewat aplikasi Ferizy, dengan pembayaran via transfer bank, virtual account, atau e-wallet. Melalui mekanisme transfer bank dan virtual account tersedia layanan Bank BRI, Mandiri, BNI, dan BCA, hingga layanan e-wallet seperti LinkAja, ShopeePay, OVO, dan Dana.

Ini memudahkan pengguna karena dapat memilih metode yang paling nyaman sesuai kebutuhan masing-masing. Shelvy menjelaskan, kehadiran calo berdampak negatif terhadap pelayanan prima di pelabuhan diantaranya ketidaknyamanan penumpang karena mendapatkan tiket dengan harga yang melambung sangat tinggi dari harga resmi.

"Selain itu, banyak pengguna jasa melaporkan yang mengalami kerugian saat membeli tiket via calo karena boarding pass tidak dapat digunakan saat masuk ke pelabuhan. Hal ini tentu menjadi concern kami untuk dibenahi," pungkasnya.

JAKARTA - Penerapan teknologi dalam sektor transportasi angkutan penyeberangan dinyatakan seharusnya bisa mempermudah konsumen dalam membeli dan mempergunakan. Hal ini merupakan amanat dari Presiden yang menginginkan kemudahan bagi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas publik.

Pengamat Transportasi, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyatakan, penerapan digitalisasi seyogianya mempermudah para pengguna dalam mempergunakan atau menerima fasilitas transportasi tersebut.

"Sekarang dengan adanya aplikasi pembelian tiket penyeberangan Ferizy, apakah itu benar mempermudah pengguna transportasi. Atau hanya mengedepankan teknologi tanpa memahami kultur dan kesiapan masyarakat terhadap produk digital?? kata BHS, Sabtu (6/7/2024).

Ia menyatakan, hal tersebut karena fakta di lapangan, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami teknologi secara baik.

?Perlu diingat, masyarakat Indonesia masih sekitar 30 persen pendidikannya SD ke bawah. Nah pengguna feri itu masyarakat menengah ke bawah. Menengah atas ada, tapi lebih banyak yang menengah ke bawah. Apakah penggunaan aplikasi ini tepat untuk memberikan layanan kepada konsumen feri," terangnya.

"Itu masyarakat akan kesulitan mengunduh aplikasi, apalagi harus mengisi data untuk dipergunakan membeli tiket. Kenapa tidak mencoba digitalisasi seperti transaksi cashless yang ada di tol, kalau uang elektronik itu kan mereka tinggal isi dimana saja, lalu bisa langsung digunakan,? ucapnya.

Bagi masyarakat yang tidak familiar dengan penggunaan aplikasi ini atau gaptek, akhirnya mereka harus membeli di kios-kios agen yang menjual tiket di sekitar pelabuhan seperti di lintasan Merak-Bakaheuni dan Ketapang-Gilimanuk.

Dimana agen tersebut terkesan tidak resmi atau asal-asalan. Bahkan agen tersebut meminta imbalan yang jauh lebih besar dari harga jasa pelayaran ataupun jasa kepelabuhanan yang ada diharga tiket tersebut.

Sebagai contoh, di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, dijual tiket bagi penumpang pejalan kaki seharga Rp17 ribu dari agen. Rinciannya adalah jasa pelayaran Rp5.100, jasa kepelabuhanan ASDP Rp4.200, asuransi Jasa Raharja Rp400, dan asuransi Jasa Raharja Putra Rp900. Jadi total harga tiket Rp10.600.

Sedangkan sisa dari Rp17 ribu, sebesar Rp6.400 rupiah adalah kutipan jasa agen yang memanfaatkan kesulitan masyarakat. Padahal kutipan agen ada di dalam jasa kepelabuhanan ASDP Rp4.200 tersebut.

Karena besaran jasa kepelabuhanan tersebut termasuk jasa penjualan tiket, maka agen sudah tidak perlu menambah kutipan lagi. Seharusnya yang membayar agen adalah PT. ASDP yang bertanggung jawab terhadap penjualan tiket di loket sebelum adanya digitalisasi sesuai PM no 84 th 2018. Akhirnya masyarakat saat ini sangat dirugikan dengan membayar lebih atau mahal akibat digitalisasi yang tidak wajar.

"Masak jasa kutipan agen lebih mahal daripada jasa pelayarannya? Ini yang harus diluruskan. Lagipula kutipan agen tersebut, tidak ada dasar hukumnya. Ada istilah agen ini mirip sebagai calo tiket yang ada disekitar pelabuhan, padahal praktik percaloan di moda transportasi lain seperti KAI dan penerbangan sudah diberantas dengan baik,? ucapnya lagi.

Atas dasar itu, BHS menyatakan Ferizy ini cukup menyusahkan dan memberatkan masyarakat. Karena, walaupun melakukan pembelian online, tidak ada kepastian untuk mendapatkan space. Ditambah, tidak tersedianya layanan tiket Go Show dengan sistem pembayaran tunai di pelabuhan penyeberangan.

"Inilah yang menjadi penyebab kemacetan di pelabuhan penyeberangan. Sedangkan di pelabuhan penyeberangan, sejak diberlakukan Ferizy, tidak ada penjualan tiket yang menggunakan uang cash atau dana cash. Sehingga masyarakat sering merasa kesulitan untuk mendapatkan tiket di Angkutan Penyeberangan. Apalagi ada batasan jam untuk pemesanan tiket yang ada di Ferizy, seperti yang sering ada di beberapa keluhan masyarakat di media sosial," ungkapnya.

Bambang menegaskan, bahwa dirinya tidak anti dengan digitalisasi, selama hal itu mempermudahkan masyarakat dalam menggunakan transportasi.

?Saya bukan anti digitalisasi. Yang saya inginkan digitalisasi yang mempermudah masyarakat untuk membeli serta mempergunakannya seperti yang ada di beberapa negara di luar negeri, misalnya ICOCA di Jepang, OCTOPUS di Hongkong, THE DEUTSCHLANDTICKET di German. Dimana kartu tersebut sebagai Public Transport Card yang bisa digunakan untuk moda transportasi berkelanjutan, Bis, Kereta Api, maupun Ferry. Dan pengisian top up nya bisa melalui Convenience Store (Supermarket),? ungkapnya lagi.

Lebih lanjut, ia pun menyoroti untuk membeli tiket transportasi di semua negara tidak perlu meminta data pribadi atau mengisi data pribadi pada saat pembelian tiket melalui online ataupun berbayar langsung (offline). Sedangkan di aplikasi Ferizy harus mencantumkan data pribadi.

Hal itu dapat semakin merepotkan masyarakat dan juga karena transportasi penyeberangan ini adalah bersifat instan/harus cepat dan komuter ataupun kereta cepat yang membutuhkan akses cepat. Diterangkan bahwa di seluruh dunia tidak ada yang harus mencantumkan data pribadi untuk kepentingan pembelian tiket untuk semua moda kecuali udara.

?Kalau misalnya aplikasi Ferizy belum sempurna atau menyusahkan masyarakat, kenapa tidak dikembalikan ke pembayaran cash. Seperti di semua negara di dunia, ferry commuter jarak pendek di Jepang, Filipina, Hongkong, Italy, Yunani, Kanada maupun di Korea dan China, itu pembayaran transportasi commuternya semua menggunakan cash dan tidak perlu menuliskan data atau menunjukkan data pribadi. Kecuali kalau mereka ingin membeli secara online jauh hari sebelumnya,? kata politisi Gerindra ini.

BHS menegaskan bahwa amanat dan keinginan Presidenadalah pemanfaatan teknologi digital yang bisa mempermudah masyarakat.

?Pak Jokowi itu inginnya digitalisasi yang memudahkan rakyat. Bukan yang menyusahkan seperti ini. Kayak jalan tol itu kan mudah, tinggal tap saja. Atau seperti KRL atau LRT. Tidak ada uang tambahan bagi mereka untuk menggunakan layanan transportasi, seperti kejadian di penyeberangan seperti saat ini,? pungkasnya.