JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menyebut, istri yang menikmati uang hasil korupsi suaminya tetap bisa dijerat sebagai pelaku pasif meskipun keduanya memiliki perjanjian pra nikah atau pisah harta.

Informasi ini Yunus sampaikan ketika dihadirkan sebagai ahli dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dugaan korupsi pada tata niaga komoditas timah dengan terdakwa Direktur Utama PT Sariwiguna Binasentosa (SBS) Robert Indarto dan kawan-kawan.

Mulanya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta pendapat Yunus dengan mengajukan ilustrasi seorang suami yang disebut A menerima uang hasil korupsi dan menggunakan uang itu untuk membahagiakan istrinya.

"Membelikan tas, membelikan mobil, membelikan rumah. Namun, sebelumnya mereka sudah memiliki perjanjian pra nikah. Apakah barang-barang tersebut bisa dikategorikan sebagai hasil TPPU juga?" tanya jaksa di Pengadklan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Yunus kemudian menjelaskan, ada atau tidaknya status pernikahan berikut perjanjian pra nikah tidak memengaruhi jerat Pasal TPPU.

Menurutnya, yang terpenting adalah apakah pihak terkait menguasai, menggunakan, atau menikmati hasil kejahatan seperti korupsi dengan sadar.

"Orang ada hubungan nikah apa tidak, ada perjanjian apa tidak, tidak relevan," kata Yunus.

Terlebih, kata ahli perbankan tersebut, dalam peristiwa yang dicontohkan jaksa biasanya tidak terdapat underlying transaction atau dokumen yang menjadi dasar sehingga transaksi itu seolah menjadi sah.

Oleh karena itu, istri dari pelaku yang turut menikmati uang maupun harta hasil kejahatan itu bisa menjadi tersangka pelaku TPPU pasif sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

"Jadi, menerima, menguasai, menggunakan hasil kejahatan bisa terkena Pasal 5," ujar Yunus.

Dalam perkara dugaan korupsi tata niaga timah, pihak yang menyatakan memiliki perjanjian pisah harta adalah istri terdakwa Harvey Moeis, Sandra Dewi.

Meski demikian, aktris itu mengaku membeli rumah bersama suaminya senilai Rp 20 miliar lebih. Ia juga tidak menampik Harvey membeli sejumlah mobil yang digunakan keluarganya.

Dalam perkara ini, Sandra Dewi disebut menerima aliran dana hasil korupsi di PT Timah Tbk Rp 3,5 miliar. Ia juga disebut menerima 88 tas mewah dari Harvey Moeis yang diduga bersumber dari perkara ini.

Terbaru, Sandra Dewi disebut mentransfer uang Rp 10 miliar ke rekening istri Direktur Utama PT RBT Suparta yang bernama Anggraeni pada Desember 2019.

Namun, uang itu diklaim Anggraeni sebagai utang suaminya kepada Harvey yang digunakan untuk model bisnis.

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.

Harvey Moeis didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari penerimaan uang Rp 420 miliar dari hasil tindak pidana korupsi.

Harvey yang merupakan perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) bersama dengan eks Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan.

Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana coorporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Manager PT QSE, Helena Lim.

Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar “Memperkaya terdakwa Harvey Moesi dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku belum akan memanggil Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Mukti Juharsa di kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS).

Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar menyatakan bahwa alasan pihaknya belum mau memanggil Mukti karena hal tersebut merupakan kewenangan dari hakim pengadilan.

"Yang bersangkutan [Mukti] tidak ada sebagai saksi dalam berkas perkara maka karena yang bersangkutan tidak ada dalam berkas perkara PU tidak memiliki kewenangan untuk memanggil yang bersangkutan," kata Harli di Kejagung, Senin (30/9/2024).

Meskipun demikian, Harli menyatakan kans pemanggilan Mukti Juharsa oleh pihaknya apabila hakim pengadilan memerintahkan hal tersebut. Dengan demikian, dia meminta agar mengikuti rangkaian persidangan agar memperoleh fakta secara komprehensif.

Di lain sisi, Harli menegaskan bahwa penyidik Kejagung tentunya akan mendalami fakta-fakta persidangan yang ada agar bisa membuat terang kasus timah ini.

"Semua penyidik ini kerjanya mendalami, namanya penyidik pastilah setiap informasi didalami," pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, pada Kamis (22/8/2024), JPU menghadirkan saksi Ahmad Syahmadi selaku mantan General Manager Produksi PT Timah Bangka Belitung untuk terdakwa Harvey Moeis di kasus Timah.

Awalnya, Hakim Ketua Eko Aryanto mencecar Ahmad terkait awal pertemuan dengan Harvey. Ahmad mengakui dia mengenal Harvey saat berada di forum pemilik smelter swasta pada 2018 di Pangkal Pinang.

Kemudian, Ahmad menyatakan bahwa dirinya hadir dan mewakili PT Timah dalam forum itu. Namun, Ahmad baru mengaku tahu sosok Harvey Moeis saat berada dalam satu grup WhatsApp bernama "New Smelter".

Grup tersebut, kata Ahmad, memiliki 25-30 anggota yang berasal dari acara forum pertemuan smelter dengan PT Timah. Usut punya usut, grup WA tersebut diduga diinisiasi oleh Mukti Juharsa. Kala itu, Mukti memiliki jabatan sebagai Direktur Reskrimsus Polda Bangka Belitung.

"Seingat saya adminnya Pak Direskrimsus Pak Kombes Mukti," ujar Ahmad.

"Pak mukti. Mukti siapa?" tanya Hakim.

"Juharsa," jawab Ahmad.

Lebih lanjut, Ahmad menyatakan bahwa dibuatnya grup ini bertujuan untuk menggenjot produksi. Hanya saja, Ahmad tidak menjelaskan secara detail produksi yang dimaksud.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, nama Mukti Juharsa merujuk pada jenderal Polri yang saat ini menjabat sebagai Dirnarkoba Bareskrim. Dalam perjalanan karirnya di kepolisian, Mukti juga sempat menjabat Dirreskrimsus Polda Babel pada 2016-2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasir pada bagian keuangan PT Stanindo Inti Perkasa, Yulia, memberi kesaksian terkait aliran dana yang diduga gratifikasi berkedok dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam kasus tata niaga komoditas timah

Keterangan itu Yulia sampaikan saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022, Kamis (12/9/2024).

Yulia dihadirkan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dalam kaitannya dengan dakwaan jaksa yang menyebut ada sebesar Rp 600 juta dan Rp 1 miliar.

Dalam dakwaan disebutkan, dana tersebut diberikan Komisaris PT SIP, Suwito Gunawan kepada Harvey Moeis sebagai perwakilan PT Refined Bangka Tin (PT RBT).

Adapun dalam kesaksiannya, Yulia mengaku tidak dapat memastikan bagaimana dana tersebut mengalir ke pihak Harvey Moeis.

"Tidak dapat memastikan apakah dana Rp 600 juta tersebut ditransfer ke Helena (melalui PT Quantum Skyline) atau PT Mekarindo Abadi Sentosa," terang Yulia dalam kesaksiannya, dikutip dari Tribunnews.com

Keterangan serupa juga diberikan Yulia terkait aliran dana sebesar Rp1 miliar.

Dia pun menambahkan, dirinya tak mengetahui apa alasan uang tersebut dikirimkan.

"Tidak tahu alasan atau tujuan pengiriman dana tersebut dan sudah tidak mempunyai bukti transfer atas transaksi tersebut," ungkapnya.

Keterangan saksi Yulia dalam persidangan tersebut sekaligus mengklarifikasi nilai dana CSR PT SIP bukan Rp 2,1 miliar sebagaimana tercantum dalam dakwaan, melainkan Rp 1,6 miliar.

PT Stanindo Inti Perkasa adalah satu dari lima perusahaan smelter swasta yang terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi sektor timah.

Dalam dakwaan disebutkan, Harvey Moeis sebagai inisiator program kerja sama sewa peralatan processing pelogaman timah itu meminta pihak-pihak smelter menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan sebagai uang pengamanan.

Jaksa mengatakan uang pengamanan itu dijadikan seolah-olah sebagai dana corporate social responsibility (CSR) dengan 2 cara yaitu pertama, diserahkan langsung kepada Harvey Moeis, dan kedua, ditransfer ke rekening money charger PT Quantum Skyline Exchange atau ke money changer lain yang ditunjuk oleh terdakwa Helena Lim.

Jaksa mengatakan uang CSR dari smelter swasta yang ditampung Helena di PT QSE berasal dari PT Stanindo Inti Perkasa dalam tiga kali transfer dengan total Rp 2,1 miliar.

Sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan timah yang disebut merugikan keuangan negara Rp 300 triliun kembali digelar kemarin. Salah satu saksi yang dihadirkan Jaksa adalah Ayu Lestari Yusman selaku manajer keuangan PT Refined Bangka Tin (RBT) sebagai saksi.

Dalam persidangan tersebut saksi mengungkap bahwa rupanya PT RBT telah membayar dana jaminan reklamasi sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pelestarian lingkungan di wilayah tambang tempatnya beroperasi.

Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup itu dibayarkan perusahaan saat mengajukan IUP wilayah pertambangan seperti amanah Pasal 43 Ayat (2) butir (a) UPPLH.

Adapun dana jaminan pemulihan lingkungan hidup adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

"PT RBT pernah menempatkan jaminan reklamasi setiap tahunnya," tutur Ayu Lestari dalam persidangan tersebut, dikutip, Selasa (10/9/2024).

Namun, ia mengaku tak ingat berapa besar nominal dana jaminan yang dibayarkan tersebut. Yang ia bisa pastikan adalah nominal yang dibayarkan sudah sesuai dengan ketentuan dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) setempat.

"Jumlahnya ratusan juta, dan dasar jumlah penempatan jaminan reklamasi berdasarkan surat dari dinas ESDM," tegas dia.

Dalam kesempatan itu ia juga memastikan bahwa dalam menjalankan kegiatannya, PT RBT memperoleh bijih timah dari wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah.

"Bijih timah yang dipergunakan untuk kerja sama adalah bijih timah yang diperoleh langsung dari IUP PT Timah," sambung dia.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab tudingan yang menyebut kegiatan pertambangan yang dilakukan, merambah kawasan hutan lindung dan merusak lingkungan.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari saksi lainnya yang hadir dalam persidangan di hari yang sama, Direktur CV Teman Jaya, Kurniawan Efendi Bong.

Kurniawan sendiri adalah pemilik lahan yang masuk dalam wilayah IUP PT Timah. Dalam kerja samanya dengan PT Timah, ia mengatakan bahwa lahan tempat aktivitas pertambangan merupakan tanah perkebunan baik miliknya maupun wilayah masyarakat lain yang ia beli.

"Tidak ada kawasan hutan yang ditambang, PT Timah sudah menentukan tidak ada penambangan di hutan," sambung dia.

Dalam persidangan tersebut, Kurniawan kembali menegaskan kesaksian saksi-saksi sebelumnya mengenai pola kemitraan PT Timah dengan masyarakat pemilik lahan yang masuk dalam lingkup IUP PT Timah.

"PT Timah merangkul masyarakat menggunakan CV termasuk CV Teman Jaya," jelas dia.

Pola kemitraan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 136 UU Pertambangan di mana pemilik IUP harus menyelesaikan hak atas tanah sebelum melakukan operasi.

Pola kemitraan dengan masyarakat ini sendiri dipandang sebagai win-win solution karena pada faktanya, tanah yang dikuasai oleh PT Timah jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan total luas lahan pada IUP PT Timah, sehingga menyebabkan konflik antara masyarakat dengan PT Timah.

Dengan adanya pola kemitraan denga masyarakat pemilik lahan seperti Kurniawan, PT Timah tetap bisa memperoleh timah yang ada pada wilayah IUP-nya, sementara masyarakat pemilik lahan juga memperoleh hak ekonomi atas lahannya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan vonis tiga tahun pidana terhadap Toni Tamsil alias Akhi dalam kasus perintangan atau Obstruction of Justice pada perkara tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk (TINS).

Dalam sidang yang digelar pada Kamis (29/8/2024), Toni Tamsil terbukti secara sah dan melanggar Pasal 21 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa [Toni] oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun," dalam SIPP PN Pangkalpinang, dikutip Senin (2/9/2024).

Hakim PN Pangkal Pinang juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Toni dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selain itu, dia juga harus membayar biaya perkara Rp5.000.

Adapun, putusan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya. Sebab, tercatat bahwa JPU telah menuntut majelis hakim agar menjatuhkan hukuman 3,5 tahun.

Selain itu, JPU juga menuntut agar Toni dibebankan denda sebesar Rp200 juta. Namun, apabila tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana pengganti atau subsider tiga bulan.

Di lain sisi, Toni juga sebelumnya telah didakwa melakukan penghalangan penyidikan karena telah menyembunyikan dokumen, menggembok rumah atau toko yang digeledah, merusak alat bukti hingga memberikan keterangan bohong.

Alhasil, Toni didakwa telah menghambat penyidikan di kasus yang telah merugikan negara sebesar Rp300 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, mengatakan kini telah waktunya mereformasi sistem hukum tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP). Reformasi tata kelola IUP penting untuk atasi masalah korupsi.

Hal itu dikatakan Nasir Djamil setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan penetapan tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022.

“Pemerintah perlu mengevaluasi, memperkuat regulasi serta tata kelola IUP untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian izin. Ini mencakup penerapan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan izin pertambangan dan aktivitas yang terkait,” kata Nasir Djamil lewat keterangan resminya di Jakarta, pada Rabu (14/8/2024).

Menurutnya, reformasi tata kelola IUP merupakan langkah penting untuk mengatasi masalah korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam sektor pertambangan. Tata kelola yang baik akan memastikan bahwa proses pemberian izin, pengawasan, pelaksanaan usaha pertambangan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

“Selain revisi UU, diperlukan juga peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri (Permen) yang lebih spesifik mengenai tata niaga komoditas pertambangan, termasuk timah. Regulasi ini harus memastikan bahwa seluruh rantai pasokan, mulai dari eksplorasi hingga pemasaran, perlu diawasi dengan ketat dan terbuka untuk audit,” ujar dia.

Nasir Djamil menilai, perlunya proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara mendalam, mencakup seluruh aspek kasus dari pemberian izin, pelaksanaan operasi, hingga aliran dana yang terkait.

Di sisi lain, penyidik harus memastikan bahwa semua bukti dikumpulkan secara legal dan akurat untuk membangun kasus yang kuat. “Dalam mengumpulkan bukti, penggunaan teknologi forensik sangat penting. Ini mencakup analisis data elektronik, pemantauan komunikasi, dan audit forensik keuangan untuk melacak aliran dana yang mencurigakan dan menghubungkannya dengan pelaku,” ungkap Aleg PKS Dapil Aceh II.

JAKARTA, investor.id – Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap aliran uang dari Harvey Moeis ke istrinya Sandra Dewi. Ia didakwa dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015 hingga 2022 yang merugikan negara Rp 300 triliun.

Harvey pun disebut diperkaya Rp 420 miliar terkait korupsi timah.

Pada sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), JPU turut membeberkan fakta soal uang yang didapatkan Harvey dari kasus tersebut. Dana itu kemudian mengalir ke istrinya, artis Sandra Dewi.

“Para pemilik smelter swasta melalui karyawannya melakukan transfer dan setor tunai ke rekening PT Quantum Skyline Exchange,” ungkap jaksa di tengah sidang dakwaan Harvey, Rabu.

Harvey lalu meminta Helena Lim selaku manajer PT Quantum Skyline Exchange untuk menukarkan uang tersebut dari rupiah ke mata uang asing, seperti dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat (AS). Dana dalam mata uang asing tersebut lalu diserahkan ke Harvey.

Kemudian, Harvey juga meminta Helena mentransfer uang dari rekening PT Quantum Skyline Exchange dan PT Refined Bangka Tin dalam periode 2018 hingga 2023 ke rekeningnya. Dana yang ditransaksikan dalam kasus korupsi timah antara lain senilai Rp 6,7 miliar, Rp 2,7 miliar, Rp 32 miliar, serta Rp 5,5 miliar. “Transaksi tersebut diberikan keterangan dalam slip setoran seolah-olah untuk pembayaran utang, modal usaha dan operasional,” jelas JPU.

Kemudian Harvey meminta supaya uang tersebut ditransfer dari rekening PT Quantum Skyline Exchange dan PT Refined Bangka Tin ke Sandra Dewi.

“Sandra Dewi selaku istri terdakwa Harvey Moeis, pada Bank BCA nomor rekening atas nama Sandra Dewi sejumlah Rp 3.150.000.000,” imbuhnya. Selain itu, ada pula transfer uang ke asisten pribadi Sandra Dewi yakni Ratih Purnamasari. Nilainya mencapai Rp 80 juta untuk memenuhi keperluan artis itu.

Dalam kasus ini, Harvey selaku perwakilan PT Refined Bangka Tin bersama mantan Direktur Utama PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani diduga mengakomodasi aktivitas pertambangan ilegal di daerah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah. Hal itu dilakukan demi memperoleh keuntungan.

Setelah itu, terjadi kesepakatan agar akomodasi pertambangan ilegal tersebut dibalut dengan sewa peralatan processing penglogaman timah. Sejumlah smelter lalu diajak untuk turut serta dan diminta untuk membayar biaya pengamanan.

Biaya itu dicatat seolah-olah merupakan corporate social responsibility (CSR). Biaya diterima Harvey melalui manajer PT QSE Helena Lim. Atas perbuatannya, Harvey dan Helena disebut memperoleh Rp 420 miliar.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui jaksa penuntut umum pada Jampidsus dan Kejari Jakarta Selatan telah melimpahkan tiga tersangka kasus timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS) periode 2015-2022 ke PN Tipikor.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar menyampaikan ketiga tersangka yang dilimpahkan ke PN Tipiko yakni Suparta, Helena Lim dan Reza Andriansyah.

"Pelimpahan tersebut telah terdaftar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama, Suparta, Helena dan Reza Andriansyah," ujar Harli di Kejagung, Selasa (13/8/2024).

Perlu diketahui, Helena merupakan manager PT Quantum Skyline Exchange (QSE); Suparta selaku Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT); Reza Andriansyah (RA) selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT.

Harli menambahkan, saat ini pihaknya masih menunggu jadwal sidang perdana atau dakwaan yang bakal diumumkan oleh PN Tipikor Jakarta Pusat.

"Tim JPU selanjutnya akan menunggu jadwal pelaksanaan sidang yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," tambahnya.

Sebagai informasi, Kejagung telah menetapkan 23 tersangka dalam kasus ini yaitu Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT) selaku Direktur Utama PT Timah Tbk. periode 2016–2021, suami Sandra Dewi Harvey Moeis hingga Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2022, Bambang Gatot Ariyono (BGA).

Teranyar, lembaga penegakan hukum ini telah menetapkan Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode Januari-Juni 2020, Supianto (SPT) sebagai tersangka, Selasa (13/8/2024).

Adapun, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menyampaikan akibat kasus ini negara mengalami kerugian sebesar Rp300 triliun.

Ratusan triliun itu mencakup kerugian negara yang ditimbulkan oleh harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar Rp 2,85 triliun, pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra sebesar Rp 26,649 triliun, hingga kerusakan ekologis yang mencapai Rp 271,6 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mengumumkan satu tersangka dari kalangan penyelenggara negara di daerah dalam penyidikan lanjutan kasus dugaan korupsi penambangan timah di lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, Selasa (13/8/2024). Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menetapkan Supianto (SPT) sebagai tersangka atas perannya selaku Plt Kepala Dinas (Kadis) ESDM Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung 2020.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan, SPT merupakan tersangka ke-23 dalam pengusutan kasus dugaan korupsi timah yang merugikan negara Rp 300 triliun sepanjang 2015-2022 tersebut. “Penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup atas keterlibatan SPT dalam perkara ini. Setelah gelar perkara, penyidik menetapkan SPT sebagai tersangka. Sehingga dalam perkara timah ini, ada 23 tersangka, termasuk tersangka obstruction of justice (perintangan penyidikan),” begitu ujar Harli.

Total 23 tersangka korupsi timah ini, tiga di antaranya sudah diajukan ke persidangan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta sejak 31 Juli 2024 lalu. Yaitu, terdakwa Amir Syahbana (AS) selaku Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam Dinas ESDM Bangka Belitung 2021; eks Plt Kadis ESDM Bangka Belitung Rusbani (RS) alias Bani; dan Kadis ESDM Bangka Belitung 2015-2019 Suranto Wibowo (SW). Satu terdakwa lainnya, yang juga sudah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Pangkal Pinang, adalah Toni Tamsil (TT) yang dijerat obstruction of justice.

Pada Rabu (14/8/2024), tersangka Harvey Moeis (HM), istri dari aktris Sandra Dewi (SD) itu, atas perannya sebagai perwakilan atas kepemilikan PT Rafined Bangka Tin (RBT), juga akan menjalani sidang perdana pendakwaan di PN Tipikor, Jakarta. Sementara itu, pada Selasa (13/8/2024), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) kembali melimpahkan berkas perkara susulan tiga tersangka ke PN Tipikor. Yaitu, berkas perkara tersangka Reza Andriansyah (RA), Helena Lim (HLM), dan Suparta (SP).

Sementara berkas perkara 10 tersangka lainnya, saat ini dalam proses tahap dua di JPU untuk penyusunan dakwaan. Kata Harli, masih ada tersisa empat tersangka lagi yang berkas penyidikannya masih dalam penyempurnaan di penyidikan Jampidsus. Termasuk berkas perkara tersangka Hendry Lie (HL) yang hingga kini belum dilakukan penahanan, dan tak diketahui keberadaannya. Dan tersangka Bambang Gatot Aryono (BGA) selaku eks Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Suami aktris Sandra Dewi (SD), Harvey Moeis (HM) yang dijerat tersangka dalam kasus korupsi penambangan timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan segera diadili di persidangan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengatakan, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), pada Senin (5/8/2024) sudah melimpahkan berkas perkara, dan dakwaan Harvey Moeis ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta Pusat.

“Hari ini, pelimpahan dakwaan (tersangka) Harvey Moeis ke pengadilan,” kata Febrie saat dihubungi wartawan dari Jakarta, pada Senin (5/8/2024).

Pelimpahan perkara Harvey Moeis dipercepat ke pengadilan, karena adanya materi dalam dakwaannya yang harus segera dibuktikan lantaran menyangkut soal peran-peran tersangka lainnya dalam perkara yang merugikan negara Rp 300 triliun tersebut.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum Kejakgung Harli Siregar, pun menyampaikan hal yang sama. “Iya, kita percepat, karena ini bagian dari strategi,” begitu ujar Harli. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) Haryoko Ari Prabowo menambahkan, setelah pelimpahan dakwaan tersebut, selanjutnya tim JPU akan menunggu ketetapan ketua PN Tipikor Jakpus untuk sidang perdana pembacaan dakwaan. “Berkas dakwaan sudah saya tandatangani (dan dilimpahkan ke pengadilan), dan kita menunggu penetapan tanggal sidang,” begitu ujar Prabowo.

Harvey Moeis adalah satu dari 22 tersangka perorangan yang dijerat hukum dalam kasus korupsi penambangan timah ilegal di lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk di Bangka Belitung 2015-2022. Dalam kasus ini, Harvey Moeis disebut-sebut sebagai perwakilan dari kepemilikan atas perusahaan PT Rafined Bangka Tin (RBT). Dalam kasus ini, Harvey Moies bukan cuma dijerat dengan sangkaan korupsi. Melainkan juga dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Tiga terdakwa dari kalangan penyelenggara negara daerah, pada pekan lalu sudah mulai disidangkan di PN Tipikor Jakpus. Dan dari dakwaan ketiga terdakwa itu, terungkap adanya aliran uang yang bersumber dari hasil korupsi timah yang dinikmati Harvey Moeis senilai Rp 425 miliar bersama tersangka lainnya, yakni Helena Lim (HLM). Sementara Helena Lim saat ini, berkas perkaranya masih dalam proses penyempurnaan untuk juga dilimpahkan ke persidangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung (JPU Kejagung) membeberkan peran suami artis Sandra Dewi, yaitu Harvey Moeis dan crazy rich Helena Lim dalam kasus timah. Keduanya disebut menerima fulus ratusan miliar lewat agenda tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).

Hal tersebut diungkap JPU dalam sidang dakwaan dugaan korupsi tata niaga wilayah usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (31/7/2024). Dakwaan itu dibacakan dengan terdakwa eks kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Suranto Wibowo.

Mulanya, JPU menyebut Harvey Moeis dan Helena Lim memperkaya diri hingga Rp 420 juta dalam kasus timah. "Memperkaya Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000," kata JPU dalam sidang itu.

Harvey Moeis dalam perkara tersebut disebut mengkoordinir para perusahaan tambang swasta. Yaitu CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Initernusa. Kepada pihak perusahaan tersebut, Harvey mengatakan agar diserahkan sebanyak 500-750 dolar AS.

"Dalam pertemuan tersebut Harvey Moeis meminta kepada Tamron alias Aon, Suwito Gunawan Alias Awi, Robert Indarto, Fandi Lingga alias Fandi Lim yaitu uang banyak USD 500 sampai dengan 750 per metrik ton dolar AS," ujar JPU.

Uang tersebut lalu disamarkan menjadi CSR dengan nilai 500 dolar AS per metrik ton yang dikalkulasi berdasarkan hasil peleburan timah dengan PT Timah. Uang tersebut ada yang langsung diserahkan kepada Harvey Moeis. Tapi ada juga yang diserahkan lewat Helena Lim memakai rekening money changer PT Quantum Skyline Exchange.

"Dana pengamanan yang seolah-seolah biaya corporate social responsibility tersebut ada yang diserahkan secara langsung kepada Harvey Moeis dan ada yang ditransfer melalui rekening money changer PT Quantum Skyline Exchange dan money changer lainnya," ujar JPU.

Setelah uang itu mengisi rekening money changer PT Quantum Skyline Exchange, setelahnya dilakukan penarikan oleh Helena Lim. "Yang kemudian uang tersebut diserahkan dan dikelola oleh Harvey Moeis," ucap JPU.

JPU mendakwa Suranto melakukan tindak pidana korupsi bersama eks Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Babel Amir Syahbana dan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rusbani.

Aksi mereka disebut membuat negara buntung hingga Rp 300 triliun. Penghitungan ini dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hingga saat ini, Helena Lim dan Harvey sudah ditahan tapi masih belum disidang.

Atas tindakan Suranto Wibowo, Amir Syahbana, dan Rusbadi, ketiganya didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Hasil dugaan korupsi penambangan timah ilegal pada lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) disebut memperkaya 11 tersangka mencapai Rp 30 triliun sepanjang 2015-2019. Hal tersebut terungkap dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Suranto Wibowo (SW), mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemprov Babel 2015-2019.

11 nama penikmat hasil penambangan timah ilegal tersebut, di antaranya adalah suami aktris Sandra Dewi, yakni Harvey Moeis yang hingga kini masih dalam penahanan. JPU Ardito Muwardi dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, pada Rabu (31/7/2024), mengatakan, Harvey bersama-sama tersangka Helena Lim menerima uang hasil korupsi penambangan timah ilegal tersebut sebanyak Rp 420 miliar.

“Bahwa perbuatan terdakwa Suranto Wibowo telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, di antaranya adalah memperkaya Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420 miliar,” begitu kata Ardito di PN Tipikor, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Dakwaan terhadap Suranto Wibowo, menjadi persidangan pembuka kasus dugaan korupsi penambangan timah ilegal itu. Disebutkan dalam dakwaan, nilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 300 triliun.

Dari kerugian negara tersebut, sekitar Rp 30 triliun di antaranya dinikmati oleh para tersangka dalam kasus ini. Harvey, dalam perkara ini turut jadi tersangka atas perannya sebagai perwakilan atas kepemilikan PT Rafined Bangka Tin (RBT), dan Helena dijerat tersangka atas perannya sebagai Manager PT Quantum Skyline Exchange (QSE).

Mengacu dakwaan, selain Harvey dan Helena, kasus dugaan korupsi jumbo dari sektor tambang timah ini juga turut dinikmati tersangka Amir Syahbana (AS) selaku Plt Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Pemprov Babel, sebesar Rp 325,9 juta. Tersangka Suparta, selaku bos PT RBT, melalui perusahaan tersebut, menikmati keuntungan dari korupsi timah itu sebesar R 4,5 triliun.

Sedangkan tersangka Tamron (TN) alias Aon, yang merupakan pemilik manfaat atau beneficiary owner CV Venus Inti Perkasa (VIP) turut menikmati hasil korupsi sebesar Rp 3,66 triliun. Pihak lain yang disebut dalam dakwaan kecipratan uang korupsi tersebut adalah tersangka Robert Indarto (RI) yang turut mendapatkan Rp 1,92 triliun melalui perannya sebagai Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS).

Lalu ada nama tersangka Suwito Gunawan (SG) alias Awi yang menikmati korupsi tambang timah sebesar Rp 2,20 triliun melalui perannya sebagai Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa (SIP). Tersangka Hendry Lie (HL) yang merupakan salah-satu anggota keluarga pendiri maskapai penerbangan Sriwijaya Air, juga disebut menikmati hasil korupsi timah sebesar Rp 1,05 triliun melalui PT Tinindo Internusa (TIN).

Paling besar, hasil korupsi penambangan timah ilegal tersebut dinikmati oleh sebanyak 375 mitra jasa usaha pertambangan atau pemilik IUJP sebesar Rp 10,38 triliun. Pemilik IUJP tersebut di antaranya CV Global Mandiri Jaya, PT Indo Metal Asia, CV Tri Selaras Jaya, dan PT Agung Dinamika Teknik Utama.

Selanjutnya, tersangka Emil Erminda (EE) yang menikmati uang hasil korupsi sebesar Rp 986,7 miliar melalui perannya sebagai Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Timah Tbk 2018, sekaligus sebagai pemilik CV Salsabila. Hasil korupsi sekurang-kurangnya Rp 30 triliun yang tersebar ke sejumlah nama dan tersangka itu didakwakan oleh JPU sebagai bagian dari nilai kerugian keuangan negara.

Sedangkan Rp 271 triliun sisanya, merupakan angka kerugian negara yang disebabkan dari kerusakan lingkungan akibat penambangan timah ilegal di lokasi IUP PT Timah Tbk sepanjang 2015-2022. Dalam kasus ini, penyidikan di Jampidsus Kejagung total menetapkan 22 orang sebagai tersangka. Pada Rabu (31/7/2024), tiga tersangka awalan yang didakwa adalah Suranto Wibowo, Amir Syahbana, dan Rusbani alias Bani.