REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mengumumkan satu tersangka dari kalangan penyelenggara negara di daerah dalam penyidikan lanjutan kasus dugaan korupsi penambangan timah di lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, Selasa (13/8/2024). Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menetapkan Supianto (SPT) sebagai tersangka atas perannya selaku Plt Kepala Dinas (Kadis) ESDM Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung 2020.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan, SPT merupakan tersangka ke-23 dalam pengusutan kasus dugaan korupsi timah yang merugikan negara Rp 300 triliun sepanjang 2015-2022 tersebut. “Penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup atas keterlibatan SPT dalam perkara ini. Setelah gelar perkara, penyidik menetapkan SPT sebagai tersangka. Sehingga dalam perkara timah ini, ada 23 tersangka, termasuk tersangka obstruction of justice (perintangan penyidikan),” begitu ujar Harli.

Total 23 tersangka korupsi timah ini, tiga di antaranya sudah diajukan ke persidangan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta sejak 31 Juli 2024 lalu. Yaitu, terdakwa Amir Syahbana (AS) selaku Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam Dinas ESDM Bangka Belitung 2021; eks Plt Kadis ESDM Bangka Belitung Rusbani (RS) alias Bani; dan Kadis ESDM Bangka Belitung 2015-2019 Suranto Wibowo (SW). Satu terdakwa lainnya, yang juga sudah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Pangkal Pinang, adalah Toni Tamsil (TT) yang dijerat obstruction of justice.

Pada Rabu (14/8/2024), tersangka Harvey Moeis (HM), istri dari aktris Sandra Dewi (SD) itu, atas perannya sebagai perwakilan atas kepemilikan PT Rafined Bangka Tin (RBT), juga akan menjalani sidang perdana pendakwaan di PN Tipikor, Jakarta. Sementara itu, pada Selasa (13/8/2024), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) kembali melimpahkan berkas perkara susulan tiga tersangka ke PN Tipikor. Yaitu, berkas perkara tersangka Reza Andriansyah (RA), Helena Lim (HLM), dan Suparta (SP).

Sementara berkas perkara 10 tersangka lainnya, saat ini dalam proses tahap dua di JPU untuk penyusunan dakwaan. Kata Harli, masih ada tersisa empat tersangka lagi yang berkas penyidikannya masih dalam penyempurnaan di penyidikan Jampidsus. Termasuk berkas perkara tersangka Hendry Lie (HL) yang hingga kini belum dilakukan penahanan, dan tak diketahui keberadaannya. Dan tersangka Bambang Gatot Aryono (BGA) selaku eks Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin merombak sejumlah personel penyidikan dan penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Melalui Surat Keputusan Jaksa Agung nomor 180/2024 yang diterbitkan pada Jumat 9 Agustus 2024, Burhanuddin menggeser posisi penting, yakni Direktur Penyidikan dan Direktur Penuntutan Jampidsus.

Mengacu keputusan tersebut, direktur penyidikan yang selama ini diemban oleh Kuntadi, digantikan oleh Abd Qohar. “Kuntadi dalam jabatan lama Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung di Jakarta, dalam jabatan baru sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Bandar Lampung,” begitu bunyi salinan permutasian tersebut.

Abd Qohar yang selama ini menjadi Direktur Penuntutan di Jampidsus ditunjuk sebagai pengganti Kuntadi di posisi Direktur Penyidikan. Dan dalam surat keputusan permutasian tersebut, nama Sutikno, selaku Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) DKI Jakarta, digeser penugasannya sebagai Direktur Penuntutan Jampidsus. Dalam SK permutasian tersebut, tercatat ada 25 jaksa yang mendapat penempatan tugas dan posisi baru.

Terkait Kuntadi, kiprahnya sebagai direktur penyidikan dimulai sejak akhir 2022. Perannya ketika itu, menggantikan Supardi yang mendapatkan promosi jabatan baru sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) di Riau.

Selama menjabat sebagai direktur penyidikan, Kuntadi mempertahankan reputasi gemilang Jampidsus dalam pengusutan kasus-kasus korupsi kakap. Reputasi gemilang Jampidsus sudah dimulai sejak 2020, ketika posisi direktur penyidikan saat itu diemban oleh Febrie Adriansyah yang saat ini menjadi Jampidsus.

Pada era saat Febrie Adriansyah menjadi direktur penyidikan, Jampidsus berhasil mengungkap kasus-kasus korupsi kakap. Mulai dari korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Asuransi Jiwasaya yang merugikan keuangan negara Rp 6,87 triliun dan juga kasus serupa pada PT ASABRI yang merugikan negara Rp 22,78 triliun.

Selanjutnya, ketika direktur penyidikan diemban oleh Supardi, juga berhasil mengungkap kasus korupsi di LPEI, Krakatau Steel, Garuda Indonesia, pun juga di sejumlah BUMN lain yang kerugian negaranya juga fantastis di angka triliunan.

Pada era Direktur Penyidikan Kuntadi, sejumlah kasus korupsi besar pun berhasil terungkap. Seperti pengusutan kasus korupsi pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kemenkominfo yang merugikan keuangan negara setotal Rp 8,03 triliun.

Kinerja Kuntadi juga yang berhasil mengusut perkara mafia minyak goreng melalui penyidikan korupsi ekspor minyak mentah kelapa sawit (CPO). Pecah rekor penanganan korupsi selama ini pun berhasil dilakukan oleh Kuntadi, dengan pengusutan dugaan megakorupsi penambangan timah di Bangka Belitung yang merugikan negara Rp 300 triliun.