Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada hari ini, Jumat (8/11/2024).

Nusron mengemukakan bahwa dia dan Kapolri sudah sepakat tidak akan sama sekali mentoleransi mafia tanah. Bagi yang sudah terbukti salah, kata Nusron, akan dikenakan pasal berlapis.

“Kami tadi berdua sudah sepakat untuk mafia tanah kita zero toleransi. Akan kita gas terus, dan yang sudah terbukti salah akan kita kenakan pasal berlapis, tidak hanya tindak pidana umum, tapi kita akan kejar sampai TPPU-nya, sampai penggunaan duitnya, tempat menyimpan duitnya supaya dikembalikan kepada negara, kalau itu tanah negara, kalau itu tanahnya rakyat supaya dikembalikan kepada rakyat,” katanya di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada hari ini, Jumat (8/11/202.

Lebih lanjut, dia menyebut pertemuan ini membahas terkait koordinasi tentang strategi berbagai isu kejahatan di bidang pertahanan alias mafia tanah. Dalam rangka itu, lanjut Nusron, pihaknya akan menggelar rakor pemberantasan mafia tanah pada 14-15 November 2024.

Dia juga mengatakan pihaknya mengundang Kapolri untuk menjadi pembicara/pemateri dalam rakor tersebut. Nantinya, peserta rakor terdiri dari pejabat BPN, pejabat polisi, pejabat kejaksaan, hingga unsur dari TNI.

“Nah karena itu pada kesempatan ini kita datang ke sini untuk koordinasi. Karena kami tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa dibantu dan di-support oleh jajaran kepolisian,” ujarnya.

Nusron menyebut kepolisian ini pasukannya lengkap karena memiliki dimensi hukum dan pengamanan. Oleh sebab itu, Nusron menyatakan pihaknya butuh dua-duanya yaitu sisi hukum dan pengamanannya.

“Terutama keamanan dalam rangka melakukan eksekusi pemberantasan tanah maupun mengamankan dan memberikan kepastian kepada masyarakat tentang hak-hak perdata pertanahan dan juga kepastian kepada investor,” katanya.

Supaya, lanjut Nusron, investor yang datang ke Indonesia merasa nyaman dan tidak terganggu dengan adanya ulah-ulah dari mafia tanah yang bisa menggugat soal status petahanan.

JAKARTA, investor.id- Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebut kepolisian membidik aset-aset bandar jaringan judi online yang beroperasi di Indonesia untuk disita dan diserahkan kepada negara.

Kepolisian masih memetakan dan berupaya mengurai jaringan judi online itu satu per satu.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut pihaknya bersama lintas kementerian dan lembaga siap melakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang terlibat judi online (judol).

Listyo menekankan bahwa bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memiliki tugas yang sama untuk memberantas judi online. Keduanya bersepakat bakal menindak siapapun yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut.

"Beliau bersama-sama dengan tim kami bekerja sama untuk sepakat melakukan penegakan hukum terhadap siapapun, apakah itu internal ataukah itu eksternal," ujarnya kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (4/11/2024).

Menurut Listyo, timnya saat ini masih terus bergerak untuk menelusuri siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam praktik judi online. Oleh sebab itu, dia mengaku belum bisa mengungkap identitas pihak-pihak tersebut.

Di sisi lain, Polri juga bekerja sama dengan sejumlah lembaga lain seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memotong mata rantai judi online.

Ketiga lembaga itu bertugas untuk mengurai satu per satu aliran dana maupun alat transaksi yang digunakan dalam jaringan judi online. "Sesuai dengan arahan presiden bahwa tindak tegas siapapun, jangan sampai rakyat jadi korban," ucap Listyo.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan menyebut pemerintah telah menyiapkan strategi komprehensif untuk menangani judi online (judol).

Pria yang akrab disapa BG itu menerangkan, strategi penanganan judi online yang telah diputuskan meliputi upaya pendidikan hingga penindakan. Upaya pendidikan bertujuan untuk menciptakan kesadaran kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi online.

Kemudian, upaya pencegahan dengan melakukan peringatan dini terhadap simpul-simpul aktor judi online, seperti akses konektivitas judi online dan akses terhadap sistem pembayarannya.

"Tentu tujuannya untuk memutus mata rantai kegiatan judi online tersebut," papar mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu.

Selanjutnya, upaya penindakan akan dilakukan apabila upaya pencegahan tidak diindahkan dan ditemukan unsur pidana.

"Maka hukuman yang berat akan diterapkan untuk efek jera," ungkap BG.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menegaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) terkait Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) telah diterbitkan dan siap untuk segera diimplementasikan.

Sandi mengungkapkan, meski menunggu kebijakan teknis dari Kapolri, eksekusi program ini sebenarnya sudah dapat dimulai.

“Saat ini, untuk kelengkapan administrasi, Peraturan Kepolisian (Perpol) sedang diharmonisasi dengan lembaga terkait,” kata Sandi di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat, sesuai perintah Kapolri, kita bisa segera action untuk menindaklanjuti program presiden dalam mencegah dan menanggulangi masalah korupsi di Indonesia,” ucap Sandi.

Sandi menyampaikan, pembentukan Kortas Tipikor merupakan upaya penguatan struktur organisasi Polri dalam penanganan kasus korupsi, dengan mengembangkan Direktorat Tindak Pidana Korupsi menjadi Kortas Tipikor.

Evaluasi Seabad Pendidikan Tinggi Hukum Artikel Kompas.id Inisiatif ini untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga dan memastikan penanganan korupsi berjalan efektif, meliputi pencegahan, penegakan hukum, serta pelacakan aset hasil korupsi.

“Penanggulangan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama. Di sinilah Polri bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya dalam memberantas korupsi yang telah menjadi ancaman serius bagi bangsa ini,” ucap Sandi.

Menurutnya, Kortas Tipikor dibentuk sebagai upaya konkret dari komitmen Kapolri untuk mengatasi korupsi dengan pendekatan kolaboratif yang lebih efektif.

Kortas Tipikor juga mencakup aspek preventif, di samping penindakan dan pemulihan aset, guna memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.

“Jadi ada sisi pencegahannya, ada sisi penegakan hukumnya, dan ada juga sisi penelusuran asetnya. Ada banyak hal yang turut kita kerjakan bersama,” kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Perpres Kortas Tipikor Terbit, Polri Siap Eksekusi Program Anti-korupsi", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/30/22511641/perpres-kortas-tipikor-terbit-polri-siap-eksekusi-program-anti-korupsi.

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kembali menyampaikan niatnya untuk memberantas mafia tanah di Indonesia. Dalam hal ini menurutnya praktik mafia tanah sering kali melibatkan tiga komponen atau pihak.

"Tentunya kita tidak bisa mentolelir adanya mafia tanah, dan kalau kami identifikasi mafia tanah itu selalu elemen atau unsurnya itu melibatkan tiga komponen," kata Nusron dalam Rapat Kerja perdana bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Menurutnya komponen pertama adalah Keterlibatan oknum orang dalam, yang Nusron sendiri tidak jelaskan lebih jauh orang dalam seperti apa yang dimaksud. Kemudian kedua ada pemborong tanah yang ikut ambil kepentingan di dalamnya, dan terakhir adanya pihak ketiga yang menjadi pendukung dari praktik mafia tanah.

"Pertama, mohon maaf kata, mungkin melibatkan oknum orang dalam. Nomor dua adalah pemborong tanah pasti ambil kepentingan, yang nomor tiga pasti adalah pihak ketiga yang menjadi pendukung," jelas Nusron.

"Pendukung itu dimulai dari oknum kepala desa, bisa oknum lawyer, bisa oknum PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), oknum notaris. Juga bisa Permata, persatuan makelar tanah. Maupun Bimantara, bisnis makelar dan perantara," ucapnya lagi sembari bercanda.

Sebagai upaya pemberantasan mafia tanah di RI, Nusron mengatakan pihaknya akan melaksanakan rapat koordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, hingga PPATK. Di mana ia menyebut pihaknya juga akan menginisiasi upaya pemiskinan mafia tanah.

"Apa treatment-nya? Kita tidak bisa mentolerir itu, kita akan melaksanakan rakor khusus ini dengan Pak Kejaksaan Agung sama Pak Kapolri, sama PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah," ujar Nusron.

(fdl/fdl)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid siap memiskinkan mafia tanah.

Caranya dimulai dengan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) khusus dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), Kapolri, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah," tegas Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Menurut Nusron, Pemerintah tidak hanya puas apabila mafia tanah dikenakan delik pidana umum atau pidana murni.

Apabila mafia tanah melibatkan aparat negara, tentunya akan menggunakan delik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Tapi, kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya mendapatkan efek jera. Nah, ini yang perlu kita dorong dalam Rakor, kita sedang simulasi," lanjutnya.

Kebijakan tersebut dilakukan agar persoalan mafia tanah benar-benar musnah di Indonesia.

Sebab, menyangkut kepastian hukum dan mempermainkan masyarakat marjinal yang memiliki hak atas tanah, namun diserobot.

"Baik dari pemerintah maupun di DPR tidak kategori orang yang zolim terhadap orang-orang yang kecil, atau orang-orang yang berhak," tutur Nusron.

Nusron mengidentifikasi siapa saja yang menjadi mafia tanah yang melibatkan tiga komponen.

Mereka adalah oknum orang dalam, pemborong tanah yang punya kepentingan, serta pihak ketiga yang menjadi pendukung.

"Pendukung itu dimulai dari oknum kepala desa, bisa oknum lawyer (pengacara), bisa oknum PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), oknum notaris, juga bisa Permata, Persatuan Makelar Tanah, maupun Bimantara, Bisnis Makelar dan Perantara, yang terlibat di situ," tandas Nusron.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya agar mendukung Asta Cita Presiden RI hingga kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan dukungan itu termasuk upaya swasembada pangan dengan rencana rekrutmen ahli pertanian dan ahli gizi sebagai personel Polri.

Selain itu, pencegahan kebocoran keuangan negara, kasus judi online, narkoba, dan penyelundupan orang turut menjadi sorotan dalam pengarahan ini.

"Segera buat rencana jangka pendek, menengah, dan panjang," kata Listyo dalam siaran pers, Rabu (30/10/2024).

Dia menekankan kepada pejabat Polri agar segera menyusun penjabaran dari program Presiden Prabowo hingga (5/10/2024).

Sebab, kata dia, penyusunan rencana itu merupakan bentuk dukungan Polri untuk rencana kerja dalam 100 hari program Presiden Prabowo.

"Visi pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045 dapat disimpulkan dalam Asta Cita. Polri telah mempersiapkan program 100 Hari untuk mendukung Asta Cita yang ditetapkan pemerintah," imbuhnya.

Adapun, Kapolri juga menyampaikan agar Posko Presisi didukung dengan Pejabat Utama terkait agar menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengimplementasikan visi presiden Prabowo Subianto.

Bisnis.com, JAKARTA - Mabes Polri telah mengantongi nama untuk mengisi jabatan Wakapolri baru usai ditinggalkan oleh Komjen Agus Andrianto.

Sebelumnya, Agus resmi menanggalkan jabatannya sebagai Wakapolri lantaran ditunjuk Prabowo Subianto menjadi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan.

Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan pengganti Agus nantinya merupakan polisi berpangkat setara Irjen dan Komjen atau bintang dua dan tiga.

"Nama sudah ada, bintang dua bintang tiga itu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Wakapolri," ujarnya di Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024).

Sandi menambahkan, polisi berpangkat yang sama juga telah disiapkan untuk menggantikan Kalemdiklat Purwadi Arianto yang menjabat sebagai Wakil Menteri PAN RB.

Hanya saja, nama yang disiapkan itu masih dalam proses analisis oleh Kapolri untuk dilihat rekam jejaknya.

"Tentunya yang terpilih adalah pati terbaik polri untuk memegang jabatan tersebut," imbuhnya.

Namun demikian, Sandi enggan membeberkan nama-nama anggota yang akan menjabat sebagai Wakapolri dan Kalemdiklat itu. Sebab, penunjukan pejabat itu merupakan kewenangan Kapolri.

"Masih berkembang, nanti kita akan pastikan lagi. Karena kebetulan ini menjadi hak dari pak Kapolri untuk menunjuk nama tersebut," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah mengantongi sejumlah nama kandidat wakil kepala Polri (Wakapolri) dan kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri.

“Nama-nama sudah ada, tapi siapa yang ditunjuk masih menunggu keputusan Pak Kapolri,” kata Sandi di Jakarta, Rabu (30/10/2024)

Sandi tidak membeberkan siapa saja perwira Polri yang masuk bursa kandidat Wakapolri maupun Kalemdiklat.

Ia hanya menyebutkan bahwa peluang untuk menjadi Wakapolri dan Kalemdiklat terbuka bagi perwira Polri dengan pangkat bintang dua maupun tiga.

“Nama-namanya masih berkembang dan menjadi hak prerogatif Pak Kapolri untuk memilih calon yang terbaik,” ujar Sandi.

Sandi mengatakan, Kapolri masih mencermati rekam jejak para kandidat sebelum menentukan pilihan final yang tepat untuk mengisi posisi Wakapolri yang kosong tersebut.

“Proses ini masih berjalan, dan Kapolri sedang memeriksa rekam jejak masing-masing calon untuk memastikan yang terpilih nanti adalah pati (perwira tinggi) terbaik di Polri,” ujar dia.

Posisi Wakapolri sebelumnya diduduki oleh Agus Andrianto yang kini menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, sedangkan posisi Kalemdiklat diisi Purwadi Arianto yangsekarang menjabat sebagai Wakil Menteri PAN RB.

Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang. Kapolri memberikan pembekalan di fasilitas yang akrab disebut Lembah Tidar itu.

"Saya berkesempatan memberi materi tentang Strategi Pemberantasan Korupsi dan Menumbuhkan Budaya Antikorupsi demi Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045'," tulis Listyo dalam akun Instagram, Jumat, 25 Oktober 2024.

Dalam pemaparan, Jenderal Listyo membeberkan kunci pemberantasan tindak pidana korupsi. Sinergitas dan kolaborasi seluruh komponen bangsa menjadi kunci penting memberantas tindak pidana korupsi.
Menurut Jenderal Listyo, Polri senapas dengan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi. Hal tersebut sesuai dengan pidato Presiden Prabowo sesaat usai dilantik menjadi Presiden RI.

"Polri berkomitmen untuk terus mengawal dan melaksanakan arah kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mencapai target pembangunan nasional," kata dia.

Di sisi lain, Kapolri membeberkan tujuan retret di Lembah Tidar. Pertama, yakni terkait kekompakan dan kerja sama yang solid.

"Bapak Presiden RI menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk membangun kerja sama tim yang siap menjalankan pemerintahan," kata dia.

Retret dengan peserta Kabinet Merah Putih digelar di Magelang. Menteri, wakil menteri, hingga utusan khusus presiden wajib ikut.

Peserta menggunakan seragam komponen cadangan dalam agenda itu. Retret digelar pada 25-27 Oktober 2024.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

Jakarta -

Menteri-menteri ekonomi Kabinet Merah Putih turut serta dalam pembekalan atau retreat yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Semua menteri, kepala badan, hingga utusan presiden melakukan beberapa kegiatan di pagi hari dengan seragam komponen cadangan alias komcad.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengunggah sederet foto yang menangkap momen keceriaan para menteri dalam retreat di Akmil Magelang. Momen itu dibagikan Sri Mulyani lewat akun Instagram @smindrawati.

Dia mengunggah beberapa swafoto bersama Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Listyo Sigit, Panglima TNI Agus Subiyanto, dua wakil menterinya Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu, hingga para anggota perempuan Kabinet Merah Putih.

Senyum terpasang di wajah Sri Mulyani dan semua yang hadir di Akmil Magelang. Terlihat dari foto-foto itu semua pihak kompak mengenakan seragam komcad, bahkan Prabowo pun ikut menggunakannya.

Dalam keterangan unggahannya Sri Mulyani mengungkapkan di Akmil Magelang dia merasakan pagi yang indah dengan sinar matahari dan langit biru cerah. Udaranya bersih, pun suhunya sejuk. Katanya, kondisi-kondisi seperti begini sangat cocok untuk digunakan berolahraga.

"Beautiful morning, Beautiful sunlight, Clear blue sky, Clean air, Nice pleasant 24C temperatures.. Good to have a very early morning exercise," ungkap Sri Mulyani dikutip Jumat (25/10/2024).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga ikut mengunggah momen retreat di Akmil Magelang. Dia mengunggah beberapa foto saat kegiatan pembekalan berlangsung, termasuk saat latihan baris-berbaris, dan mendengarkan arahan Prabowo.

Menteri Foto: Dok. Instagram @Airlangga Hartarto

Sama seperti Sri Mulyani, Airlangga menyisipkan satu swafoto. Dia berfoto dengan para Menko juga. Nampak di dalam foto Airlangga berada di tengah, diapit Menko Bidang Pangan Zulkfli Hasan dan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra

Dia bilang dirinya mengikuti arahan dan kegiatan pagi hari di Akmil Magelang sejak hari masih subuh.

"Sigap, semangat dan solid seluruh jajaran Kabinet Merah Putih mengikuti pengarahan Presiden Prabowo Subianto, serta rangkaian kegiatan Retreat Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar, Akademi Militer, sejak Subuh tadi. Kabinet Merah Putih," tulis Airlangga.

(hal/kil)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengikuti retreat di Akmil Magelang bersama para menteri dan wakil menteri. Mengenakan seragam Polri, Listyo menyampaikan paparan soal budaya antikorupsi.

"Saya melaksanakan kegiatan Retreat Kabinet Merah Putih yang diikuti seluruh jajaran Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang," kata Kapolri seperti dikutip dari akun instagramnya @listyosigitprabowo yang bercentang biru dan memiliki 1,1 juta followers, Jumat (25/10).

Kata Listyo, sesuai pesan Presiden Prabowo, retreat ini bertujuan untuk membangun kerja sama tim yang siap menjalankan pemerintahan.

"Saya berkesempatan memberi materi tentang ‘Strategi pemberantasan korupsi dan menumbuhkan budaya antikorupsi demi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045’. Sinergisitas dan kolaborasi seluruh komponen bangsa menjadi kunci untuk memberantas praktik-praktik korupsi yang membahayakan masa depan bangsa," beber dia.

Listyo juga menegaskan, Polri berkomitmen untuk terus mengawal dan melaksanakan arah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mencapai target pembangunan nasional.