Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa pejaabat PT Asset Pacific dan Darmex Plantations sebagai saksi kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan PT Duta Palma Group.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebutkan, para saksi itu adalah Direktur PT Asset Pacific berinisial PA, Direktur Utama PT Darmex berinisial TTG, serta ISW dari pihak swasta.

"Pemeriksaan saksi ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu," kata Harli dalam keterangan resmi, Minggu (27/10/2024).

Ketiga saksi diperiksa untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara dugaan korupsi dan pencucian uang di sektor perkebunan kelapa sawit yang melibatkan sejumlah perusahaan dalam kelompok PT Duta Palma Group.

Beberapa perusahaan yang menjadi bagian dari penyidikan ini mencakup PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Asset Pacific, dan PT Darmex Plantations.

Keseluruhan perusahaan tersebut diduga terlibat dalam tindakan korupsi dan pencucian uang terkait usaha perkebunan yang dijalankan oleh PT Duta Palma Group.

Sebagai informasi, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana badan 16 tahun penjara terhadap Surya Darmadi yang merupakan bos PT Duta Palma Group.

Surya Darmadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana pidana korupsi terkait penyerobotan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kasus Korupsi Duta Palma, Kejagung Periksa Pejabat Asset Pacific dan Darmex Plantations", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/28/08252051/kasus-korupsi-duta-palma-kejagung-periksa-pejabat-asset-pacific-dan-darmex.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung memeriksa pejaabat PT Asset Pacific dan Darmex Plantations sebagai saksi kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan PT Duta Palma Group.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebutkan, para saksi itu adalah Direktur PT Asset Pacific berinisial PA, Direktur Utama PT Darmex berinisial TTG, serta ISW dari pihak swasta.

"Pemeriksaan saksi ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu," kata Harli dalam keterangan resmi, Minggu (27/10/2024).

Ketiga saksi diperiksa untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara dugaan korupsi dan pencucian uang di sektor perkebunan kelapa sawit yang melibatkan sejumlah perusahaan dalam kelompok PT Duta Palma Group.

Beberapa perusahaan yang menjadi bagian dari penyidikan ini mencakup PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Asset Pacific, dan PT Darmex Plantations.

Keseluruhan perusahaan tersebut diduga terlibat dalam tindakan korupsi dan pencucian uang terkait usaha perkebunan yang dijalankan oleh PT Duta Palma Group.

Sebagai informasi, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana badan 16 tahun penjara terhadap Surya Darmadi yang merupakan bos PT Duta Palma Group.

Surya Darmadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana pidana korupsi terkait penyerobotan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendalaman kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait kegiatan usaha kelapa sawit oleh PT Duta Palma Group terus dilakukan sejak kasus tersebut mencuat pada tahun 2022.

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menyebutkan bahwa kasus yang menyeret nama bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi sebagai tersangka itu menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp 100 triliun.

Pengusutan kasus yang cukup lama, menguak fakta-fakta baru dibalik bisnis sawit yang dijalankan oleh Surya Darmadi.

Selain memeriksa saksi, beberapa barang bukti dan aset milik Surya Darmadi turut digeledah sebagai upaya memulihkan kerugian negara.

1. Kerugian negara ditaksir hingga Rp 100 triliun

Kejagung RI mengungkapkan bahwa kerugian negara dalam kasus korupsi dan pencucian uang terkait kegiatan usaha kelapa sawit oleh PT Duta Palma Group bertambah menjadi lebih dari Rp 100 triliun.

Awalnya, perkara itu diduga merugikan perekonomian negara senilai Rp 78 triliun berdasarkan perhitungan penyidik Kejaksaan Agung.

Berdasarkan hasil perhitungan yang diserahkan kepada penyidik dari BPKP, dari ahli auditor, kerugian negara tercatat senilai Rp 4,9 triliun untuk keuangan.

“Untuk kerugian perekonomian negara senilai Rp 99,2 triliun," ujar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang saat itu dijabat oleh Febrie Adriansyah dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Selasa (30/8/2022).

Hitungan tersebut berdasarkan kolaborasi perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ahli lingkungan hidup, dan ahli perekonomian dari Universitas Gadjah Mada.

Jika dijumlah, kerugian yang ditimbulkan dari kasus dugaan korupsi PT Duta Palma Group baik kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara telah mencapai Rp 104,1 triliun.

Kejaksaan Agung menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di Riau.

Surya Darmadi dijerat bersama Bupati Kabupaten Indragiri Hulu periode 1999-2008, Raja Thamsir Rachman.

Kejagung juga menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

2. Surya Darmadi jadi DPO

Surya Darmadi sempat masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK. Bertahun-tahun menjadi DPO KPK, Surya Darmadi justru menyerahkan diri ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Korps Adhyaksa awalnya menjerat taipan itu karena menyerobot kawasan hutan lindung dan memasukkannya ke daftar DPO.

Semua rekening perusahaannya juga diblokir sehingga kesulitan membayar gaji karyawan.

Ia kemudian pulang ke Indonesia dari Taiwan untuk menyerahkan diri ke Kejagung pada 15 Agustus 2022.

Dalam perkara di Kejagung, Surya Darmadi didakwa melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyerobot lahan hutan dan memperkaya diri sendiri atau orang lain.

3. KPK terbitkan SP3 dilimpahkan ke Kejagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) Surya Darmadi dalam kasus dugaan suap terkait alih fungsi hutan di Provinsi Riau.

Kasus dihentikan melalui surat bernomor Sprin.Henti.Dik/28A/DIK.00/01/06/2024 tertanggal 14 Juni 2024, diteken oleh pimpinan lembaga antirasuah.

KPK kemudian mengabarkan kepada pihak Surya Darmadi mengenai SP3 ini melalui surat.

Dalam surat ini, KPK menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki bukti yang cukup menjerat Surya Darmadi. Kasus tersebut kemudian dilimpahkan ke Kejagung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung kala itu, Ketut Sumedana mengatakan, selain kasus dugaan tindak pidana korupsi, Surya Darmadi juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Dalam tindak pidana pencucian uang, ditetapkan satu orang tersangka, yaitu SD selaku pemilik PT Duta Palma Group," ujar Ketut.

4. MA tolak PK

Surya Darmadi terus melakukan berbagai upaya untuk membuktikan bahwa dirinya tak bersalah.

Namun, Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana korupsi penyerobotan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, Surya Darmadi.

PK itu teregister dengan Nomor Perkara 1277 PK/Pid.Sus/2024 yang diajukan kuasa hukumnya, Maqdir Ismail.

"Tolak," demikian bunyi amar putusan sebagaimana dikutip Kompas.com dari situs Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Jumat (27/9/2024).

PK Surya Darmadi teregister pada 26 Juli 2024 lalu dan diputus pada 19 Juli 2024. PK ini dihadiri oleh Hakim Agung Suharto selaku ketua Majelis Hakim serta dua hakim anggota Ansori dan Noor Edi Yono.

5. Aset-aset disita

Kejaksaan Agung terus melakukan upaya-upaya untuk memulihkan kerugian negara melalui sita aset Surya Darmadi.

Pekan ini, Kejagung menyita uang tunai sebesar Rp 450 miliar yang merupakan milik PT Asset Pacific, entitas usaha dari PT Duta Palma Group.

Kejagung juga menyita uang tunai Rp 372 miliar hasil penggeledahan di dua lokasi berbeda.

Pertama, di Menara Palma Jalan HR Rasuna Said, dan kedua di Kantor PT Asset Pasifik di Gedung Palma Tower, lantai 22, 23, dan 24, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar mengatakan, uang tersebut diperoleh dari dua penggeledahan pada Selasa (1/10/2024) dan Rabu (2/10/2024).

"Total penyitaan dari dua hari penggeledahan tersebut mencapai Rp 372 miliar. Uang yang disita diduga berasal dari tindak pidana dan akan dijadikan barang bukti dalam kasus ini," kata Abdul Qohar di kantor Kejagung, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Penyitaan ini merupakan hasil pengembangan penyidikan dalam perkara yang melibatkan Surya Darmadi dan Raja Tamsir Rahman, mantan Bupati Indragiri Hulu, yang sudah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang senilai Rp822 miliar dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kegiatan usaha Duta Palma Group. Duta Palma Group adalah perusahaan yang terkait dengan taipan Surya Darmadi.

Adapun, penyitaan ini dilakukan terkait dengan PT Darmex Plantations yang merupakan holding perkebunan dan PT Asset Pacific holding yang bergerak di bidang properti dari Duta Palma Group.

Diirektur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar mengungkapkan bahwa kasus korupsi ini merupakan hasil pengembangan kasus yang terkait Bos Duta Palma, Surya Darmadi.

Pengembangan itu dilakukan lantaran dalam putusan pengadilan, pihak kejaksaan telah mendapatkan bukti-bukti tindak pidana terkait Duta Palma Group dalam perkara pokok pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu.

Hasilnya, penyidik Kejagung berhasil menyita Rp450 miliar uang yang diduga hasil korupsi kasus tersebut. Modusnya, hasil dari kegiatan usaha perkebunan itu diduga disamarkan kepada PT Darmex Plantations dan kemudian dialihkan ke Surya Darmadi dan PT Asset Pacific.

"Hasil kejahatan dari tindak pidana korupsi atas penguasaan dan pengelolaan lahan tersebut dialihkan, ditempatkan, dan disamarkan kepada PT Darmex Plantations yang kemudian dialihkan kepada Terpidana Surya Darmadi dan PT Asset Pacific sebesar Rp450 miliar lalu disita oleh penyidik sebagai hasil kejahatan TPPU," kata Abdul dikutip, Kamis (3/10/2024).

Selanjutnya, tim penyidik juga telah melakukan pengembangan dengan menggeledah Menara Palma di Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan. Hasilnya, ditemukan uang runai rupiah dan dollar singapura sebesar Rp63,7 miliar di dalam sembilan koper.

Selanjutnya, pada penggeledahan dua di Gedung Palma Tower Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan. Penyidik kembali melakukan penyitaan terhadap uang Rp304,5 miliar.

Perinciannya, uang tunai Rp149,5 miliar; SGD 12,5 juta atau bila dirupiahkan senilai Rp157,7 miliar; JPY 2 juta atau senilai Rp212 juta; dan USD 700 ribu atau senilai Rp10,6 miliar.

"Dari kedua penggeledahan dimaksud, Tim Penyidik telah menyita uang dengan total nilai kurang lebih Rp372 miliar. Terhadap uang tunai yang disita tersebut, diduga merupakan hasil tindak pidana dan akan digunakan sebagai barang bukti," tutur Abdul di Kejagung, Rabu (2/10/2024).

Dengan demikian, jika ditotal dengan penyitaan pertama maka uang yang telah disita penyidik dalam kasus ini hampir mencapai Rp1 triliun atau Rp822 miliar.

Sekadar informasi, Kejagung juga telah menetapkan total ada tujuh korporasi sebagai tersangka kasus korupsi dan pencucian uang perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu.

Perinciannya, terdapat lima korporasi yang sudah menjadi tersangka TPK dan TPPU yaitu PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani. Sementara, untuk perusahaan PT Asset Pacific dan PT Darmex Plantations merupakan tersangka TPPU.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kejaksaan Agung melalui Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) menyita uang tunai senilai Rp 372 miliar.

Penyitaan tersebut merupakan lanjutan dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terkait dengan dugaan korupsi dalam usaha perkebunan kelapa sawit oleh Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar mengatakan, pada Selasa (1/10/2024), penggeledahan dilakukan di Menara Palma, Jakarta Selatan.

"Dari penggeledahan ini, ditemukan bukti berupa barang elektronik dan uang tunai sebesar Rp 63,7 miliar, termasuk 2 juta dollar Singapura yang jika dirupiahkan mencapai Rp 23,7 miliar," kata Abdul Qohar di Kejagung, Rabu (2/10/2024).

"Uang tersebut ditemukan di dalam berangkas di basement gedung tersebut," ucap dia.

Penggeledahan kembali dilakukan pada Rabu, 2 Oktober 2024, di Kantor PT Asset Pacific, Jakarta Selatan.

Dari lokasi ini, tim penyidik menyita uang tunai dalam berbagai mata uang dengan total sekitar Rp 304,5 miliar.

Sebagian besar terdiri dari Rp 149,5 miliar dalam bentuk rupiah dan 12,5 juta dollar AS (setara Rp 157,7 miliar), bersama dengan sejumlah kecil dalam yen Jepang dan dollar Amerika Serikat.

"Total penyitaan dari dua hari penggeledahan tersebut mencapai Rp 372 miliar. Uang yang disita diduga berasal dari tindak pidana dan akan dijadikan barang bukti dalam kasus ini," kata dia.

Sebelumnya, Kejagung telah menyita uang tunai sebesar Rp 450 miliar yang merupakan milik PT Asset Pacific, entitas usaha dari PT Duta Palma Group.

Penyitaan ini merupakan hasil pengembangan penyidikan dalam perkara yang melibatkan Surya Darmadi dan Raja Tamsir Rahman, mantan Bupati Indragiri Hulu, yang sudah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kejagung Sita Rp 372 Miliar Terkait Kasus Duta Palma Group", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/03/05535371/kejagung-sita-rp-372-miliar-terkait-kasus-duta-palma-group.

Bisnis.com, JAKARTA -- Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang dugaan hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait tindak pidana asal korupsi Duta Palma Grup atas nama tersangka PT Asset Pacific sebesar Rp450 miliar.

Berdasarkan pantauan Bisnis di Gedung Kartika, Kejagung pada Senin (30/9/2024). Nampak, uang dengan pecahan Rp100.000 dikemas dalam plastik ditumpuk ke samping di depan mimbar konferensi pers.

"Telah melakukan penyitaan uang sejumlah Rp450 miliar dari tersangka PT Asset Pacific yang masih satu grup dari Duta Palma," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Abdul Qohar, Senin (30/9/2024).

Abdul mengatakan, kasus korupsi ini merupakan hasil pengembangan kasus yang terkait dengan terpidana yang merupakan Bos Duta Palma, Surya Darmadi.

Sebelumnya, Surya Darmadi yang telah dijatuhi hukuman 15 tahun pidana. Di tingkat kasasi, Surya Darmadi dijatuhi pidana penjara 16 tahun dan pidana uang pengganti senilai Rp2,2 triliun.

Pengembangan itu dilakukan lantaran dalam putusan pengadilan, pihak kejaksaan telah mendapatkan temuan soal tindak pidana terkait Duta Palma Group dalam perkara pokok pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu.

Dalam kasus ini, Kejagung juga telah menetapkan total ada tujuh korporasi sebagai tersangka kasus korupsi dan pencucian uang perkebunan kelapa sawit di Indra Giri Hulu.

Perinciannya, terdapat lima korporasi yang sudah menjadi tersangka TPK dan TPPU yaitu PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani.

Sementara, untuk perusahaan PT Asset Pacific dan PT Darmex Plantations merupakan tersangka TPPU.

Bisnis.com, JAKARTA -- Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang dugaan hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait tindak pidana asal korupsi Duta Palma Grup atas nama tersangka PT Asset Pacific sebesar Rp450 miliar.

Berdasarkan pantauan Bisnis di Gedung Kartika, Kejagung pada Senin (30/9/2024). Nampak, uang dengan pecahan Rp100.000 dikemas dalam plastik ditumpuk ke samping di depan mimbar konferensi pers.

"Telah melakukan penyitaan uang sejumlah Rp450 miliar dari tersangka PT Asset Pacific yang masih satu grup dari Duta Palma," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Abdul Qohar, Senin (30/9/2024).

Abdul mengatakan, kasus korupsi ini merupakan hasil pengembangan kasus yang terkait dengan terpidana yang merupakan Bos Duta Palma, Surya Darmadi.

Sebelumnya, Surya Darmadi yang telah dijatuhi hukuman 15 tahun pidana. Di tingkat kasasi, Surya Darmadi dijatuhi pidana penjara 16 tahun dan pidana uang pengganti senilai Rp2,2 triliun.

Pengembangan itu dilakukan lantaran dalam putusan pengadilan, pihak kejaksaan telah mendapatkan temuan soal tindak pidana terkait Duta Palma Group dalam perkara pokok pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu.

Dalam kasus ini, Kejagung juga telah menetapkan total ada tujuh korporasi sebagai tersangka kasus korupsi dan pencucian uang perkebunan kelapa sawit di Indra Giri Hulu.

Perinciannya, terdapat lima korporasi yang sudah menjadi tersangka TPK dan TPPU yaitu PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani.

Sementara, untuk perusahaan PT Asset Pacific dan PT Darmex Plantations merupakan tersangka TPPU.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kembali alias PK terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan di Riau Surya Darmadi. Alhasil, Surya Darmadi tetap dihukum penjara selama 16 tahun.

Putusan PK Surya Darmadi dibacakan oleh Hakim Agung Suharto pada Kamis (19/9/2024) pekan lalu. "Amar putusan: tolak," demikian dikutip dari laman resmi MA, Jumat (27/9/2024).

Adapun di tingkat kasasi, MA memperberat hukuman terdakwa korupsi alih fungsi lahan di Riau Surya Darmadi menjadi 16 tahun penjara. Surya Darmadi juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp2,2 triliun.

Putusan kasasi Surya Darmadi itu lebih lama 1 tahun dibandingkan dengan putusan pengadilan tingkat pertama maupun banding yang hanya menghukum bos Duta Palma Group tersebut selama 15 tahun.

Adapun sidang putusan kasasi Surya Darmadi dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto pada Kamis 14 September 2023 pekan lalu.

"Tolak perbaikan pidana menjadi 16 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti senilai Rp2,23 triliun subsider 5 tahun penjara," demikian bunyi amar putusan dikutip dari laman resmi MA, Selasa (19/9/2023).

Namun demikian, putusan kasasi MA tidak menjelaskan secara terperinci apakah putusan tersebut menghapus atau tetap mempertahankan hukuman kerugian perekonomian negara kepada terpidana Surya Darmadi.

Seperti diketahui, putusan sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap menghukum pemilik Duta Palma Group Surya Darmadi selama 15 tahun penjara di tingkat banding.

Putusan itu sama sekali tidak mengubah vonis yang sudah dibacakan di pengadilan tingkat pertama. "Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pusat tanggal 23 Februari 2023 Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst. yang dimintakan banding tersebut."

Kronologi Putusan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat memvonis Surya Darmadi divonis 15 tahun penjara dalam perkara korupsi alih fungsi lahan kawasan hutan di Riau.

Putusan terhadap Surya Darmadi dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2023)

“Menjatuhkan kepada terdakwa pidana selama 15 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar” ujar Fahzal Hendri.

Selain hukuman badan, Surya Darmadi juga diminta membayar uang pengganti senilai Rp2,2 triliun serta uang kerugian perekonomian negara sebesar Rp39,7 triliun.

Majelis hakim menjelaskan bahwa harta atau aset dari Surya Darmadi akan dilelang untuk membayar uang pengganti dan kerugian negara.

“Jika tidak memiliki aset uang tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun,” ujar Fahzal.

Namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan bahwa Surya Darmadi tidak terbukti bersalah dalam kasus tindak pidana pencucian uang.

Adapun jaksa menuntut Surya Darmadi dihukum pidana penjara selama seumur hidup. JPU juga menuntut pengusaha sawit itu denda Rp1 miliar dan mengganti kerugian negara hingga puluhan triliun rupiah.

Pada surat tuntutan, jaksa meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bos sawit itu terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Menghukum terdakwa Surya Darmandi dengan pidana penjara selama seumur hidup," demikian isi tuntutan yang ditandatangani oleh oleh JPU Muhammad Syarifudin di PN Jakarta Pusat, Senin (6/2/2023).

Selain pidana seumur hidup, Surya juga diwajibkan membayar denda Rp1 miliar subsidair kurungan enam bulan penjara. Tidak hanya itu, bos Darmex Group/Duta Palma Group itu harus mengganti kerugian keuangan maupun perekonomian negara dengan nilai hingga triliunan rupiah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) bakal menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara Surya Darmadi.

Gugatan praperadilan terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan ini dilakukan usai KPK menyetop pengusutan perkara Surya Darmadi dalam kasus dugaan suap alih fungsi hutan di Provinsi Riau.

“MAKI tetap pada posisi menguji SP3 itu untuk gugat praperadilan nantinya, dimana memang KPK punya PR (pekerjaan rumah) banyak,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada Kompas.com, Selasa (13/8/2024).

Boyamin pun menyinggung perkara Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi, tersangka dugaan suap terkait pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2010-2012.

Ia bilang, KPK sudah lima tahun tidak bisa menyelesaikan perkara yang diduga merugikan keuangan negara triliunan rupiah tersebut.

“Kasusnya Supian Hadi Bupati Kotawaringin itu sudah hampir 5 tahun, enggak diproses-proses padahal dulu digembar-gemborkan kerugiannya besar triliunan, tapi sampai saat ini kan enggak ada, menurut saya sih memang banyak hal yang perlu dikritisi,” kata Boyamin.

MAKI pun menyentil langkah lembaga antikorupsi itu yang menerbitkan SP3 terhadap Surya Darmadi.

Terlebih, KPK juga sempat memasukan nama Surya Darmadi ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Bahkan, Komisi Antirasuah rebutan dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menangkap Surya Darmadi saat kembeli ke Indonesia.

Kala itu, Surya Darmadi juga menjadi tersangka kasus korupsi penyerobotan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Namun, kini KPK menyatakan kurang bukti untuk memproses hukum konglomerat tersebut.

“Jadi kalau (kurang) alat bukti itu jadi lucu karena dulu KPK sangat ngotot dan bahkan rebutan nangkap di Bandara Soekarno-Hatta,” kata Boyamin.

“Kok tiba-tiba sekarang dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti itu kan menghilangkan accident di Bandara rebutan itu,” ucapnya.

Boyamin menuturkan, Surya Darmadi menjadi tersangka lantaran diduga menyuap Gubernur Riau Annas Maamun.

Sementara, Annas Maamun sendiri telah diproses hukum bahkan sempat mendapatkan grasi berupa pengurangan hukuman dari Presiden RI.

“Proses itu sudah lengkap, sudah sempurna karena Gubernur Annas Maamun kan sudah diproses hukum dan bahkan dapat grasi pengurangan hukuman,” kata Boyamin.

“Berarti kan sudah mengakui bersalah, apalagi perdebatannya? Kan enggak ada, justru KPK aneh dan lucu kalau memberikan SP3,” imbuhnya.

SP3 Nomor B/360/DIK.00/23/06/2024 yang ditujukan kepada Surya Darmadi ini diteken oleh Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK, Asep Guntur Rahayu pada 20 Juni 2024.

Dalam surat ini, KPK menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki bukti yang cukup menjerat Surya Darmadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP.

"Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 telah dilakukan penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti," demikian poin 2 yang tertuang dalam SP3 yang dilihat Kompas.com, Sabtu (10/8/2024).

Dalam perkara ini, Surya Darmadi ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Manajer Legal PT Duta Palma, Suheri Terta lantaran diduga menyuap Gubernur Riau Annas Maamun.

Saat itu hanya Suheri Terta dan Annas Maamun yang diadili dalam perkara suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014.

Sementara itu, Kuasa Hukum Surya Darmadi, Maqdir Ismail menjelaskan, SP3 ini diterbitkan setelah tim hukum mengirimkan surat kepada Ketua KPK Nawawi Pamolango pada 29 Junuari 2024.

Surat permohonan penghentian penyidikan ini dilayangkan setelah adanya putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 345 PK/Pid.Sus/2022 tanggal 3 Agustus 2022 yang membebaskan Suheri Terta.

Dalam putusan yang diketuk pada 3 Agustus 2022, eks Menager Legal PT Duta Palma itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan.

"Artinya terdakwa dianggap tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana di dakwakan, maka secara mutatis mutandis, putusan tersebut juga menyatakan bahwa kawan peserta dari terdakwa Suheri Terta yaitu Surya Darmadi tidak terbukti telah 'melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan terdakwa Suheri Terta sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan," kata Maqdir.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghentikan penyidikan perkara dugaan suap alih fungsi lahan di Riau yang menjerat pemilik PT Duta Palma Group atau Darmex Group, Surya Darmadi.

Penghentian penyidikan itu tertuang dalam surat yang diterbitkan KPK No.B/360/DIK.00/23/06/2024. Surat itu lalu ditujukan ke Surya Darmadi. Mengutip Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) itu, KPK perkara Surya Darmadi sudah dihentikan KPK pada 14 Juni 2024.

Surat itu pun telah diteken oleh Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu.

"Dengan ini diberitahukan bahwa pada Hari Jumat, Tanggal 14 Juni 2024, telah dilakukan penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti," demikian dikutip dari SP3 yang dilihat Bisnis, Senin (12/8/2024).

Berdasarkan informasi dari SP3 itu, KPK memulai penyidikan dengan di antaranya menerbitkan surat perintah penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) pada 4 April 2019. Lima tahun berselang, perkara itu resmi dihentikan pada 14 Juni 2024.

Pada perkara tersebut, Surya Darmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 56 KUHP.

Perkara itu terkait dengan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan pada 2014.

Surat itu lalu ditembuskan ke Pimpinan KPK, Ketua Dewas KPK, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK serta Inspektur KPK.

SP3 itu juga dibenarkan oleh pihak kuasa hukum Surya Darmadi, Maqdir Ismail dan Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui pesan singkat.

"Benar [SP3 kasus Surya Darmadi]," ujar Tessa kepada Bisnis, Senin (12/8/2024).

Adapun pihak penasihat hukum Surya Darmadi, yang dipimpin Maqdir, sebelumnya telah mengajukan permohonan penghentian penyidikan kasus tersebut pada Oktober 2022. Berdasarkan surat dari kuasa hukum taipan sawit itu, surat dikirimkan kepada Firli Bahuri, yang saat itu masih menjadi Ketua KPK.

Permohonan SP3 itu disampaikan sejalan dengan putusan Peninjauan Kembali (PK) Suheri Tirta, mantan Manajer Legal PT Duta Palma, di mana dia dinyatakan tidak terbukti melakukan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum serta dibebaskan. Putusan PK No.345 PK/Pid.Sus/2022 itu dijatuhkan pada Agustus 2022.

Dengan begitu, pihak Surya Darmadi menilai putusan PK Suheri Tirta itu turut menyatakan kliennya juga tidak terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan jaksa.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014 dengan tersangka Surya Darmadi. Terbitnya SP3 kasus ini dibenarkan Juru Bicara (Jubir) KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto.

"Benar," kata Tessa saat dikonfirmasi terkait terbitnya SP3 kasus tersebut, Senin (12/8/2024).

Dalam SP3 tersebut, ditandatangani Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu. Dalam surat ini tertulis, alasan penghentian penyidikan lantaran tidak cukup bukti.

"Dengan ini diberitahukan bahwa pada Hari Jumat, Tanggal 14 Juni 2024, telah dilakukan penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti," tulis surat tersebut yang dilihat Senin (12/8/2024).

Tidak cukup bukti yang dimaksud sebagaimana Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KLIHP atau Pasal 56 KUHP terkait dengan Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahuan 2014.

Sekadar informasi, Surya Darmadi merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dalam dua perkara yang berbeda. Pertama, KPK telah menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014. KPK juga menetapkan Legal Manager PT Duta Palma Group, Suheri Terta dan korporasi PT Palma Satu sebagai tersangka.

Penetapan tersangka tersebut merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat mantan Gubernur Riau Annas Maamun; Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Medali Emas Manurung; dan Wakil Bendahara DPD Partai Demokrat Riau, Edison Marudut Marsadauli Siahaan.

Dalam perkara itu, Surya Darmadi disinyalir menjanjikan ?fee sebesar Rp8 miliar kepada Annas lewat Gulat Medali Emas agar lahan milik PT Duta Palma Group tidak masuk dalam kawasan hutan. Terjadilah pemberian uang Rp3 miliar dalam bentuk Dollar Singapura dari Suheri Terta kepada Annas lewat Gulat setelah adanya perubahan peta.

Belum selesai kasus yang ditangani KPK, Surya Darmadi kembali terjerat kasus korupsi yang disidik Kejagung. Surya Darmadi diduga terlibat kasus dugaan korupsi terkait penyerobotan lahan seluas 37.095 hektare (Ha) oleh PT Duta Palma Group di Riau.

Kejagung juga telah menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka. Ia ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektare di wilayah Riau. Dalam perkaranya di Kejagung, Surya ditetapkan tersangka bersama mantan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rachman.

Dalam perkara tersebut, Surya dan Raja Thamsir diduga melakukan pengelolaan lahan seluas 37.095 hektare secara tanpa hak melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan perekonomian negara. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan keduanya yakni sekira Rp78 triliun.