Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Upaya tersebut ditempuh usai hukuman politikus NasDem itu diperberat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tahap banding.

Di pengadilan tingkat banding, vonis SYL diperberat menjadi 12 tahun penjara dan diminta tetap membayar uang pengganti sejumlah Rp 44,2 miliar dan USD 30 ribu oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Status perkara: permohonan kasasi,” demikian dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

KPK tak masalah dengan adanya kasasi yang diajukan oleh SYL. Menurut KPK, hal tersebut merupakan hak yang bisa ditempuh terdakwa.

"KPK mempersilakan Terdakwa untuk mengajukan Kasasi sesuai hak yang diberikan oleh aturan hukum yang berlaku," ujar jubir KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan.

SYL adalah terdakwa kasus pungli di Kementerian Pertanian serta pencucian uang. Pungli yang dilakukan SYL dibantu oleh dua anak buahnya, yakni Kasdi Subagyono sebagai Sekjen Kementan kala itu dan Muhammad Hatta selaku eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan.

Keduanya diminta untuk melakukan pengumpulan uang ‘patungan/sharing’ dari para pejabat eselon I Kementan: para Dirjen, Kepala Badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I.

Besaran uang yang dipungut mulai dari USD 4.000-10.000. SYL juga disebut meminta jatah 20% dari anggaran di masing-masing Sekretariat, Direktorat, dan Badan pada Kementan.

Dalam dakwaan, jaksa membeberkan bahwa permintaan tersebut dilakukan dengan disertai ancaman. SYL disebut pernah mengingatkan jajarannya, bila tak bisa memenuhi permintaan itu maka jabatan mereka dalam bahaya.

Total uang yang diraup SYL dari pungli, yang dilakukan melalui dua anak buahnya Kasdi dan Hatta itu, mencapai Rp 44,7 miliar.

Atas perbuatannya, SYL divonis 10 tahun penjara pada tingkat pertama. Hakim juga menjatuhkan hukuman uang pengganti terhadap SYL sebesar Rp 14.147.144.786 dan USD 30 ribu atau setara Rp 14,6 miliar.

Besaran uang pengganti yang dinilai masih kurang tepat itu kemudian mendasari KPK mengajukan banding. Majelis Hakim banding pun mengabulkan.

Kini, vonis terhadap SYL sudah sesuai tuntutan KPK yakni 12 tahun penjara dan uang pengganti sejumlah Rp 44.269.777.204 dan USD 30 ribu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris Jenderal Purnawirawan Firli Bahuri seolah tersandera. Hampir satu tahun eks Ketua KPK itu berstatus tersangka, tetapi proses hukum perkaranya berjalan sangat lambat.

Firli ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dari eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada 29 November 2024. Kasusnya ditangani oleh penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Penetapan tersangka berawal dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ajudan Syahrul bernama Panji Harjanto. BAP dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang dengan terdakwa Syahrul sendiri.

Sebelumnya, Syahrul diseret ke meja hijau atas kasus tindak pidana korupsi.

Ia dinilai bersalah melakukan pemerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyuapan yang melibatkan kontrak-kontrak kementerian dengan penyedia barang dan jasa.

Dalam BAP Panji, terungkap bahwa Firli sempat meminta uang senilai Rp 50 miliar kepada Syahrul.

Terungkap pula dari mulut Syahrul dalam sidang lainnya bahwa mantan menteri pada pemerintahan Joko Widodo itu pernah mengirimkan uang kepada Firli sebanyak dua kali, yakni masing-masing senilai Rp 500 juta dan Rp 800 juta.

Uang Rp 500 juta diserahkan dalam bentuk valuta asing melalui ajudan pada saat keduanya bermain bulu tangkis di lapangan bulu tangkis. kawasan Jakarta Barat pada Desember 2022.

Sementara uang Rp 800 juta diserahkan melalui Kapolrestabes Semarang Kombes (Pol) Irwan Anwar, beberapa waktu kemudian. Irwan diketahui merupakan saudara Syahrul.

Kasus TPPU

Setelah Firli ditetapkan sebagai tersangka, pada Desember 2024 penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya kembali merilis bahwa pihaknya juga tengah menyelidiki kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Firli.

Salah satu temuan kuat dalam penyelidikan itu adalah beberapa aset tanah dan bangunan milik Firli di Jakarta dan Yogyakarta.

Aset itu tak terdaftar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Hanya saja, sejauh ini polisi belum mengumumkan apakah status perkara TPPU itu sudah masuk ke dalam penyelidikan atau belum.

Polisi memastikan kasus pemerasan dan dugaan TPPU akan dalam berkas yang terpisah.

Belum habis polisi menyelidiki dua perkara itu, polisi kembali merilis bahwa pihaknya juga tengah mengusut laporan terhadap Firli atas kasus dugaan pertemuan dengan pihak yang berperkara.

Laporan itu merujuk pada pertemuan Firli dengan Syahrul Yasin Limpo di lapangan bulu tangkis di kawasan Jakarta Barat pada Desember 2022, tempat diduga Syahrul menyerahkan uang Rp 500 juta kepada Firli dalam bentuk valuta asing.

Pada Agustus 2024, polisi mengumumkan status kasus dugaan pertemuan Firli dengan SYL telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Terbaru, polisi mengungkapkan, sebanyak 160 saksi diperiksa penyidik terkait kasus dugaan pemerasan dan pertemuan Firli dan SYL.

Tak hanya itu, polisi juga memeriksa 11 saksi ahli untuk kasus pemerasan dan dua saksi ahli untuk kasus dugaan pertemuan dengan SYL.

Sejauh ini, polisi belum menahan Firli meski eks Kapolda Sumatera Selatan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terhadap SYL.

Tidak ideal

Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak ada batas waktu untuk proses penyidikan pada suatu peristiwa pidana.

Meski begitu, proses pengusutan tiga perkara yang menjerat Firli terkesan jalan di tempat sehingga publik mempertanyakan kinerja dari kepolisian.

“Ini tidak ideal, seperti sengaja memperlambat membuat orang lupa. Ini tidak boleh terjadi. Apalagi, FB adalah penegak hukum yang memanfaatkan kedudukannya melakukan perbuatan tercela yang melanggar hukum,” kata Abdul saat dihubungi Kompas.com, Rabu (2/10/2024).

Karena tidak ada batas waktu proses pengusutan suatu peristiwa pidana, Abdul menilai, polisi harus segera memberikan kepastian hukum dengan langkah penahanan dan peningkatan status perkara.

“Secara teknis yuridis, peristiwa pidananya sudah jelas. Seharusnya sudah disidangkan. Solidaritas korsa harus dikesampingkan,” tegas Abdul.

Tersandera

Walaupun tidak ada batas waktu sebuah penyidikan, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur mengingatkan bahwa dalam pengusutan suatu peristiwa pidana harus menerapkan prinsip sederhana, cepat, dan murah.

Apabila terkesan lambat, opini publik akan berkembang sehingga berasumsi kasus Firli sebagai “mainan” aparat kepolisian belaka.

“Seperti apa mainannya? Mainannya adalah bagian dari sandera politik. Maka, harusnya segera diselesaikan penyidikannya dan dilimpahkan ke kejaksaan untuk membuktikan bahwa ini adalah bagian dari keseriusan penyidikan,” kata Isnur kepada Kompas.com, Rabu.

Kenyataannya, jangankan duduk di kursi pesakitan, sampai detik ini polisi belum menahan Firli.

Sejumlah pertanyaan yang muncul dalam benak masyarakat pun tak terhindarkan. Alhasil, publik hanya bisa berasumsi negatif kepada kepolisian.

“Kenapa enggak dilimpahkan? Pertanyaan, apa yang ditunggu? Apa alasan menunda proses ini? Apakah menunggu, misalnya, pergantian Presiden, menunggu Pilpres, menunggu hasil Pemilu. Kan itu banyak momentum politik. Nah, ini yang menjadi pertanyaan,” ungkap Isnur.

Seyogianya, polisi harus menyingkirkan jiwa korsa dalam pengusutan kasus Firli. Oleh karena itu, profesionalisme dalam kasus ini sangat dipertaruhkan.

"Ini kan juga pertaruhan di mata internasional. Sejauh mana investigator polisi di Indonesia itu bekerja cepat. Masa pekerjaannya doang sampai menunggu setahun? Kan itu jadi pertanyaan,” ujar Isnur.

"Ini polisi mampu enggak sih? Di mata ini ya, di mata forum internasional kepolisian. Itu jadi pertanyaan kan,” kata dia lagi.

Dengan begitu, YLBHI mendesak Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Karyoto beserta jajaran untuk mempercepat proses hukum Firli agar bisa dibuktikan di meja hijau.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya memastikan bakal kembali memeriksa Firli Bahuri eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diduga melangar Pasal 36 juncto 65 UU KPK.

Pasal 36 UU KPK itu mengatur tentang larangan anggota KPK bertemu langsung dengan tersangka atau pihak yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak. Hanya saja, menurutnya, jadwal pemeriksaan tersebut belum bisa diungkapkan secara detail.

"FB akan diperiksa dan dimintai keterangannya kembali. Kapan waktunya, nanti akan kita update," ujarnya di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Dia juga menambahkan, sejauh ini pihaknya masih melakukan serangkaian proses penyidikan untuk melengkapi berkas perkara kasus yang menjerat mantan pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

"Masih dilengkapi penyidik, koordinasi efektif terus dilakukan tim penyidik dengan JPU pada Kantor Kejati DKI Jakarta," imbuhnya.

Dalam perkara ini, penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah memeriksa 37 saksi mulai dari anggota Polri, KPK, Kementan RI hingga sipil.

"Terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Jo 65 UU KPK RI dengan terlapor FB. Total yang telah diperiksa 37 dan dua ahli hukum," pungkas Ade Safri.

Sebagai informasi, Firli juga diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 12 e dan atau Pasal 12B dan atau Pasal 11 UU Tipikor Juncto Pasal 65 KUHP.

Ancaman maksimal dalam perkara tersebut yakni hukuman penjara seumur hidup. Adapun, dalam kasus ini kepolisian telah memeriksa 123 saksi dan telah meminta keterangan kepada 11 ahli.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap eks staf khusus mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Joice Triatman, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan X-Ray di Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian RI.

Joice dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, hari ini, Jumat (20/9). Seperti SYL, Joice adalah kader Partai NasDem.

"Hari ini, Jumat (20/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan X-Ray di Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan)," ujar juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Jumat (20/9).

Belum diketahui keterangan apa saja yang akan digali dari Joice dalam kasus dugaan korupsi X-Ray ini. KPK belum membeberkannya.

Joice bukanlah nama baru dalam kasus korupsi di Kementan era SYL. Dia pernah menjadi saksi di persidangan kasus pungli SYL. Dalam kasus tersebut, SYL sudah divonis 12 tahun penjara dan membayar uang pengganti total Rp 47 miliar di tingkat banding.

KPK kini tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan X-Ray di Kementan pada kurun waktu 2021. Penyidikan perkara itu dimulai sejak 12 Agustus 2024 lalu.

Sudah ada tersangka yang dijerat dalam perkara tersebut. Meski demikian, identitasnya belum diungkap.

KPK juga telah melakukan pencegahan terhadap enam orang dalam kasus korupsi ini. Pencegahan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan nomor: 1.064 tahun 2024. Keenam orang yang dicegah itu berinisial WH, IP, MD, SUD, CS, dan RF.

Dalam kasus ini, Tessa mengungkapkan bahwa terdapat potensi kerugian negara yang mencapai Rp 82 miliar.

"Terkait hal tersebut, informasi terakhir atas penghitungan awal yang sudah dilakukan oleh auditor itu sekitar kurang lebih Rp 82 miliar potensi kerugian negaranya," ujar Tessa kepada wartawan, Selasa (10/9) lalu.

Akan tetapi, Tessa belum bisa membeberkan lebih lanjut terkait berapa jumlah X-Ray yang diduga dikorupsi dalam kasus ini.

"Belum dibuka lebih lanjut apa-apa saja oleh penyidik. Informasi yang bisa di-share hanya nilai potensi kerugiannya saja," pungkasnya.

KPK belum membeberkan konstruksi perkara tersebut, termasuk modus hingga pasal yang dijeratkan kepada para tersangka. Kasus ini diduga merupakan pengembangan dari perkara pungli dan gratifikasi SYL.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan banding perkara korupsi mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL yang diperberat menjadi 12 tahun serta uang pengganti Rp44 miliar.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyebut putusan banding itu mengabulkan memori banding yang diajukan. Putusan banding itu juga mencerminkan tuntutan jaksa yang sebelumnya diubah hakim pada vonis.

"Yaitu mengenai tuntutan tentang uang pengganti yaitu sebesar kurang lebih Rp44 milliar dan mengabulkan pula tuntutan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun," ujar Jaksa KPK Meyer Volmar Simanjuntak melalui keterangan tertulis, Selasa (10/9/2024).

Selanjutnya JPU akan menunggu Salinan lengkap putusan Pengadilan Tinggi (PT) diserahkan secara resmi ke KPK.

Lembaga antirasuah juga akan memelajari putusan tersebut dan akan melaporkan secara resmi ke Pimpinan untuk langkah tindak selajutnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Banding Artha Theresia menjatuhkan hukuman pidana penjara dan denda Rp500 juta dengan subsider empat bulan kurungan penjara kepada SYL.

Putusan banding itu kembali ke tuntutan jaksa, atau lebih berat dari putusan pengadilan tingkat pertama yaitu pidana penjara 10 tahun dan denda Rp500 juta.

"Menjatuhkan terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp500 juta," ujarnya di PT DKI Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Kemudian, SYL diwajibkan membayar uang pengganti Rp44,2 miliar dan US$30.000 atas perkaranya di Kementan itu. Adapun, jika SYL tidak sanggup membayar uang pengganti maka jaksa akan menyita harta SYL untuk dilelang.

Namun, pada pengadilan tingkat pertama, majelis hakim memandang tidak semua hasil pemerasan dinikmati secara langsung oleh SYL. Oleh sebab itu, SYL hanya dijatuhi hukuman pidana uang pengganti Rp14,1 miliar dan US$30.000.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan banding perkara korupsi mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL yang diperberat menjadi 12 tahun serta uang pengganti Rp44 miliar.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyebut putusan banding itu mengabulkan memori banding yang diajukan. Putusan banding itu juga mencerminkan tuntutan jaksa yang sebelumnya diubah hakim pada vonis.

"Yaitu mengenai tuntutan tentang uang pengganti yaitu sebesar kurang lebih Rp44 milliar dan mengabulkan pula tuntutan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun," ujar Jaksa KPK Meyer Volmar Simanjuntak melalui keterangan tertulis, Selasa (10/9/2024).

Selanjutnya JPU akan menunggu Salinan lengkap putusan Pengadilan Tinggi (PT) diserahkan secara resmi ke KPK.

Lembaga antirasuah juga akan memelajari putusan tersebut dan akan melaporkan secara resmi ke Pimpinan untuk langkah tindak selajutnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Banding Artha Theresia menjatuhkan hukuman pidana penjara dan denda Rp500 juta dengan subsider empat bulan kurungan penjara kepada SYL.

Putusan banding itu kembali ke tuntutan jaksa, atau lebih berat dari putusan pengadilan tingkat pertama yaitu pidana penjara 10 tahun dan denda Rp500 juta.

"Menjatuhkan terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp500 juta," ujarnya di PT DKI Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Kemudian, SYL diwajibkan membayar uang pengganti Rp44,2 miliar dan US$30.000 atas perkaranya di Kementan itu. Adapun, jika SYL tidak sanggup membayar uang pengganti maka jaksa akan menyita harta SYL untuk dilelang.

Namun, pada pengadilan tingkat pertama, majelis hakim memandang tidak semua hasil pemerasan dinikmati secara langsung oleh SYL. Oleh sebab itu, SYL hanya dijatuhi hukuman pidana uang pengganti Rp14,1 miliar dan US$30.000.

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron akhirnya diganjar sanksi teguran tertulis lantaran terbukti melanggar etik berupa penyalahgunaan pengaruh untuk kepentingan pribadi. Sanksi itu dibacakan pada sidang vonis yang digelar Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Jumat (6/9/2024).

Salah satu fakta yang terungkap yakni Ghufron menghubungi Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) saat itu, Kasdi Subagyono, terkait dengan mutasi salah satu keluarga dari kerabatnya. Untuk diketahui, Kasdi saat itu menjabat Sekjen di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Adapun, keduanya bersama dengan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta, merupakan terdakwa kasus pemerasan di Kementan yang ditangani oleh KPK.

Awalnya, pada sekitar 2022, KPK sudah mulai menelisik dugaan korupsi di Kementan itu. Melalui nota dinas kepada pimpinan KPK, Deputi Informasi dan Data sudah menyebut adanya dugaan keterlibatan Kasdi khususnya pada kasus jual beli jabatan.

Meski demikian, pada saat kasus itu sudah mulai ditelisik oleh KPK, Ghufron menghubungi Kasdi melalui telepon WhatsApp terkait dengan permohonan mutasi salah satu anggota keluarga dari kerabatnya.

Dewas mengungkap, Ghufron memperkenalkan diri ke Kasdi dengan penyampaian "Saya Ghufron, dari KPK". Tujuannya, untuk meminta bantuan dalam proses mutasi pegawai Inspektorat II Kementan Andi Dwi Mandasari, agar dipindahkan ke BPTP Jawa Timur.

Ghufron mendapatkan nomor Kasdi dari rekannya sesama pimpinan, yakni Alexander Marwata yang juga diperiksa sebagai saksi oleh Dewas KPK.

"Bahwa Terperiksa [Ghufron] mendapatkan nomor HP saksi Kasdi Subagyono tersebut dari saksi Alexander Marwata yang sebelumnya menghubungi saksi Fuadi yaitu rekan saksi Alexander Marwata di BPKP dan bertugas di Kementan RI sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara melalui pesan WA," demikian pemaparan Anggota Dewas KPK Harjono, Jumat (6/9/2024).

Adapun Andi Dwi Mandasari merupakan menantu dari kerabat Ghufron, yakni Tri Endang Wahyuni. Pada saat itu, Tri menceritakan kepada Ghufron ihwal keinginan Andi untuk mengundurkan diri (resign) karena ingin ikut suaminya di Malang, Jawa Timur.

Tri lalu mengirimkan surat pengunduran diri menantunya itu ke Ghufron, sekaligus surat penolakan mutasi yang sebelumnya telah diajukan melalui WhatsApp. Ghufron lalu disebut menghubungi Kasdi mengenai hal tersebut.

Dewas kemudian mengungkap dalam jangka waktu dua pekan Ghufron menghubungi Kasdi, permohonan mutasi Andi disetujui melalui Surat Keputusan (SK) No.B.1/Kpts/Kp.250/A2/3/2022 tanggal 31 Maret 2022.

Saat diperiksa sebagai saksi oleh Dewas, Kasdi disebut mengaku segan kepada Ghufron karena statusnya sebagai Wakil Ketua KPK. Apalagi KPK pun diketahui tengah mengusut dugaan korupsi di Kementan yang juga menyeret Kasdi.

Dewas pun memutuskan bahwa tindakan-tindakan Ghufron itu membuktikan bahwa adanya permintaan bantuan kepadanya lantaran pengaruh sebagai salah satu pimpinan KPK.

Oleh sebab itu, Majelis Etik Dewas KPK akhirnya menjatuhkan sanksi teguran tertulis ke Ghufron. Sanksi itu terkategorikan sedang. Pimpinan periode 2019-2024 itu terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Dewas (Perdewas) KPK No.3/2021.

"Menjatuhkan sanksi sedang kepada terperiksa teguran tertulis yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya dan agar terperiksa selaku pimpinan KPK senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan menaati dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku," ujar Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.

Selain itu, Ghufron turut dijatuhi hukuman pemotongan penghasilan setiap bulannya selama enam bulan. Meski demikian, untuk diketahui, masa jabatan Ghufron di KPK hanya tersisa kurang dari 6 bulan lagi.

Majelis Etik menilai apa yang dilakukan Ghufron patut dijatuhi sanksi sedang lantaran memberikan dampak negatif berupa citra buruk kepada lembaga.

Adapun terdapat sejumlah hal meringankan dan memberatkan terhadap Ghufron. Satu-satunya hal meringankan putusan terhadal Ghufron adalah belum pernah dijatuhi sanksi etik.

Sementara itu, hal-hal memberatkan yaitu tidak menyesali perbuatan yang dilakukan, tidak kooperatif menunda-nunda sidang, serta jabatannya sebagai pimpinan KPK seharusnya menjadi teladan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polda Metro Jaya meningkatkan ke tahap penyidikan kasus pertemuan eks Ketua KPK Firli Bahuri dengan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di GOR Badminton, Jakarta Barat pada 2 Maret 2024. Firli pun sebelumnya telah berstatus tersangka di kasus dugaan pemerasan terhadap SYL.

"Terkait pasal 36 UU KPK sudah dilakukan gelar perkara naik ke penyidikan saat ini sedang berproses dan tidak ada penanganan perkara a quo," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak saat ditemui di lapangan Satlat Korbrimob Polri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (13/8/2024).

Pasal 36 UU KPK huruf a menyebut pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apa pun.

Ade Safri menjelaskan ada dua laporan polisi yang dilakukan dalam berkas terpisah. Pertama, Tipikor sebagaimana dalam pasal 12 e atau 12 b atau pasal 11 jo pasal 65 KUHP dan Kedua laporan polisi tentang tindak pidana terkait pasal 36 UU KPK.

"Saat ini semua berprogres dan progres baik tidak ada hambatan atau kendala dalam penyidikan penanganan perkara a quo," katanya.

Ade Safri juga menjamin kasus tersebut dipastikan berjalan profesional, transparan, dan akuntabel. Mantan Kapolresta Surakarta juga menjabarkan untuk kasus Tipikor dalam pasal 12 e atau 12 b atau pasal 11 jo pasal 65 KUHP sudah lengkap.

"Hanya tinggal beberapa petunjuk atau hasil koordinasi dengan JPU yang kita penuhi dan saat ini sedang berproses, " ucap dia.

Sebelumnya Polda Metro Jaya menyebut putusan vonis terhadap mantan SYL tidak akan mempengaruhi proses penyidikan kasus eks Ketua KPK RI, Firli Bahuri. Ade Safri juga menambahkan saat ini semua proses penyidikan masih tetap berjalan, termasuk pemanggilan tersangka Firli Bahuri.

“Tidak ada pengaruh sama sekali. Jadi penanganan perkara oleh penyidik KPK dengan penanganan perkara yang ditangani oleh Subdit Tipidkor memang peristiwanya beririsan. Tetapi masing-masing berjalan dengan aturan yang berlaku,” kata Ade di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Penetapan Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka KPK disebut sempat mengalami kemandekan. Selama 3 bulan, dokumen SYL berada di meja Firli Bahuri selaku Ketua KPK. Tidak diteken oleh Firli.

Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD yang mendapat cerita dari seorang Pimpinan KPK. Penetapan tersangka kemudian diteken komisioner lain ketika Firli Bahuri ke luar negeri.

Namun, hal tersebut dibantah pengacara Firli Bahuri, Ian Iskandar. Ia menyatakan, Firli tak pernah mengintervensi penyidikan kasus korupsi yang melibatkan politikus NasDem itu.

"Saya pastikan Pak FB tidak pernah cawe-cawe terkait penanganan kasus Pak SYL di KPK, semua sesuai dengan SOP. Apalagi ada info hoaks yang terkait berkasnya lama di meja Pak FB, itu saya pastikan hoaks," kata Ian saat dikonfirmasi, Rabu (7/8).

SYL ditetapkan sebagai tersangka pada September 2023. Namun menurut Mahfud dari info yang diterimanya, berkas sudah berada di meja Firli Bahuri sejak Juni 2023 tapi tidak diteken.

"Keliru itu Prof Mahfud, penetapan tersangka di KPK itu kan kolektif kolegial, coba belajar lagi yang terkait dengan SOP penetapan tersangka di KPK. Enggak bisa Pak FB sendiri," kata Ian.

Sebelumnya, Mahfud mengungkap cerita di balik penetapan tersangka SYL di KPK. SYL merupakan tersangka kasus pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Awalnya, Mahfud mengaku mendapatkan informasi adanya calon wakil presiden yang bakal dijerat sebagai tersangka oleh KPK. Hal ini pun langsung dikonfirmasinya ke salah satu komisioner di lembaga antirasuah itu.

Peristiwa ini terjadi ketika September 2023. Saat itu, Mahfud masih menjabat sebagai Menko Polhukam.

"Saya dapat [info dari] orang penting, 'Pak, ini besok, minggu depan, [calon wakil presiden] ini mau ditersangkakan'. [Saya tanya] 'kasus apa?', [dijawab] 'ini'. [Saya bilang] lho itu kan sudah lama', [dijawab] 'wah iya Pak, itu kan situasinya gini'," kata Mahfud dalam podcast ‘Terus Terang Mahfud MD’ di YouTube Mahfud MD Official, dikutip pada Rabu (7/8).

"Terus saya hubungi KPK, apa betul Anda mau mentersangkakan ini, si calon wakil presiden ini. Komisioner itu bilang 'Pak, kalau kami ndak, ndak ada'. [Saya bilang] 'terus ini infonya A1 ke saya lho," sambung Mahfud.

Sang Komisioner KPK yang tidak disebut namanya itu kemudian menyebut kemungkinan tersangka itu bisa saja. Bila misalnya ada penyidik mengusulkan gelar perkara lalu kemudian disepakati ditemukan bukti yang cukup untuk tersangka.

"Tapi sampai dengan saat ini tidak," ujar Mahfud menirukan ucapan Pimpinan KPK itu.

Komisioner KPK itu malah kemudian memberi tahu bahwa yang sudah dijerat sebagai tersangka adalah SYL. Mendengar kabar itu, Mahfud pun terkejut.

"Nah, Kemudian di KPK itu memberi tahu kepada saya 'tapi Pak, kalau Pak Menteri Pertanian itu, iya [tersangka]'. Lho saya kaget, kan," beber Mahfud.

Kepada Mahfud, komisioner KPK itu mengungkapkan penetapan tersangka SYL sudah dilakukan sejak 26 September 2023 lalu. Namun, prosesnya disebut sempat terhambat oleh Ketua KPK saat itu, Firli Bahuri.

"'Pak Syahrul ini sudah kami tersangkakan tanggal 26 September'. 'Kok ini?', 'Iya karena ini dulu sebenarnya, ini sudah tersangka, ditetapkan tersangka sejak bulan Juni, tapi selalu ada di meja Pak Firli ndak pernah mau tanda tangan'. Katanya," ungkap Mahfud.

"Nah mumpung Pak Firli di luar kami yang tanda tangan, yang tinggal ini, lalu kami tetapkan tersangka. Ini suratnya," ujar Mahfud menirukan ucapan Komisioner KPK.

Bisnis.com, JAKARTA --Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan banding terhadap putusan kasus pemerasan dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL serta dua anak buahnya.

Jaksa KPK Muhammad Hadi menyampaikan ada sejumlah poin yang memicu mereka mengajukan banding vonis SYL. Pertama, perbedaan dalam pidana pokok dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti atas SYL yang lebih rendah dari tuntutan.

Kedua, jaksa mengajukan banding terhadap putusan hakim atas barang bukti yang berbeda dengan tuntutan.

"Kami tetap yakin, untuk pembebanan uang pengganti yang dinikmati Terdakwa Syahrul Yasin Limpo tetap senilai Rp44,2 Miliar dan US$30.000 sangat layak dijatuhkan termasuk menjalani pidana badan selama 12 tahun sebagaimana tuntutan Tim Jaksa," ujar Hadi melalui keterangan tertulis, Selasa (6/8/2024).

Ketiga, menurut Hadi, publik sudah melihat secara terbuka dan jelas bahwa SYL tidak berterus terang dan berbelit-belit selama proses persidangan.

"Serta tidak gentle dengan melemparkan kesalahan yang diperbuatnya pada pegawai bawahannya," lanjutnya.

Keempat, jaksa menerangkan bahwa tujuan pemidanaan sebagai ultimum remidium adalah untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan diharapkan mampu menimbulkan efek agar orang lain tidak melakukan tindak pidana.

"Karenanya kami meminta dan berharap Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan memutus secara objektif dengan secara utuh membaca dan menganalisis fakta hukum sebagaimana diuraikan Tim Jaksa dalam surat tuntutannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Tipikor PN Jakarta Pusat menjatuhi SYL pidana penjara selama 10 tahun sekaligus denda Rp300 juta serta uang pengganti Rp14,1 miliar dan US$30.000. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni pidana penjara 10 tahun, denda Rp500 juta serta uang pengganti Rp44 miliar dan US$30.000.

Khusus terkait dengan pidana uang pengganti, Hakim menilai hanya Rp14,1 miliar dan US$30.000 yang dinikmati untuk kepentingan pribadi SYL.

Sementara itu, masing-masing Kasdi dan Hatta dijatuhi vonis empat tahun penjara serta denda Rp200 juta.

JAKARTA, investor.id - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan memori banding untuk perkara terdakwa mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan kawan-kawan melalui Panmud Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

Jaksa KPK menekankan, salah satu poin yang menjadi dasar untuk menempuh banding yakni perbedaan penjatuhan pidana pokok serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti SYL dan kawan-kawan.

Penjatuhan pidana tersebut lebih rendah dari tuntutan serta sejumlah putusan majelis hakim terkait barang bukti yang berbeda dengan tuntutan tim jaksa.

“Kami tetap yakin, untuk pembebanan uang pengganti yang dinikmati terdakwa Syahrul Yasin Limpo tetap senilai Rp 44,2 miliar dan US$ 30 ribu sangat layak dijatuhkan termasuk menjalani pidana badan selama 12 tahun sebagaimana tuntutan tim jaksa,” kata Jaksa KPK, Muhammad Hadi, Selasa (6/8/2024).

Hadi menekankan, tujuan pemidanaan adalah untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku serta diharapkan mampu menimbulkan efek supaya orang lain tidak melakukan perbuatan serupa. Untuk itu, jaksa KPK berharap majelis hakim di tingkat banding dapat memutus kasus ini dengan objektif.

“Kami meminta dan berharap majelis hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan memutus secara objektif dengan secara utuh membaca dan menganalisis fakta hukum sebagaimana diuraikan tim jaksa dalam surat tuntutannya,” ujar Hadi.

Sebelumnya, SYL divonis 10 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Dia juga dihukum membayar uang pengganti Rp 14 miliar. SYL turut dihukum membayar denda sejumlah Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa KPK menuntut SYL dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Jaksa meyakini SYL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Jaksa meyakini, total uang korupsi yang diterima oleh SYL yakni Rp 44,27 miliar dan US$ 30.000 atau setara Rp  491,3 juta, sehingga jumlah yang diterima SYL sekitar Rp 44,7 miliar. Untuk itu, jaksa KPK menuntut supaya SYL juga dihukum membayar uang pengganti Rp 44.269.777.204 dan US$ 30.000 atau setara Rp 491.325.736, sehingga totalnya mencapai Rp 44,7 miliar.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK telah menyerahkan memori banding terhadap vonis mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) terkait kasus pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan), Selasa (6/8).

Dalam banding itu, Jaksa KPK Muhammad Hadi menyebut pihaknya mempermasalahkan nilai uang pengganti yang dibebankan Majelis Hakim kepada SYL.

"Salah satu poin yang menjadi dasar kami ajukan banding di antaranya adanya perbedaan dalam penjatuhan pemidanaan berupa pidana pokok dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti atas diri Terdakwa Syahrul Yasin Limpo dkk yang lebih rendah dari tuntutan serta beberapa putusan Majelis Hakim atas barang bukti yang berbeda dengan tuntutan Tim Jaksa," ujar Hadi dalam keterangannya, Selasa (6/8).

Hadi meyakini bahwa SYL seharusnya dibebankan uang pengganti senilai Rp 44,2 miliar dan USD 30 ribu atau total Rp 47 miliar sebagaimana tuntutan. Hal ini yang tidak dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Kami tetap yakin, untuk pembebanan uang pengganti yang dinikmati Terdakwa Syahrul Yasin Limpo tetap senilai Rp 44,2 miliar dan USD 30 ribu sangat layak dijatuhkan termasuk menjalani pidana badan selama 12 tahun sebagaimana tuntutan Tim Jaksa," jelas dia.

Ia juga menyinggung keterangan yang disampaikan SYL dalam persidangan justru tidak jujur dan berbelit-belit. SYL juga terkesan melemparkan kesalahannya kepada bawahannya.

Selain itu, Hadi juga menekankan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap SYL bisa menimbulkan efek jera bagi orang lain agar tak melakukan tindak pidana korupsi.

Lewat banding tersebut, Hadi pun berharap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat memutus perkara ini secara objektif.

"Karenanya, kami meminta dan berharap Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan memutus secara objektif dengan secara utuh membaca dan menganalisis fakta hukum sebagaimana diuraikan Tim Jaksa dalam surat tuntutannya," pungkasnya.

SYL telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta terkait kasus pungli di Kementan. Ia dinilai terbukti meminta uang dari para pejabat Kementan melalui Kasdi Subagyono sebagai Sekjen Kementan kala itu dan Muhammad Hatta selaku eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, yang juga merupakan terdakwa dalam kasus ini.

Jaksa meyakini uang yang diterima SYL dkk itu yakni sebesar Rp 44.269.777.204 dan USD 30 ribu. Menurut Jaksa, uang digunakan untuk kepentingan pribadi SYL, serta keluarga dan orang dekatnya.

Namun, Hakim tidak sependapat. Majelis Hakim memang sepakat bahwa SYL menerima uang sejumlah Rp 47 miliar itu. Namun, Hakim berpendapat bahwa ada uang yang digunakan untuk keperluan SYL selaku Mentan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hakim menilai bahwa total uang yang digunakan untuk keperluan pribadi SYL, keluarga, dan koleganya adalah sebesar Rp14.147.144.786 dan USD 30 ribu atau setara Rp 14,6 miliar.

Majelis Hakim pun menjatuhkan pidana tambahan kepada SYL untuk membayar uang pengganti sebesar yang diterimanya itu. Dikurangi dengan jumlah uang yang sudah disita dan dirampas dalam perkara ini.

Sementara, untuk dua anak buah SYL, Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta, masing-masing divonis 4 tahun penjara. Majelis Hakim meyakini keduanya merupakan ‘kaki-tangan’ SYL dalam melakukan tindak pidana korupsi berupa pungli di Kementan.

Selain pidana badan, keduanya juga dijatuhkan pidana denda masing-masing Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Namun, tidak ada pidana tambahan uang pengganti karena keduanya dinilai tidak turut menikmati keuntungan secara materil.

Perbedaan soal penerimaan uang yang berujung uang pengganti itu yang kemudian membuat Jaksa KPK mengajukan banding.