Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa pejaabat PT Asset Pacific dan Darmex Plantations sebagai saksi kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan PT Duta Palma Group.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebutkan, para saksi itu adalah Direktur PT Asset Pacific berinisial PA, Direktur Utama PT Darmex berinisial TTG, serta ISW dari pihak swasta.

"Pemeriksaan saksi ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu," kata Harli dalam keterangan resmi, Minggu (27/10/2024).

Ketiga saksi diperiksa untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara dugaan korupsi dan pencucian uang di sektor perkebunan kelapa sawit yang melibatkan sejumlah perusahaan dalam kelompok PT Duta Palma Group.

Beberapa perusahaan yang menjadi bagian dari penyidikan ini mencakup PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Asset Pacific, dan PT Darmex Plantations.

Keseluruhan perusahaan tersebut diduga terlibat dalam tindakan korupsi dan pencucian uang terkait usaha perkebunan yang dijalankan oleh PT Duta Palma Group.

Sebagai informasi, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana badan 16 tahun penjara terhadap Surya Darmadi yang merupakan bos PT Duta Palma Group.

Surya Darmadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana pidana korupsi terkait penyerobotan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kasus Korupsi Duta Palma, Kejagung Periksa Pejabat Asset Pacific dan Darmex Plantations", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/28/08252051/kasus-korupsi-duta-palma-kejagung-periksa-pejabat-asset-pacific-dan-darmex.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung memeriksa pejaabat PT Asset Pacific dan Darmex Plantations sebagai saksi kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan PT Duta Palma Group.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebutkan, para saksi itu adalah Direktur PT Asset Pacific berinisial PA, Direktur Utama PT Darmex berinisial TTG, serta ISW dari pihak swasta.

"Pemeriksaan saksi ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu," kata Harli dalam keterangan resmi, Minggu (27/10/2024).

Ketiga saksi diperiksa untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara dugaan korupsi dan pencucian uang di sektor perkebunan kelapa sawit yang melibatkan sejumlah perusahaan dalam kelompok PT Duta Palma Group.

Beberapa perusahaan yang menjadi bagian dari penyidikan ini mencakup PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Asset Pacific, dan PT Darmex Plantations.

Keseluruhan perusahaan tersebut diduga terlibat dalam tindakan korupsi dan pencucian uang terkait usaha perkebunan yang dijalankan oleh PT Duta Palma Group.

Sebagai informasi, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana badan 16 tahun penjara terhadap Surya Darmadi yang merupakan bos PT Duta Palma Group.

Surya Darmadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana pidana korupsi terkait penyerobotan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) memeriksa saksi berinisial DM yang merupakan manajer di Kempinski Private Residence.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar mengatakan bahwa saksi DM diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan PT Duta Palma Group.

Pemeriksaan tersebut dilakukan pada Selasa (15/10/2024).

“Saksi yang diperiksa berinisial DM, menjabat sebagai Manager di Kempinski Private Residence. DM dimintai keterangan terkait dugaan korupsi dan pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dijalankan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau,” kata Harli dalam keterangan resmi, Selasa (15/10/2024).

Harli mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi dan TPPU ini melibatkan sejumlah perusahaan di bawah naungan PT Duta Palma Group, termasuk beberapa perusahaan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Diantaranya, PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Asset Pacific, dan PT Darmex Plantations.

“Perusahaan-perusahaan tersebut diduga terlibat dalam tindakan korupsi dan pencucian uang terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit,” ujar Harli.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam kasus ini," tambahnya.

Langkah ini merupakan bagian dari proses hukum yang berkelanjutan dalam upaya Kejagung untuk mengusut tuntas perkara dugaan korupsi dan TPPU yang merugikan negara serta melibatkan sejumlah korporasi besar dalam sektor perkebunan.

Kejagung menyita uang tunai senilai Rp 372 miliar dari hasil dari dua kali penggeledahan di lokasi berbeda, yakni di Menara Palma, dam di Kantor PT Asset Pacific.

Sebelumnya, Kejagung juga telah menyita uang tunai sebesar Rp 450 miliar yang merupakan milik PT Asset Pacific, entitas usaha dari PT Duta Palma Group.

Kejagung juga terus melakukan pengembangan penyidikan dalam perkara yang melibatkan Surya Darmadi dan Raja Tamsir Rahman, mantan Bupati Indragiri Hulu, yang sudah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan korupsi sawit terkait penggeledahan di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mirip dengan kasus Duta Palma Group.

Kasus Duta Palma Group diketahui menjerat nama pengusaha Surya Darmadi.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus alias Jampidsus Kejagung RI, Febrie Adriansyah mengatakan konstruksi kasus sawit teranyar ini terkait penyalahgunaan izin kawasan hutan yang tidak seharusnya.

"Iya mirip [kasus Duta Palma Group]," ujar Febrie kepada wartawan, dikutip Jumat (11/10/2024).

Hanya saja, kata Febrie, hingga saat ini pihaknya masih belum bisa mengungkapkan kerugian negara kasus sawit itu. Sebab, Kejagung masih melakukan penghitungan kerugian negara bersama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"[Kerugian negara] masih dihitung dengan BPKP," pungkasnya.

Sebelumnya, penyidik Jampidsus Kejagung RI telah melakukan penggeledahan di kantor KLHK pada Kamis (3/10/2024).

Hasilnya, penyidik telah menyita sejumlah dokumen yang termuat dalam empat boks dan barang bukti elektronik terkait proses pelepasan kawasan hutan saat menggeledah kantor kementerian yang dipimpin Siti Nurbaya itu.

Adapun, terdapat sejumlah ruangan yang digeledah yakni Sekretariat Jenderal KLHK, Sekretariat Satuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian (Satlakwasdal).

Selanjutnya, ruangan Direktorat yang membidangi pembayaran PNBP berupa PSDH dan DR; Direktorat yang membidangi Pelepasan Kawasan Hutan dan Direktorat yang membidangi Penegakan Hukum; dan Biro Hukum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui tim jaksa penyidik dari Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) memeriksa saksi Direktur Utama PT Darmex Plantations berinisial TTG terkait dengan kasus PT Duta Palma Group.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu.

“Kejagung memeriksa, TTG selaku Direktur Utama PT Darmex Plantations,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar dalam keterangan resmi, Kamis (3/10/2024).

Saksi lain yang diperiksa yakni MY, seorang pihak swasta. Pemeriksaan ini terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU yang melibatkan sejumlah perusahaan di bawah PT Duta Palma Group.

Perusahaan-perusahaan itu yakni PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Asset Pacific, dan PT Darmex Plantations.

“Pemeriksaan ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara yang sedang berjalan,” ucap Harli.

Sebelumnya, Kejagung menyita uang tunai senilai Rp 372 miliar dari hasil dari dua kali penggeledahan di lokasi berbeda, yakni di Menara Palma, dam di Kantor PT Asset Pacific.

Kejagung juga telah menyita uang tunai sebesar Rp 450 miliar yang merupakan milik PT Asset Pacific, entitas usaha dari PT Duta Palma Group.

Kejagung juga terus melakukan pengembangan penyidikan dalam perkara yang melibatkan Surya Darmadi dan Raja Tamsir Rahman, mantan Bupati Indragiri Hulu, yang sudah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang senilai Rp822 miliar dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kegiatan usaha Duta Palma Group. Duta Palma Group adalah perusahaan yang terkait dengan taipan Surya Darmadi.

Adapun, penyitaan ini dilakukan terkait dengan PT Darmex Plantations yang merupakan holding perkebunan dan PT Asset Pacific holding yang bergerak di bidang properti dari Duta Palma Group.

Diirektur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar mengungkapkan bahwa kasus korupsi ini merupakan hasil pengembangan kasus yang terkait Bos Duta Palma, Surya Darmadi.

Pengembangan itu dilakukan lantaran dalam putusan pengadilan, pihak kejaksaan telah mendapatkan bukti-bukti tindak pidana terkait Duta Palma Group dalam perkara pokok pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu.

Hasilnya, penyidik Kejagung berhasil menyita Rp450 miliar uang yang diduga hasil korupsi kasus tersebut. Modusnya, hasil dari kegiatan usaha perkebunan itu diduga disamarkan kepada PT Darmex Plantations dan kemudian dialihkan ke Surya Darmadi dan PT Asset Pacific.

"Hasil kejahatan dari tindak pidana korupsi atas penguasaan dan pengelolaan lahan tersebut dialihkan, ditempatkan, dan disamarkan kepada PT Darmex Plantations yang kemudian dialihkan kepada Terpidana Surya Darmadi dan PT Asset Pacific sebesar Rp450 miliar lalu disita oleh penyidik sebagai hasil kejahatan TPPU," kata Abdul dikutip, Kamis (3/10/2024).

Selanjutnya, tim penyidik juga telah melakukan pengembangan dengan menggeledah Menara Palma di Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan. Hasilnya, ditemukan uang runai rupiah dan dollar singapura sebesar Rp63,7 miliar di dalam sembilan koper.

Selanjutnya, pada penggeledahan dua di Gedung Palma Tower Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan. Penyidik kembali melakukan penyitaan terhadap uang Rp304,5 miliar.

Perinciannya, uang tunai Rp149,5 miliar; SGD 12,5 juta atau bila dirupiahkan senilai Rp157,7 miliar; JPY 2 juta atau senilai Rp212 juta; dan USD 700 ribu atau senilai Rp10,6 miliar.

"Dari kedua penggeledahan dimaksud, Tim Penyidik telah menyita uang dengan total nilai kurang lebih Rp372 miliar. Terhadap uang tunai yang disita tersebut, diduga merupakan hasil tindak pidana dan akan digunakan sebagai barang bukti," tutur Abdul di Kejagung, Rabu (2/10/2024).

Dengan demikian, jika ditotal dengan penyitaan pertama maka uang yang telah disita penyidik dalam kasus ini hampir mencapai Rp1 triliun atau Rp822 miliar.

Sekadar informasi, Kejagung juga telah menetapkan total ada tujuh korporasi sebagai tersangka kasus korupsi dan pencucian uang perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu.

Perinciannya, terdapat lima korporasi yang sudah menjadi tersangka TPK dan TPPU yaitu PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani. Sementara, untuk perusahaan PT Asset Pacific dan PT Darmex Plantations merupakan tersangka TPPU.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kejaksaan Agung melalui Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) menyita uang tunai senilai Rp 372 miliar.

Penyitaan tersebut merupakan lanjutan dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terkait dengan dugaan korupsi dalam usaha perkebunan kelapa sawit oleh Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar mengatakan, pada Selasa (1/10/2024), penggeledahan dilakukan di Menara Palma, Jakarta Selatan.

"Dari penggeledahan ini, ditemukan bukti berupa barang elektronik dan uang tunai sebesar Rp 63,7 miliar, termasuk 2 juta dollar Singapura yang jika dirupiahkan mencapai Rp 23,7 miliar," kata Abdul Qohar di Kejagung, Rabu (2/10/2024).

"Uang tersebut ditemukan di dalam berangkas di basement gedung tersebut," ucap dia.

Penggeledahan kembali dilakukan pada Rabu, 2 Oktober 2024, di Kantor PT Asset Pacific, Jakarta Selatan.

Dari lokasi ini, tim penyidik menyita uang tunai dalam berbagai mata uang dengan total sekitar Rp 304,5 miliar.

Sebagian besar terdiri dari Rp 149,5 miliar dalam bentuk rupiah dan 12,5 juta dollar AS (setara Rp 157,7 miliar), bersama dengan sejumlah kecil dalam yen Jepang dan dollar Amerika Serikat.

"Total penyitaan dari dua hari penggeledahan tersebut mencapai Rp 372 miliar. Uang yang disita diduga berasal dari tindak pidana dan akan dijadikan barang bukti dalam kasus ini," kata dia.

Sebelumnya, Kejagung telah menyita uang tunai sebesar Rp 450 miliar yang merupakan milik PT Asset Pacific, entitas usaha dari PT Duta Palma Group.

Penyitaan ini merupakan hasil pengembangan penyidikan dalam perkara yang melibatkan Surya Darmadi dan Raja Tamsir Rahman, mantan Bupati Indragiri Hulu, yang sudah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kejagung Sita Rp 372 Miliar Terkait Kasus Duta Palma Group", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/03/05535371/kejagung-sita-rp-372-miliar-terkait-kasus-duta-palma-group.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal korupsi kegiatan usaha Duta Palma Group sebesar Rp372 miliar.

Penyitaan ini terkait dengan PT Darmex Plantations merupakan holding perkebunan dan PT Asset Pacific holding yang bergerak di bidang properti dari Duta Palma Group.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar menyampaikan penyitaan itu dilakukan pada dua waktu yang berbeda, yakni pada (1/10/2024) sebanyak Rp63 miliar di menara Palma, Jakarta Selatan.

"Tim melakukan penggeledahan di gedung menara palma jalan said Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan uang tunai Rp100.000 sejumlah Rp40 miliar yang ada di dalam koper. Ada uang sekitar SGD 2 juta. Jika di total penggeledahan pertama Rp63 miliar sekitar, tapi tergantung kursnya," kata Qohar di Kejagung, Rabu (2/10/2024) malam.

Selanjutnya, pada penggeledahan kedua dilakukan di Gedung Palma Tower di Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan dengan menyita uang dengan pecahan rupiah, dollar hingga yen.

Totalnya, dalam dua penggeledahan itu penyidik Jampidsus Kejagung telah menyita sebanyak Rp372 miliar.

"Estimasi perkiraan rupiah adalah sejumlah Rp372 miliar dari penggeledahan yang pertama dan kedua," tambahnya.

Nantinya, uang ratusan miliar itu akan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara TPPU terkait dengan kegiatan usaha perkebunan Duta Palma Group di Indragiri Hulu.

Berdasarkan pantauan Bisnis di Gedung Kartika, Kejagung pada Rabu (2/10/2024), tampak uang Rp372 miliar itu ditampilkan dengan pecahan Rp100.000, uang tersebut disusun dalam sejumlah koper dan kardus di meja konferensi pers.

Abdul mengatakan, kasus korupsi ini merupakan hasil pengembangan kasus yang terkait dengan terpidana yang merupakan Bos Duta Palma, Surya Darmadi.

Perbesar

Pengembangan itu dilakukan lantaran dalam putusan pengadilan, pihak kejaksaan telah mendapatkan bukti-bukti tindak pidana terkait Duta Palma Group dalam perkara pokok pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu.

Dalam kasus ini, Kejagung juga telah menetapkan total ada tujuh korporasi sebagai tersangka kasus korupsi dan pencucian uang perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu.

Perinciannya, terdapat lima korporasi yang sudah menjadi tersangka TPK dan TPPU yaitu PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani.

Sementara, untuk perusahaan PT Asset Pacific dan PT Darmex Plantations merupakan tersangka TPPU. Adapun, sebelumnya Kejagung telah menyita uang sebesar Rp450 miliar terkait dengan tersangka perusahaan PT Asset Pacific.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan modus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan oleh PT Duta Palma Group.

Dirdik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar mengatakan kasus TPPU ini berkaitan dengan tujuh perusahaan. Lima perusahaan ditetapkan menjadi tersangka dalam tindak pidana pokok (TPK) dan TPPU.

Perinciannya, PT Palma Satu; PT Panca Agro Lestari; PT Siberida Subur; PT Banyu Bening Utama; dan PT Kencana Amal Tani. Kelima perusahaan ini melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan pengelolaan kelapa sawit di lahan yang diduga dengan cara melawan hukum.

Kemudian, uang hasil usaha itu dialirkan hingga disamarkan di PT Darmex Plantations. Perusahaan merupakan holding perusahaan Duta Palma Group di bidang perkebunan sekaligus tersangka TPPU.

"Pengelolaan kelapa sawit di lahan yang diduga dengan cara melawan hukum. Terhadap lima perusahaan tersebut, kemudian uang hasil yang diperoleh, ada yang diteruskan, ditempatkan, dialihkan, disamarkan kepada PT Darmex Playstation," kata Abdul di Gedung Kartika, Kejagung, Senin (30/9/2024).

Selain ke PT Darmex Plantations, uang tersebut juga diduga sebagian mengalir sebagian ke PT Asset Pasific. Perusahaan ini merupakan holding perusahaan Duta Palma Group yang bergerak di bidang properti.

"Bagian yang dialihkan, disamarkan, ditempatkan di PT Asset Pasific yang juga masih satu grup dengan Duta Palma, di mana PT Asset Pacific itu adalah holding perusahaan di bidang properti. Di antaranya adalah uang Rp450 miliat yang saat ini telah dilakukan penyitaan oleh penyidik," pungkasnya.

Adapun, Pasal yang disangkakan kepada PT Asset Pasific adalah Pasal 3 UU No.8 /2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya, Asset Pasific juga dipersangkakan Pasal 4 UU No.8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tipoop Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa delapan saksi dalam kasus dugaan korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kegiatan usaha PT Duta Palma Group.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar memerinci sejumlah saksi yang diperiksa tersebut yaitu AF selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Indragiri Hulu.

"Saksi yang diperiksa, AF selaku Kepala Bapenda Kabupaten Indragiri Hulu," ujar Harli dalam keterangannya, Kamis (1/8/2024).

Kemudian, tim Jampidsus juga memeriksa HRZ selaku PNS pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu; HRDS selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2000; dan UF selaku Kabid Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Provinsi Riau.

Selanjutnya, MBSB selaku mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu; AR selaku eks Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; dan MWD selaku mantan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Indragiri Hulu.

Adapun, EH selaku mantan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK wilayah Sumatra juga turut diperiksa. Hanya saja, Harli tidak merincikan soal pemeriksaan ini. Dia hanya mengatakan pemeriksaan itu dilakukan untuk melengkapi berkas perkara.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," tambahnya.

Adapun delapan orang saksi tersebut diperiksa terkait penyidikan perkara dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu atas nama korporasi.

Perinciannya, terdapat lima korporasi yang sudah menjadi tersangka TPK dan TPPU yaitu PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani.

Sementara itu, untuk perusahaan PT Asset Pacific dan PT Darmex Plantations merupakan tersangka TPPU.