Pengamat Kebhinekaan, Sukidi, mengingatkan pentingnya pendidikan karakter dan meritokrasi, pada alam demokrasi Indonesia belakangan ini.

Hal itu ia sampaikan saat berbicara dalam Panel Kedua Kongres Pancasila XII, bertajuk “Refleksi Moral Aktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,” yang dihelat Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (26/9).

"Republik Indonesia hari ini memerlukan pendidikan karakter, sebab negeri ini telah bergerak jauh tanpa panduan budi pekerti luhur. Pendidikan karakter dinilai penting karena menjadi penentu kualitas manusia Indonesia yang berwatak mulia, berkepribadian luhur, dan cinta pada kebenaran. Inilah yang menjadi bekal untuk memajukan republik di masa depan," terang Sukidi.

Pendidikan karakter sebetulnya sudah ditekankan oleh para pendiri bangsa, Soekarno dan Hatta. Mereka telah mengisyaratkan pentingnya pendidikan karakter melalui ungkapan "Natiotn and Character Building".

"Fondasi yang ditanamkan dua pendiri bangsa itu penting menjadi pedoman bersama guna menghalau karakter buruk dan licik yang dipertontonkan secara brutal oleh para penyelenggara negara yang berpotensi menghancurkan republik karena hilangnya keutamaan publik (public virtue)," ungkap Sukidi.

Alumnus Harvard University menilai, tanpa pendidikan karakter manusia jadi terbatas dalam mengembangkan kapabilitasnya. Sehingga, mereka terjebak dalam kemiskinan.

Kemiskinan, baginya bukan hanya terjadi karena pendapatan yang rendah. Tapi karena kurangnya kebebasan manusia (lack of human freedom), seperti yang diungkap peraih Nobel Eknomi 1998, Amartya Sen.

Denegan kebebasan, seseorang diyakini mampu mengembangkan kapabilitas diri dengan maksimal, sehingga mampu berjuang keluar dari kemiskinan dan memperoleh kemajuan.

Pendidikan karakter, tegas Sukidi, mampu menuntun Indonesia untuk dikelola dengan spirit meritokrasi, yang memberikan ruang kepada setiap individu dengan kemampuan dan kecakapan intelektual untuk memperoleh kesuksesan.

“Kisah negara maju adalah kisah meritokrasi. Mustahil sebuah bangsa maju jika ditempuh dengan nepotisme,” ujarnya.

Menurut Sukidi, terjadi sistem kakistokrasi--suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh mereka yang buruk, tidak memenuhi syarat dan tak bermoral di Indonesia.

"Yang ditampilkan para penyelenggara negara yang tidak kompeten dan buruk secara moral. Bagi Sukidi, spirit meritokrasi penting untuk ditegakkan sebagai prinsip dasar karena mampu memberikan jaminan kesetaraan bagi semua warga negara berdasarkan kemampuan," katanya.

Satu prinsip lain yang diyakini mampu menegakkan kembali Indonesia, bagi Sukidi, ialah prinsip melihat setiap individu sebagai setara (equal human being). Dengan prinsip ini, seseorang tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan status sosialnya, melainkan ditentukan oleh kualitas karakternya.

“Kita dilahirkan secara setara, menjadi warga negara yang sama dan setara, dan berhak diperlakukan secara adil dan setara,” tutup Sukidi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah organisasi masyarakat sipil melakukan uji materi Pasal 26 Ayat (2) huruf d dan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) terhadap Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam gugatannya, para pemohon menilai Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tak lagi memiliki kewenangan pengawasan sistem merit, asas, kode etik, serta kode perilaku ASN yang telah menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hal itu disampaikan pemohon I dalam sidang perkara Perkara Nomor 121/PUU-XXII/2024 ini digelar pada Kamis (19/9/2024) di Ruang Sidang Pleno MK.

Pemohon I menilai, gugatan berdampak pada lemahnya sistem birokrasi yang profesional, berintegritas, dan memegang prinsip meritokrasi demi terwujudnya pemerintahan yang baik, profesional, terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Oleh sebab itu, pemohon I yang merupakan organisasi yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi dan reformasi birokrasi dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, termasuk untuk menghasilkan pemilihan umum yang bersih dan adil, jelas memiliki kepentingan langsung dengan keberadaan pasal-pasal yang pemohon I dimohonkan untuk diuji ini.

“Untuk itu, para pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan materi muatan Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ‘Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kementerian dan/atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang: …. d. pengawasan penerapan sistem merit, asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku ASN’; menyatakan materi muatan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ‘Komisi Aparatur Sipil Negara tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d’,” ujar salah satu kuasa hukum para pemohon, Dudy Agung Trisna saat membacakan petitum.

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah memberikan catatan kepada para pemohon tentang norma yang diujikan, khususnya permintaan menambahkan norma Pasal 26 Ayat (2) huruf d terkait asas dan kode etik ASN.

Guntur meminta agar pemohon bisa melengkapi apa saja asas dan kode etik ASN yang menjadi bagian untuk diawasi.

Untuk itu, perlu elaborasi tentang KASN telah ada sebelumnya tetapi kemudian tidak memfungsikannya dan mengalihkannya ke BKN.

“Masalahnya perlu dijelaskan kenapa konsep baru ini apakah perlu analisis SWOT-nya? Tepat yang mana itu dilakukan karena ini sama-sama dua organisasi. Agar MK dapat gambaran kebutuhan kembali ke KASN sangat urgent, kalau tidak KASN maka sistem merit tidak akan jalan. Jadi, ini perlu dieksplor lagi,” ucap Guntur.

Sebelum menutup persidangan, Hakim Konstitusi Guntur mengatakan, para pemohon diberikan waktu selama 14 hari untuk menyempurnakan permohonan.