MAKASSAR, iNews.id - Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Makassar Hariani menyayangkan ada dua produk skincare berbahaya yang telah terdaftar di BPOM. Temuan ini berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan BBPOM Makassar.

"Ada dua produk mengandung raksa atau merkuri meski sudah terdaftar di BPOM yakni skincare Fenny Frans Day Cream Glowing dan Fenny Frans Night Cream Glowing. Kedua produk ini sebetulnya sudah terdaftar di BPOM," ujarnya di Mapolda Sulawesi Selatan, Jumat (8/11/2024).

Dalam rilis bersama Polda Sulsel, terungkap total ada enam produk skincare berbahaya yang akan ditarik dari peredaran. Sebab hasil pengujian laboratorium terkandung zat berbahaya seperti air raksa atau merkuri.

Keenam produk yang mengandung merkuri ini di antaranya Day Cream Glowing dan Night Cream Glowing milik Fenny Frans. Kemudian produk skincare Mira Hayati yang tidak mengantongi izin BPOM.

"Berikutnya Mira Hayati skincare ini mengandung raksa atau merkuri. Satu lagi adalah night cream yang tak punya izin edar. Jadi belum daftar di BBPOM," katanya. 

Selain Skincare, BPOM Makassar juga menemukan produk obat tradisional yang mengandung zat kimia. 

"Terus produk Raja Glow my body slim. Ini obat tradisional yang notabene tidak boleh mengandung bahan kimia, tetapi kemarin hasil dari uji laboratorium mengandung Bisacodyl," katanya.

"Bisacodyl ini merupakan zat aktif kimia atau obat yang untuk menguruskan badan atau menurunkan berat badan," ucapnya lagi.

Terkait adanya usaha yang mengantongi izin BPOM tapi produk skincare-nya mengandung merkuri, Hariani menyebut hal ini sebagai kejahatan bidang kosmetik.

Sebelumnya, ada 66 sampel produk skincare dan obat tradisional yang dilakukan uji laboratorium di BPOM Makassar. Sampel ini merupakan hasil sitaan dari penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel. Dari 66 sampel tersebut, BBPOM Makassar menemukan enam produk mengandung zat berbahaya seperti merkuri.

Sementara Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan mengatakan, enam produk skincare yang mengandung zat berbahaya (merkuri) dan akan ditarik peredarannya. Keenam produk tersebut berinisial MH, FF, RG, MG, BG dan NRL. 

Menurutnya, pengungkapan skincare berbahaya hasil kerja sama polisi dengan BPOM yang menguji kandungan dalam produk kecantikan tersebut.

"Ada 66 skincare yang diperiksa dan hasilnya enam produk mengandung merkuri serta zat berbahaya lainnya," ujarnya saat rilis kasus di Polda Sulsel, Jumat (8/11/2024). 

Dari keenam merek produk ini, masing-masing punya produk turunan lainnya seperti untuk menurunkan berat badan, mengencangkan kulit dan lain sebagainya.

"Kosmetik tersebut sudah dilakukan pengujian melalui laboratorium oleh BPPOM Makassar dan hasilnya memang mengandung merkuri," katanya.

Editor: Donald Karouw

MAKASSAR, iNews.id - Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) membongkar peredaran produk kecantikan (skincare) yang mengandung bahan berbahaya. Produk ini dalam uji laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) diketahui mengandung zat berbahaya seperti air raksa atau merkuri. 

Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan mengatakan, telah menetapkan 6 produk skincare yang mengandung zat berbahaya (merkuri) dan akan ditarik peredarannya. Keenam produk tersebut berinisial MH, FF, RG, MG, BG dan NRL. 

Menurutnya, pengungkapan skincare berbahaya ini usai polisi bekerja sama dengan BPOM untuk menguji kandungan yang ada dalam produk kecantikan tersebut.

"Ada 66 skincare yang diperiksa dan hasilnya enam produk mengandung merkuri serta zat berbahaya lainnya," ujarnya saat rilis kasus di Polda Sulsel, Jumat (8/11/2024). 

Dari keenam merek produk ini, masing-masing punya produk turunan lainnya seperti untuk menurunkan berat badan, mengencangkan kulit dan lain sebagainya.

"Kosmetik tersebut sudah dilakukan pengujian melalui laboratorium oleh BPPOM Makassar dan hasilnya memang mengandung merkuri," katanya. 

Kepala BBPOM Kota Makassar Hariani mengatakan, pihaknya telah melakukan uji laboratorium terhadap 66 sampel produk skincare dan obat tradisional yang disita penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel. 

Dari 66 sampel tersebut, BBPOM Makassar menemukan enam produk mengandung zat berbahaya seperti merkuri.

"Hasilnya ini kita lakukan secara uji laboratorium. Jadi kita tidak pakai kira-kira, karena kami di BPOM Makassar data ada berdasarkan hasil uji laboratorium," ujarnya.

Hariani mengungkapkan, enam produk yang mengandung merkuri yakni Day Cream Glowing dan Night Cream Glowing milik Fenny Frans. Hariani menyayangkan dua produk tersebut mengandung merkuri meski sudah terdaftar di BPOM.

"Positif mengandung zat berbahaya dari 66 sampel itu adalah skin care Fenny Frans day cream glowing positif mengandung raksa atau merkuri. Fenny Frans night cream glowing itu juga positif mengandung merkuri. kedua produk ini sebetulnya sudah terdaftar di BPOM," katanya.

BPOM Makassar juga menemukan kandungan merkuri pada produk Mira Hayati. Produk ini juga tidak mengantongin izin BPOM.

"Berikutnya Mira Hayati skincare ini mengandung raksa atau merkuri. Satu lagi adalah night cream yang tanpa izin edar. Jadi belum daftar di BBPOM," ucapnya. 

Selain Skincare, BPOM Makassar juga menemukan produk obat tradisional yang mengandung zat kimia. Padahal kata Hariani, obat tradisional dilarang mengandung zat kimia.

"Terus produk Raja Glow my body slim. Ini adalah obat tradisional yang notabene tidak boleh mengandung bahan kimia, tetapi kemarin hasil dari uji laboratorium dia mengandung Bisacodyl," tuturnya.

"Bisacodyl ini merupakan zat aktif kimia atau obat yang untuk menguruskan badan atau menurunkan berat badan," ucapnya lagi.

Terkait adanya usaha yang mengantongi izin BPOM tapi produk skincare-nya mengandung merkuri, Hariani menyebut ini sebagai kejahatan bidang kosmetik.

Editor: Donald Karouw

MAKASSAR, iNews.id - Irjen Pol Andi Rian Djajadi resmi meninggalkan Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). Jenderal bintang dua Polri ini akan mengembang tugas baru sebagai Kapolda Sumatra Selatan (Sumsel). 

Pada malam pengantar tugasnya sebagai Kapolda Sumsel di Hotel Four Point, Makassar, Rabu (2/10/2024) malam, suasana begitu akrab dihadiri seluruh jajaran Pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten kota.

Pada kesempatan itu, Irjen Andi Rian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah bekerja sama, berkolaborasi dan bersinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Sulsel.

"Nah, tentu apa yang sudah saya lakukan di Sulawesi Selatan apabila dinilai baik, ini tentu tidak lepas dari seluruh dukungan komponen yang ada. Sehingga, kita bisa berkolaborasi, bersinergi untuk mewujudkan situasi yang aman di Sulawesi Selatan selama ini," ujarnya, Rabu (2/10/2024) malam.

Andi Rian juga menyampaikan rasa syukurnya karena telah mendapat kesempatan untuk mengemban amanah dan bertugas di kampung halamannya.

Bahkan, kesempatan tersebut telah membuat keluarganya, terkhusus ibundanya merasa bangga karena dia telah menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Sulsel.

"Saya bersyukur di masa pengabdian saya di Polri, saya diberikan kesempatan satu kali untuk bertugas di kampung sendiri. Paling tidak, saya masih bisa menunjukkan kepada Ibu saya. Ibu saya kebetulan masih ada di Makassar. Beliau tentu memiliki rasa bangga karena masih bisa melihat putranya bertugas dan menjalankan amanah sebagai Kapolda (Sulsel)," katanya.

Andi Rian menambahkan, terhitung sejak tanggal 28 September yang lalu amanahnya sebagai Kapolda di Sulsel telah berakhir dengan masa jabatan selama sembilan bulan 14 hari. Dia diberi amanah baru untuk menjabat sebagai Kapolda Sumsel.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman menyampaikan rasa terima kasihnya mewakili pemerintah dan masyarakat kepada Irjen Pol Andi Rian Djajadi selama bertugas sebagai Kapolda.

"Saya mewakili seluruh rakyat Sulawesi Selatan menyampaikan terima kasih atas segala dedikasi, pencapaian yang Pak Andi Rian lakukan selama ini. Sekaligus kami menitipkan pesan jangan pernah melupakan kami di Sulawesi Selatan. Insya Allah kami akan selalu merindukan Jenderal," ucapnya.

Jufri Rahman mengatakan, selama menjalankan tugas di Sulsel, Andi Rian dianggap telah berhasil mencatat rekor membawa daerah tersebut teraman kedua dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

"Saya yakin keberhasilan Pak Andi Rian Djajadi di Sulawesi Selatan dengan tangan dingin beliau berhasil mencatatkan rekor Sulawesi Selatan sebagai daerah teraman kedua dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang lalu dan itu bukan hal yang gampang," katanya.

Selanjutnya, posisi Andi Rian sebagai Kapolda Sulawesi Selatan digantikan Irjen Pol Yudhiawan Wibisono yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara (Sulut).

Editor: Donald Karouw

MAKASSAR, iNews.id - Sejumlah emak-emak yang tergabung dalam Aliansi Merdeka mendatangi Mapolda Sulawesi Selatan di Makassar, Kamis (26/9/2024). Kedatangan mereka untuk menggelar aksi demontrasi dengan mendesak agar laporan oknum polisi yang diduga menelantarkan anak dan istri selama 4 tahun segera ditindak tegas. 

"Kami mendesak Kapolda Sulsel untuk memberikan sanksi kepada oknum polisi yang menelantarkan anak dan istri," ujar seorang pendemo dalam aksinya di Polda Sulsel, Kamis (26/9/2024). 

Para emak-emak dan mahasiswa ini berorasi dan ditemui langsung oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidoropam) Polda Sulsel. Propam menyebut jika kasus oknum polisi telantarkan anak istri sedang bergulir di Paminal. 

"Tadi sudah diterima oleh Propam, ini sudah naik sanksi kode etik. Kami menunggu hasil keputusan dari Paminal Propam," ujar koordinaksi aksi demo Ihsa mengutip pernyataan Bidoropam Polda Sulsel. 

Menurutnya, pihak keluarga mendesak agar kasus tersebut segera ditangani Paminal Polda. Harapannya agar tuntutan istri dan anak dari oknum polisi Aipda ZF bisa dipenuhi. 

"Kami berikan ultimatum seminggu ini sudah ada kejelasan. Tuntutannya itu tadi kita meminta agar segera disidangkan kalau bisa sampai PTDH (pemecatan)," kata Ihsa. 

Sebelumnya, seborang Ibu bhayangkari berinisial SH melaporkan suaminya ke Propam Polda Sulsel, Senin (8/7/2024). Dia mengadukan sang suami Aipda ZF lantaran diduga tidak dinafkahi selama beberapa tahun terkahir.

“Mungkin dalam pelaporan yang disampaikan klien saya itu, selain tidak dinafkahi lahir batin atau ditelantarkan, juga terancam ketiga anak-anaknya putus sekolah. Mulai dari biaya akomodasi anak-anaknya, kemudian operasional, kemudian kebutuhan hidup anak-anaknya, itu terputus," kata kuasa hukum SH, Wawan Nur Rewa.

Sementara Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan, pihaknya telah melakukan proses laporan ini di Propam.

"Tentu kiami akan proses dan nanti cek bagaimana kronologi dan duduk permasalahannya. Bagaimana perkembangannya nanti akan saya sampaikan, apakah terpenuhi unsurnya dalam etiknya, atau disiplinnya," ucapnya.

Seusai mendapatkan penjelasan dari Polda Sulsel, puluhan emak-emak dan mahasiswa ini pun membubarkan diri dari aksi demo dengan tertib.

(MPI -Abdoellah Nicolha) 

Editor: Donald Karouw

Dirlantas Polda Sulsel, Kombes Pol Karsiman, mewanti-wanti pendukung pasangan calon yang konvoi kampanye di Pilkada 2024.

Ia mengimbau masyarakat agar tetap tertib dalam berlalu lintas demi terwujudnya pilkada yang aman, damai dan kondusif, di Sulawesi Selatan.

Kata dia, sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tetap akan berlaku melakukan pengawasan hingga penindakan pada masa pilkada.

"Kami imbau kepada masyarakat Sulsel dalam mengikuti proses demokrasi terutama kampanye, tetap menaati aturan berlalu lintas," kata Karsiman kepada wartawan, Selasa (24/9).

Ia meminta, masyarakat agar tidak mengabaikan keselamatan di tengah euforia saat berkampanye, hingga apabila calonnya terpilih di Pilkada 2024.

Bagi pengendara roda dua, agar tetap mengenakan helm, berboncengan tidak lebih dua orang, mengikuti rambu-rambu lalu lintas hingga tidak kebut-kebutan.

"Hati-hati karena jangan sampai kita bereuforia lantas mengabaikan keselamatan kita,” jelas dia.

Pelanggaran lalu lintas saat masa kampanye akan menjadi perhatian khusus Polda Sulsel. Kepolisian akan mengefektifkan penindakan dengan ETLE.

"Karena ETLE kita merekam semua pelanggaran di jalan raya, tanpa terkecuali, termasuk massa konvoi kampanye,” tegas Karsiman.

Ia mengaku, akan melakukan penambahan ETLE di beberapa lokasi. Bukan hanya di Makassar, tetapi ETLE juga akan diterapkan di Kabupaten Maros dan Gowa.

"ETLE akan ada lagi tambahan di lima titik di Kota Makassar. Kemudian juga di Kabupaten Maros dan Gowa. Tentunya kita akan terus kembangkan dengan maksimal agar pelanggaran lalu lintas yang bisa berujung pada kecelakaan itu bisa kita tekan,” tandasnya.

(LAN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menegur langsung Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) Irjen Andi Rian Djajadi.

Permintaan ini terkait dugaan intimidasi terhadap wartawan yang memberitakan soal pungli dalam penerbitan SIM di Polres Bone.

Bambang menilai Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim mungkin tidak berani menegur Andi Rian karena keduanya sama-sama menyandang bintang 2.

Selain itu, Andi Rian merupakan senior dari Abdul Karim, mengingat Andi adalah lulusan Akpol 1991, atau rekan seangkatan Kapolri.

“Apakah pemanggilan Divisi Propam akan efektif? Mengingat Kadiv Propam dan Kapolda sama-sama bintang 2. Yang bisa dilakukan hanyalah mendorong Kapolri untuk melakukan teguran pada oknum Kapolda yang melakukan intimidasi, dan tidak mengindahkan UU Pers,” ujar Bambang dalam keterangannya, Senin (16/9/2024).

.Bambang juga menyebut bahwa tidak diindahkannya panggilan Kompolnas oleh Andi merupakan hal yang wajar.

Dia meminta Kapolri untuk turun tangan langsung menegur Andi atas tindakan yang diduga arogan terhadap wartawan.

“Kalau Kompolnas tidak diindahkan itu wajar. Jadi, Kapolri lah yang harus melakukan teguran secara langsung setelah mendapat masukan dari Kompolnas,” tuturnya.

Menurut Bambang, jika Kapolri diam terhadap tindakan arogansi Andi Rian, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri akan semakin menurun. Bambang yakin Kapolri akan dianggap melindungi rekannya yang seangkatan.

“Kalau penegak hukum sudah mengabaikan etik dan disiplin, ya tinggal menunggu waktu saja bagi publik untuk mengabaikan peraturan. Diawali dari semakin menurunnya kepercayaan kepada institusi, berlanjut ketidakpercayaan pada penegakan hukum. Organisasi yang profesional tentunya tidak didasarkan ‘perkoncoan’, tetapi dibangun melalui penegakan peraturan secara konsisten,” jelas Bambang.

Bambang mengingatkan, jika publik sudah tidak percaya pada penegakan hukum, maka Indonesia dapat menghadapi indikasi kegagalan negara.

“Bila diteruskan bisa mengarah pada negara bubar, disintegrasi, lemah, dan lain-lain,” imbuhnya.

Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI menyurati Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) Irjen (Pol) Andi Rian Djajadi terkait dugaan intimidasi terhadap wartawan media online nasional.

Komisioner Kompolnas RI, Poengky Indarti meminta Andi memenuhi undangan klarifikasi tersebut.

"Kompolnas sudah mengirimkan surat klarifikasi ke Polda Sulsel dengan Surat Kompolnas No. B-325/Kompolnas/9/2024, tanggal 10 September 2024,” kata Poengky kepada wartawan, Sabtu (13/9/2024).

Adapun dugaan intimidasi ini diduga dilakukan Kapolda Sulsel usai seorang wartawan memberitakan kasus pungutan liar (pungli) dalam penerbitan SIM di Polres Bone.

Poengky mengatakan, surat yang dilayangkan Kompolnas belum mendapat respons dari Kapolda Sulsel.

"Belum (direspon oleh Kapolda Sulsel Irjen Andi Rian)," ungkap Poengky.

Menurut Poengky, Kompolnas masih menunggu sikap kooperatif dari Irjen Andi Rian untuk memenuhi undangan klarifikasi tersebut.

Namun, jika panggilan klarifikasi pertama tak direspons, Kompolnas akan melayangkan surat undangan klarifikasi yang kedua.

GOWA, iNews.id - Remaja 15 tahun menjadi korban dugaan penganiayan oknum polisi di Kelurahan Mangalli, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Korban dipukul hingga memar di wajah dan luka di tangan akibat diseret di jalan.

Kejadian ini viral di media sosial usai direkam warga. Oknum polisi yang menganiaya remaja tersebut diduga anggota Polairud Polda Sulawesi Selatan.

Dalam video viral memperlihatkan detik-detik usai penganiayaan saat korban berinisial MF menunjukkan luka memar di mata, hidung dan tungkai lengah yang berdarah akibat dianiaya Bripka MU.

Faturrahman kakak MF mengatakan, penganiayaan berawal karena oknum polisi tersebut tidak terima melihat anaknya benjol dan menuduh adiknya sebagai pelaku.

"Oknum polisi itu datang sambil gendong anaknya yang masih kecil dan berteriak kepada adik saya. Kau yang pukul anak saya? Anak saya ini sampai benjol," ujar Faturrahman, Rabu (31/7/2024).

Saat itu adiknya membantah tuduhan tersebut karena merasa tidak pernah melakukan pemukulan.

Oknum polisi tersebut lalu membawa adiknya ke jalan dan memukul di bagian hidung sampai korban jatuh ke tanah. Korban lalu ditarik agar kembali berdiri dan kembali dipukul di bagian kepala.

"Adik saya dipaksa mengaku, dia jawab tidak memukul karena memang tidak melakukannya lalu dianiaya," katanya.

Tak terima dengan perbuatan Bripka MU, korban didampingi orang tua dan kakaknya melapor ke Polda Sulsel. Mereka berharap ada keadilan terkait kejadian penganiayaan tersebut.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, iNews.id - Tangis Kiki Wulandari (19) pecah saat namanya disebut dalam pengumuman kelulusan Bintara Polri Polda Sulawesi Selatan Tahun 2024. Dia bergegas keluar gedung mencari sang ayah yang menunggu di lobi Hotel Unhas, Makassar untuk berbagi kabar bahagia tersebut.

Video momen haru ini diunggah akun Instagram @divisihumaspolri saat kelulusan 494 casis Bintara Polri Polda Sulsel 2024. Kiki menjadi satu di antara casis yang lulus terpilih menjadi polisi.

"Allhamdulillah Pak, lulus Pak," ucak Kiki sambil memeluk sang ayah dikuti dari akun tersebut, Jumat (12/7/2024).

Kiki merupakan anak dari pasangan nelayan Suaib dan Asmara asal kepulauan terpencil di Indonesia, yakni Pulau Pasitallu, Dusun Kalumba, Desa Tambuna, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulsel.

Dengan mata sembab karena menangis bahagia dia terus memeluk sang ayah yang terus mendukungnya untuk meraih mimpi menjadi polwan.

Dengan penerimaan ini, sekaligus menunjukkan Polri tidak tebang pilih dalam memberikan kesempatan kepada putra-putri bangsa yang ingin mengabdikan diri sebagai prajurit Korps Bhayangkara. Hal ini juga menunjukkan rekrutmen yang transparan dan akuntabel.

Unggahan yang menginspirasi ini pun ramai dikomentari netizen. Para warganet turut senang dengan kisah perjuangan dan kegigihan para anak bangsa untuk menjadi anggota Polri.

"Ternyata bagian ini yg menimbulkan bawang, semoga kalian menjadi polisi yang amanah... Selamat ya," tulis @iwangunawantea.

"Banyak selamat pak kiranya ananda bisa membawa nama keluarga lebih tinggi lagi. Untuk lembaga Kepolisian - beri lebih banyak kesempatan untuk putera puteri daerah. Lakukan tes secara transparan," tulis @marthalena_lb_gaol.

"Bapak yg gagah ... putri yg cantik," tulis @astronutus_ocellatus

"Alhamdulillah buat mereka putra putri terbaik bangsa selamat ya yg lulus bagi yg blm masih ada kesempatan di masa yg akan dtng. Jadilah polisi yang mengayomi masyarakat dgn baik," tulis @yamin2644.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, iNews.id - Rahmat Daniel (19) menjadi satu di antara ratusan casis Bintara Polri Polda Sulawesi Selatan yang dinyatakan lulus. Dia merupakan kuli angkut gula asal Desa Tapong, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, Sulsel.

Pemuda dari pegunungan di pedalaman kawasan hutan lindung Kabupaten Bone ini dinyatakan lulus dalam sidang akhir yang dipimpin Karo SDM Polda Sulsel Kombes Pol Aris Haryanto.

Tangisnya pecah karena bahagia saat namanya diumumkan. Rahmat langsung mendatangi ibu dan ayahnya. Dia sujud di kaki ibu dan menangis bahagia bersama sambil bersyukur lalu juga bersimpuh di depan sang ayah dan memeluknya.

Rahmat merupakan anak bungsu dari lima bersaudara pasangan Hasanuddin dan Nurmiah. Dia tidak pernah menyangka atas capaian yang diraihnya. Bahkan warga di desanya tak menyangka dan turut senang dengan keberhasilan Rahmat.

"Saya bersyukur sekali lulus untuk ikut pendidikan. Saya hanya anak pedalaman yang akhirnya bisa menjadi polisi," ujar dikutip dari akun YouTube @biroSDMPoldaSulsel, Kamis (11/7/2024).

Sebab sejak Indonesia merdeka 79 tahun silam, Rahmat Daniel menjadi pemuda pertama di Desa Tapong yang tercatat lulus menjadi anggota Polri.

Desa Tapong diketahui berpenduduk 1.700 jiwa yang dikelilingi pegunungan hutan lindung. Desa sangat terpencil ini berada di pedalaman Kabupaten Bone seluas 4.559 kilometer persegi.

Untuk menuju desa ini dari Kota Makassar, dapat dicapai dengan akses jalan darat lebih dekat dari Kabupaten Barru. Tepatnya dari perempatan Pekkae poros Makassar-Parepare, menuju Kecamatan Pujananting Barru, yang jaraknya sekitar 19 kilometer.

Sebelumnya, Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Sulsel mengumumkan calon siswa (Casis) Bintara dan Tamtama Polri, Sabtu (6/7/2024). Dari 4.672 pendaftar, 1.319 calon siswa Bintara lolos sampai sidang akhir kelulusan dan hasilnya 497 dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Polda Sulsel.

Begitu juga dengan Tamtama. Dari 344 pendaftar, 137 calon siswa yang lolos sampai sidang akhir kelulusan dan hanya 68 dinyatakan lulus untuk menjalani pendidikan.

Editor: Donald Karouw

MAKASSAR, iNews.id - Seorang istri polisi melaporkan suaminya berinisial Aipda ZF ke Propam Polda Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (8/7/2024). Korban sebagai terlapor berinisial SH merasa dicampakkan dan tidak dinafkahi dalam beberapa tahun terakhir.

Kuasa Hukum korban SH, Wawan Nur Rewa mengatakan, kliennya merasa sang suami agak sedikit berubah. Dia tidak bisa menahan sehingga melaporkan polisi yang bertugas di bagian narkoba Polda Sulsel itu ke Propam Polda Sulsel.

"Dalam pelaporan yang disampaikan klien saya itu, selain tidak dinafkahi lahir batin atau ditelantarkan, juga ketiga anak-anaknya terancam putus sekolah. Mulai dari biaya akomodasi anak-anaknya, kemudian operasional, kebutuhan hidup anak-anaknya, itu terputus," ujar Wawan kepada wartawan di Mapolda Sulsel, Senin (8/7/2024).

Menurutnya, dia telah melaporkan dugaan penelantaran dan pelanggaran profesi. Sebab pengakuan kliennya, sudah ditelantarkan dan tidak dinafkahi sejak 4 tahun. Mereka menikah tahun 2009 dan telah dikarunia tiga anak.

"Dari pernikahan SH dan SF, memiliki tiga orang anak. Ada yang berumur 14 tahun, 12 tahun dan 9 tahun," katanya.

Wawan mengungkapkan, kliennya menganggap sang suami tidak memiliki rasa kemanusiaan sehingga meminta agar Polri, dalam hal ini Polda Sulsel menindaklanjuti oknum tersebut.

"Lebih kepada penyadaran pentingnya bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga sehingga tidak berdampak pada anak istrinya," ucapnya.

Wawan mengaku, kliennya tidak mengetahui apa yang menjadi masalah.

“Hanya saja suaminya ini selalu beralasan. Ada indikasi suaminya ini sudah memiliki istri simpanan di luar," katanya.

Menanggapi laporan tersebut, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto yang dikonfirmasi mengaku akan mengecek terlebih dahulu laporan tersebut.

"Kalau memang itu sudah dilaporkan nanti akan dicek seperti apa duduk permasalahannya. Nanti kami tunggu hasil pemeriksaan dari reskrim. Kalau itu polisi, kita tunggu hasil dari pemeriksaan propam,” ujarnya.

Editor: Donald Karouw