Bisnis.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya akan mengikuti jadwal pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Polri di DPR.

Menurut Listyo, pembahasan revisi UU tersebut adalah usulan dari DPR. Oleh sebab itu, pihaknya memposisikan diri untuk mengikuti jadwalnya saja.

Hal ini dia sampaikan langsung kepada wartawan di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat (8/11/2024).

“Saya kira kalau rencana UU Polri kan inisiasi dari rekan-rekan [Komisi III] mitra di DPR. Jadi kita tentunya dalam posisi yang mengikuti apa yang menjadi jadwal dan agenda dari teman-teman mitra,” tuturnya.

Adapun sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengaku belum ada koordinasi lebih lanjut dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR mengenai RUU apa saja yang akan diusulkan pihaknya dalam Prolegnas 2025-2029, termasuk nasib revisi UU Polri.

Dia hanya mengatakan karena waktunya sudah mendesak, ada kemungkinan revisi UU Polri akan masuk sidang setelah Januari 2025.

“Menyikapinya [revisi UU Polri] kan ini waktunya mepet. Mungkin [revisi UU Polri] masuk sidang yang setelah Januari,” ujarnya di Gedung DPR RI, pada Rabu (6/11/2024).

Sebelumnya, Baleg DPR periode 2019-2024 menyatakan pembahasan revisi UU TNI dan Polri diputuskan batal untuk periode tersebut.

Pada periode itu, Ketua Baleg DPR Wihadi Wiyanto mengatakan pihaknya akan menunda atau membatalkan pembahasan revisi UU TNI dan UU Polri. Dia menyebut pembahasan revisi UU ini bisa dilakukan oleh DPR periode berikutnya yakni 2024-2029.

“Tetapi ini melihat urgensinya nanti. Jadi baleg memutuskan untuk tidak membahas dulu, ya, dan memunda atau membatalkan pembahasan TNI-Polri," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto setelah kegiatan retret di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Dalam arahannya yang disampaikan melalui video conference, Kapolri memerintahkan seluruh jajaran di tingkat Mabes, Polda, hingga Polres untuk mendukung Asta Cita Presiden RI serta program-program pemerintah lainnya.

"Segera menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang sesuai arahan Presiden," kata Listyo Sigit dalam keterangan resmi pada Selasa (29/10/2024).

Sigit juga memerintahkan seluruh jajaran untuk fokus pada pencegahan kebocoran keuangan negara serta penegakan hukum tegas terhadap kasus judi online, korupsi, narkoba, dan penyelundupan.

Ia menegaskan, Polri akan memberikan reward and punishment bagi anggota yang berprestasi dalam pengungkapan kasus dan melakukan evaluasi bagi yang tidak.

“Petakan jalur masuk narkoba dan lakukan penindakan tegas terhadap berbagai modus baru, termasuk kampung-kampung narkoba yang dikendalikan dari lapas,” ujar Sigit.

Ia menekankan, pemberantasan narkoba harus komprehensif, termasuk bagi anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan.

“Bagi anggota yang menggunakan, lakukan pembinaan rohani dan pelatihan disiplin, dan jika berulang, jangan ragu pecat,” tegas Sigit.

Dalam mendukung program swasembada pangan, Sigit menyatakan bahwa Polri akan merekrut ahli pertanian dan ahli gizi melalui jalur SIPSS atau Bakomsus, dengan kolaborasi bersama Kementerian Pertanian.

Langkah ini bertujuan untuk mempercepat program ketahanan pangan nasional serta mendukung program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas pemerintah.

Sigit juga memberikan perhatian khusus terhadap kegiatan importasi ilegal yang marak.

“Berikan efek kejut dengan penegakan hukum besar terhadap pelaku impor ilegal," tambahnya.

Dia menambahkan, modus seperti pergeseran HS code, penyalahgunaan fasilitas KITE, serta jalur impor ilegal harus segera ditindak.

Dalam rangka mencegah kebocoran keuangan negara, yang menjadi target Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen, Sigit menyatakan Polri akan mendukung melalui pengawasan dan penegakan hukum.

“Peran seluruh elemen bangsa dibutuhkan untuk mencegah kebocoran penerimaan negara dan mengawasi penggunaan anggaran,” ujarnya.

Sebelum menutup arahannya, Sigit meminta seluruh jajaran untuk menindak tegas segala bentuk tindak pidana judi online.

Ia memerintahkan penelusuran aset yang terkait perjudian serta berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk memblokir situs dan rekening terkait.

“Capital outflow akibat kejahatan seperti judi online, pinjaman online ilegal, penyelundupan, impor-ekspor ilegal, narkoba, dan korupsi harus benar-benar diberantas agar bangsa kita tidak dirugikan,” tutup Sigit.