REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kubu eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) membalas pantun dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Dalam sidang tersebut, JPU KPK menyentil kalau SYL yang mengklaim sebagai pahlawan justru menangis sesegukan saat mendengar tuntutan.

Kuasa hukum SYL, Djamaluddin Koedoeboen menjelaskan tangis dari kliennya merupakan bentuk dialog dengan Sang Pencipta."Perlu kami sampaikan bahwa air mata yang keluar dari kesedihan adalah sebuah dialog seorang hamba yang telah tiba pada kesadaran tentang kecilnya diri dan betapa hanya pada Tuhan semata, segala kebesaran dan kekuatan itu," kata Djamaluddin saat membacakan duplik dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta pada Selasa (9/7/2024).

Oleh karena itu, Djamaluddin meyakini tak ada alasan bagi SYL untuk berhenti meneteskan air mata kalau hal itu merupakan kesempatan terbaik untuk menyentuh jiwa dan nurani. Djamaluddin lantas mengungkit tokoh besar seperti Umar Bin Khatab tak segan menangis. Padahal Umar sangat ditakuti banyak orang pada masanya, bahkan iblis sekalipun."Tokoh besar seperti Umar bin Khatab yang iblis pun takut padanya, tak segan-segan menangis bercucuran air mata," ujar Djamaluddin.

Djamaluddin juga menyebut tangis SYL sebagai kejujuran yang telah disampaikan terkait seluruh kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi."Tangis terdakwa yang jujur disampaikan terdakwa tanpa rekaysa karena beliau benar merasa dizalimi dan tidak merasa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum," ucap Djamaluddin.

Sebelumnya, SYL dituntut pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta subsider pidana kurungan 6 bulan. SYL juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 44,2 miliar dan ditambah 30 ribu dolar AS dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dirampas.

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyatakan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Perbuatan itu dinilai melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menegaskan pembelaan terdakwa mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo (mentan SYL) yang memakai bahasa puitis sembari menangis tak akan menghapus sanksi pidananya. SYL didakwa di kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Kementerian Pertanian (Kementan).

"Drama pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa dengan bahasa yang puitis dan wajah yang menangis, tidaklah menghapus pidana yang didakwakan penuntut umum," kata JPU KPK Meyer Simanjuntak ketika membacakan replik dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Senin (8/7/2024).

Pembelaan yang puitis itu disebut Meyer tak akan membuat hilangnya fakta persidangan soal perbuatan korupsi yang dilakukan SYL ketika menjabat mentan. "Tidaklah membuat kita semua jadi lupa akan fakta persidangan yang terang benderang berisi perbuatan perbuatan koruptif yang begitu merajalela yang dilakukan oleh terdakwa pada sata menjabat sebagai menteri pertanian," ujar Meyer.

Oleh karena itu, JPU KPK memandang tuntutan 12 tahun penjara terhadap SYL sudah adil. Pasalnya, banyak pertimbangan meringankan di baliknya. Hanya saja, SYL dan kuasa hukumnya tak menyadari hal itu.

Tapi mereka justru merasa tak bersalah dan meminta dibebaskan dengan dalih semua yang dilakukannya semata untuk kepentingan dinas. "Tuntutan 12 tahun penjara, rasanya sudah adil dengan harapan dapat diterima oleh terdakwa dan terdakwa dapat bertaubat serta memperbaiki diri setelahnya," ujar Meyer.

Sebelumnya, SYL dituntut pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta subsider pidana kurungan enam bulan. SYL juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 44,2 miliar dan ditambah 30 ribu dolar AS dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dirampas.

JPU KPK menyatakan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Perbuatan itu dinilai melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.