REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memerintahkan agar Polda Jabar mengevaluasi dan kembali mendalami kasus pembunuhan Vina dan Eky untuk memastikan penegakan hukum. Kapolri menegaskan, meskipun peristiwa pembunuhan tersebut terjadi 2016 lalu, tetapi pengusutan hukum yang tuntas atas kasus itu menjadi kewajiban bagi Polri.

“Walaupun peristiwa itu (pembunuhan Vina dan Eky) terjadinya delapan tahun yang lalu, 2016 ya, namun tentunya Polri memiliki kewajiban untuk menuntaskan, melakukan pendalaman kembali, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, dengan transparan akan kami sampaikan fakta-fakta yang sudah ditemukan,” kata Jenderal Sigit di Ancol, Jakarta Utara, Rabu (17/7/2024).

“Terkait dengan beberapa pertanyaan kasusnya yang sedang berjalan, tentunya Polri, dalam hal ini Polda Jawa Barat (Jabar), tetap akan menindaklanjuti,” sambung Sigit.

Sigit juga mengatakan, dirinya sudah menerima sejumlah laporan terkait dengan adanya pihak-pihak terpidana yang melaporkan saksi-saksi, pun juga personel kepolisian ke Bareskrim Polri menyangkut proses pengusutan kasus Vina dan Eky. Terkait pelaporan tersebut, pun Kapolri memerintahkan agar Bareskrim Polri menerimanya, dan melakukan pengusutan.

“Ada beberapa laporan di Bareskrim terkait proses yang suda berjalan yang ada di Jawa Barat. Dan saat ini, pendalaman-pendalaman sedang dilakukan, dan saya perintahkan Propam, Irwasum turun untuk melakukan pendalaman atas peristiwa yang ada,” tegas Kapolri.

Pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eky sudah inkrah memidanakan delapan orang. Tujuh terpidana saat ini masih menjalani penjara seumur hidup. Dan satu terpidana sudah bebas setelah menjalani hukuman delapan tahun penjara.

Namun, kasus tersebut masih menyisakan tiga buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Polda Jabar beberapa bulan lalu menangkap satu DPO atas nama Pegi Setiawan. Akan tetapi, buruh bangunan yang ditangkap tersebut bebas setelah PN Kota Bandung melalui putusan praperadilan menyatakan penetapan Pegi sebagai tersangka tidak sah.

Putusan praperadilan terhadap Pegi tersebut, berujung pada dinamika baru terkait kasus tersebut. Sebab para terpidana yang saat ini mendekam di penjara berencana mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Para terpidana kasus tersebut, pun mulai melakukan pelaporan-pelaporan atas proses hukum yang mereka alami sejak 2016 lalu. Beberapa laporan terkait dengan kesaksian palsu, dan ragam kekerasan dan penganiayaan yang mereka alami sehingga memaksa mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eky.

Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta mengevaluasi Kapolda Sumatra Barat (Sumbar) Irjen Suharyono. Hal ini buntut pernyataan Kapolda yang menyatakan institusi Polri diinjak-injak dalam kritikan penanganan kasus kematian siswa SMP Afif Maulana.

"Kalau ditanggapi dengan pernyataan institusi kami diinjak-injak, justru saya mau mempertanyakan pemahaman Pak Kapolda akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik," kata Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso saat dikonfirmasi, Minggu, 7 Juli 2024.

Menurutnya, sebagai pelayan publik Kapolda harus siap menerima masukan, kritik, bahkan hujatan terhadap pelaksanaan tugas penegakan hukum suatu perkara. Di sisi lain, tindakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang sebagai kuasa hukum Afif Maulana yang melaporkan Kapolda ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri disebut legal dan sesuai hukum.
Sugeng memandang tidak pernah melihat pernyataan yang sifatnya pencemaran nama baik atau penghinaan. Melainkan, wacana yang terjadi adalah perbedaan pendapat.

Menurutnya, perbedaan pendapat dalam penanganan proses hukum oleh Kepolisian itu biasa saja. Malah, kata dia, akan repot jika memiliki Kapolda atau pejabat yang antikritik.

"Pak Kapolri harus mengevaluasi nih Kapolda Sumbar yang model seperti ini, merasa dihina, karena penghinaan kan itu bisa bermakna satu pelanggaran hukum," ujar Sugeng.

Baca juga: Kasus Kematian Afif Maulana, Kapolri: Tidak Ada yang Ditutupi

Sementara itu, Sugeng mengatakan hukum dalam penegakan hukum sipil dikendalikan oleh polisi. Rakyat disebut berpotensi dilaporkan atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap institusi Polri.

"Nah ini enggak fair ya, saya harap Pak Kapolri menegur keras nih, mengevaluasi kinerja daripada Kapolda Sumbar," ungkap Sugeng.

Sugeng menerangkan kritikan masyarakat terhadap layanan Kepolisian itu biasa saja. Bahkan terjadi perbedaan pendapat terkait penanganan kasus yang tajam. Meski pandangan masyarakat, korban, pencari keadilan bisa salah, kata Sugeng, tapi niatnya untuk mengungkap keadilan bagi korban. Terutama dalam kasus kematian Afif Maulana yang masih terjadi perbedaan pendapat.

"Jadi biasa saja kalau ada beda pendapat misalnya dari kuasa hukum Afif dari LBH Padang melaporkan, berpendapat. Kemudian, ada pendapat juga dari pengamat ya, pendapat yang berbeda, itu harusnya diterima dengan lapang dada," ucapnya.

Maka itu, dia menyebut Kapolda Sumbar Irjen Suharyono perlu mendapatkan pengarahan dari Kapolri terkait prinsip Polri yang terbuka terhadap kritik. Bahkan, kata dia, Kapolri Jenderal Listyo saja meminta maaf belum bisa memberikan pelayanan maksimal dalam sambutan ulang tahun ke-78 Bhayangkara pada Senin, 1 Juli 2024.

"Kemudian, terbuka kepada kritik, tidak bisa satu kritik dikatakan sebagai menginjak-injak, ini adalah intimidasi ya, ini bisa dikatakan ancaman untuk menyerang balik dengan tuduhan fitnah," pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolda Sumbar Irjen Suharyono menyatakan siap bertanggung jawab atas hasil penyelidikan dan penyidikan kematian Afif Maulana. Dia meyakini remaja 13 tahun itu tewas karena melompat dari jembatan Kuranji bukan dianiaya polisi.

"Iya, jadi dari awal saya ini sebagai Kapolda turun langsung. Karena saya tidak ingin institusi saya itu diinjak-injak. Institusi saya itu kan institusi besar, Polri itu kan institusi yang selama ini sungguh melayani masyarakat dengan optimal," kata Kapolda saat dikonfirmasi, Kamis, 4 Juli 2024.

(END)