REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah fraksi di DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti kesemrawutan pendataan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Akibatnya, banyak penerima manfaat yang tak lagi mendapatkan program itu.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi terhadap pendaftar KJP dan KJMU berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal itu dilakukan agar penyaluran program tepat sasaran.

"Pada tahap pertama Tahun 2023, bantuan KJP Plus telah disalurkan kepada 674.599 penerima dan bantuan KJMU kepada 15.153 penerima," kata dia saat rapat paripurna di DPRD Provinsi DKI Jakarta, Senin (29/7/2024).

Sementara itu, pada tahap Kedua Tahun 2023, bantuan KJP Plus telah disalurkan kepada 656.390 penerima. Sedangkan bantuan KJMU disalurkan kepada 19.042 penerima.

Heru menambahkan, pihaknya juga telah menyediakan posko atau helpdesk pelayanan KJP Plus dan KJMU di tingkat kota administrasi. Itu dilakukan untuk untuk mempermudah layanan KJP Plus dan KJMU.

Sebelumnya, Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi DKI Jakarta Ahmad Mardono mengatakan, pihaknya prihatin dengan kebijakan pendataan KJP Plus dan KJMU yang semrawut dan lemah koordinasi. Menurut dia, hal itu mengakibatkan banyak penerima KJP dan KJMU yang hilang namanya dari daftar penerima.

"Koordinasi data antarinstansi tidak berjalan dengan baik dan kurang sosialisasi ke masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang terkejut saat namanya hilang dari daftar penerima KJP dan KJMU," kata dia saat rapat paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2023, Senin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kebijakan Pemprov Daerah Khusus Jakarta (DKJ) di sektor pendidikan terus menuai kritik. Tak hanya melakukan pemecatan guru honorer di awal tahun ajaran baru, Pemprov DKJ juga ternyata memotong kuota beasiswa bagi mahasiswa asal Jakarta yang menerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

“Kami sangat prihatin dengan kebijakan dari Pemprov DKJ yang terkesan tidak mengarusutamakan layanan dasar di bidang pendidikan. Padahal dengan kemampuan APBD yang begitu besar dibandingkan daerah lain harusnya Pemprov DKJ memprioritaskan pendidikan dalam kebijakannya,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, usai menerima mahasiswa korban pemotongan kuota KJMU yang didampingi Komunitas Genius di Ruang Fraksi PKB, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Dalam keterangan tertulisnya Huda menjelaskan, APBD Jakarta tahun ini mencapai Rp 81,7 triliun. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan APBD Jawa Barat Rp 36,7 triliun, APBD Jawa Timur Rp 28,1 triliun, dan APBD Jawa Tengah Rp 23,3 triliun.

“Dengan pendapatan asli daerah yang mencapai lebih dari Rp 71 triliun harusnya Pemprov Jakarta bisa memberikan perhatian lebih untuk layanan dasar terutama pendidikan, sehingga menjadi bench mark bagi daerah lain,” katanya.

Dia mengungkapkan, di beberapa tahun sebelumnya, banyak kalangan yang memuji komitmen pendidikan dari Pemprov Jakarta. Lahirnya Kartu Jakarta Pintar di era Gubernur Jokowi, Kartu Jakarta Pintar plus di era Gubernur Anies Baswedan, hingga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) menjadi deretan bukti komitmen Pemprov Jakarta.

“Bahkan KJMU menjadi terobosan besar meningkatkan akses pendidikan tinggi di Indonesia karena memang faktanya angka partisipasi kasar pendidikan tinggi kita memang tertinggal dibandingkan negara lain,” katanya.

Hanya di era Pj Gubernur DKJ Heru Budi Hartono, kata Huda, ada tren kemunduran layanan pendidikan termasuk pemotongan kuota bagi penerima KJMU. Masalahnya penerima KJMU ini adalah mahasiswa dari kalangan tidak mampu.

“Dari apa yang disampaikan teman-teman tadi banyak dari mereka yang tidak bisa melanjutkan kuliah karena beasiswa KJMU tidak dilanjutkan oleh Pemprov DKJ,” katanya.

Sementara itu salah satu korban pemotongan kuota KJMU Abdul Latif mengaku ada keanehan terkait alasan Pemprov DKJ tidak melanjutkan beasiswa untuknya. Keluarganya dinilai mampu hanya karena rumahnya berlantai dua, padahal rumahnya terbuat dari kayu dan berdiri di tempat pengolahan sampah.

“Orang tua saya pengepul sampah dan harus mendirikan rumah tinggi agar tidak terdampak kotoran dan debu. Saat ini saya sudah semester IV dan tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak lagi menerima KJMU,” katanya.