JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar pidana Agus Surono menyebut, kerusakan lingkungan bisa dihitung sebagai kerugian negara atau actual loss.

Keterangan ini Agus sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi pada tata niaga timah dengan terdakwa eks Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan kawan-kawan.

Mulanya, Hakim Anggota Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Fahzal Hendri menanyakan apakah kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang bisa dihitung sebagai kerugian negara.

Sementara, kata Fahzal, Mahkamah Konstitusi (MK) Melalui putusannya menyatakan bahwa kerugian negara harus bersifat nyata.

“Apakah kerugian itu (lingkungan) bisa dianggap kerugian negara?” tanya Hakim Fahzal di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Menurut Agus, jika kerugian akibat kerusakan lingkungan itu bisa dihitung secara jelas dengan kaidah yang berlaku, maka dampak kerusakan ekologi bisa dihitung sebagai kerugian nyata.

Meski demikian, Agus mengaku dirinya bukan ahli kerugian lingkungan sehingga tidak bisa menjelaskan lebih jauh.

“Soal begini kerugian ekologi itu mungkin sudah dibayarkan mungkin tidak diserahkan ke negara. Apakah itu bisa dikatakan sebagai potensial loss atau actual loss?“ tanya Hakim Fahzal lagi.

“Yang berkaitan dengan kerusakan dan seterusnya itu nyata dan pasti,” jawab Agus.

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.

Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, eks Direktur Keuangan PT Timah Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan crazy rich Helena Lim.

Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis yang menjadi perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT).

Bersama Mochtar, Harvey diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT Tinindo Internusa, CV Venus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Sariwiguna Binasentosa untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana corporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Helena selaku Manager PT QSE.

Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar.

“Memperkaya terdakwa Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menyebut, istri yang menikmati uang hasil korupsi suaminya tetap bisa dijerat sebagai pelaku pasif meskipun keduanya memiliki perjanjian pra nikah atau pisah harta.

Informasi ini Yunus sampaikan ketika dihadirkan sebagai ahli dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dugaan korupsi pada tata niaga komoditas timah dengan terdakwa Direktur Utama PT Sariwiguna Binasentosa (SBS) Robert Indarto dan kawan-kawan.

Mulanya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta pendapat Yunus dengan mengajukan ilustrasi seorang suami yang disebut A menerima uang hasil korupsi dan menggunakan uang itu untuk membahagiakan istrinya.

"Membelikan tas, membelikan mobil, membelikan rumah. Namun, sebelumnya mereka sudah memiliki perjanjian pra nikah. Apakah barang-barang tersebut bisa dikategorikan sebagai hasil TPPU juga?" tanya jaksa di Pengadklan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Yunus kemudian menjelaskan, ada atau tidaknya status pernikahan berikut perjanjian pra nikah tidak memengaruhi jerat Pasal TPPU.

Menurutnya, yang terpenting adalah apakah pihak terkait menguasai, menggunakan, atau menikmati hasil kejahatan seperti korupsi dengan sadar.

"Orang ada hubungan nikah apa tidak, ada perjanjian apa tidak, tidak relevan," kata Yunus.

Terlebih, kata ahli perbankan tersebut, dalam peristiwa yang dicontohkan jaksa biasanya tidak terdapat underlying transaction atau dokumen yang menjadi dasar sehingga transaksi itu seolah menjadi sah.

Oleh karena itu, istri dari pelaku yang turut menikmati uang maupun harta hasil kejahatan itu bisa menjadi tersangka pelaku TPPU pasif sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

"Jadi, menerima, menguasai, menggunakan hasil kejahatan bisa terkena Pasal 5," ujar Yunus.

Dalam perkara dugaan korupsi tata niaga timah, pihak yang menyatakan memiliki perjanjian pisah harta adalah istri terdakwa Harvey Moeis, Sandra Dewi.

Meski demikian, aktris itu mengaku membeli rumah bersama suaminya senilai Rp 20 miliar lebih. Ia juga tidak menampik Harvey membeli sejumlah mobil yang digunakan keluarganya.

Dalam perkara ini, Sandra Dewi disebut menerima aliran dana hasil korupsi di PT Timah Tbk Rp 3,5 miliar. Ia juga disebut menerima 88 tas mewah dari Harvey Moeis yang diduga bersumber dari perkara ini.

Terbaru, Sandra Dewi disebut mentransfer uang Rp 10 miliar ke rekening istri Direktur Utama PT RBT Suparta yang bernama Anggraeni pada Desember 2019.

Namun, uang itu diklaim Anggraeni sebagai utang suaminya kepada Harvey yang digunakan untuk model bisnis.

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.

Harvey Moeis didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari penerimaan uang Rp 420 miliar dari hasil tindak pidana korupsi.

Harvey yang merupakan perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) bersama dengan eks Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan.

Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana coorporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Manager PT QSE, Helena Lim.

Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar “Memperkaya terdakwa Harvey Moesi dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis mengungkapkan sudah mengumpulkan uang sebesar 1,5 Juta Dolar Amerika Serikat (USD) dari bos-bos smelter swasta dalam kerja sama dengan PT Timah Tbk.

Meski demikian, Harvey mengatakan, tidak memiliki catatan keuangan terkait uang yang telah ia kumpulkan.

"Yang saya ingat, Yang Mulia, 1,5 juta dolar USD, Yang Mulia," kata Harvey dalam sidang lanjutan kasus korupsi tata niaga timah di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (4/11/2024).

"Ada Singapore Dolar (SGD)?," tanya Hakim.

"Sebagian ada, Yang Mulia. Ada 25.000 SGD sebanyak tiga kali, Yang Mulia,' jawab Harvey.

"Mata uang lain? Dua mata uang itu saja?" tanya Hakim.

"Itu saja, Yang Mulia," jawabnya.

Hakim mempertanyakan tanggung jawab Harvey atas uang yang dikumpulkan tersebut lantaran tidak adanya catatan.

"Jika mereka (bos smelter) meminta pertanggung jawaban saudara hari ini, apa jawaban saudara? Uangnya digunakan untuk apa saja?" tanya Hakim.

"Bisa saya jelaskan, Yang Mulia," jawab Harvey.

"Jelaskan apa? Catatannya enggak ada kok," kata Hakim.

Lalu Harvey mengatakan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk melanjutkan reklamasi yang berkelanjutan.

"Saya ketika itu maunya melanjutkan program reklamasi berkelanjutan Yang Mulia," jawabnya.

Sebelumnya, Komisaris perusahaan smelter timah swasta PT Stanindo Inti Perkasa, Suwito Gunawan mengaku menyetorkan dana corporate social responsibility (CSR) yang diminta Harvey Moeis ke perusahaan money changer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) milik Helena Lim.

Informasi ini Suwito sampaikan ketika diperiksa sebagai saksi mahkota dalam sidang dugaan korupsi pada tata niaga komoditas timah dengan terdakwa pemilik CV Venus Inti Perkasa, Tamron alias Aon dan kawan-kawan.

Menurut Suwito, beberapa bulan setelah perusahaan swasta menjalankan kerja sama sewa smelter dengan PT Timah, Harvey meminta para bos smelter membayar dana CSR dalam suatu pertemuan.

“Bagaimana pembicaraan untuk terkait CSR itu?” tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

“Pak Harvey Moeis bicaranya secara individu,” jawab Suwito.

Menurut Suwito, Harvey mengumpulkan dana CSR untuk penanganan Covid-19 atau perbaikan lahan.

Namun, kepada Suwito, suami Sandra Dewi itu tidak menyebutkan nilai yang harus disetorkan.

Suwito mengeklaim, pihaknya menyetorkan dana CSR secara sukarela dan tidak dihitung dengan tonase peleburan timah yang dikerjakan perusahaannya.

“Kirimnya ke siapa?” tanya jaksa.

“Biasanya saya sudah kasih tahu ke Yulia (bagian keuangan PT Stanindo), bagian keuangan, itu dikirim ke Quantum,” jawab Suwito.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Majelis Hakim menegur Harvey Moeis dalam sidang lanjutan kasus korupsi tata niaga timah yang merugikan negara sebesar Rp 300 triliun.

Teguran tersebut disampaikan karena Harvey dianggap tidak mendengarkan pertanyaan hakim dengan baik, khususnya terkait jumlah uang yang dikumpulkan oleh bos-bos smelter swasta untuk dana corporate social responsibility (CSR) dalam kerja sama dengan PT Timah Tbk.

Awalnya, Harvey menyatakan bahwa tidak ada jumlah minimum dari uang yang dikumpulkan oleh bos-bos smelter swasta tersebut, karena sifatnya yang sukarela.

"Tidak ada yang minimum (uang dari bos smelter) karena sifatnya sumbangan dan sukarela," kata Harvey di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

"Bukan, itu makanya dengarkan dulu pertanyaannya. Jangan langsung nyerocos saja, kayak sudah di-setting saudara mau ngomong apa, makanya nyerocos saja. Pertanyaan saya didengar dulu," tegur Hakim.

"Ini enggak nyambung pertanyaan saya sama penjelasan saudara, kayak sudah diajarin saudara tadi, ini saja, atau sudah dihapalin, maka dengarkan dulu," kata Hakim.

Hakim kemudian mengulangi pertanyaannya mengenai jumlah uang yang diterima Harvey dari Helena Lim, pemilik PT Quantum Skyline Exchange.

"Tidak ada mininumnya, Yang Mulia," jawab Harvey.

"Kan ini bervariasi, tidak dicatat? Tidak ingat? Saudara pengusaha batu bara loh. Yang masuk akal dong," ujar Hakim.

"Saya tidak ingat, Yang Mulia, tidak dicatat," jawabnya.

Hakim mempertanyakan mengapa Harvey tidak mencatat jumlah uang yang diterimanya, padahal seharusnya ada laporan keuangan kepada Kapolda Bangka Belitung.

"Tidak saya catat, itu catat bagi saya agar lebih tertib, Yang Mulia," ucap dia.

Dalam sidang tersebut, Harvey juga mengungkapkan bahwa dana CSR yang dikumpulkan dari bos-bos smelter digunakan untuk membeli alat kesehatan terkait Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Harvey dalam sidang lanjutan kasus korupsi tata niaga timah untuk empat terdakwa yaitu Beneficial Ownership CV Venus Inti Perkasa (VIP) sekaligus Komisaris PT Menara Cipta Mulia (MCM) Tamron; General Manager Operational CV Venus Inti Perkasa Ahmad Albani; Direktur Utama CV Venus Inti Perkasa Hassan Thjie alias Asin; dan wiraswasta Kwang Yung. "Untuk Covid-19, Yang Mulia. Saya belikan alat-alat Covid-19, Yang Mulia," ujarnya.

Hakim kemudian mempertanyakan relevansi penggunaan dana tersebut untuk alat kesehatan.

"Apa urusannya saudara dengan alat Covid-19?" tanya hakim.

"Ketika itu kondisinya semuanya lagi kekurangan, Yang Mulia, ada kawan kami yang kebetulan main alkes, kebetulan beliau menawarkan," jawab Harvey.

Harvey mengaku belum memberikan informasi kepada para bos smelter bahwa dana tersebut digunakan untuk membeli alat kesehatan.

Ia menyebutkan bahwa alat kesehatan tersebut disalurkan ke dua rumah sakit, yaitu RSCM dan RSPAD.

Harvey mengatakan, alat kesehatan itu langsung dikirimkan oleh produsen ke rumah sakit mengingat sulitnya mendapatkan alat kesehatan tersebut.

"(Dikirim oleh) Yang menjual itu, dia bilang waktu itu karena alat-alat jarang sekali susah didapat, dia menyampaikan kepada saya bahwa dia bisa dapat alokasi 3 alat ventilator dan 2 alat PCR, Yang Mulia," ucap Harvey.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tegur Harvey Moeis, Hakim: Ini Kayak Sudah Di-Setting Saudara Mau Ngomong Apa", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/04/17215551/tegur-harvey-moeis-hakim-ini-kayak-sudah-di-setting-saudara-mau-ngomong-apa?page=2.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris perusahaan smelter timah swasta, PT Stanindo Inti Perkasa, Suwito Gunawan mengaku menggunakan nama sopirnya sebagai Direktur CV Bangka Jaya Abadi (BJA).

Adapun CV BJA merupakan perusahaan cangkang atau boneka bentukan PT Stanindo Inti Perkasa yang digunakan untuk menampung bijih timah dari para kolektor dan penambang untuk kemudian dibawa ke perusahaan smelter.

Suwito mengakui penempatan sopirnya di kursi direktur itu ketika diperiksa sebagai saksi mahkota dalam sidang dugaan korupsi pada tata niaga komoditas timah dengan terdakwa pemilik CV Venus Inti Perkasa, Tamron alias Aon da kawan-kawan.

“Kalau untuk CV Bangka Jaya Abadi itu direkturnya siapa?” tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Suwito lantas menjawab, kursi Direktur CV BJA itu diisi oleh mantan sopir ayahnya yang sewaktu-waktu juga menjadi sopirnya.

“Direkturnya adalah bekas sopir papa saya, setelah papa saya meninggal dia bawa saya lagi. Tapi enggak terus menerus,” jawab Suwito.

Dalam sidang itu, Suwito mengaku diminta pihak PT Timah membentuk perusahaan cangkang untuk menampung dan mengangkut bijih timah.

PT Stanindo kemudian membentuk dua perusahaan yakni, CV BJA dan CV Rajawali Total Persada.

“Kalau CV BJA kita yang mendirikan atas permintaan PT Timah. Kalau Rajawali atas titipan PT Timah,” tutur Suwito.

Dalam surat dakwaannya, jaksa menyebut, terdapat 12 perusahaan cangkang yang dikendalikan 5 smelter timah swasta.

Untuk memenuhi ketentuan, mereka meminjam kartu identitas sejumlah pihak sebagai penanggungjawab CV tersebut dengan bayaran Rp 10 juta sampai Rp 15 juta.

“Bahkan terdapat penanggung jawab operasi yang berstatus sebagai PNS serta tidak mengetahui dirinya dijadikan sebagai penanggung jawab operasi perusahaan-perusahaan cangkang/boneka tersebut,” kata jaksa dalam surat dakwaannya.

Adapun 12 perusahaan boneka itu adalah CV Bangka Karya Mandiri, CV Belitung Makmur Sejahtera, CV Semar Jaya Perkasa, CV Bukit Persada Raya, CV Sekawan Makmur Sejati, CV Bangka Jaya Abadi.

Kemudian, CV Rajawali Total. Persada, CV Sumber Energi Perkasa, CV Mega Belitung, CV Mutiara Jaya Perkasa, CV Babel Alam Makmur, dan CV Babel Sukses Persada.

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.

Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, eks Direktur Keuangan PT Timah Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan crazy rich Helena Lim.

Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis yang menjadi perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT).

Bersama Mochtar, Harvey diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT Tinindo Internusa, CV Venus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Sariwiguna Binasentosa untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana corporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Helena selaku Manager PT QSE.

Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar.

“Memperkaya terdakwa Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.

Bisnis.com, JAKARTA - Sandra Dewi mengakui telah menerima transfer dari perusahaan Helena Lim yaitu PT Quantum Skyline Exchange (QSE) sebesar Rp3,1 miliar.

Hal tersebut terungkap di persidangan lanjutan kasus timah dengan terdakwa Harvey Moeis dan Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta di PN Tipikor, Senin (21/10/2024).

Awalnya, jaksa penuntut umum (JPU) menanyakan soal pengiriman uang Rp3 miliar kepada Sandra Dewi dari PT QSE. Sandra mengaku bahwa uang itu diterimanya untuk pelunasan rumah.

Jaksa menanyakan Sandra Dewi terkait dengan transfer senilai Rp3,15 miliar. Jaksa menegaskan kepada Sandra Dewi apakah pernah menerima aliran dana tersebut dan dari siapa dana tersebut diterima.

Sandra Dewi membenarkan pertanyaan Jaksa tersebut. Dia menyebut transferan dana tersebut digunakan untuk pelunasan rumah.

"Itu untuk pelunasan rumah, pernah. Suami saya," jawab Sandra.

Kemudian, majelis hakim Eko Aryanto meminta jaksa untuk menjelaskan soal transaksi miliaran tersebut. Jaksa menerangkan bahwa uang itu ditransfer dari PT QSE milik Helena Lim sebanyak tiga kali transaksi pada 2018.

Jaksa mengatakan dana tersebut ditransfer sebanyak tiga kali dengan nominal Rp1,05 miliar, Rp1 miliar, dan Rp1,1 miliar.

"Betul, untuk pelunasan rumah dari suami," jawab Sandra.

Sumber: Kompas.com | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung mengungkap aliran dana Rp 3,15 miliar dari PT Quantum Skyline Exchange (QSE), perusahaan money changer Helena Lim ke rekening aktris Sandra Dewi.

Helena merupakan salah satu terdakwa dalam dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk yang menjerat suami Sandra Dewi, Harvey Moeis dan kawan-kawan.

Mulanya, setelah kembali mengonfirmasi sejumlah aset dan tas mewah kepada Sandra Dewi, Jaksa menanyakan apakah ia memiliki hubungan utang piutang dengan Helena. Namun, bintang layar kaca itu mengaku tidak memiliki utang piutang. Mendengar ini, jaksa langsung melontarkan pertanyaan utama.

"Apakah Saudara pernah menerima transfer uang total Rp 3 miliar, Rp150 juta?" tanya Jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

"Itu untuk pelunasan rumah, pernah," jawab Sandra Dewi.

Menurut Sandra Dewi, uang tersebut berasal dari Harvey Moeis. Jaksa pun meminta Sandra Dewi menjelaskan bagaimana ia bisa mengetahui uang dengan nilai sebesar Rp 3 miliar lebih yang masuk ke rekeningnya berasal dari Harvey Moeis. Jaksa bertanya apakah Sandra Dewi menerima notifikasi di ponselnya yang menyebut kiriman uang dari Harvey Moeis.

"Apakah saudara punya notifikasi di handphone sehingga begitu masuk tahu itu dari suami saudara atau sebelumnya menyampaikan, 'oh ini saya transfer'? Mohon penjelasannya," kata jaksa.

Menurut Sandra Dewi, uang tersebut diberikan Harvey sebagai biaya sebagian cicilan pembelian rumah. Sandra Dewi mengaku membayar uang muka pembelian rumah itu. Menurut Sandra Dewi, uang diberikan pada kurun 2019.

"Sisanya suami saya yang mencicil dan itu Rp 3,15 itu adalah pelunasan sebagian, pelunasan terakhir," ujar Sandra Dewi.

Hakim Eko sempat menyela pertanyaan jaksa dan menyebut materi terkait pembelian rumah tersebut telah dijelaskan pada persidangan sebelumnya. Namun, jaksa bersikeras ingin meminta penjelasan terkait dana Rp 3,15 miliar itu.

Sebab, mereka telah mengantongi barang bukti berupa bukti transaksi pengiriman dana ke rekening BCA atas nama Sandra Dewi. Transaksi dilakukan pada 21 Juni 2018 yang menyebutkan PT QSE mengirim uang sebanyak tiga kali dalam jumlah besar.

"Pertama, Rp 1 miliar (dan) Rp 50 juta. Terus berikutnya, Rp 1 miliar, dan Rp 1 miliar (dan) Rp 100 juta. Ini dari rekening Quantum nanti kami tunjukkan," kata jaksa.

Setelah itu, jaksa menunjukkan bukti transaksi PT QSE ke rekening Sandra Dewi itu di hadapan majelis hakim, Sandra Dewi, dan pengacara. Dokumen transaksi uang miliaran rupiah itu pun dibenarkan oleh Sandra Dewi.

"Kemudian rekening korannya sama?" tanya Hakim Eko.

"Sama," jawab Sandra Dewi.

Dalam perkara ini, Sandra Dewi disebut menerima aliran dana hasil korupsi di PT Timah Tbk Rp 3,5 miliar. Ia juga disebut menerima 88 tas mewah dari Harvey Moeis yang diduga bersumber dari perkara ini.

Terbaru, Sandra Dewi disebut mentransfer uang Rp 10 miliar ke rekening istri Direktur Utama PT RBT Suparta yang bernama Anggraeni pada Desmeber 2019. Namun, uang itu diklaim Anggraeni sebagai utang suaminya kepada Harvey yang digunakan untuk model bisnis.

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun. Harvey Moeis didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari penerimaan uang Rp 420 miliar dari hasil tindak pidana korupsi. Harvey yang merupakan perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) bersama dengan eks Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan. Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan.

Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana coorporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Manager PT QSE, Helena Lim. Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar.

“Memperkaya terdakwa Harvey Moesi dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jaksa Ungkap Aliran Dana Rp 3,15 M dari Helena Lim ke Sandra Dewi ", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/21/14381141/jaksa-ungkap-aliran-dana-rp-315-m-dari-helena-lim-ke-sandra-dewi?page=all#page3.
Kompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6
Download aplikasi: https://kmp.im/app6

JAKARTA, investor.id – Artis Sandra Dewi mengaku tidak ikut campur dalam pembelian mobil Mini Cooper milik suaminya, Harvey Moeis. Pernyataan Sandra Dewi disampaikan saat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menanyakan sumber uang yang dipakai suaminya untuk membeli kendaraan tersebut.

“Mini Cooper nomor polisi B 883 SDW atas nama Harvey Moeis tahun perolehan 2022. Silakan bagaimana?” tanya hakim saat persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Betul Yang Mulia. Memang ada,” jawab Sandra Dewi.

“Yang beli siapa?” tanya hakim.

“Suami,” jawab Sandra Dewi.

Majelis hakim lalu menanyakan soal sumber uang untuk membeli mobil Mini Cooper tersebut. Sandra Dewi pun mengaku tak mengetahui soal detail pembeliannya.

“Kemudian uangnya dari mana?” tanya hakim.

“Suami saya Yang Mulia. Saya enggak tahu,” jawab Sandra Dewi.

“Terus kemudian ada ini buktinya untuk pembeliannya?” tanya hakim.

“Untuk pembelian mobil suami saya, saya tidak pernah ikut campur Yang Mulia. Jadi saya tidak tahu beliau membeli mobil ini,” jawab Sandra Dewi. 

Meski begitu, Sandra Dewi membenarkan huruf SDW pada nomor polisi mobil tersebut merupakan inisial namanya.

“Apakah SDW itu inisial saudara?” tanya hakim

“Iya, Sandra Dewi,” jawab Sandra Dewi.

Sandra Dewi menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022, Senin (21/10/2024). Harvey Moeis telah ditetapkan sebagai salah satu terdakwa dalam kasus tersebut.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- Artis Sandra Dewi kembali menjadi saksi dalam sidang kasus timah yang menjerat suaminya, Harvey Moeis.

Selain Sandra, jaksa penuntut umum (JPU) juga akan menghadirkan istri dari terdakwa Suparta, Anggraeny. Keduannya akan menjadi saksi dalam perkara TPPU di kasus timah.

Sebelumnya, Hakim Eko Aryanto menyatakan pemanggilan kembali dua saksi ini lantaran pada pemeriksaan sebelumnya, Sandra dan Anggraeny dihadirkan bersama 10 saksi lainnya.

Dengan demikian, hakim menilai bahwa pengambilan keterangan terhadap saksi menjadi kurang fokus.

"Jadi Senin [Sandra Dewi dihadirkan ke sidang], yang sesi pagi. Kita sebelum break mudah mudahan selesai itu. Kan untuk meng-clearkan ini [TPPU]," ujar Hakim Eko Aryanto di sidang, Kamis (17/10/2024).

Di lain sisi, Kuasa hukum Sandra, Harris Arthur mengatakan kliennya akan hadir dalam sidang hari ini dan menyiapkan dokumen pendukung sebagai alat bukti.

"Insyaallah hadir, pastinya yang beliau siapkan adalah dokumen pendukung sebagai bukti," ujarnya kepada wartawan, Senin (21/10/2024).

Sekadar informasi, Sandra Dewi mengaku keberatan setelah barang-barang yang diperolehnya melalui pekerjaannya harus disita oleh penyidik Kejagung. Salah satu barang itu yakni 88 tas mewah.

Sandra Dewi menjelaskan bahwa puluhan tas mewah tersebut diperolehnya melalui jasa endorsement atau mengiklankan di media sosial pribadi miliknya. Skema kepemilikan ini, kata Sandra, sudah dilakukan sejak 2014.

"Saksi saya banyak yang dapat membuktikan bahwa tas ini hasil endorsement dan tidak pernah dibeli oleh suami saya karena suami saya tahu saya sudah mendapatkan tas-tas ini dari tahun 2014," ujarnya di persidangan, Kamis (10/10/2024).

Selain tas, Kejagung juga telah menyita perhiasan dan dua apartemen lantaran diduga diperoleh melalui hasil tindak korupsi timah. Namun, Sandra menekankan bahwa seluruhnya berasal jerih payah selama bertahun-tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) meminta agar artis Sandra Dewi kembali dihadirkan sebagai saksi di sidang kasus timah pada Senin (21/10/2024).

Hal tersebut disampaikan Eko dalam sidang lanjutan kasus korupsi timah atas terdakwa Harvey Moeis hingga Direktur Utama PT Refined Bangka Tin, Suparta pada Kamis (17/10/2024).

Hakim Ketua, Eko Aryanto mengatakan bahwa Sandra Dewi nantinya akan bersaksi soal dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Harvey dan Suparta.

Selain Sandra Dewi, Hakim Eko juga meminta agar jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan istri dari terdakwa Suparta, Anggraeny agar bisa membuat terang kasus TPPU ini.

Dia menambahkan, pemanggilan kembali dua saksi ini lantaran pada pemeriksaan sebelumnya, Sandra dan Anggraeny dihadirkan bersama 10 saksi lainnya. Dengan demikian, hakim menilai bahwa pengambilan keterangan terhadap saksi menjadi kurang fokus.

"Terus terang kemarin karena saksinya ada 10 ya jadi kita kurang fokus, sedangkan ini urgent banget. Karena apa? JPU kan memang berhak untuk menyita semua dan terdakwa membuktikan sebaliknya untuk TPPU. Jadi nanti kita minta supaya nanti satu per satu," pungkasnya.

Sekadar informasi, Sandra Dewi mengaku keberatan setelah barang-barang yang diperolehnya melalui pekerjaannya harus disita oleh penyidik Kejagung. Salah satu barang itu yakni 88 tas mewah.

Sandra Dewi menjelaskan bahwa puluhan tas mewah tersebut diperolehnya melalui jasa endorsement atau mengiklankan di media sosial pribadi miliknya. Skema kepemilikan ini, kata Sandra, sudah dilakukan sejak 2014.

"Saksi saya banyak yang dapat membuktikan bahwa tas ini hasil endorsement dan tidak pernah dibeli oleh suami saya karena suami saya tahu saya sudah mendapatkan tas-tas ini dari tahun 2014," ujarnya di persidangan, Kamis (10/10/2024).

Selain tas, Kejagung juga telah menyita perhiasan dan dua apartemen lantaran diduga diperoleh melalui hasil tindak korupsi timah. Namun, Sandra menekankan bahwa seluruhnya berasal jerih payah selama bertahun-tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons soal klarifikasi Sandra Dewi terkait penyitaan 88 tas mewah, perhiasan hingga apartemen yang diperolehnya dari hasil endorsement.

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan terkait pernyataan Sandra Dewi di persidangan lanjutan kasus timah pada Kamis (10/10/2024).

Sebab, hal tersebut merupakan hak dari setiap saksi untuk menyampaikan klarifikasinya di ruang sidang. Tentunya, kesaksian Sandra Dewi nantinya akan dipertimbangkan oleh hakim sebagai barang bukti atau tidak.

"Nah apakah keterangan itu berkaitan nanti dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain? Nah biarlah Hakim yang menilai dan ini sekarang kan sedang berproses. Itu yang pertama," ujarnya saat ditemui Kejagung, Jumat (11/10/2024).

Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa dalam setiap tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang terdapat tiga prinsip, yakni penempatan, integritas dan menyamarkan hasil kejahatan.

"Nah itu. Nah nanti akan di trace, dilihat. Dari apa? Dari aliran dana. Aliran dana itu kemana? Si A to Z misalnya. Lalu seperti apa? Kemana? Nah itulah yang sekarang sedang bergulir di pengadilan. Jadi silakan aja," pungkasnya.

Sebagai informasi, istri terdakwa Harvey Moeis, Sandra Dewi mengaku keberatan setelah barang-barang yang diperolehnya melalui pekerjaannya harus disita oleh penyidik Kejagung.

Salah satunya barang itu yakni 88 tas mewah. Sandra Dewi menjelaskan bahwa puluhan tas mewah tersebut diperolehnya melalui jasa endorsement atau mengiklankan di media sosial pribadi miliknya. Skema kepemilikan ini, kata Sandra, sudah dilakukan sejak 2014.

"Saksi saya banyak yang dapat membuktikan bahwa tas ini hasil endorsement dan tidak pernah dibeli oleh suami saya karena suami saya tahu saya sudah mendapatkan tas-tas ini dari tahun 2014," ujarnya di persidangan, Kamis (10/10/2024).

Selain tas, Kejagung juga telah menyita perhiasan dan dua apartemen lantaran diduga diperoleh melalui hasil tindak korupsi timah. Namun, Sandra menekankan bahwa seluruhnya berasal jerih payah selama bertahun-tahun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sejumlah momen haru terekam selama sidang kasus korupsi tata niaga timah yang menghadirkan saksi aktris, Sandra Dewi. Sandra Dewi bersaksi untuk tiga terdakwa, salah satunya sumanya, Harvey Moeis.

Adapun salah momen yang terungkap selama persidangan antara lain, Sandra Dewi mengungkap alasan menolak penyitaan penyidik Kejaksaan Agung terkait cincin pernikahannya dengan Harvey Moeis.

Awalnya, Ketua Majelis Hakim Eko Aryanto bertanya soal barang-barang yang diduga dibelikan Harvey Moeis melalui aliran dana dugaan korupsi timah.

"Enggak, yang belum disita oleh kejaksaan yang belum saya tanyakan. Tadi saudara kan protes 'emas belum', yang saya tanyakan apa masih ada?" tanya hakim.

"Enggak, yang mulia, pokoknya tidak ada yang diberikan suami saya kepada saya karena..." jawab Sandra.

"Satupun tidak ada?" tanya hakim yang memotong jawaban Sandra.

Kemudian, Sandra Dewi mengungkapkan bahwa ada salah satu pemberian Harvey yang ditolak untuk disita penyidik, yakni cincin pernikahannya.

"Ada, Yang Mulia, cincin kawin dan cicin pertunangan," ujar Sandra.

"Masih ada sekarang?" tanya hakim.

"Masih, mau disita saya enggak kasih," kata Sandra diiringi tawa di ruang sidang.

Hakim kembali mencecar Sandra Dewi soal alasannya menolak untuk memberikan cincin pernikahannya disita penyidik.

Sandra kemudian mengungkapkan alasan tidak memberikan cincin pernikahannya itu adalah karena barang tersebut memiliki nilai dalam kehidupannya bersama Harvey.

"Kenapa gak dikasih?" tanya hakim.

"Karena itu cincin tunangan sama cincin kawin, yang Mulia," jawab Sandra.

Pinjam Uang Usai Rekening Diblokir

Sandra Dewi juga mengaku telah meminjam uang ke keluarganya lantaran rekening miliknya telah diblokir oleh penyidik lantaran suaminya, Harvey Moeis, menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi timah.

Penasihat terdakwa awalnya menanyakan soal rekening miliknya termasuk anak yang diblokir lantaran diduga terkait dalam kasus timah. Pihak penasihat hukum kemudian bertanya soal peruntukkan rekening anak tersebut.

Sandra menjelaskan bahwa rekening tersebut diperolehnya saat menjadi brand ambassador Bank CIMB Niaga.

"Jadi ketika saya jadi brand ambassador di CIMB Niaga saya diberikan rekening anak-anak saya dan memang 100 persen pembayaran dari CIMB Niaga ini untuk saya dan anak saya sebagai BA CIMB Niaga," ujar Sandra saat menjadi saksi persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menjerat Harvey Moeis pada Kamis (10/10/2024).

Selain itu, Sandra juga mengatakan bahwa dirinya beserta anaknya kerap mendapatkan pendapatan melalui jasa periklanan sejumlah produk. Pemasukan itu kemudian masuk ke dalam rekening Bank Mega miliknya.

Kini, rekening tersebut telah diblokir oleh penyidik, sehingga Sandra mengaku harus meminjam uang kepada keluarganya.

"Kemudian dengan adanya pemblokiran ini bagaimana kemudian saudara saksi, apalagi tanpa ada suami bagaimana saudara saksi menjalani kehidupan?" tanya penasihat hukum.

"Saya pinjam, ke orang tua ke adik-adik saya juga," jawab Sandra.

Cerita ke Anak Suami Wamil

Sandra Dewi menangis di sidang lanjutan kasus timah yang menjerat suaminya, Harvey Moeis di PN Tipikor Jakarta pada Kamis (10/10/2024).

Awalnya, kuasa hukum terdakwa menanyakan soal kondisi anak-anaknya saat kehilangan sosok ayah karena harus mendekam di balik jeruji besi.

"Papa ke mana gitu, nanya tidak?" tanya PH di persidangan.

"Nanya," jawab Sandra.

"Terus jawaban ibu apa?" tanya hakim lagi.

Kemudian, Sandra Dewi menangis tersedu-sedu saat menjawab pertanyaan tersebut. Dia menceritakan bahwa anaknya selalu bertanya soal alasan orang tuanya tidak pernah mengantarkan ke sekolah dan bermain bersama.

"Jadi memang anak saya sangat dekat dengan suami saya. Anak saya selalu bertanya, papa di mana? kenapa ga antar sekolah lagi? kenapa tidak mengajak mereka untuk bermain bersama lagi?" ujar Sandra Dewi.

Kemudian, Sandra Dewi menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa Harvey Moeis tengah melakukan wajib militer lantaran anaknya cukup mengetahui soal Korea Selatan.

"Karena anak saya tahunya BTS yang mulia, BTS itu orang korea jadi mereka tahu, orang korea itu wamil, BTS itu wamil," tambah Sandra.

Selanjutnya

Berpelukan Usai Sidang

Adapun Sandra Dewi dan terdakwa sekaligus suaminya, Harvey Moeis berpelukan di usai sidang lanjutan di PN Tipikor.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi sekitar 17.30 WIB, Harvey Moeis mengajukan pertanyaan kepada Sandra Dewi yang duduk sebagai saksi yang menjeratnya.

Harvey menanyakan mengenai kondisi anak-anaknya dan meminta Sandra untuk menyampaikan pesan kepada anak-anaknya.

"Saksi, anak-anak sehat?" ujar Harvey di ruang sidang.

"Sehat. Lagi sama oma-oma nya di rumah," jawab Sandra.

Terdakwa kemudian meminta Sandra Dewi untuk mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mendoakan dirinya yang akan dijatuhi vonis oleh hakim.

"Boleh tolong ditambah ajarin ga nanti malam, doanya kan biasanya ke Tuhan. Boleh minta Tuhan sampaiin juga ke, maunya ringan ringan jadi berat yang mulia. mohon maaf yang mulia. Mohon tambah doanya untuk mendoakan bapak bapak hakim ini karena beliau adalah wakil dari Tuhan," ujar Harvey.

Setelah sidang ditutup oleh hakim, Sandra Dewi kemudian menghampiri dan langsung memeluk suaminya. Keduanya juga tampak saling mengelus kepala satu sama lain.

Setelahnya, adik Harvey yakni Mira Moeis dan adik Sandra Dewi yakni Kartika Dewi juga ikut memeluk Harvey Moeis di ruang sidang PN Tipikor.