REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) memeriksa mantan dirut Jasa Marga sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II ruas Cikunir sampai Karawang Barat atau Tol MBZ.

"Memeriksa ADW selaku direktur utama PT Jasa Marga periode 2013-2016," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (12/8/2024).

Selain ADW, penyidik juga memeriksa HSN selaku direktur pengembangan usaha PT Jasa Marga periode 2015-2018. Harli mengatakan, pemeriksaan kedua saksi tersebut untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut.

Tepatnya pada Agustus 2023, kata Harli, ADW juga sempat diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama. Pada Selasa (6/8/2024), Kejagung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dalam proyek Tol MBZ, yaitu DP selaku kuasa KSO kontraktor proyek Tol MBZ.

Penetapan DP sebagai tersangka bermula ketika penyidik Kejagung memanggil tiga saksi untuk dimintai keterangan, salah satu di antaranya adalah DP. Lantaran telah terdapat alat bukti yang cukup atas keterlibatan DP dalam kasus tersebut, yang bersangkutan pun ditetapkan sebagai tersangka.

Posisi DP dalam perkara itu bermula ketika PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) menandatangani perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) dengan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR yang bernilai investasi sebesar Rp 16 triliun.

Di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, DP selaku KSO bekerja sama dengan Tony Budianto Sihite (TBS) selaku perwakilan PT Bukaka untuk melakukan pengurangan volume yang ada pada basic design. Hal itu dilakukan dengan tanpa melakukan kajian teknis terlebih dahulu.

Selain itu, tersangka DP juga mengondisikan agar PT JCC ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan bekerja sama dengan dirut PT JJC periode 2016-2020 Djoko Dwijono (DD) dan ketua panitia lelang JJC Yudhi Mahyudin (YM). Setelah ditetapkan sebagai pemenang, DP kembali melakukan pengurangan volume tanpa didukung kajian terlebih dahulu.

Sehingga tindakan itu merugikan keuangan negara sebesar Rp 51 miliar. Atas perbuatannya, tersangka DP diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, empat tersangka lain dalam kasus ini, yaitu Djoko Dwijono, Yudhi Mahyudin, Solfiah Balfas, dan Tony Budianto Sihite telah dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Keempatnya dijatuhi hukuman tiga tahun sampai dengan empat tahun penjara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah kabar tentang rencana pemeriksaan terhadap Airlangga Hartarto terkait penyidikan lanjutan sejumlah perkara tindak pidana korupsi. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan, belum ada informasi dari tim penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tentang permintaan keterangan terhadap menteri koordinator perekonomian tersebut.

"Kalau ada, pasti sudah disampaikan jauh-jauh hari. Dan sampai saat ini, kami sampaikan belum ada informasi mengenai itu (pemeriksaan Airlangga)," kata Harli saat dihubungi di Jakarta, Senin (12/8/2024).

Kabar tentang pemeriksaan lanjutan terhadap Airlangga mengemuka usai ia mengumumkan pengunduran diri dari posisi ketua umum (ketum) DPP Partai Golkar di Jakarta, Ahad (11/8/2024). Sejumlah pihak berspekulasi mundurnya Airlangga dari pucuk tertinggi partai beringin itu bukan karena gonjang-ganjing di internal dan kegagalan dalam memimpin partainya.

Melainkan, karena ragam faktor eksternal, mulai konstelasi dan manuver politik dari luar, pun masalah hukum yang menjadi instrumen pendongkelan. Bahkan spekulasi berkembang mundurnya Airlangga dari kepemimpinan Partai Golkar sebagai barter nasib atas sejumlah penanganan kasus korupsi yang menyeret Airlangga ke pusaran.

Di Kejagung, sejauh ini, ada tiga kasus koroupi yang dikait-kaitkan dengan nama Airlangga Hartarto. Di antaranya, terkait dengan kasus korupsi Based Tranciever Station (BTS) 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Dalam kasus tersebut, terungkap adanya penerimaan uang senilai Rp 27 miliar dari terpidana Irwan Hermawan kepada nama Dito Ariotedjo yang kini menjabat sebagai menpora. Penerimaan uang tersebut disebut-sebut pemberiannya dilakukan oleh bos PT Solitech Media Sinergy itu ketika Dito masih menjadi salah satu staf khusus Airlangga di Kemenko Perekonomian.

Terkait kasus tersebut, Dito pernah diperiksa oleh tim penyidikan Jampidsus Kejagung. Pun juga dihadirkan ke persidangan. Politikus muda Partai Golkar itu membantah keras tudingan penerimaan uang Rp 27 miliar.

Selain itu, ada juga kasus dugaan korupsi pengembangan biodiesel yang menjadikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai objek penyidikan. Kasus tersebut, hingga kini stagnan pengusutannya di Jampidsus Kejagung. Tetapi, kasus itu merupakan irisan perkara dari pengusutan korupsi minyak goreng.

JAKARTA, investor.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Tol Sheikh Mohammed Bin Zayed (Tol MBZ). Tersangka tersebut berinisial DP yang merupakan kuasa KSO PT Waskita-Acset.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi mengatakan, penyidik memandang telah mendapat cukup alat bukti untuk menetapkan DP sebagai tersangka.

Dijelaskan Kuntadi, DP berperan melakukan kongkalikong dengan perwakilan PT Bukaka berinisial TBS untuk mengurangi volume pada Basic Design tanpa kajian terlebih dahulu. Akibatnya, ada kerugian hingga Rp510.085.261.485,41.

"Kemudian pada saat pelaksanaan pembangunan konstruksi berlangsung Saudara DP kembali melakukan pengurangan volume tanpa didukung kajian terlebih dahulu," ucapnya dalam konferensi pers Selasa (6/8/2024).

Atas perbuatannya, DP dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Untuk kepentingan penyidikan, yang bersangkutan selanjutnya dilakukan penahanan di rutan salemba cabang kejaksaan agung untuk 20 hari kedepan," katanya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyitaan kembali barang bukti hasil korupsi berupa gula terkait penyidikan korupsi importasi gula PT Sumber Mutiara Indah Perdana (SMIP). Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menyita sebanyak 33.409 karung atau seberat 2.254 ton gula.

Adapun gula itu milik perusahaan yang berbasis di Dumai, Provinsi Riau. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan, penyidikan kasus gyla tersebut dilakukan pada Jumat (26/7/2024).

"Barang bukti 2.254 ton gula milik PT SMIP tersebut sebelumnya sudah dilakukan segel oleh pihak Bea Cukai di Dumai. Dan selanjutnya dilakukan penyitaan karena terkait dengan tindak pidana korupsi importasi gula PT SMIP," kata Harli dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Harli menerangkan, gula yang disita itu selanjutnya dijadikan barang bukti atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka RR dan RD. Dalam kasus tersebut, RR ditetapkan tersangka terkait perannya selaku Kepala Bea Cukai Riau. Sedangkan RD, adalah direktur dari PT SMIP.

Dua tersangka itu sampai saat ini masih dalam penahanan oleh penyidik Kejakgung. Pada awal Juli 2024, berkas perkara kedua tersangka sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU) untuk selanjutnya dilakukan pendakwaan di persidangan.

Terkait dengan penyitaan, pada 1 Juli 2024, penyidik Jampidsus Kejagung juga melakukan penyitaan serupa terhadap 750 ton gula yang juga milik PT SMIP. Sitaan tersebut terdiri 300 ton gula kristal mentah dan 413 ton gula kristal putih.

Penyitaan dilakukan di Pelabuhan Belawan, Sumatra Utara (Sumut). Selain itu, penyidik juga pernah melakukan penyitaan terhadap tanah dan bangunan milik PT SMIP seluas 33.616 meter persegi (m2).

Dalam penyidikan korupsi importasi gula, penyidik Jampidsus sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka adalah RD yang dijerat tersangka atas perannya selaku Direktur PT SMIP dan tersangka RR selaku Kepala Bea Cukai Riau.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi pernah menjelaskan, RD ditetapkan tersangka terkait dengan perannya selaku direktur perusahaan swasta gula periode 2021. Dia melakukan manipulasi data importasi gula kristal mentah sebagai usaha produksi gula kristal putih.

RD selaku direktur perusahaan swasta gula, juga melakukan penggantian kemasan gula kristal mentah untuk dipasarkan menjadi gula kristal putih yang dipasarkan di dalam negeri. Sedangkan tersangka RR, selaku Kepala Bea Cukai menerbitkan pencabutan pembekuan izin kawasan PT SMIP agar bisa melakukan impor gula lagi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) meyakinkan lima tersangka yang dijadikan tahanan kota lantaran diduga terlibat korupsi peleburan 109 ton emas di PT Antam tak bakal bisa kabur. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Harli Siregar mengatakan, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mengenakan alat pendeteksi berupa gelang pada pergelangan kaki-kaki yang dapat mengontrol, pun mengawasi pergerakan masing-masing tersangka.

“Tahanan kota kami menggunakan alat khusus yang digelangkan di bagian kaki,” begitu kata Harli saat dihubungi Republika, Jumat (19/7/2024). “Jadi alat tersebut untuk mendeteksi keberadaan masing-masing tahanan (kota), dan penyidik bisa memantau mobilitas masing-masing tahanan tersebut,” begitu sambung Harli.

Namun begitu, kata Harli, pertimbangan objektif penyidikan dalam melakukan penahanan kota terhadap lima tersangka itu lebih kepada masalah kesehatan. “Penyidik memberikan pertimbangan kesehatan dari masing-masing tersangka untuk dilakukan penahanan kota,” begitu ujar Harli.

Lima tersangka yang berstatus tahanan kota tersebut adalah Lindawati Efendi (LE), Suryadi Jonathan (SJ), James Tamponawas (JT), Djudju Tanuwijaya (DT), dan Ho Kioen Tjay (HKT). Kelima tersangka tersebut diumumkan status hukumnya pada Kamis (18/7/2024) malam. Selain kelima nama tersebut, penyidik Jampidsus pun mengumumkan dua tersangka lainnya, yakni Suryadi Lukmantara (SL) dan Gluria Asih Rahayu (GAR).

Namun terhadap dua tersangka SL dan GAR, dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, cabang Kejagung di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel). Tujuh tersangka tersebut semuanya adalah pihak swasta, dan pengusaha logam mulia emas, serta perhiasan. Tujuh tersangka tersebut, menggenapkan 13 pesakitan yang dijerat hukum sama dari hasil penyidikan korupsi peleburan logam mulia, dan cap emas ilegal PT Antam 2020-2021.

Pada Mei 2024 lalu, penyidik Jampidsus sudah menetapkan enam tersangka awalan dari kalangan penyelenggara di PT Antam. Keenam tersangka tersebut, semuanya adalah para General Manager (GM) pada Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) Antam. Mereka di antaranya adalah, inisial TK (GM periode 2010-2011), HN (GM periode 2011-2013); DM (GM periode 2013-2017); AH (GM periode 2017-2019), MAA (GM periode 2019-2021), dan ID (GM periode 2021-2022). Keenam tersangka dari PT Antam tersebut, hingga saat ini masih mendekam di sel tahanan yang terpisah di Rutan Salemba Kejagung, pun di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi pernah menerangkan, kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 1,1 triliun. Kuntadi mengatakan, kasus korupsi ini berawal dari terungkapnya kerja sama manufaktur ilegal antara sejumlah pengusaha emas dan logam mulia dengan PT Antam sepanjang 2010-2021. Yaitu berupa peleburan dan pemurnian logam mulia emas untuk dijadikan emas lantakan atau emas batangan yang akan dijual ke pasaran. Namun dalam kerja sama tersebut, cacat hukum karena tak didasari pada ikatan resmi.

Kuntadi, pun mengungkapkan, dalam kerja sama tersebut, hasil dari peleburan serta pemurnian emas menjadi lantakan tersebut, dibubuhi dengan cap LM Antam yang merupakan merk bisnis dagang resmi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Antam. Dan diketahui, dalam pemberian cap dan merk LM Antam tersebut, tanpa dilakukan ikatan kerja sama yang legal dengan PT Antam selaku pemegang hak resmi dari merk dagang LM Antam. Alhasil dari pemurnian emas, dan pelabelan LM Antam pada 109 ton emas tersebut dinilai ilegal dan merugikan keuangan negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) menetapkan tujuh orang pihak swasta sebagai tersangka dalam lanjutan penyidikan korupsi peleburan logam mulia emas seberat 109 ton di PT Aneka Tambang (Antam). Tujuh tersangka tersebut adalah LE, SL, SJ, JT, GAR, HKT, dan DT.

Mereka semua langsung ditahan oleh tim penyidik Kejagung. "Bahwa ketujuh tersangka tersebut, merupakan direktur PT JTU yang awalnya diperiksa sebagai saksi. Dan berdasarkan alat bukti yang cukup, ketujuhnya ditingkatkan status hukumnya menjadi tersangka," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar saat konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024).

Tujuh tersangka tersebut menggenapkan 14 tersangka yang sudah ditetapkan dalam kasus sama. Menurut Harli, tak semua dari tujuh tersangka itu ditahan di rumah tahanan (rutan). Hanya tersangka SL dan GAR saja yang ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung.

Sedangkan lima tersangka lainnya, dengan alasan kesehatan statusnya ditetapkan sebagai tahanan kota. "Dengan alasan setelah dokter melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka-tersangka ini, penyidik memutuskan untuk melakukan penahanan kota," ujar Harli.

Adapun peran tujuh tersangka tersebut, kata Harli, pada periode 2010-2021 merupakan pelanggan atas jasa manufaktur berupa peleburan logam mulia emas yang dilakukan PT Antam. Kerja sama para tersangka itu bersama-sama dengan para general manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) Antam pada masing-masing periode.

Dalam kerja sama tersebut, kata Harli, para tersangka meminta jasa manufaktur tersebut agar memberikan merek dagang LM Antam di logam mulia yang dileburkan. "Penggunaan jasa manufaktur untuk melekatkan merk dagang LM Antam tersebut, disetujui oleh general manager Antam, tetapi tanpa didahului kerja sama resmi, juga tidak memberikan pembayaran yang menjadi hak merk dagang PT Antam," kata Harli.

Dari penyidikan, kata Harli, kerja sama manufaktur tersebut telah berhasil melebur sebanyak 109 ton logam mulia. Lalu mencetak ratusan ton emas tersebut menggunakan cap merek LM Antam. "Sehingga merugikan keuangan negara," ucap Harli.

Menurut Harli, estimasi sementara kerugian negara dalam penggunaan cap dan merek LM Antam secara ilegal tersebut senilai kurang lebih Rp 1 triliun. Dan penyidik, sambung dia, dalam penyidikan berjalan sudah melakukan penyitaan sejumlah aset logam mulia berupa emas sebesar 7,7 kilogram (Kg).

Sebelum menetapkan tujuh swasta sebagai tersangka, pada Mei 2024, penyidik Jampidsus sudah menetapkan enam tersangka awal. Mereka semua adalah general manager UBPP LM PT Antam berinisial TK (GM periode 2010-2011), HN (GM periode 2011-2013), DM (GM periode 2013-2017), AH (GM periode 2017-2019), MAA (GM periode 2019-2021), dan ID (GM periode 2021-2022).