Jakarta: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh. Tujuannya untuk memadankan data demi melindungi hutan Indonesia.

Raja Antoni mengatakan sudah mendapat banyak masukan dan data dari BPKP termasuk Jaksa Agung terkait usaha ilegal di dalam kawasan hutan. Ia berharap kerja sama antara BPKP, Kejaksaan Agung dan Kehutanan akan mampu menghadirkan keadilan.

"Di mana bumi, air dan segala di atasnya akan mendatangkan kesejahteraan untuk rakyat, seperti yang selalu ditegaskan Pak Presiden," kata Raja Antoni dalam keterangannya, Jumat, 1 November 2024.
“Sekali lagi negara harus berdaulat, segala usaha yang ilegal akan kita tindak sesuai hukum yang berlaku, baik dalam bentuk denda administratif atau tidak patuh dalam hal tersebut bisa kita sita,” katanya Raja Antoni.

Menurut Raja Antoni, pertemuan dengan Jaksa Agung dan BPKP merupakan salah satu bentuk koordinasi guna mengoptimalkan penegakkan hukum atas hutan Indonesia. Raja Juli Antoni mengaku mendapatkan banyak masukan dan arahan dalam pertemuan tersebut.

Terkait pembentukan satgas sawit, Raja Antoni mengatakan BPKP sedang melakukan perhitungan data untuk kemudian dijadikan acuan bersama untuk memulai langkah penegakan hukum bersama Jaksa Agung.

Termasuk mengenai waktu pembentukan satgas, dia mengaku, tidak dapat memastikan kapan. Namun, Raja Juli Antoni berharap pembentukan Satgas tersebut dapat segera berjalan.

"Saya juga sudah berkomunikasi informal ke Mensesneg," katanya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja sektor kehutanan di Indonesia dinilai sangat rendah dan cenderung menghambat pembangunan sektor lain.

Padahal, pemanfaatan kawasan hutan yang diarahkan dengan tepat justru akan mempercepat pembangunan dan menguntungkan negara yang pada gilirannya akan menyejahterakan masyarakat.

Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo mengatakan, kehutanan selama ini minim investasi. Dari total realisasi Penanaman Modal Dalam Negari (PMDN) pada periode 2020-2022 yang sebesar Rp 3.256 triliun, sektor kehutanan hanya mampu menarik investasi sebesar Rp 28 triliun.

Sementara dari total Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 50.267 triliun pada 2023, investasi asing di sektor kehutanan hanya sebesar Rp 96 triliun.

Investasi sekecil itu berbanding terbalik dengan lahan kawasan kehutanan yang begitu luas. Sudarsono mengatakan, dari total luas lahan di Indonesia, sebesar dua per tiga merupakan kawasan hutan.

Kenyataannya, bisnis hutan alam semakin menyusut, sementara perkembangan hutan tanaman sangat lambat, bahkan stagnan,

"Dengan menguasai dua per tiga lahan, sumbangan sektor kehutanan terhadap PDB (produk domestik bruto) kurang dari 1 persen. Terus kita mau makan apa?" ucap Sudarsono dalam keterangan tertulis acara Roundtable CSO dan Media dengan tema Menegakkan Transparansi: Peran Media dalam Mengawal Proyek Energi dan Deforestasi, dikutip pada Senin (30/9/2024).

Sudarsono menambahkan, setiap Rp 1 triliun investasi akan menyerap 1.500 tenaga kerja. Dengan investasi yang hanya sebesar Rp 28 triliun selama periode 2020-2022, tenaga kerja yang diserap kehutanan sangat kecil sekali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja sektor kehutanan di Indonesia dinilai sangat rendah dan cenderung menghambat pembangunan sektor lain.

Padahal, pemanfaatan kawasan hutan yang diarahkan dengan tepat justru akan mempercepat pembangunan dan menguntungkan negara yang pada gilirannya akan menyejahterakan masyarakat.

Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo mengatakan, kehutanan selama ini minim investasi. Dari total realisasi Penanaman Modal Dalam Negari (PMDN) pada periode 2020-2022 yang sebesar Rp 3.256 triliun, sektor kehutanan hanya mampu menarik investasi sebesar Rp 28 triliun.

Sementara dari total Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 50.267 triliun pada 2023, investasi asing di sektor kehutanan hanya sebesar Rp 96 triliun.

Investasi sekecil itu berbanding terbalik dengan lahan kawasan kehutanan yang begitu luas. Sudarsono mengatakan, dari total luas lahan di Indonesia, sebesar dua per tiga merupakan kawasan hutan.

Kenyataannya, bisnis hutan alam semakin menyusut, sementara perkembangan hutan tanaman sangat lambat, bahkan stagnan,

"Dengan menguasai dua per tiga lahan, sumbangan sektor kehutanan terhadap PDB (produk domestik bruto) kurang dari 1 persen. Terus kita mau makan apa?" ucap Sudarsono dalam keterangan tertulis acara Roundtable CSO dan Media dengan tema Menegakkan Transparansi: Peran Media dalam Mengawal Proyek Energi dan Deforestasi, dikutip pada Senin (30/9/2024).

Sudarsono menambahkan, setiap Rp 1 triliun investasi akan menyerap 1.500 tenaga kerja. Dengan investasi yang hanya sebesar Rp 28 triliun selama periode 2020-2022, tenaga kerja yang diserap kehutanan sangat kecil sekali.

Tanpa perombakan radikal, imbuhnya, kehutanan di Indonesia tidak punya masa depan. Masalahnya, pemanfaatan hutan sering kali terhambat dengan isu deforestasi.

Menurut dia, deforestasi tak selalu berkonotasi negatif. Sebab, mustahil untuk melakukan pembangunan di luar Jawa tanpa terjadi deforestasi. Di Papua, misalnya, pasti akan terjadi deforestasi sebagai akibat pembangunan karena hampir seluruh wilayahnya masih hutan.

"Saya bilang ke orang Papua, kalau ada orang Jawa bilang kalian jangan lakukan deforestasi, bilang saja bahwa pulau Jawa saja yang harus dihutankan kembali. Biar kami gantian yang membangun. Kita harus jujur pada diri sendiri," tutur dia.

Pengelolaan sumber daya alam, termasuk sektor kehutanan yang bertanggungjawab dan berkontribusi besar terhadap ekonomi masyarakat sudah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.

Seperti di Gorontalo, yang mulai dilirik investor. Salah satunya industri biomassa yang menjadi bagian penting dari proses transisi energi menuju energi baru terbarukan.

Investor besar yang sudah menanamkan investasinya di Gorontalo di antaranya adalah PT Biomassa Jaya Abadi (BJA) yang bermitra dengan PT Inti Global Laksana (IGL) dan PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL).

Kemitraan itu telah menggelontorkan investasi sekitar Rp 1,7 triliun dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 1.064 pekerja. Mayoritas pekerja tersebut, sekitar 80 persennya merupakan warga lokal.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Energi Biomassa Indonesia (APREBI) Dikki Akhmar mengatakan, PT BTL juga membayar pendapatan negara bukan pajak (PNBP) lebih dari Rp 40 miliar sejak beroperasi hingga tahun 2024.

"Dari angka itu, 60 persen disalurkan ke pemerintah daerah yang selanjutnya akan dibagi 30 persen ke pemerintah provinsi dan sisanya untuk pemerintah kabupaten di mana industri beroperasi. Perusahaan juga menyalurkan CSR," ujarnya.

Sebelumnya Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara memberikan penghargaan kepada PT BJA sebagai penghasil devisa ekspor terbesar di Gorontalo. Kontribusi PT BJA mencapai lebih dari 55 persen dari total devisa ekspor Provinsi Gorontalo.

Sudarsono menegaskan, pemanfaatan hutan dalam bentuk hutan tanaman tidak akan berdampak negatif terhadap kelestarian hutan. Industri kayu di Indonesia, misalnya, 70 persen ada di Pulau Jawa.

Sebesar 90 persen bahan bakunya berasal dari hutan tanaman rakyat. Bila hutan tersebut ditanami, semestinya tidak akan ada persoalan kelestarian.