REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penasihat hukum Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL), Djamaludin Koedoeboen meminta pihak berwajib untuk mengusut tuntas pengeroyokan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis (11/7/2024). Tim kuasa hukum SYL mengaku tidak tahu pihak mana yang melakukan pengeroyokan terhadap wartawan itu.

"Kalau memang sudah dilaporkan ke pihak berwajib, saya kira perlu diusut tuntas kenapa itu terjadi? Ada tendensi apa kok sampai begitu?," kata Djamaludin saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Djamaludin mengaku dirinya tidak mengenal pihak-pihak tersebut yang mengaku sebagai pembela SYL karena dia bersama rekan media selama ini menjalin hubungan baik.

"Kalau saya secara pribadi tidak tahu itu mereka siapa, karena selama ini kita menjalani hubungan yang begitu baik sekali," katanya.

"Saya kira harus menyampaikan terima kasih, penghargaan setinggi-tingginya kepada teman-teman media yang sudah begitu setia tanpa mengenal lelah mengawal kasus ini," katanya Djamaludin menambahkan.

Menurut Djamaludin, kalau mereka mengaku sayang dan peduli dengan SYL tidak perlu melakukan hal tidak terpuji seperti itu. "Kalaupun mereka ingin menunjukkan rasa sayang, empati mereka kepada SYL kan tidak mesti dengan cara-cara begitu. Kami sangat mengutuk keras yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu," katanya.

SYL telah meminta maaf atas kericuhan yang terjadi usai sidang vonis kasus korupsi lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyeret dirinya. "Mohon tertib karena kita berproses hukum. Saya minta maaf kepada teman-teman pers kalau tadi ada seperti itu, tidak ada niat seperti itu," ujar SYL saat ditemui usai sidang pembacaan putusan Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/7).

Polda Metro Jaya tengah menyelidiki kasus pengeroyokan terhadap kamerawan seorang TV swasta nasional yang sedang bertugas meliputi sidang vonis terhadap SYL di Tipikor Jakarta. Laporan sebelumnya dibuat oleh wartawan berinisial BVS.

"Laporan ini sedang ditangani Ditreskrimum untuk dilakukan pendalaman," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ade Ary membenarkan pihaknya telah menerima laporan tersebut pada Kamis (11/7) tentang dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang.

"Pelapor berinisial BVS, terlapor dalam peristiwa ini masih dalam penyelidikan," katanya.

Pelapor berinisial BVS diketahui adalah Bodhiya Vimala Sucitto yang melaporkan pemukulan terhadap dirinya oleh sejumlah orang saat meliput persidangan vonis Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019—2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ke Polda Metro Jaya.

"Tadi ada suatu tindakan kurang mengenakan, kekerasan di Pengadilan Tipikor pas peliputan vonis SYL," katanya saat ditemui di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Kamis.

Bodhiya menjelaskan, kejadian tersebut terjadi usai sidang selesai digelar dan saat sedang menunggu SYL tiba-tiba mengalami pemukulan oleh sejumlah orang.

"Saat itu kondisi ruang sidang penuh dan mereka masuk menutup pintu keluar itu, berjejer. Kita sebenarnya sudah sepakat sama ormas pengawal SYL itu, karena anak-anak TV yang lain juga minta 'ngebuka' jalan, supaya pas SYL keluar kita sama-sama dapat gambarnya," katanya.

Akibatnya, lanjut dia, saat SYL keluar itu, mereka langsung desak-desakan keluar dan terjadi saling dorong sehingga situasi agak kacau. "Banyak korban dan dari kawan-kawan TV lain juga ada yang terdampak barang liputannya, " katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Majelis Hakim juga memutuskan merampas sejumlah uang hasil korupsi SYL.

Mayoritas uang yang disita itu berasal dari setoran sejumlah pihak yang merupakan aliran uang korupsi SYL. Di antaranya, ada yang berasal dari Bendahara Umum (Bendum) Partai Nasdem Ahmad Sahroni, penyanyi dangdut Nayunda Nabila, dan dua anak SYL.

Berikut rincian barang bukti tambahan berupa uang yang disetorkan ke rekening penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diputuskan dirampas untuk negara:

• Rp 820.000.000 dari Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni pada 8 Desember 2023. Uang yang diberikan terdakwa untuk pendaftaran bacaleg ke KPU
• Rp 40.000.000 dari fraksi Partai Nasdem dana kemanusiaan pada 27 maret 2024
• Rp 20.000.000 dari Nayunda Nabila pada Desember 2023
• Rp 20.000.000 dari Nayunda Nabila pada 14 Mei 2024
• Rp 30.000.000 dari Nayunda Nabila pada 21 Mei 2024
• Rp 253.000.000 dari Kemal Redindo pada 25 Juni 2024
• Rp 293.205.900 dari Indira Chunda Thita Syahrul pada 25 juni 2024.

“Seluruh barang bukti tambahan tersebut sepatutnya dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa,” kata hakim anggota Fahzal Hendri dalam sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Selain itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa sejumlah uang tunai dalam mata yang Rupiah dan mata uang asing yang disita KPK dari rumah dinas SYL di Jalan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta, dirampas untuk negara.

"Apabila dalam perhitungan ada kelebihan uang atau sisa maka harus dikembalikan kepada terdakwa atau keluarganya," ujar Fahzal.

Diketahui, hakim menyatakan, SYL melakukan tidak pidana korupsi berlanjut bersama-sama dengan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta.

Sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama, yakni melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan SYL terbukti memerintahkan pengumpulan uang patungan atau sharing dari para pejabat eselon I di lingkungan Kementan dengan cara menggunakan paksaan.

Selain itu, SYL juga meminta adanya jatah 20 persen dari anggaran di masing-masing sekretariat, direktorat, dan badan pada Kementan RI.

Hakim mengatakan, uang yang diperoleh SYL sejak tahun 2020-2023 dengan cara menggunakan paksaan adalah sebesar total 44.269.770.204 dan 30.000 dollar AS.

Namun, hanya Rp 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS yang dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa, keluarga terdakwa, dan keperluan lainnya yang didapat dari arahan terdakwa secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan.

Oleh karena itu, terhadap SYL juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dalam putusannya menyatakan bahwa sewa pesawat yang dalam tuntutan jaksa untuk keperluan terdakwa kasus pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) adalah terkait dengan tugas sebagai Menteri Pertanian (Mentan).

Oleh karenanya, biaya tersebut tidak dibebankan sebagai uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa SYL.

Diketahui, terhadap SYL dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 14.147.144.786 dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS). Padahal, dalam tuntutannya jaksa meminta SYL dijatuhi hukuman pembayaran uang pengganti Rp 44.269.777.204 dan 30.000 dollar AS.

“Menimbang pembayaran-pembayaran kepentingan terdakwa dalam rangka tugas kedinasan dan kunjungan kerja dalam negeri atau luar negeri selaku Mentan adalah wajar jika pembayaran tersebut menjadi bagian dari biaya-biaya dinas resmi terdakwa. Antara lain sewa atau carter pesawat yang memang karena kebutuhan menjangkau lokasi-lokasi yang tidak memungkinkan dengan menggunakan transportasi biasa,” kata hakim anggota Fahzal Hendri dalam sidang putusan, Kamis (11/7/2024).

Hakim menyatakan, SYL tidak menikmati biaya sewa pesawat itu secara pribadi karena dikategorikan sebagai perjalanan dinas untuk mendukung program Kementan. Sebab, sejumlah pejabat Kementan juga ikut dalam perjalanan dinas tersebut.

“Dalam rangka mendukung program kementerian dan tidak dinimati terdakwa secara pribadi, yaitu untuk ke Jakarta-Ternate dan Ujung Pandang-Jakarta,” ujar Fahzal.

“Penggunaan pesawat private jet juga dilakukan tanggal 5 -6 Maret 2022, terdakwa bersama jajaran Kementan dalam rangka kunjungan kerja dengan rute Banda Aceh-Ujung Pandang-Cengkareng,” katanya melanjutkan.

Dalam pertimbangan putusannya, hakim memang menyebut beberapa penggunaan dana yang disebut bersumber dari hasil pengumpulan atau sharing para pejabat eselon I Kementan dipergunakan tidak untuk kepentingan pribadi SYL atau keluarganya.

Meskipun, cara pengumpulan dana tersebut dinilai tidak semestinya, yakni diperoleh dengan memaksa dan menyalahgunakan kewenangan.

Hakim mengatakan, uang yang diperoleh SYL sejak tahun 2020-2023 dengan cara menggunakan paksaan adalah sebesar total 44.269.770.204 dan 30.000 dollar AS.

Namun, hanya Rp 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS yang dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa, keluarga terdakwa, dan keperluan lainnya yang didapat dari arahan terdakwa secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan.

Oleh karenanya, SYL hanya dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS.

Selain itu, SYL diketahui divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan.

Sewa pesawat ditanggung Kementan

Dalam sidang pemeriksaan, saksi memang terungkap perihal pembayaran sewa private jet oleh SYL yang ditanggung oleh Kementan.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Sesditjen PSP) Kementan, Hermanto saat bersaksi dalam sidang tanggal 8 Mei 2024.

Hermanto membenarkan bahwa ada pengeluaran sebesar Rp 1 miliar untuk biaya sewa private jet dengan rute Aceh-Ujung Pandang-Cengkareng oleh SYL yang biayanya ditanggung Direktorat PSP.

Dalam tuntutan jaksa juga tercantum pengeluaran SYL untuk carter pesawat selama 2020-2023, dengan total Rp 3.034.591.120.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, dalam putusannya menyatakan bahwa eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tidak terbukti menikmati uang hasil pengumpulan dari pejabat eselon I Kementerian Pertanian (Kementan) yang dipergunakan untuk pemberian sembako.

Saat membacakan pertimbangan putusan, hakim anggota Fahzal Hendri menyebut, uang yang dipakai untuk bantuan bencana alam dan pemberian sembako itu terbukti sampai ke masyarakat yang membutuhkan.

Meskipun, cara mendapatkannya berasal dari cara yang tidak sepatutnya, yakni memeras para pejabat eselon I di Kementan.

“Terkait bantuan bencana alam maupun pemberian sembako demi kemanusiaan yang memang terbukti pemberian dilakukan adalah dalam rangka membantu masyarakat yang benar-benar terkena bencana alam dan faktanya sudah diterima dan dinikmati masyarakat yang membutuhkan,” kata Fahzal Hendri dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

“Meskipun (didapat) melalui proses yang tidak semestinya, sehingga sepatutnya pembayaran tersebut menjadi bagian dari biaya Kementerian dalam pelaksaanaan kegiatan sosial kemasyarakatan,” ujarnya melanjutkan.

Sebagaimana diketahui, SYL dijatuhi pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan. Serta, membayar uang penngganti sebesar Rp 14.147.144.786 dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS).

SYL disebut terbukti melakukan tidak pidana korupsi berlanjut bersama-sama dengan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta.

Sebagaimana dakwaan Pertama, yakni melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan SYL terbukti memerintahkan pengumpulan uang patungan atau sharing dari para pejabat eselon I di lingkungan Kementan dengan cara menggunakan paksaan.

Selain itu, SYL juga meminta adanya jatah 20 persen dari anggaran di masing-masing sekretariat, direktorat, dan badan pada Kementan RI.

Hakim mengatakan, uang yang diperoleh SYL sejak tahun 2020-2023 dengan cara menggunakan paksaan adalah sebesar total 44.269.770.204 dan 30.000 dollar AS.

Namun, hanya Rp 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS yang dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa, keluarga terdakwa, dan keperluan lainnya yang didapat dari arahan terdakwa secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan.

Hanya saja, hakim tidak membacakan rincian nominal dari uang yang dinikmati SYL tersebut.

Sembako dalam persidangan

Terkait pemberian sembako, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat mencecar SYL terkait komunikasi eks Kepala Biro Umum Kementan Ahmad Musafat kepada eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta yang menjadi bukti adanya perintah mempersiapkan 3.000 paket sembako untuk Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Nasdem.

Namun, SYL menyebut bahwa penyiapan sembako justru terkait dengan perintah presiden.

"Saya tidak ingat persis, tapi sembako itu berkait dengan perintah Presiden,” kata SYL dalam sidang tanggal 24 Juni 2024.

Dia juga mengatakan, sembako disalurkan dengan maksimal karena Indonesia dalam kondisi bencana alam.

Terkait sembako, Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Partai Nasdem, Joice Triatman pernah mengungkapkan bahwa organisasi sayap Nasdem bernama Garda Wanita (Garnita) Malahayati membagikan 6.800 paket sembako menggunakan dana dari Kementan.

Bahkan, kepada Majelis Hakim, Joice mengaku mendapat perintah dari SYL untuk berkoordinasi dengan mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono terkait program paket sembako tersebut.

Wabendum Partai Nasdem ini mengatakan, program paket sembako itu dibagikan melalui kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Garnita Malahayati untuk 34 Provinsi di Indonesia.

"Saya mendapatkan perintah dari Pak Menteri untuk berkoordinasi dengan Pak Kasdi, Pak Sekjen, untuk terkait pada saat itu menjelang bulan suci Ramadan," kata Joice dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 27 Mei 2024.

Namun, Joice mengaku tidak tahu jumlah anggaran untuk program pembagian 200 paket sembako untuk masing-masing provinsi tersebut. Dia hanya berkomunikasi dengan Sukim Supandi selaku Kepala Biro Umum Kementan yang ditunjuk Kasdi untuk berkoordinasi terkait alamat penerima paket sembako dari DPW Garnita Malahayati.

Sementara itu, dalam surat tuntutan jaksa disebutkan bahwa ada penggunaan uang oleh SYL untuk bantuan bencana alam/sembako selama 2020-2023, dengan total Rp 3.524.812.875.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, membebani eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) membayar uang pengganti sebesar Rp 14.147.144.786 dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS).

"Uang pengganti sejumlah 14.147.144.786 ditambah 30.000 dollar AS paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang dilelang oleh jaksa. Dengan ketentuan apabila terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi maka dengan pidana penjara selama dua tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Besaran uang pengganti yang dibebankan terhadap SYL tersebut jauh lebih rendah daripada tuntutan jaksa, yakni sebesar Rp 44.269.777.204 dan 30.000 dollar AS.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut ada sejumlah uang yang diterima SYL dari hasil pengumpulan atau sharing pejabat eselon I Kementerian Pertanian (Kementan), memang termasuk bagian dari tugas SYL selaku Mentan.

Oleh karenanya, hakim menilai, dari total uang yang berhasil dikumpulkan terdakwa SYL sejak tahun 2020-2023 sebesar Rp 44.269.777.204 dan 30.000 dollar AS, hanya Rp 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS yang dipergunakan untuk kepentingan terdakwa beserta keluarga dan kolega lain yang tidak ada anggarannya di Kementan.

“Pembayaran yang tidak dapat dikategorikan untuk kepentingan kedinasan atas penggunaan uang sharing atau patungan tersebut adalah uang untuk pembayaran untuk keperluan istri terdakwa, keperluan keluarga terdakwa, pribadi terdakwa, kado undangan, keperluan kolega terdakwa, dan partai politik,” kata hakim Fahzal Hendri dalam sidang, Kamis.

Selain itu, uang untuk keperluan haji dan umrah keluarga dan kolega terdakwa, serta operasional menteri. Lalu, pengeluaran lain yang tidak termasuk dalam kategori yang ada yang sudah ditentukan dalam anggaran Kementan.

Namun, hakim Fahzal tidak menyebut nominal dari penggunaan uang dikategorikan sebagai pengeluaran pribadi SYL untuk keluarga, dirinya sendiri, dan koleganya.

Fahzal hanya menyebut bahwa jumlahnya sebesar Rp 14 miliar dari total Rp 44,2 miliar yang berhasil dikumpulkan dari pejabat eselon I Kementan dengan memaksa dan menyalahgunakan wewenang.

Sementara itu, penggunaan uang untuk kepentingan sewa pesawat, disebut hakim termasuk bagian dari kepentingan SYL melaksanakan tugas sebagai Mentan.

Kemudian, pemberian sembako dan pemberian hewan kurban dinilai hakim sebagai bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan Kementan. Meskipun, perolehannya berasal dari pengumpulan uang para eselon I di Kementan.

“Terkait bantuan bencana alam maapun pemberian sembako demi kemanusiaan, yang memang terbukti pemberian dilakukan adalah dalam rangka membantu masyarakat yang benar-benar terkena bencana alam dan faktanya sudah diterima dan dinikmati masyarakat yang membutuhkan meskipun melalui proses yang tidak semestinya,” ujar hakim Fahzal.

“Sehingga sepatunya pembayaran tersebut menjadi bagian dari biaya Kementan dalam pelaksaanaan kegiatan sosial kemasyarakatan,” katanya melanjutkan.

Berikut rincian kepentingan pribadi dan keluarga serta kolega terdakwa di luar kedinasan yang jelas-jelas dinikmati terdakwa, keluarga, dan kolega yang tidak terkait dengan kedinasan sebagaimana dibacakan hakim Fahzal:

1. Keperluan istri terdakwa berupa uang bulanan, perwatan kecantikan, pembelian perhiasan
2. Keperluan pribadi terdakwa untuk pembelian barang-barang seperti pakaian, sepatu, parfum, perhiasan, jam tangan, perawatan kecantikan, makan-makan di restoran, acara pesta keluarga, pembelian mobil, dan sewa kendaraan dan lain-lain yang dinikmati keluarga dan pribadi terdakwa
3. Keperluan pribadi terdakwa berupa pembelian barang-barang seperti pakaian, sepatu, parfum, perhiasan untuk pibadi yang tidak termasuk anggaran rumah tangga menteri
4. Kado undangan kepentingan terdakwa berupa pemberian kado berupa perhiasan atau barang lain, pemberian atas nama pribadi terdakwa
5. Pemberian ke Nasdem berupa bantuan dalam rangka kegiatan Partai Nasdem antara lain dalam acara pendaftaran bacaleg ke KPU dalam Pemilu 2024
6. Keperluan lainnya yang tidak diuraikan.

Tuntutan jaksa

Sebelumnya, dalam surat tuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalilkan bahwa semua uang yang berhasil diperoleh SYL dari memeras pejabat eselon I dibebankan sebagai uang pengganti karena dinilai tidak termasuk dari anggaran Kementan.

Jaksa mengatakan bahwa uang yang diperoleh SYL selama menjabat mentan dengan cara menggunakan paksaan adalah sebesar total 44.269.770.204 dan 30.000 dollar AS.

Berikut rincian uang yang berhasil dikumpulkan:

1. Unit eselon Setjen selama 2020-2023 sebesar Rp 4.463.683.645 dan 30 ribu AS
2. Ditjen Prasarana dan Sarana selama 2020-2023 sebesar Rp 5.379.634.250
3. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan selama 2020-2023 sebesar Rp 1.865.603.625
4. Ditjen Perkebunan selama 2020-2023 Rp 3.778.565.860
5. Ditjen Holkultura selama 2020-2023 sebesar Rp 6.078.604.300
6. Ditjen Tanaman Pangan selama 2020-2023 sebesar Rp 6.406.007.500
7. Balitbangtan/BSIP selama 2020-2023 Rp 2.552.000.000
8. BPPSDMP selama 2020-2023 sebesar Rp 6.860.530.800
9. Badan Ketahanan Pangan selama 2020-2023 sebesar Rp 282.000.000
10. Badan Karantina Pertanian selama 2020-2023 sebesar Rp 6.603.147.224.

Kemudian, uang yang berhasil dikumpulkan tersebut dipakai SYL untuk keperluan dirinya, keluarga hingga Partai Nasdem. Berikut rinciannya:

1. Keperluan istri terdakwa selama 2020-2023 total Rp 983.940.000
2. Keperluan keluarga selama 2020-2023 total Rp 992.296.746
3. Keperluan pribadi terdakwa selama 2020-2023 total Rp 3.331.134.246
4. Kado undangan terdakwa selama 2020-2023 total Rp 381.612.500
5. Partai Nasdem selama 2020-2023 total Rp 965.123.500
6. Pengeluaran lain-lain sejak 2020-2023 sebesar Rp 974.817.493
7. Acara keagamaan dan operasional yang tidak termasuk kategori di atas selama 2002-2023 total Rp 16.683.448.302
8. Carter pesawat selama 2020-2023 total Rp 3.034.591.120
9. Bantuan bencana alam/sembako selama 2020-2023 total Rp 3.524.812.875
10. Keperluan ke luar negeri sejak 2020-2023 total Rp 6.917.573.550
11. Umrah selama 2020-2023 total Rp 1.871.650.000
12. Kurban selama 2020-2023 Rp 1.654.500.000.

Selain itu, Jaksa mengungkap ada dana sharing eselon I yang diberikan langsung kepada terdakwa. Dengan rincian:

1. Diserahkan melalui Imam Mujahidin Fahmid sebesar Rp 650 juta. Pada Maret 2020 sebesar Rp 250 juta; Mei 2020 Rp 200 juta; Juni 2020 Rp 150 juta; dan Agustus 2020 Rp 75 juta
2. Diserahkan Biro Umum melalui Sugeng Priyono (Ketua Tim Tata Usaha Menteri dan Biro Umum & Pengadaan Setjen Kementan) uang tunai Rp 850 juta untuk kegiatan pembekalan calon legislatif Partai Nasdem tahun 2023, diterima Joice Triatman selaku Wakil Bendahara Umum Partai Nasdem.
3. Pada 7 Januari 2022, sebesar Rp 50 juta ditransfer Arief Sofian (Koordinator Rumah Tangga Biro Umum Sekertariat Jenderal Kementan) ke bank Mandiri atas nama Fraksi Partai Nasdem.
4. Pada 28 Februari 2022, sebesar Rp 25 juta ditransfer Arief Sofian ke bank Mandiri atas nama Fraksi Partai Nasdem
5. Antara akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023 dari Kasdi sebesar 30.000 dollar AS yang diberikan atas permintaan tedawaka saat terdakwa akan ke Amerika.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dalam kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (11/7/2024).

Dalam kasus ini, hakim memutuskan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun penjara," kata Pontoh dalam sidang tersebut.

Tak hanya hukuman penjara, SYL turut dijatuhkan hukuman denda sebesar Rp 300 juta. "Dengan ketentuan bila denda itu tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan," ujar Pontoh.

Selain itu, majelis hakim menghukum SYL untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 14,1 miliar ditambah 30 ribu US Dollar akibat kejahatan yang dilakukannya. Uang pengganti itu wajib dibayar paling lama dalam kurun waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

"Jika tidak membayar maka harta bedanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun," ujar Pontoh.

Hukuman ini lebih rendah dari tuntutan pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta subsider pidana kurungan 6 bulan yang diajukan JPU KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Tak hanya pidana badan, dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (11/7/2024), SYL juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 14.147.144.786 dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS).

"Uang pengganti sejumlah 14.147.144.786 ditambah 30.000 dollar AS paling lama dalam waktu satu bulan sesudah keputusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang dilelang oleh jaksa. Dengan ketentuan apabila terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi maka dengan pidana penjara selama dua tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh, Kamis.

SYL disebut melakukan tidak pidana korupsi berlanjut bersama-sama dengan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta.

Sebagaimana dakwaan Pertama, yakni melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan SYL terbukti memberikan perintah kepada Staf Khusus (Stafsus) Mentan Bidang Kebijakan Imam Mujahidin Fahmid, Kasdi Subagyono, Muhammad Hatta dan ajudannya, Panji Harjanto untuk melakukan pengumpulan uang patungan atau sharing dari para pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Selain itu, SYL juga meminta adanya jatah 20 persen dari anggaran di masing-masing sekretariat, direktorat, dan badan pada Kementan RI.

SYL juga disebut memberikan ancaman kepada jajaran di bawahnya untuk dapat memenuhi permintaan tersebut.

Hakim mengatakan, uang yang diperoleh SYL selama menjabat Mentan dengan cara menggunakan paksaan dan menyalahgunakan wewenang adalah sebesar total 44.269.770.204 dan 30.000 dollar AS.

Namun, hanya Rp 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS yang dipakai untuk keperluan pribadi SYL, keluarga dan keperluan lainnya.

Untuk diketahui, vonis terhadap SYL tersebut lebih ringan dari tuntutan sebelumnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menuntut SYL dengan pidana 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsidiair pidana enam bulan kurungan.

SYL juga turut dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sebesar Rp 44.269.777.204 dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS) subsider empat tahun kurungan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Dalam menjatuhkan putusan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan.

Selain sudah berusia lanjut, SYL disebut memiliki kontribusi positif selaku mentan terhadap negara dalam menangani krisis pangan pada masa pandemi Covid-19.

“Terdakwa telah memberikan kontribusi positif selaku mentan terhadap negara dalam penanganan krisis pangan pada saat pandemi Covid-19 yang lalu,” kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh saat membacakan putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Kemudian, SYL disebut banyak mendapatkan penghargaan dari Pemerintah RI atas hasil kerjanya selama menjabat sebagai Mentan.

“Terdakwa dan keluarga terdakwa sudah kembalikan sebagian uang dan barang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa,” ujar Rianto.

Sebagaimana diketahui, majelis hakim menyebut SYL terbukti bersama-sama dengan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

SYL disebut memberikan perintah kepada Staf Khusus (Stafsus) Mentan Bidang Kebijakan Imam Mujahidin Fahmid, Kasdi Subagyono, Muhammad Hatta dan ajudannya, Panji Harjanto untuk melakukan pengumpulan uang patungan atau sharing dari para pejabat eselon I di lingkungan Kementan.

Pengumpulan uang itu dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi SYL dan keluarganya.

Selain itu, SYL juga meminta adanya jatah 20 persen dari anggaran di masing-masing sekretariat, direktorat, dan badan pada Kementan RI.

SYL juga disebut memberikan ancaman kepada jajaran di bawahnya untuk dapat memenuhi permintaan tersebut.

Hakim mengatakan, uang yang diperoleh SYL selama menjabat mentan dengan cara menggunakan paksaan adalah sebesar total 44.269.770.204 dan 30.000 dollar AS.

Namun, hanya Rp 14.147.144.789 dan 30.000 dollar AS yang dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa, keluarga terdakwa, dan keperluan lainnya yang didapat dari arahan terdakwa secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan.

Pembelaan SYL

Diketahui, dalam pleidoi atau nota pembelaannya yang dibacakan dalam sidang tanggal 5 Juli 2024, SYL sempat memutarkan video arahan Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021, guna membuktikan bahwa pertanian menjadi sektor sentral pada masa pandemi Covid-19.

Saat itu, menurut SYL, Jokowi menyoroti peringatan Food Agriculture Organization (FAO) terkait risiko krisis pangan sehingga pengolahan dan pertumbuhan pertanian harus dimaksimalkan.

“Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo juga dalam pidatonya pada pembukaan sensus pertanian pada tahun 2023, ‘mengingatkan kemungkinan krisis pangan besar yang diakibatkan cuaca ekstrim dan perang di eropa yang terus bergejolak,” ujarnya.

Saat itu, Jokowi menyebut bahwa 435 juta orang di dunia terancam krisis pangan dan kelaparan.

Setelah memutar video arahan Jokowi itu, SYL menyampaikan capaian nilai dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada sektor pertanian di Indonesia tahun 2020-2022.

Kemudian, nilai tukar atau nilai kesejahteraan petani yang meningkat, nilai tukar usaha petani, hingga nilai ekspor pertanian dan peningkatan angka serapan lapangan kerja di sektor pertanian.

“Adapun pencapain yang dibahas di atas sangat dipengaruhi oleh keadaan Pandemi Covid 19 serta kondisi Global dunia antara lain perang dagang,” kata SYL.

Dia juga menyampaikan sejumlah penghargaan yang diterima Kementan. Salah satunya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dinyatakan terbukti meyakinkan menurut hukum telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

Oleh karenanya, terhadap SYL dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan.

Majelis Hakim menyatakan bahwa SYL telah melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut sejumlah hal memberatkan putusan, yakni SYL dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Lalu, selaku penyelenggara negara yaitu sebagai Menteri Pertanian tidak memberikan teladan yang baik sebagai pejabat publik.

Kemudian, SYL disebut tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme

"Terdakwa, keluarga terdakwa, serta kolega terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana korupsi dari hasil perbuatan terdakwa," kata ketua majelis hakim Rianto Adam Pontoh dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Sementara itu, hal yang meringankan adalah SYL sudah berusia lanjut kurang lebih berumur 69 tahun. lalu, belum pernah dihukum dan telah memberikan kontribusi positif selaku Mentan terhadap negara dalam penanganan krisis pangan pada saat pandemi covid-19.

Selanjutnya, SYL dinilai banyak mendapat penghargaan dari Pemerintah RI atas hasil kerjanya. Lalu, bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan.

"Terdakwa dan keluarga terdakwa telah mengembalikan sebagian uang dan barang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa," ujar hakim Rianto.

Dalam putusannya, hakim menyatakan SYL terbukti melakukan tindak pidana korupsi tersebut bersama-sama dengan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta.

SYL disebut memberikan perintah kepada Staf Khusus (Stafsus) Mentan Bidang Kebijakan Imam Mujahidin Fahmid, Kasdi Subagyono, Muhammad Hatta dan ajudannya, Panji Harjanto untuk melakukan pengumpulan uang patungan atau sharing dari para pejabat eselon I di lingkungan Kementan.

Dalam perintahnya, eks Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) ini juga meminta adanya jatah 20 persen dari anggaran di masing-masing sekretariat, direktorat, dan badan pada Kementan RI.

SYL juga disebut mengancam jajaran di bawahnya apabila tidak dapat memenuhi permintaan ini maka jabatan mereka dalam bahaya dan dapat dipindahtugaskan atau di-non-job-kan.

Kemudian, uang yang diperoleh SYL selama menjabat mentan dengan cara menggunakan paksaan adalah sebesar total 44.269.770.204 dan 30.000 dollar AS.

Sebelumnya, SYL dituntut dengan pidana 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsidiair pidana enam bulan kurungan.

SYL juga turut dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sebesar Rp 44.269.777.204 dan 30.000 dollar AS subsider empat tahun kurungan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dijadwalkan menghadapi sidang pembacaan putusan pada Kamis (11/7/2024) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). SYL terjerat perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan).

"Kamis 11 Juli 2024. Agenda pembacaan putusan," tulis Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus yang diakses Republika pada Kamis (11/7/2024).

Susunan majelis hakim dalam perkara ini terdiri dari Rianto Adam Pontoh selaku ketua dan Fahzal Hendri serta Ida Ayu Mustikawati (Ad Hoc Tipikor) selaku anggota.

Sebelumnya, SYL dituntut pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta subsider pidana kurungan 6 bulan. SYL juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 44,2 miliar dan ditambah 30 ribu dolar Amerika Serikat dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dirampas.

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyatakan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Perbuatan itu dinilai melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kubu eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) membalas pantun dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Dalam sidang tersebut, JPU KPK menyentil kalau SYL yang mengklaim sebagai pahlawan justru menangis sesegukan saat mendengar tuntutan.

Kuasa hukum SYL, Djamaluddin Koedoeboen menjelaskan tangis dari kliennya merupakan bentuk dialog dengan Sang Pencipta."Perlu kami sampaikan bahwa air mata yang keluar dari kesedihan adalah sebuah dialog seorang hamba yang telah tiba pada kesadaran tentang kecilnya diri dan betapa hanya pada Tuhan semata, segala kebesaran dan kekuatan itu," kata Djamaluddin saat membacakan duplik dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta pada Selasa (9/7/2024).

Oleh karena itu, Djamaluddin meyakini tak ada alasan bagi SYL untuk berhenti meneteskan air mata kalau hal itu merupakan kesempatan terbaik untuk menyentuh jiwa dan nurani. Djamaluddin lantas mengungkit tokoh besar seperti Umar Bin Khatab tak segan menangis. Padahal Umar sangat ditakuti banyak orang pada masanya, bahkan iblis sekalipun."Tokoh besar seperti Umar bin Khatab yang iblis pun takut padanya, tak segan-segan menangis bercucuran air mata," ujar Djamaluddin.

Djamaluddin juga menyebut tangis SYL sebagai kejujuran yang telah disampaikan terkait seluruh kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi."Tangis terdakwa yang jujur disampaikan terdakwa tanpa rekaysa karena beliau benar merasa dizalimi dan tidak merasa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum," ucap Djamaluddin.

Sebelumnya, SYL dituntut pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta subsider pidana kurungan 6 bulan. SYL juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 44,2 miliar dan ditambah 30 ribu dolar AS dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dirampas.

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyatakan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Perbuatan itu dinilai melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyindir Eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dengan pantun. SYL diminta jangan mengeklaim diri sebagai pahlawan kalau masih menyukai biduan alias penyanyi dangdut.

Sentilan tersebut dikatakan oleh JPU KPK Meyer Simanjuntak ketika membacakan replik dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (8/7/2024).

Awalnya, Meyer mengungkapkan bakal merespons semua pembelaan yang dikatakan SYL dalam persidangan pleidoi pada pekan lalu.

"Perkenankanlah kami menyampaikan jawaban atau tanggapan atas pembelaan pleidoi yang telah disampaikan oleh Syahrul Yasin Limpo maupun tim penasihat hukum terdakwa," kata Meyer dalam sidang itu.

"Yang Mulia majelis hakim, mengakhiri pendahuluan replik ini izinkanlah kami menutup dengan sebuah pantun," lanjut Meyer.

Di momen itulah, Meyer membacakan pantun yang tertera dalam repliknya. SYL diminta jangan mengaku sebagai pahlawan kalau masih menyukai biduan yaitu Nayunda Nabila Nizrinah.

"Jalan jalan ke kota Balikpapan Jangan lupa selfie di Bandara Sepinggan

Janganlah mengaku pahlawan Jikalau engkau masih suka biduan," ujar Meyer.

Meyer juga membacakan pantun keduanya dalam sidang itu. Isin pun kembali menyentil SYL yang sering mengaku sebagai pejuang.

"Jalan jalan ke Tanjung Pinang, Jangan lupa membeli udang, Janganlah mengaku seorang pejuang Jikalau ternyata engkau seorang titik titik titik silahkan diisi sendiri," ucap Meyer.

Tercatat, pedangdut Nayunda Nabila pernah meminta tolong kepada SYL untuk membayarkan cicilan apartemen pribadinya. Hal tersebut dikatakan Nayunda saat menjadi saksi dengan terdakwa SYL di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2024).

Sebelumnya, SYL dituntut pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta subsider pidana kurungan 6 bulan. SYL juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 44,2 miliar dan ditambah 30 ribu dolar Amerika Serikat dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dirampas.

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyatakan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Perbuatan itu dinilai melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.