BOGOR - Wartawan Mancing Indonesia (WMI) berkolaborasi dengan korporasi menghelat pelatihan budidaya ikan air tawar di Desa Mekar Wangi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam acara yang digelar Sabtu (2/11) di Pemancingan Ayam Jago tersebut, peserta diperkenalkan dengan budidaya ikan air tawar menggunakan teknik bioflok.

Wartawan senior Muhamad Yasin yang menggeluti bisnis budidaya ikan air tawar menjadi pemateri dalam kegiatan ini. Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaianrebrandingWMI ini juga diikuti pemberian donasi kepada lansia miskin dan anak yatim, sertaFun Fishing media dan korporasi.

"WMI merupakan komunitas dari berbagai media massa, yang mempunyai hobi mancing yang juga menjadi wadah serta ajang menjalin silaturahmi,berbagi pengalaman, ilmu, pelatihan, dan kegiatan sosial, lingkungan, pendidikan, dan kesehatan," ungkap Ketua Umum WMI Firman Wibowo.

Ketua PenyelenggaraRebrandingWMI dan Pelatihan Budidaya Air Tawar Rama Julian Saputra menambahkan, dengan dukungan dari mitra korporasi, WMI dapat menggelar berbagai kegiatan sosial yang berdampak bagi lingkungan sekitar.

Sementara, perwakilan korporasi Michael Thomas Kailola dari PetroChina International Jabung Ltd menegaskan dukungannya pada kegiatan WMI yang mendukung masyarakat dan lingkungan. Menurut Michael, pelatihan budidaya ikan air tawar melalui bioflok adalah inovasi yang berguna bagi masyarakat. "Semoga kegiatan positif ini akan terus dilakukan oleh WMI di wilayah-wilayah lainnya di berbagai daerah," ujarnya.

Erwin Katunda dari PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) menambahkan, kerja sama dengan komunitas WMI merupakan salah satu bentuk berbagi dengan masyarakat sekitar. "Kegiatan ini tak hanya menjadi bentuk pembelajaran bagi masyarakat tapi juga bagi para jurnalis dalam berbisnis budidaya ikan air tawar," tuturnya.

Apresiasi juga diungkapkan Randy dari Bumi Resource Minerals atas kegiatan WMI yang bermanfaat untuk masyarakat dan juga wartawan. "Semoga kegiatan ini menambah pengetahuan wartawan dan masyarakat dalam bidang budidaya ikan air tawar, sekaligus mendorong peran media dalam pembangunan masyarakat," tandasnya.

Jakarta: Ariawan kembali terpilih jadi Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) periode 2024-2026. Ariawan terpilih secara aklamasi.

Ariawan mengatakan kepemimpinannya untuk dua periode bukan semata-mata mencari kemenangan. Dia menyebut amanah yang kembali diembannya sekarang bertujuan menyatukan para wartawan yang meliput di Parlemen.

"Jabatan yang saya emban kembali ini bukan semata-mata mencari kemenangan tapi kebersamaan," kata Ariawan usai terpilih kembali sebagai Ketua KWP di Wisma DPR RI Cikopo, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Jumat, 1 November 2024.
Dia menegaskan tidak ada yang menang dalam pemilihan Ketua KWP ini. Justru, seluruh anggota diajak bergotong royong memajukan KWP.

"Tidak ada menang kalah karena semua adalah satu kesatua. Kita tetap mengutamakan sinergisitas dan kolaborasi untuk memajukan KWP ke depan," kata Ariawan.

Baca juga: Dukung Usaha Wartawan, KWP Gelar UMKM Fest

Bagi Ariawan, tidak ada yang membedakan dirinya sebagai ketua dengan anggota KWP. Semua yang tercatat sebagai anggota harus bersama-sama berkontribusi membawa KWP menjadi lebih baik.

"Kita semua sama sehingga semua dapat berkontribusi dan berbuat hal yang sama untuk KWP," kata dia.

Terakhir, Ariawan menyampaikan terima kasih kepada semua anggota yang telah mendukungnya kembali memimpin KWP. Terutama kepada penyelenggara pemilihan.

"Mengucapkan terimkasih kepada seluruh anggota KWP atas kerja samanya selama ini," ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

Serangan Israel pada Jumat (25/10) pagi di Lebanon menewaskan tiga jurnalis dan melukai beberapa lainnya. Para jurnalis diserang saat sedang tidur di guesthouse di Hasbaya, selatan Lebanon.

Laporan mengenai kematian tiga jurnalis disampaikan Kementerian Kesehatan Lebanon. Ketiga jurnalis yang kehilangan nyawa adalah Ghassan Najjar dan Mohamed Reda dari media pro-Iran Al-Mayadeen. Satu lagi adalah Wissam Qassem dari media Hizbullah, Al-Manar.

Serangan Jumat ini merupakan tindakan paling mematikan yang menargetkan media sejak ketegangan antara Hizbullah dan Lebanon pecah setahun kemarin.

Sampai sekarang Israel masih bungkam perihal serangan menargetkan jurnalis di Lebanon. Israel kerap menolak tuduhan menyerang jurnalis secara sengaja.

Sebelumnya total lima jurnalis tewas saat meliput perang antara Israel dan Hizbullah pecah di Lebanon.

Lokasi kejadian Hasbaya merupakan kota yang ditinggali warga Islam dan Kristen. Selama beberapa pekan kota ini menjadi sasaran serangan Israel.

Aksi Israel kali ini mendapat kecaman keras Pemerintah Lebanon. Dia mengatakan, lokasi serangan Israel saat kejadian sedang ditempati sekitar 18 jurnalis dari enam media.

"Ini adalah kejahatan perang," kata Menteri Informasi Lebanon Ziad Makary seperti dikutip dari Reuters.

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar sidang kabinet paripurna perdana di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10).

Pantauan di lokasi, awak media menyaksikan langsung pembukaan sidang kabinet perdana dari layar yang disediakan di bagian Pilar di kompleks Istana Kepresidenan.

Sisi Pilar ini merupakan tempat kedatangan para menteri-menteri sebelum memasuki area dalam Istana. Dari tempat ini para menteri juga memberikan keterangan sebelum masuk.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan akan ada arahan dari Prabowo kepada Kabinet Merah Putih dalam sidang kabinet paripurna perdana. Sebelumnya, arahan dari Prabowo sudah disampaikan mulai dari pemanggilan calon menteri di Kertanegara hingga Hambalang Retreat.

"Pada hari ini kami dapat mendengarkan arahan dari beliau yang lebih komprehensif sehingga itu bisa menjadi panduan bagi para menteri untuk mengeksekusi secara cepat tepat apa yang ada dalam visi misi beliau," kata Antoni.

Sementara itu sejumlah menteri sudah mulai berdatangan ke Istana sebelum sidang kabinet paripurna dimulai pukul 15.00 WIB. Mereka semua hadir dengan mengenakan pakaian batik lengan panjang.

Adapun sebelum membuka sidang kabinet paripurna perdana, Prabowo menyalami sejumlah menteri.

Jakarta: Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) kembali menggelar UMKM Fest bertajuk 'Wartawan Peduli UMKM'. Acara ini digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan UMKM, khususnya usaha-usaha milik wartawan.

"Ini menjadi bagian dari pada perhatian kita KWP terhadap UMKM yang dimiliki oleh teman-teman wartawan ataupun keluarga dan kerabat dari teman-teman wartawan," kata Ketua KWP Ariawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.

Dia mengatakan UMKM Fest juga sebagai bentuk bantuan publikasi dan promosi bagi usaha atau produk milik wartawan. Terutama insan pers yang bertugas di Kompleks Parlemen.
"Ini juga sebagai bentuk promosi, publikasi produk-produk yang dimiliki oleh teman-teman dari kalangan jurnalistik agar supaya usaha yang mereka miliki bisa terpublikasi dengan baik," ungkap dia.

Baca juga: Cara Wartawan Parlemen Jaga Kekompakan

Dia berharap kegiatan tersebut bisa membuka pintu bagi para wartawan untuk memperlebar usaha atau produknya. Sehingga, usaha yang dijalani bisa berkembang.

"Dan dapat menjadi cara agar supaya usaha-usaha kecil yang dalam tanda kutip UMKM bisa menjadi besar," sebut dia.

Ariawan menegaskan jika UMKM Fest bagian kontribusi jurnalis, khususnya KWP dalam memajukan UMKM Tanah Air. Diharapkan, kegiatan positif dilanjutkan pada masa mendatang.

"Harapan ke depannya, kegiatan positif ini tidak berhenti hari ini saja. Acara-acara lain yang memberi banyak manfaat untuk orang banyak, khususnya wartawan bisa kita laksanakan dalam kesempatan yang baik," tegasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

Bisnis.com, BANDUNG—Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjadi salah satu calon menteri Kabinet Prabowo-Gibran yang mengikuti pembekalan di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, Rabu (16/10/2024).

Budi Gunadi mengatakan Prabowo mengumpulkan para calon menteri dan secara khusus memberikan pembekalan mulai dari urusan geopolitik sampai larangan korupsi.

“Oh iya tadi malam dikumpulkan itu untuk dikasih pembekalan, mengenai segala hal geopolitik supaya kita ngerti gimana cara GDP naik supaya kenaikannya bisa double,” katanya usai menghadiri Peluncuran Program Nasional MMS (Multivitamin Ibu Hamil)”di UPT Puskesmas Cempaka Arum, Gedebage, Bandung, Kamis (17/10/2024).

Dia menjelaskan bahwa Prabowo juga menekankan agar para calon menteri untuk tidak melakukan korupsi demi menghindari kebocoran APBN. Selain itu, mereka juga diminta untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat.

“Kita juga diajari gimana supaya kerjanya jangan korupsi lah karena [APBN] bocornya itu banyak sekali korupsi jadi beliau sangat perhatian. Kemudian bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat gitu kan termasuk dengan wartawan-wartawan sekarang,” tuturnya.

Diberitakan bisnis sebelumnya, pembekalan dilakukan bersama dengan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka itu dihadiri banyak tokoh Negara di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Tengah, Rabu (16/10/2024).

Menurut video yang diterima Bisnis, terlihat para calon dan wakil menteri mengenakan pakaian warna putih dan mendengarkan arahan dari Prabowo. Dari 16 detik video yang beredar, terlihat Prabowo dan Gibran menyalami satu per satu tokoh yang akan membantunya di pemerintahan selama 5 tahun ke depan.

Sebelumnya Prabowo sudah memanggil kandidat Menteri dan calon menteri dalam 2 hari terakhir di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Ada 49 tokoh yang dipanggil pada 14 Oktober dan 59 tokoh pada 15 Oktober 2024.

Kantor Redaksi Jujur Bicara atau Jubi yang terletak di Jalan SPG Taruna Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dilempari bom molotov pada pukul 03.15 dini hari, Rabu (16/10).

Dua mobil operasional Jubi, Toyota Avanza dan Toyota Calya, yang diparkir di halaman kantor itu terbakar.

Jean Bisay, Pemimpin Redaksi Jubi, menduga bom molotov itu dilempar oleh dua orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor.

"Bom itu dilemparkan dari pinggir jalan di depan Kantor Redaksi Jubi, dan membuat api berkobar di antara dua mobil," ujar Jean, Rabu (16/10).

Api akhirnya dipadamkan dua karyawan Jubi dan sejumlah saksi mata.

Wakapolresta Jayapura Kota, AKBP Deni Herdiana, membantah benda yang dilemparkan adalah bom molotov.

"Ya, terjadi percobaan pembakaran dua unit mobil di halaman kantor redaksi Jubi. Kita dari kepolisian tak pernah bilang itu adalah bom molotov, yang kami sebut itu adalah pelemparan dua buah benda ke arah dua unit mobil," ujar Deni, Rabu (16/10).

Kata dia, polisi telah melakukan Olah TKP dan menemukan berbagai macam pecahan. Hasil analisis atas temuan itu masih menunggu dari Laboratorium Forensik Polda Papua.

"Kita juga belum bisa menyimpulkan apakah ini teror atau bukan, kita akan lakukan pendalaman," ujar Deni.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Startup platform media OnPers resmi diluncurkan. OnPers merupakan media yang menghubungkan publik dengan wartawan dan sebaliknya.

Selain itu, OnPers memberikan kesempatan kepada publik untuk mengunggah berita secara mandiri. Publik dapat mengakses OnPers melalui situs web www.onpers.co.id.

Pendiri OnPers, Agus Mansur, menyatakan bahwa konsep awal OnPers adalah sebagai penghubung antara publik dan wartawan. Meskipun banyak platform media saat ini, belum ada yang memberikan akses langsung bagi publik ke wartawan. Oleh karena itu, OnPers hadir.

“OnPers adalah yang pertama di Indonesia, bahkan dunia, sebagai platform media yang menghubungkan publik ke wartawan,” kata Agus dalam keterangannya, Selasa (8/10).

Selain berfungsi sebagai penghubung, OnPers juga memungkinkan publik untuk mengunggah berita atau agenda acara yang ingin dihadiri oleh wartawan.

“Jadi, publik diberikan kesempatan untuk mengunggah berita/rilis yang nantinya dapat diolah menjadi sumber berita oleh wartawan,” ujar Agus.

Agus menambahkan bahwa OnPers merupakan perpaduan antara media massa dan media sosial. Dalam perkembangan media sosial yang sangat pesat, banyak orang bebas berpendapat, tetapi sering kali muncul berita hoaks karena kurangnya filter.

Dengan hadirnya OnPers, publik dapat menyampaikan pendapat atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan data dan kebenarannya. “Dengan hadirnya OnPers, setidaknya bisa meminimalisir berita-berita hoaks,” lanjut Agus.

Di bawah bendera PT. Barokah Onpers Sejahtera, diharapkan OnPers dapat memberikan warna baru dalam dunia media massa di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini.

“Industri media massa tengah mengalami disrupsi digital. Oleh karena itu, OnPers hadir sebagai evolusi media massa yang tetap mengedepankan informasi faktual, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan di tengah pesatnya media sosial dan kecerdasan buatan (AI). Sehingga media massa sebagai garda depan informasi di Indonesia dapat tetap terwujud,” tegasnya.

Untuk menggunakan semua fitur di OnPers, pengguna dapat melakukan registrasi dengan mengisi formulir pendaftaran untuk media, instansi, atau perusahaan (wartawan, narasumber, humas, jasa, atau umum).

Setelah registrasi, pengguna dapat berkomunikasi dengan pihak lain. Untuk mengunggah rilis atau acara, pengguna dapat masuk ke dashboard, memilih berita, dan mengunggah foto sebelum men-submit.

Hi!Pontianak - Dandim 1204/Sanggau, Letkol Inf Subandi, melakukan tatap muka dengan wartawan Sanggau dan Sekadau yang digelar di Ruang Yudha Makodim Sanggau, Senin, 7 Oktober 2024.

Tatap muka ini dilaksanakan untuk mempererat silaturahmi Kodim 1204/Sanggau dengan wartawan yang bertugas di Bumi Daranante (julukan Kabupaten Sanggau) dan Bumi Lawang Kuari (julukan Kabupaten Sekadau.

"Tatap muka ini sangat penting untuk kita mempererat silaturahmi dan sinergisitas antara TNI dan media," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Dandim juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan. Terlebih akan dilaksanakannya Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang.

Dandim mengatakan, menjaga keamanan bukan hanya tugas dari TNI-Polri saja, melainkan perlu peran serta seluruh stakeholder baik pemerintah maupun masyarakat.

"TNI netral. Kami selalu menjaga netralitas serta menjaga stabilitas keamanan agar pesta demokrasi dapat berjalan dengan aman dan damai," ucapnya.

Dandim mengatakan, pihaknya tak bisa bekerja sendiri untuk menjaga stabilitas keamanan. Untuk itu, perlu kolaborasi dan peran serta semua pihak.

"Mari kita sama-sama menjaga stabilitas keamanan. Kita sama-sama menjaga demokrasi ini (berjalan dengan baik) untuk keberlangsungan berbangsa dan bernegara," ajaknya.

Alfiansyah Bustami alias Komeng tak henti-henti mengeluarkan aksi lucu usai dilantik menjadi anggota DPD RI periode 2024-2029, Selasa (1/10).

Usai keluar dari ruangan pelantikan, Komeng langsung diserbu oleh awak media untuk wawancara singkat.

“Eh jangan dorong-dorong, emangnya gue mobil mogok,” kata Komeng saat diserbu wartawan.

Memang Komeng menjadi salah satu sosok yang paling ditunggu pada pelantikan kali ini. Aksi kocak peraih 5,39 juta suara di daerah pemilihan Jawa Barat itu.

Pada pelantikan ini, Komeng ditemani oleh sang istri Apriliana Dwi dan kedua anaknya di momen pelantikan ini.

Komeng tampil dengan jas elegan hari ini. Sambil berkelakar, ia menyebut semua disiapkan oleh istrinya.

“Ini ane udah rapih. (Pakaian) disiapin bini dong, [masa] bini orang,” kata Komeng.

Soal tugasnya di DPD, ia menyebut akan menempati Komite III bidang Seni Budaya. Salah satu yang ingin diperjuangkannya adalah menggalang dukungan untuk membuat Hari Komedi Indonesia.

“Mau minta hari komedi, hari musik ada, hari film ada, hari komedi belum ada,” kata Komeng.

Dengan perolehan 5.39 juta suara dari 27 kabupaten dan kota di Jabar, Komeng merupakan anggota DPD dengan suara tertinggi di Indonesia.

Lantas, apakah Komeng pede akan didapuk menjadi salah satu pimpinan?

Lagi-lagi ia berkelakar. “Enggak, saya percaya duduk,” kata Komeng.

Calon petahana Wali Kota Manado Andrei Angouw dan Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang diduga menggunakan ‘buzzer’ wartawan untuk menyebarkan konten kampanye keberhasilan program mereka pada periode menjabat sebelumnya. Andrei-Richard kini tengah berkompetisi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

‘Buzzer’ ini mengunggah konten kampanye–yang sudah disiapkan oleh tim Pemerintah Kota (Pemkot) Manado– di akun media sosial pribadinya. Topik yang diangkat seputar klaim keberhasilan Andre-Richard memimpin Manado.

Rentang penyebaran yakni sejak akhir 2023 hingga kini mendekati Pemilihan Wali Kota Manado pada November 2024.

Richard telah membantah adanya instruksi penyebaran konten dan penggunaan 'buzzer'.

Para ‘buzzer’ berada di bawah modus kontrak kerja sama iklan pemberitaan–advertorial– antara media dengan Pemkot Manado.

Konten advertorial berbeda dengan konten berita. Jika advertorial tak mengubah isi konten yang disiapkan oleh klien atau dalam konteks ini Pemkot Manado, tetapi kalau berita harus melalui tahap verifikasi klaim dan keberimbangan.

Konten advertorial juga harus mencantumkan informasi kalau isi pesan tersebut adalah iklan, bukan berita, menurut Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu.

Menurut pengakuan wartawan Buff (nama samaran), ‘buzzer’ wartawan atau pemilik media ini dibayar beragam dengan batas minimal Rp5 juta selama tiga bulan untuk dua advertorial dan konten di akun medsos pribadi.

“Yang pasti memang ada kelompok (wartawan) yang ikut posting (unggah) video di medsos pribadi, tapi ada juga yang tak mau,” kata Buff ketika dihubungi oleh Manado Bacirita.

Sikap wartawan terhadap tawaran ‘buzzer’ ini beragam. Ada yang tetap melanjutkan kontrak dengan rentang harga maksimal Rp5 juta dan tidak menjadi ‘buzzer’, seperti Buff, ada juga yang justru menghentikan kontrak advertorial setelah ada permintaan menjadi ‘buzzer’, seperti Gan.

"Tidak sesuai dengan apa yang saya belajar ketika pertama jadi wartawan. Masa redaksi kami mau diatur-atur. Belum lagi kami harus posting (unggah) di media sosial (pribadi) pakai embel-embel jargon kepala daerah," kata Gan saat dihubungi awal Agustus 2024.

Pemkot Bayar Rp600 Juta untuk Iklan

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Manado, Erwin Kontu mengaku Pemkot Manado menghabiskan Rp600 juta untuk biaya advertorial kegiatan pemerintah pada 47 media lokal dalam satu periode anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Erwin menjelaskan, pembayaran kepada media tersebut dilakukan per tiga bulan. Ketika diminta rincian daftar nama media penerima untuk pertanggungjawaban penggunaan uang pajak tersebut, Erwin enggan menjelaskan.

Dari minimnya keterbukaan data publik ini, Manado Bacirita belum bisa menelusuri apakah wartawan yang terafiliasi dengan Pemkot ini juga ikut dibayar menggunakan uang APBD tersebut untuk menjadi ‘buzzer’ atau tidak.

Instruksi Berasal dari Grup WhatsApp

Pengakuan Buff selaras dengan tren yang ditemukan di akun media sosial Facebook sejumlah wartawan yang terafiliasi dengan Pemkot Manado.

Penelusuran oleh Manado Bacirita, di akun Facebook beberapa wartawan di Manado, sejak 24 Juni 2024 hingga 17 Agustus 2024, ditemukan setidaknya 10 unggahan video atau foto Andrei-Richard disertai beragam tagar, seperti #AARSbekingmanadojadinyaman dan #AARSbekingmanadolebeterang. Di sejumlah konten tersebut, ada frasa kata 'lanjutkan' yang identik atau sering digunakan sebagai jargon kampanye Andrei-Richard.

Unggahan berasal dari instruksi Staf Khusus Wali Kota Manado Bidang Media Steven Rondonuwu dan petinggi paguyuban wartawan melalui aplikasi pesan WhatsApp Group bernama ‘Kanal Media Pemkot Manado’ yang berisikan para wartawan dan beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Manado.

Dalam periode penelusuran yang sama, Manado Bacirita menemukan 14 instruksi yang meminta wartawan untuk menyebarkan konten yang telah disiapkan sebelumnya. Instruksi tersebut dikirimkan dalam rentang waktu Pukul 09.00 WITA hingga 22.00 WITA.

“Guys share akang neh, pake hashtag #AARSmanadojadinyaman. Tag 5 teman juga, akun Andrei Angouw dan Richard Sualang,” begitulah bunyi pesan dari Steven dalam grup tersebut.

Beberapa instruksi lainnya seperti:

“AARS terdepan Lanjutkan.”

“Rekan-rekan, mintol (minta tolong) di-share ke akun medsos masing-masing, gunakan tagar #AARSbekingmanadolebeterang, tag minimal 5 teman dan tag akun Andrei Angouw dan Richard Sualang”

AARS menunjukkan akronim nama Andrei dan Richard. Tagar #AARSbekingmanadolebeterang merujuk pada pemasangan atau perbaikan instalasi lampu jalan yang membuat Kota Manado jadi lebih terang. Sementara tagar lainnya menunjukkan jargon lain paslon ini.

Tampik Tudingan Gunakan ‘Buzzer’

Richard Sualang membantah menggunakan ‘buzzer’ wartawan dalam advertorial program Pemkot Manado. Menurutnya, wartawan atau pemilik media yang memiliki kontak dengan Pemkot Manado tak wajib menyebarkan konten advertorial di media sosial milik pribadi.

"Tidak ada (keharusan). Coba baca itu di WA (WhatsApp), ‘Kawan2 bantu share’. Jadi tidak ada keharusan. Kalau nda (tidak) mau (sebar), nda (tidak) apa-apa," kata Richard.

Senada dengan Richard, Steven juga menampik tudingan tersebut dan menjelaskan bahwa kontrak kerja sama dengan media hanya sebatas merilis advertorial di platform media tersebut.

"Apa ada pernyataan di situ yang membuat wajib share (sebarkan di medsos akun pribadi) dan kalau nda (tidak sebarkan), tidak diberikan kontrak kerja sama?" kata Steven.

Bantahan ini juga diungkapkan Erwin Kontu. "Mungkin jika ada wartawan yang posting (unggah) soal keberhasilan AARS di media sosial itu kesadaran pribadi mereka karena memang mendukung atau suka ke pimpinan (Andrei-Richard). Tapi, kalau itu jadi syarat (iklan), saya pastikan tidak ada. Kominfo tidak di ranah itu," ujar Erwin kembali.

Meski demikian, Erwin mengamini adanya instruksi penyebaran sejumlah konten foto dan video Pemkot Manado yang perlu dilakukan oleh kepala SKPD, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan kepala dinas.

"Itu bukan diperuntukkan bagi wartawan, hanya itu ASN dan kepala lingkungan. Disebar pun itu bukan di grup yang ada wartawan. Itu adalah bentuk pertanggungjawaban ke masyarakat apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Dan itu sah-sah saja menurut saya," kata Erwin.

Erwin menambahkan, strategi penyebaran konten ini banyak dilakukan melalui medsos, alih-alih media arus utama lantaran engagement yang tinggi dan terukur.

‘Uang Kampanye Jangan Pakai Anggaran Negara’

Akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr Michael Mamentu MA, meminta segala bentuk kampanye oleh kontestan Pilkada termasuk calon petahana harus menggunakan uang pribadi, alih-alih memakai uang pajak dari rakyat.

“Kalau mau kampanye jangan menggunakan anggaran negara,” kata Michael saat dihubungi Sabtu (7/9).

“Saya kira awak media juga bisa memberikan bukti-bukti chat (dugaan instruksi kampanye) ke Bawaslu,” ujar Michael.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 34 Tahun 2018 juga menyebutkan para kontestan pemilu diwajibkan membuat laporan penggunaan dana kampanye. Michael melanjutkan, laporan ini kemudian mesti diaudit oleh penyelenggara pemilu atau KPU.

“Setiap tampilan di media yang masuk kategori kampanye memang harus berbayar (dalam bentuk advertorial) karena itu bukan ‘berita’, karena sifatnya yang subjektif,” ujar Michael kembali.

Informasi soal konten tersebut sebagai bentuk iklan ini lah yang juga menjadi poin penting yang harus diketahui oleh audiens.

Penyalahgunaan Wewenang Bisa Dilaporkan

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara, Donny Rumagit, mengatakan petahana yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak bisa menyalahgunakan wewenang atau program pemerintah dalam jangka waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon hingga penetapan calon terpilih.

Penyalahgunaan tersebut juga meliputi dugaan penggunaan uang pemerintah untuk kampanye terselubung.

Klausul tersebut ditemukan pada UU Pilkada tahun 2016 Pasal 71 ayat 3 yang berbunyi, “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali kota atau Wakil Wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”

Merujuk Pasal 188 beleid tersebut, pencalonan bisa dibatalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan calon petahana dapat terancam pidana maksimal enam bulan dan denda maksimal Rp6 juta.

"Dalam pasal itu, penggunaan APBD (untuk berkampanye) termasuk yang diatur pada frasa menggunakan wewenang dan program yang ada di ayat 3 tersebut," ujar Donny.

Selama ini, Donny kerap menerima laporan soal penyelewengan dana APBD untuk kampanye calon petahana pada Pilkada 2024. Namun, penyelidikan dan proses hukum terkendala di kurangnya bukti dan saksi yang bisa menjabarkan pola dugaan penyelewengan anggaran.

Selain itu, aturan penggunaan ‘buzzer’ belum ada dan masih menjadi ranah abu-abu.

Sejauh ini, penggunaan media sosial untuk kampanye hanya tertuang pada pasal 47 dan 48 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017. Pada pasal tersebut, KPU menjelaskan bahwa akun kampanye dari partai politik atau pasangan calon mesti didaftarkan secara resmi ke KPU.

“Sudah ada aturan pendaftaran akun media sosial yang akan digunakan untuk kampanye. Tetapi untuk orang per orang (‘buzzer’). belum ada aturan yang mengikat,” kata Donny.

"Akan lebih baik jika memang ada laporan yang disampaikan dengan bukti yang kuat serta saksi yang mengetahui hal itu.”

Mengapa ‘Buzzer’ Wartawan Muncul?

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Manado, Fransiskus Marcelino Talokon, menjelaskan fenomena wartawan ikut menjadi tim sukses atau ‘buzzer’ terpengaruhi oleh banyak faktor, seperti nihilnya pemahaman kode etik wartawan, tidak adanya proses penyeleksian ketat sebagai wartawan di tingkat kota, dan tuntutan kesejahteraan.

“Menjadi seorang wartawan saat ini begitu gampang, tanpa harus melewati proses pelatihan seperti dulu, mulai dari pelatihan, menjadi calon wartawan, lalu menjadi wartawan dengan mendapatkan kode (nama penulis). Ini terjadi karena saat ini, untuk membuat website berita, tak lagi membutuhkan modal besar,” kata Fransiskus.

“Bahkan ada yang bisa langsung jadi pemimpin redaksi karena saat ini media didirikan dengan mudah karena hanya beli domain saja. Inilah yang akhirnya membuat banyak pelanggaran kode etik, termasuk ikut menjadi ‘buzzer’ politik terutama pada Pilkada seperti sekarang.”

Terlebih, menurutnya, pola yang terjadi di daerah adalah banyak media yang masih bergantung pada anggaran pemerintah daerah sebagai sumber pemasukan. Dengan dalih tuntutan kesejahteraan, wartawan pun akhirnya terjebak pada fenomena ini.

‘Harus Ada Pemisah Berita dan Iklan’

Menanggapi fenomena kontrak ‘buzzer’ wartawan, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menjelaskan media mesti bersikap tegas dan menginformasikan ke publik pembeda antara iklan dan berita.

"Harus ada pemisahan dan pembeda yang tegas antara produk berita dan iklan," ujar Ninik ketika dihubungi.

Pembeda ini dibutuhkan untuk meningkatkan integritas dan kepercayaan publik baik pada individu wartawan maupun media tempatnya bekerja.

Wartawan, menurut Ninik, harus menjadi wasit yang profesional dan adil serta menegakkan kode etik jurnalistik, terutama terkait independensi dan keberimbangan.

Hal serupa juga diucapkan oleh Fransiskus yang menyayangkan praktik ‘buzzer’ wartawan lantaran dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap profesi wartawan dan media lantaran keberpihakan kepada penguasa.

"Anggota AJI dilarang menjadi tim sukses apalagi menjadi kader partai politik. Bahkan menjadi penyelenggara Pemilu juga harus melepas keanggotaan. Ini penting agar wartawan memang tak terjebak konflik kepentingan," ujarnya.

Merujuk Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/XII/2022, Dewan Pers mengizinkan wartawan untuk terjun ke politik dengan syarat harus mengundurkan diri dari profesi kewartawanannya dan non-aktif terlibat dalam proses jurnalistik.

Lebih jauh, Dewan Pers telah secara tegas meminta seluruh awak media untuk menaati peraturan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu tentang pemasangan iklan termasuk artikel bersifat pencitraan, merujuk pada Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017.

This article was produced within the framework of the UNESCO Social Media 4 Peace project, funded by the European Union. The views expressed in the article belong to the author only and do not represent the views of UNESCO or the European Union.

Seorang wartawan media online nasional di Kota Semarang bernama Wisnu Kusuma (30) diduga mendapat perlakuan kasar ajudan Pj Gubernur Jawa Tengah Komjen Polisi Purnawirawan Nana Sudjana.

Wartawan tersebut ditarik hingga terjatuh oleh ajudan saat sesi wawancara.

Momen tersebut terjadi saat Wisnu dan sejumlah awak media melakukan sesi doorstop di depan ballrom Rama Shinta di Hotel Patra Jasa. Wisnu yang saat itu sedang berdiri di anak tangga tiba-tiba ditarik kakinya oleh ajudan Nana. Ia pun kemudian terjengkang ke belakang.

Wisnu mengatakan, saat itu ia sedang meminta tanggapan terkait viralnya momen salaman Nana dengan Andika Perkasa dan kasus perundungan PPDS Undip. Namun kaki kirinya tiba-tiba ditarik oleh ajudan tersebut.

"Saya lagi nanya biasa, terus tiba tiba kaki kiri saya ditarik, saya sampai jatuh terjengkang karena posisinya lagi berdiri di tangga. Itu lumayan tinggi," ujar Wisnu, Kamis (26/9).

Akibat peristiwa itu, kaki kiri dan bahu kirinya terasa amat sakit. Apalagi paha kirinya masih terpasang pen.

"Sakit banget di kaki dan bahu, soalnya ada pennya. Ini juga jalannya masih pincang sulit kan," jelas dia.

Wisnu mengaku, Pj Nana langsung meminta maaf namun langsung berlalu masuk ke mobilnya.

"Pj memang minta maaf, tapi ya sudah gitu saja langsung minta maaf," aku Wisnu.

Ajudan tersebut juga awalnya tidak mau meminta maaf. Namun ia akhirnya meminta maaf setelah diteriaki awak media.

Nana sempat menyaksikan insiden tersebut. Dia lalu meminta maaf atas perilaku ajudannya itu.

"Kami minta maaf," ujar Nana singkat sambil masuk ke dalam mobilnya.