JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI telah menetapkan susunan pimpinan Komisi V periode 2024-2029, Selasa (22/10/2024), yang dibacakan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Kursi ketua Komisi V DPR menjadi jatah PDI-P menunjuk Lasarus untuk memimpin Komisi V DPR.

Lasarus sebelumnya juga menjabat sebagai ketua Komisi V DPR pad periode 2019-2024.

Sementara itu, empat kursi wakil jadi milik Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Golkar menempatkan Ridwan Bae sebagai wakil ketua Komisi V DPR RI, Gerindra menempatkan Andi Iwan Darmawan Aras, Nasdem menempatkan Roberth Rouw, dan PKB menempatkan Syaiful Huda.

Komisi V akan meliputi isu infrastruktur dan perhubungan dengan 7 mitra kerja yakni:

1. Kementerian Pekerjaan Umum

2. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

3. Kementerian Perhubungan

4. Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal

5. Kementerian Transmigrasi

6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan, pihaknya tidak melihat upaya penjegalan calon kepala daerah pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Hal itu menanggapi kabar adanya penjegalan terhadap Anies Rasyid Baswedan agar tidak maju pada Pilgub Jakarta 2024.

"Saya belum melihat suasana itu. Jadi, ya masih tarik-menarik soal koalisi saja, ya, soal mana figur yang tepat, dan seterusnya itu," kata Syaiful di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2024).

Menurut dia, proses Pilgub Jakarta masih sangat dinamis. Sehingga belum dapat diprediksi akan berakhir seperti apa nantinya. Syaiful lantas mencontohkan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap pengusungan gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan.

"PKS yang sudah masangin aja masih luar biasa gitu, apalagi PKB yang belum masang ya. Jadi, ya, kita lihat sih, waktu tinggal beberapa hari. Jadi, dinamisnya terjadi di KIM (Koalisi Indonesia Maju), dan terjadi juga di luar KIM," jelasnya.

Oleh sebab itu, Syaiful menilai, wajar bila ke depannya ada ajakan dari Kaolisi Indonesia Maju (KIM) yang notabene pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. KIM merupakan pengusung pasangan Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Syaiful, wajar KIM mengajak PKB untuk membentuk KIM Plus menyongsong Pilgub Jakarta. "Wajar, ini bagian dari dinamika, termasuk dinamika yang terjadi di tubuh internal PKS hari ini. Kalau PKB, dari awal kan memang kami sudah pada posisi akan menentukan ini di akhir. Oleh karena itu, ya kita lihat saja," katanya.

Adapun saat ini, KIM terdiri Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Solidaritas Indonesia. Bagi Syaiful, PKB tidak sulit untuk menentukan kandidat yang diusung pada Pilgub Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029 dipisahkan.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda mengatakan usulan itu disampaikan berdasarkan hasil Mukernas PKB yang diselenggarakan Selasa (23/7/2024) kemarin.

"Salah satu rekomendasi eksternal menyangkut soal usulan PKB untuk mendorong revisi paket UU Politik, isinya salah satunya adalah PKB mendorong supaya pelaksanaan pilpres dan pileg dipisah pada tahun 2029 yang akan datang," ujar Huda dalam jumpa pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Waketum PKB Jazilul Fawaid mengenang, dengan berbarengannya pelaksanaan pilpres dan pileg, mereka jadi lebih sering berbicara terkait pilpres, tanpa memikirkan caleg yang maju di DPR.

Terlebih, kata dia, yang menjadi cawapres dalam Pilpres 2024 kemarin adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), sehingga mereka fokus berkampanye di pilpres.

"Jadi jihad itu, prioritas pertama. Baru prioritas kedua, bahkan ketiga teman-teman ini. Jadi pengalaman inilah yang kemudian saya yakin nanti disampaikan ke partai dan masyarakat, efektif enggak? Gitu. Ini yang mau kita koreksi," papar Jazilul.

Lalu, Jazilul mengungkit partai politik yang belum memiliki akses cukup ke APBN.

Padahal, kata dia, partai politik melahirkan para pemimpin, mulai dari bupati, gubernur, hingga presiden.

"Katakanlah hari ini itu hanya dihitung satu suara Rp 1.000, padahal saya tanya ke teman-teman, 'satu suara itu berapa sekarang?" kata Jazilul disambut tawa pengurus PKB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kebijakan Pemprov Daerah Khusus Jakarta (DKJ) di sektor pendidikan terus menuai kritik. Tak hanya melakukan pemecatan guru honorer di awal tahun ajaran baru, Pemprov DKJ juga ternyata memotong kuota beasiswa bagi mahasiswa asal Jakarta yang menerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

“Kami sangat prihatin dengan kebijakan dari Pemprov DKJ yang terkesan tidak mengarusutamakan layanan dasar di bidang pendidikan. Padahal dengan kemampuan APBD yang begitu besar dibandingkan daerah lain harusnya Pemprov DKJ memprioritaskan pendidikan dalam kebijakannya,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, usai menerima mahasiswa korban pemotongan kuota KJMU yang didampingi Komunitas Genius di Ruang Fraksi PKB, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Dalam keterangan tertulisnya Huda menjelaskan, APBD Jakarta tahun ini mencapai Rp 81,7 triliun. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan APBD Jawa Barat Rp 36,7 triliun, APBD Jawa Timur Rp 28,1 triliun, dan APBD Jawa Tengah Rp 23,3 triliun.

“Dengan pendapatan asli daerah yang mencapai lebih dari Rp 71 triliun harusnya Pemprov Jakarta bisa memberikan perhatian lebih untuk layanan dasar terutama pendidikan, sehingga menjadi bench mark bagi daerah lain,” katanya.

Dia mengungkapkan, di beberapa tahun sebelumnya, banyak kalangan yang memuji komitmen pendidikan dari Pemprov Jakarta. Lahirnya Kartu Jakarta Pintar di era Gubernur Jokowi, Kartu Jakarta Pintar plus di era Gubernur Anies Baswedan, hingga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) menjadi deretan bukti komitmen Pemprov Jakarta.

“Bahkan KJMU menjadi terobosan besar meningkatkan akses pendidikan tinggi di Indonesia karena memang faktanya angka partisipasi kasar pendidikan tinggi kita memang tertinggal dibandingkan negara lain,” katanya.

Hanya di era Pj Gubernur DKJ Heru Budi Hartono, kata Huda, ada tren kemunduran layanan pendidikan termasuk pemotongan kuota bagi penerima KJMU. Masalahnya penerima KJMU ini adalah mahasiswa dari kalangan tidak mampu.

“Dari apa yang disampaikan teman-teman tadi banyak dari mereka yang tidak bisa melanjutkan kuliah karena beasiswa KJMU tidak dilanjutkan oleh Pemprov DKJ,” katanya.

Sementara itu salah satu korban pemotongan kuota KJMU Abdul Latif mengaku ada keanehan terkait alasan Pemprov DKJ tidak melanjutkan beasiswa untuknya. Keluarganya dinilai mampu hanya karena rumahnya berlantai dua, padahal rumahnya terbuat dari kayu dan berdiri di tempat pengolahan sampah.

“Orang tua saya pengepul sampah dan harus mendirikan rumah tinggi agar tidak terdampak kotoran dan debu. Saat ini saya sudah semester IV dan tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak lagi menerima KJMU,” katanya.