Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang senilai Rp822 miliar dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kegiatan usaha Duta Palma Group. Duta Palma Group adalah perusahaan yang terkait dengan taipan Surya Darmadi.

Adapun, penyitaan ini dilakukan terkait dengan PT Darmex Plantations yang merupakan holding perkebunan dan PT Asset Pacific holding yang bergerak di bidang properti dari Duta Palma Group.

Diirektur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar mengungkapkan bahwa kasus korupsi ini merupakan hasil pengembangan kasus yang terkait Bos Duta Palma, Surya Darmadi.

Pengembangan itu dilakukan lantaran dalam putusan pengadilan, pihak kejaksaan telah mendapatkan bukti-bukti tindak pidana terkait Duta Palma Group dalam perkara pokok pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu.

Hasilnya, penyidik Kejagung berhasil menyita Rp450 miliar uang yang diduga hasil korupsi kasus tersebut. Modusnya, hasil dari kegiatan usaha perkebunan itu diduga disamarkan kepada PT Darmex Plantations dan kemudian dialihkan ke Surya Darmadi dan PT Asset Pacific.

"Hasil kejahatan dari tindak pidana korupsi atas penguasaan dan pengelolaan lahan tersebut dialihkan, ditempatkan, dan disamarkan kepada PT Darmex Plantations yang kemudian dialihkan kepada Terpidana Surya Darmadi dan PT Asset Pacific sebesar Rp450 miliar lalu disita oleh penyidik sebagai hasil kejahatan TPPU," kata Abdul dikutip, Kamis (3/10/2024).

Selanjutnya, tim penyidik juga telah melakukan pengembangan dengan menggeledah Menara Palma di Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan. Hasilnya, ditemukan uang runai rupiah dan dollar singapura sebesar Rp63,7 miliar di dalam sembilan koper.

Selanjutnya, pada penggeledahan dua di Gedung Palma Tower Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan. Penyidik kembali melakukan penyitaan terhadap uang Rp304,5 miliar.

Perinciannya, uang tunai Rp149,5 miliar; SGD 12,5 juta atau bila dirupiahkan senilai Rp157,7 miliar; JPY 2 juta atau senilai Rp212 juta; dan USD 700 ribu atau senilai Rp10,6 miliar.

"Dari kedua penggeledahan dimaksud, Tim Penyidik telah menyita uang dengan total nilai kurang lebih Rp372 miliar. Terhadap uang tunai yang disita tersebut, diduga merupakan hasil tindak pidana dan akan digunakan sebagai barang bukti," tutur Abdul di Kejagung, Rabu (2/10/2024).

Dengan demikian, jika ditotal dengan penyitaan pertama maka uang yang telah disita penyidik dalam kasus ini hampir mencapai Rp1 triliun atau Rp822 miliar.

Sekadar informasi, Kejagung juga telah menetapkan total ada tujuh korporasi sebagai tersangka kasus korupsi dan pencucian uang perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu.

Perinciannya, terdapat lima korporasi yang sudah menjadi tersangka TPK dan TPPU yaitu PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani. Sementara, untuk perusahaan PT Asset Pacific dan PT Darmex Plantations merupakan tersangka TPPU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) bakal menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara Surya Darmadi.

Gugatan praperadilan terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan ini dilakukan usai KPK menyetop pengusutan perkara Surya Darmadi dalam kasus dugaan suap alih fungsi hutan di Provinsi Riau.

“MAKI tetap pada posisi menguji SP3 itu untuk gugat praperadilan nantinya, dimana memang KPK punya PR (pekerjaan rumah) banyak,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada Kompas.com, Selasa (13/8/2024).

Boyamin pun menyinggung perkara Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi, tersangka dugaan suap terkait pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2010-2012.

Ia bilang, KPK sudah lima tahun tidak bisa menyelesaikan perkara yang diduga merugikan keuangan negara triliunan rupiah tersebut.

“Kasusnya Supian Hadi Bupati Kotawaringin itu sudah hampir 5 tahun, enggak diproses-proses padahal dulu digembar-gemborkan kerugiannya besar triliunan, tapi sampai saat ini kan enggak ada, menurut saya sih memang banyak hal yang perlu dikritisi,” kata Boyamin.

MAKI pun menyentil langkah lembaga antikorupsi itu yang menerbitkan SP3 terhadap Surya Darmadi.

Terlebih, KPK juga sempat memasukan nama Surya Darmadi ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Bahkan, Komisi Antirasuah rebutan dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menangkap Surya Darmadi saat kembeli ke Indonesia.

Kala itu, Surya Darmadi juga menjadi tersangka kasus korupsi penyerobotan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Namun, kini KPK menyatakan kurang bukti untuk memproses hukum konglomerat tersebut.

“Jadi kalau (kurang) alat bukti itu jadi lucu karena dulu KPK sangat ngotot dan bahkan rebutan nangkap di Bandara Soekarno-Hatta,” kata Boyamin.

“Kok tiba-tiba sekarang dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti itu kan menghilangkan accident di Bandara rebutan itu,” ucapnya.

Boyamin menuturkan, Surya Darmadi menjadi tersangka lantaran diduga menyuap Gubernur Riau Annas Maamun.

Sementara, Annas Maamun sendiri telah diproses hukum bahkan sempat mendapatkan grasi berupa pengurangan hukuman dari Presiden RI.

“Proses itu sudah lengkap, sudah sempurna karena Gubernur Annas Maamun kan sudah diproses hukum dan bahkan dapat grasi pengurangan hukuman,” kata Boyamin.

“Berarti kan sudah mengakui bersalah, apalagi perdebatannya? Kan enggak ada, justru KPK aneh dan lucu kalau memberikan SP3,” imbuhnya.

SP3 Nomor B/360/DIK.00/23/06/2024 yang ditujukan kepada Surya Darmadi ini diteken oleh Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK, Asep Guntur Rahayu pada 20 Juni 2024.

Dalam surat ini, KPK menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki bukti yang cukup menjerat Surya Darmadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP.

"Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 telah dilakukan penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti," demikian poin 2 yang tertuang dalam SP3 yang dilihat Kompas.com, Sabtu (10/8/2024).

Dalam perkara ini, Surya Darmadi ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Manajer Legal PT Duta Palma, Suheri Terta lantaran diduga menyuap Gubernur Riau Annas Maamun.

Saat itu hanya Suheri Terta dan Annas Maamun yang diadili dalam perkara suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014.

Sementara itu, Kuasa Hukum Surya Darmadi, Maqdir Ismail menjelaskan, SP3 ini diterbitkan setelah tim hukum mengirimkan surat kepada Ketua KPK Nawawi Pamolango pada 29 Junuari 2024.

Surat permohonan penghentian penyidikan ini dilayangkan setelah adanya putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 345 PK/Pid.Sus/2022 tanggal 3 Agustus 2022 yang membebaskan Suheri Terta.

Dalam putusan yang diketuk pada 3 Agustus 2022, eks Menager Legal PT Duta Palma itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan.

"Artinya terdakwa dianggap tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana di dakwakan, maka secara mutatis mutandis, putusan tersebut juga menyatakan bahwa kawan peserta dari terdakwa Suheri Terta yaitu Surya Darmadi tidak terbukti telah 'melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan terdakwa Suheri Terta sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan," kata Maqdir.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghentikan penyidikan perkara dugaan suap alih fungsi lahan di Riau yang menjerat pemilik PT Duta Palma Group atau Darmex Group, Surya Darmadi.

Penghentian penyidikan itu tertuang dalam surat yang diterbitkan KPK No.B/360/DIK.00/23/06/2024. Surat itu lalu ditujukan ke Surya Darmadi. Mengutip Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) itu, KPK perkara Surya Darmadi sudah dihentikan KPK pada 14 Juni 2024.

Surat itu pun telah diteken oleh Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu.

"Dengan ini diberitahukan bahwa pada Hari Jumat, Tanggal 14 Juni 2024, telah dilakukan penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti," demikian dikutip dari SP3 yang dilihat Bisnis, Senin (12/8/2024).

Berdasarkan informasi dari SP3 itu, KPK memulai penyidikan dengan di antaranya menerbitkan surat perintah penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) pada 4 April 2019. Lima tahun berselang, perkara itu resmi dihentikan pada 14 Juni 2024.

Pada perkara tersebut, Surya Darmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 56 KUHP.

Perkara itu terkait dengan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan pada 2014.

Surat itu lalu ditembuskan ke Pimpinan KPK, Ketua Dewas KPK, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK serta Inspektur KPK.

SP3 itu juga dibenarkan oleh pihak kuasa hukum Surya Darmadi, Maqdir Ismail dan Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui pesan singkat.

"Benar [SP3 kasus Surya Darmadi]," ujar Tessa kepada Bisnis, Senin (12/8/2024).

Adapun pihak penasihat hukum Surya Darmadi, yang dipimpin Maqdir, sebelumnya telah mengajukan permohonan penghentian penyidikan kasus tersebut pada Oktober 2022. Berdasarkan surat dari kuasa hukum taipan sawit itu, surat dikirimkan kepada Firli Bahuri, yang saat itu masih menjadi Ketua KPK.

Permohonan SP3 itu disampaikan sejalan dengan putusan Peninjauan Kembali (PK) Suheri Tirta, mantan Manajer Legal PT Duta Palma, di mana dia dinyatakan tidak terbukti melakukan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum serta dibebaskan. Putusan PK No.345 PK/Pid.Sus/2022 itu dijatuhkan pada Agustus 2022.

Dengan begitu, pihak Surya Darmadi menilai putusan PK Suheri Tirta itu turut menyatakan kliennya juga tidak terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan jaksa.