Sebanyak 51 pegawai Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dialihtugaskan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Hal ini sejalan dengan proses pembubaran KASN yang ditargetkan rampung pada tahun ini.

Langkah alih tugas ini dilakukan sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden No. 91/2024 dan No. 92/2024 yang menyebutkan bahwa seluruh tugas dan fungsi KASN kini akan dialihkan ke Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini mengucapkan selamat datang kepada para pegawai yang bergabung. Proses pengalihan pegawai KASN ke Kementerian PANRB ini telah melalui berbagai tahap.

Adapun tahapan tersebut mulai dari pemetaan profil, penyesuaian kompetensi jabatan hingga pengalihan personil, pembiayaan, perlengkapan, dan dokumen (P3D) yang telah berjalan sejak awal tahun ini.

"Alhamdulillah, per 1 Oktober nanti Saudara akan resmi menjadi pegawai ASN di lingkungan Kementerian PANRB. Jangan ragu untuk berinovasi, menyampaikan ide-ide, serta membangun kolaborasi yang kuat untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik," kata Rini, dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (24/9/2024).

Para pegawai baru ini akan melangsungkan Orientasi Wawasan dan Tugas (Orwastu) terlebih dulu hingga tanggal 26 September 2024 nanti. Di hari Senin, para pegawai baru akan melengkapi kebutuhan administrasi, termasuk perekaman sidik jari, payroll haji, dan pengambilan foto kartu pegawai.

Sementara di hari berikutnya, akan diberikan materi dari setiap unit kerja, pengenalan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK), hak dan kewajiban pegawai, pengembangan kompetensi, serta implementasi kebijakan PANRB.

Rini menambahkan, dengan bergabung ke Kementerian PANRB, para pegawai telah menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan ASN yang berintegritas dan profesional.

Selain itu, Rini juga menjamin bahwa para pegawai yang dialihtugaskan ini akan mendapatkan hak yang sama untuk pengembangan kariernya.

"Semoga ini menjadi awal yang baik dan memotivasi kita semua untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara melalui Kementerian PANRB," pungkasnya.

Sebagai informasi, rencana pembubaran KASN tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. RUU ASN itu telah disepakati oleh DPR dan Pemerintah untuk dibawa ke paripurna.

Lebih lanjut, pembubaran itu juga telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah organisasi masyarakat sipil melakukan uji materi Pasal 26 Ayat (2) huruf d dan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) terhadap Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam gugatannya, para pemohon menilai Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tak lagi memiliki kewenangan pengawasan sistem merit, asas, kode etik, serta kode perilaku ASN yang telah menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hal itu disampaikan pemohon I dalam sidang perkara Perkara Nomor 121/PUU-XXII/2024 ini digelar pada Kamis (19/9/2024) di Ruang Sidang Pleno MK.

Pemohon I menilai, gugatan berdampak pada lemahnya sistem birokrasi yang profesional, berintegritas, dan memegang prinsip meritokrasi demi terwujudnya pemerintahan yang baik, profesional, terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Oleh sebab itu, pemohon I yang merupakan organisasi yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi dan reformasi birokrasi dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, termasuk untuk menghasilkan pemilihan umum yang bersih dan adil, jelas memiliki kepentingan langsung dengan keberadaan pasal-pasal yang pemohon I dimohonkan untuk diuji ini.

“Untuk itu, para pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan materi muatan Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ‘Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kementerian dan/atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang: …. d. pengawasan penerapan sistem merit, asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku ASN’; menyatakan materi muatan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ‘Komisi Aparatur Sipil Negara tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d’,” ujar salah satu kuasa hukum para pemohon, Dudy Agung Trisna saat membacakan petitum.

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah memberikan catatan kepada para pemohon tentang norma yang diujikan, khususnya permintaan menambahkan norma Pasal 26 Ayat (2) huruf d terkait asas dan kode etik ASN.

Guntur meminta agar pemohon bisa melengkapi apa saja asas dan kode etik ASN yang menjadi bagian untuk diawasi.

Untuk itu, perlu elaborasi tentang KASN telah ada sebelumnya tetapi kemudian tidak memfungsikannya dan mengalihkannya ke BKN.

“Masalahnya perlu dijelaskan kenapa konsep baru ini apakah perlu analisis SWOT-nya? Tepat yang mana itu dilakukan karena ini sama-sama dua organisasi. Agar MK dapat gambaran kebutuhan kembali ke KASN sangat urgent, kalau tidak KASN maka sistem merit tidak akan jalan. Jadi, ini perlu dieksplor lagi,” ucap Guntur.

Sebelum menutup persidangan, Hakim Konstitusi Guntur mengatakan, para pemohon diberikan waktu selama 14 hari untuk menyempurnakan permohonan.