Jakarta -

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan masih ada dua isu besar yang menjadi pekerjaan rumah kementerian yang dipimpinnya. Kedua persoalan itu, yakni kebijakan satu peta (one map policy) dan kebijakan satu tata ruang (one spatial planning policy).

Nusron mengatakan kebijakan satu peta yang tak kunjung rampung ini menghambat pihaknya untuk membuat rencana detail tata ruang (RDTR). Alhasil, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang menjadi syarat dasar bagi pelaku usaha pun sangat lambat. PKKPR dapat menjadi acuan untuk, pemanfaatan ruang, perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah, penerbitan hak atas tanah.

"Yang pertama adalah isu One Map Policy, yang di rapat kabinet diangkat oleh Bapak Presiden. Yang kemudian kemarin waktu di rapat koordinasi dengan Pemda juga diangkat oleh Bapak Menko Infrastruktur dan juga oleh Bapak Presiden. Saat ini Indonesia baru proses penyelesaian satu peta dengan skala 1 banding 5.000 di satu pulau, yaitu Pulau Sulawesi," kata Nusron dalam sambutannya di acara Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, di kantor, Jumat (8/11/2024).

Dia menyebut saat ini baru ada sebanyak 541 RDTR dari jumlah yang dibutuhkan 2.000 RDTR. Dari 541 tersebut, baru ada 278 RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS. Melihat hal tersebut, Nusron menilai masih ada pekerjaan rumah kementerian yang dipimpinnya dalam lima tahun ke depan.

Kemudian isu kedua, yakni kebijakan satu tata ruang. Dia menjelaskan selama ini kebijakan terkait tata ruang Indonesia diatur oleh berbagai kementerian, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian Kehutanan. Hal inilah yang terkadang terjadi tumpang tindih saat akan melaksanakan program antar kementerian.

"Nah kami bermaksud ini ada mumpung ada momentum. Apa momentumnya? Momentumnya itu adalah menyusun rencana peraturan pemerintah tentang tata ruang wilayah nasional sebagai bentuk turunan dari Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang 4encana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2025-2045," jelas Nusron.

Nusron menerangkan kebijakan tersebut nantinya akan membantu target pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dan swasembada energi.

"Untuk mencapai swasembada pangan kita membutuhkan sawah. Karena itu apa? Karena itu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan-nya, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan-nya harus disiapkan secara nasional. Bagaimana caranya supaya nggak tabrakan dengan investasi dan tata ruang yang lain? Kalau di Pulau Jawa investor masuk mau membangun gudang atau membangun perumahan diwajibkan harus ada pengganti sawah di tempat yang lain. Supaya apa? Supaya untuk mensuplai kepentingan ketahanan pangan, pangannya nggak terganggu," imbuh Nusron.

(kil/kil)

Jakarta: Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memperkuat koordinasi dalam penegakan hukum di kawasan hutan Indonesia. Kali ini, Menhut Raja Juli bertemu dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Kunjungan Menhut Raja Juli disambut dengan upacara resmi yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI dan jajarannya pada Selasa, 5 November 2024. Menhut juga menerima penghormatan militer dan secara simbolis melakukan pemeriksaan pasukan, didampingi oleh Panglima TNI.

Setelah upacara, Menhut Raja Juli dan Panglima TNI menggelar pertemuan yang turut dihadiri oleh Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar dan Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani. Menhut Raja Juli menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Panglima TNI.
“Pertama, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Panglima, kepala staf yang hadir, serta seluruh jajaran. Saya, secara pribadi dan atas nama Kementerian, merasa terhormat atas sambutan luar biasa ini,” ujar Raja Juli.

Raja Juli menjelaskan, pertemuan tersebut membahas keamanan dan perlindungan hutan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Tadi kami berbicara panjang lebar. Intinya, Kementerian Kehutanan menyadari besarnya amanah yang kami emban. Seperti yang berkali-kali ditegaskan oleh Bapak Presiden, semua kementerian harus bekerja sama dan bersinergi, termasuk dengan TNI dan Polri,” katanya.

Ia menambahkan, Kementerian Kehutanan dan TNI akan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk fokus menjaga hutan dari perusakan, termasuk melalui reboisasi.

“Dalam waktu dekat, kami akan menandatangani MoU dengan TNI, dengan ruang lingkup utama pertama-tama adalah melindungi hutan dari pihak-pihak yang merusak sumber air dan oksigen kita,” tutur Raja Juli.

“Kedua, kami akan merehabilitasi lahan tandus dan mereboisasi hutan yang telah gundul. Dengan keterbatasan sumber daya yang kami miliki, keberhasilan menjaga hutan sangat tergantung pada kolaborasi dengan TNI yang memiliki jaringan luas hingga pelosok desa serta semangat nasionalisme yang kuat,” lanjutnya.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan kesiapan TNI untuk bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan.

"Hari ini Mabes TNI menerima kunjungan Menhut untuk menjalin silaturahmi dan kerja sama. Seperti yang disampaikan Menhut, kita akan bersama-sama menjaga hutan agar tidak diambil alih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga lahan tersebut tidak menjadi tidak produktif dan memicu bencana alam," ujar Panglima.

Panglima juga menambahkan bahwa TNI akan bekerja sama dengan Polisi Kehutanan, termasuk dalam kegiatan reboisasi pada hutan yang gundul.

"Kami ada babinsa di lapangan nanti dengan bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan menjaga hutan tersebut, dan untuk reboisasi hutan-hutan yang sudah gundul," katanya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menemui Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/11/2024).

Pertemuan itu membahas rencana penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Kehutanan dan TNI.

Adapun penandatanganan itu tidak dilakukan hari ini melainkan dalam waktu mendatang.

"Tadi kami di dalam sudah berbicara, sudah berbincang, bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi akan ada penandatanganan Memorandum of Understanding, MOU, antara Kementerian Kehutanan dan TNI," kata Raja Juli Antoni dalam jumpa pers usai pertemuan.

"Yang kira-kira ruang lingkupnya, pertama tentu adalah bagaimana kami bersama-sama menjaga hutan agar tidak dijarah oleh tangan-tangan pribadi, komunitas, maupun korporasi yang merusak hutan kita sebagai sumber baik air maupun oksigen kita," tambahnya.

Kedua, rencana nota kesepahaman itu akan mengatur soal kerja sama rehabilitasi terhadap lahan-lahan yang tandus, termasuk reboisasi atau reforestasi terhadap hutan-hutan yang tidak produktif lagi.

Menurutnya, rencana penandatanganan ini sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian/lembaga di kabinet Merah Putih harus bersinergi atau berkolaborasi dengan TNI/Polri.

"Sekali lagi, dengan keterbatasan sumber daya manusia yang kami miliki, keberhasilan Kementerian Kehutanan sangat tergantung kepada kerja sama dan kolaborasi dengan bapak-bapak TNI yang memang memiliki jaringan yang luas sampai ke pelosok desa," ungkap politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

Ia pun meyakini TNI memiliki semangat nasionalisme yang kuat terlebih untuk mempertahankan setiap jengkal tanah yang ada di Republik Indonesia.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menambahkan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan.

Terlebih ia mengungkapkan luas tanah di RI mencapai 125 juta hektare yang mesti dijaga dengan baik.

"Ada hutan sejumlah 125 juta hektare yang harus kita jaga agar tidak diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga diubah menjadi lahan-lahan yang tidak produktif, sehingga akan mengakibatkan bencana alam dan sebagainya," ujar Panglima TNI.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) ini mengaku akan mengerahkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI dalam implementasi menjaga hutan di wilayah NKRI.

Para Babinsa akan bekerja sama dengan polisi hutan dalam menjaga seluruh hutan di NKRI.

"Kita ada Babinsa di lapangan nanti akan bekerja sama dengan Polisi Kehutanan untuk menjaga hutan tersebut dan untuk reboisasi hutan-hutan yang sudah gundul," ungkap Panglima TNI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menegaskan bahwa untuk menjaga hutan Indonesia dibutuhkan bantuan dari TNI maupun Polri.

Menurutnya apa yang disampaikan tidak main-main mengingat keterbatasan armada dari Kementerian Kehutanan.

Ini disampaikan Raja Juli usai bertemu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Mabes TNI, membahas soal rencana penandatanganan nota kesepahaman untuk menjaga hutan.

"Pertama, seperti dikatakan oleh Pak Panglima tadi, kawasan hutan itu jumlahnya 125 juta hektare di seluruh Indonesia, dengan sumber daya manusia kami yang sangat terbatas, dengan dukungan anggaran yang juga perlu efisiensi di sana-sini, maka mustahil hutan dapat dijaga fungsinya kalau tidak ada bantuan dari TNI dan Polri. Ini realistis ya," kata Raja Juli dalam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/11/2024).

Maka dari itu, ia mengakui, kedatangan ke Mabes TNI dalam rangka sowan sekaligus meminta tolong pada Panglima TNI untuk menjaga hutan bersama.

Ia menegaskan bahwa permintaan tolong ini tidak secara personal melainkan akan diikat resmi antar lembaga melalui memorandum of understanding (MoU).

"Nanti kita buat MoU-nya supaya institusional, saling mengikat sehingga tidak hanya hubungan saya dan Pak Panglima, tetapi juga jajaran di bawah, sampai di pelosok-pelosok desa, di perbatasan-perbatasan yang memang sulit ditembus kecuali memang ada jaringan atau jajaran TNI-Polri," ujar politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

Meski begitu, Raja Juli mengaku belum mengetahui seperti apa bentuk kerja sama yang nantinya diteken Kementerian Kehutanan dan TNI untuk menjaga hutan.

Apakah kerja sama itu berbentuk satuan tugas (Satgas) bersama atau yang lain, Raja Juli belum bisa menerkanya.

"Tapi sekali lagi saya betul-betul minta bantuan, pertolongan, agar sekali lagi apa yang menjadi perintah Pak Prabowo bisa saya lakukan dengan efektif dan baik, yaitu menjaga hutan kita sebagai paru-paru dunia yang akan menghasilkan oksigen, sumber-sumber air yang juga akan bermanfaat bagi swasembada pangan kita yang harus kita jaga," imbuhnya.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto sepakat dengan yang disampaikan Menteri Kehutanan.

Menurutnya, luasnya hutan Indonesia yang mencapai ratusan hektar memang perlu dijaga bersama.

"Ada hutan sejumlah 125 juta hektare yang harus kita jaga agar tidak diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga diubah menjadi lahan-lahan yang tidak produktif, sehingga akan mengakibatkan bencana alam dan sebagainya," ujar Panglima TNI.

Untuk itu, Panglima TNI akan mengerahkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) agar bekerja sama dengan polisi hutan untuk menjaga hutan hingga melakukan reboisasi hutan yang sudah gundul.

IDXChannel - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi mengangkat Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), menggantikan Nicke Widyawati yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

Pergantian orang nomor satu di BUMN minyak dan gas bumi (migas) diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada Senin (4/11/2024).

Sebelumnya, Simon menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina berdasarkan Keputusan (SK) Menteri BUMN Nomor SK-128/MBU/06/2024 per 10 Juni 2024.

Pria kelahiran Tomohon, Sulawesi Utara ini bukanlah orang baru di industri Tanah Air. Tercatat, Simon pernah menjabat sebagai Personal Assistant CEO hingga Direktur di PT Nusantara Energi.

Untuk diketahui, Nusantara Energi merupakan perusahaan yang fokus di berbagai sektor bisnis. Perusahaan ini memiliki lini bisnis di bidang kehutanan dan pertanian, pertambangan, perikanan komersial, hingga jasa pelayanan profesional.

Simon juga pernah menjadi Direktur Keuangan PT Agro Industri Nasional (Agrinas), perusahaan yang menjalankan proyek Food Estate di Kalimantan Tengah.

Agrinas dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP). Melalui pembinaan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), perusahaan menjalankan peran ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air lewat usaha di bidang produksi tanaman pangan, produksi perikanan, bioenergi, konservasi, distribusi pangan dan teknologi produksi pangan.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh. Tujuannya untuk memadankan data demi melindungi hutan Indonesia.

Raja Antoni mengatakan sudah mendapat banyak masukan dan data dari BPKP termasuk Jaksa Agung terkait usaha ilegal di dalam kawasan hutan. Ia berharap kerja sama antara BPKP, Kejaksaan Agung dan Kehutanan akan mampu menghadirkan keadilan.

"Di mana bumi, air dan segala di atasnya akan mendatangkan kesejahteraan untuk rakyat, seperti yang selalu ditegaskan Pak Presiden," kata Raja Antoni dalam keterangannya, Jumat, 1 November 2024.
“Sekali lagi negara harus berdaulat, segala usaha yang ilegal akan kita tindak sesuai hukum yang berlaku, baik dalam bentuk denda administratif atau tidak patuh dalam hal tersebut bisa kita sita,” katanya Raja Antoni.

Menurut Raja Antoni, pertemuan dengan Jaksa Agung dan BPKP merupakan salah satu bentuk koordinasi guna mengoptimalkan penegakkan hukum atas hutan Indonesia. Raja Juli Antoni mengaku mendapatkan banyak masukan dan arahan dalam pertemuan tersebut.

Terkait pembentukan satgas sawit, Raja Antoni mengatakan BPKP sedang melakukan perhitungan data untuk kemudian dijadikan acuan bersama untuk memulai langkah penegakan hukum bersama Jaksa Agung.

Termasuk mengenai waktu pembentukan satgas, dia mengaku, tidak dapat memastikan kapan. Namun, Raja Juli Antoni berharap pembentukan Satgas tersebut dapat segera berjalan.

"Saya juga sudah berkomunikasi informal ke Mensesneg," katanya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Jakarta -

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid buka suara soal 2.086 hektar (ha) lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Dalam catatan detikcom, lahan-lahan tersebut nantinya akan dipakai untuk ruas jalan (tol) 6A dan 6B, serta Pengendali Banjir Sepaku.

Menurut Nusron urusan tanah di IKN menjadi wewenang dari Otorita IKN. Semua sudah dilimpahkan ke Otorita IKN.

"Semua tanah di wilayah IKN itu jadi otoritasnya Otorita IKN, sudah dilimpahkan semua," sebut Nusron ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Nusron melanjutkan sejauh ini tanah yang sengketa bukan berada di dalam kawasan IKN.

"Yang sengketa itu sekitar IKN, bukan IKN. Jadi bedakan IKN sama sekitar IKN. Kalau IKN itu semua ada kewenangannya di Otorita IKN," ungkap Nusron.

Terakhir, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang sempat menjabat Menteri ATR/Kepala BPN sebelumnya sempat menjelaskan proses pembebasan masih berjalan. Lahan bermasalah tersebut tengah masuk tahap penilaian oleh tim appraisal.

Targetnya, lahan-lahan yang akan dipakai untuk ruas jalan (tol) 6A dan 6B, juga di Pengendali Banjir Sepaku akan didahulukan proses pembebasan lahannya.

"Masih ada 2.086 hektar yang masih ada komplikasi karena masih ada masyarakat di sana. Saat ini masih dalam proses penilaian. Jadi, ada di ruas jalan (tol) 6A dan 6B, juga di Pengendali Banjir Sepaku. Prinsipnya, tidak semua 2.086 hektar itu masih ada masyarakat. Tapi kita prioritaskan ada dua lokasi utama tadi yang kita sedang dorong, saat ini sedang dilakukan penilaian identifikasi, inventarisasi dan penilaian oleh KJPP, Jasa Penilaian Publik untuk melakukan appraisal," kata AHY dalam unggahan Instagramnya, @agusyudhoyono yang dikutip pada Jumat (11/10/2024) yang lalu.

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Embun Sari, mengatakan 2.086 hektare lahan itu merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK) yang kemudian diserahkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan tercatat sebagai aset negara. Dari Kementerian Keuangan, tanah tersebut diserahkan menjadi aset dalam penguasaan (ADP) di bawah Otorita IKN (OIKN).

Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Tahun 2021, pada pasal 138 disebutkan bahwa jika keseluruhan tanah sudah menjadi aset pemerintah dan di atasnya terdapat penguasaan pihak lain atau penggarapan, maka harus diselesaikan dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK). Dengan begitu, pihaknya, khususnya Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, tidak bisa menangani lebih lanjut terkait 2.086 hektare lahan yang belum bebas karena statusnya yang sudah menjadi ADP.

Hal itu karena pihaknya hanya bisa melakukan pengadaan tanah untuk tanah yang masih dimiliki oleh masyarakat atau pihak ke-3 yang belum termasuk ke dalam aset pemerintah. Apabila pihaknya tetap melakukan pengadaan tanah di tanah yang termasuk dalam aset, maka bisa termasuk ke dalam tindak pidana korupsi (tipikor).

"Kalau di IKN, ada tanah yang pelepasan kawasan hutan, itu yang kita tidak bisa masuk, tetapi ada tanah APL (area penggunaan lain) itu masih milik masyarakat kita melaksanakan pengadaan tanah di sana," ujar Embun saat ditemui di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Ia menjabarkan, setidaknya ada 13 paket pengadaan tanah yang sudah diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), IKN. Beberapa di antaranya digunakan untuk SPAM, Masjid Negara, Bendungan Sepaku Semoi, area pengelolaan banjir, dan juga jalan tol.

(hal/kil)

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Kehutanan resmi melepas ekspor petai ke Jepang sebanyak 500kg pada hari Selasa (29/10).

Upaya tersebut sebagai sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta dalam meningkatkan kesejahteraan melalui program perhutanan sosial.

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) mengapresiasi langkah dan upaya Kementerian Kehutanan.

"Kami mendorong kementerian kehutanan ke depan dapat meningkatkan pendapatan negara dan penguatan pangan nasional," ujar Reynaldi Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI.

Dia melanjutkan bahwa produk-produk pangan Indonesia harus diperkenalkan ke luar negeri seperti petai, jengkol, dan produk-produk lainnya.

IKAPPI menyoroti langkah ini merupakan langkah konkrit untuk mewujudkan cita-cita besar keinginan Presiden RI Prabowi Subianto untuk swasembada pangan di 4-5 ke depan.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mewajibkan menteri, wakil menteri (wamen) hingga kepala badan menggunakan mobil dinas produksi PT Pindad, Maung. Menanggapi arahan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan dirinya siap jika harus menggunakan Maung.

Dia pun telah bertanya langsung ke PT Pindad soal ketersediaan kendaraan itu. Menurut informasi yang diterimanya, saat ini kendaraan dinas menteri sedang diproduksi dan siap digunakan pada Februari 2025.

"Saya sudah tanya (Pindad) sekarang sedang produksi katanya. Katanya baru Februari (2025) siapnya," kata Trenggono ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Trenggono mengatakan hal ini sebagai langkah mendukung produksi perusahaan dalam negeri. Untuk ketahui PT Pindad adalah perusahaan yang memiliki pabrik yang memproduksi produk pertahanan, mulai dari senjata, munisi, kendaraan khusus hingga alat berat.

"Supaya kita benar-benar bisa punya kemampuan produksi kendaraan Indonesia dan sebagainya, harus kita dukung. Salah satu caranya kita sebagai pemerintah kalau ada kendaraan dinas ya gunakan itu," jelasnya.

Trenggono pun akan mengarahkan jajarannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan mobil dinas Maung dari Pindad. Sementara terkait arahan tersebut, menurut Trenggono pemikiran itu telah ada sejak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

"Itu (arahan) semenjak beliau jadi Menhan, waktu saya jadi Wakil Menteri Pertahanan sudah berpikir ke sana, Presiden sudah berpikir ke sana," pungkasnya.

Sebagai informasi, Istana mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan mobil Maung buatan PT Pindad bagi Kabinet Merah Putih. Arahan ini diberikan saat retreat kabinet di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Menurutnya, semua menteri, wakil menteri, sampai kepala badan diminta menggunakan mobil Maung.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," beber Hasan kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

(ada/hns)

Jakarta -

Jajaran menteri pemerintahan Prabowo Subinato akan diwajibkan menggunakan mobil dinas Maung, produksi PT Pindad. Terkait hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah buka suara.

Dia mengatakan menurut informasi yang diterimanya, saat ini kendaraan dinas menteri sedang diproduksi dan siap digunakan pada Februari 2025.

"Saya sudah tanya (Pindad) sekarang sedang produksi katanya. Katanya baru Februari (2025) siapnya," kata Trenggono ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Trenggono mengatakan hal ini sebagai langkah mendukung produksi perusahaan dalam negeri. Untuk ketahui PT Pindad adalah perusahaan yang memiliki pabrik yang memproduksi produk pertahanan, mulai dari senjata, munisi, kendaraan khusus hingga alat berat.

"Supaya kita benar-benar bisa punya kemampuan produksi kendaraan Indonesia dan sebagainya, harus kita dukung. Salah satu caranya kita sebagai pemerintah kalau ada kendaraan dinas ya gunakan itu," jelasnya.

Trenggono akan mengarahkan jajarannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan mobil dinas Maung dari Pindad. Sementara terkait arahan tersebut, menurut Trenggono pemikiran itu telah ada sejak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

"Itu (arahan) semenjak beliau jadi Menhan, waktu saya jadi Wakil Menteri Pertahanan sudah berpikir ke sana, Presiden sudah berpikir ke sana," pungkasnya.

Sebagai informasi, Istana mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan mobil Maung buatan PT Pindad bagi Kabinet Merah Putih. Arahan ini diberikan saat retreat kabinet di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Menurutnya, semua menteri, wakil menteri, sampai kepala badan diminta menggunakan mobil Maung.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," beber Hasan kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

(ada/das)

Jakarta -

Produksi beras dalam negeri pada akhir 2024 dan awal 2025 diperkirakan menurun. Untuk menjaga ketahanan pangan sampai awal tahun 2025, pemerintah membuka opsi impor beras 1 juta ton.

Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) diperkirakan produksi beras pada akhir tahun akan mengalami penurunan. Seperti pada produksi Oktober 2024, diprediksi 2,48 juta ton atau lebih rendah dari kebutuhan sebulan 2,58 juta ton.

Kemudian, November diprediksi produksi hanya 1,73 juta ton atau kurang 950 ribu dari kebutuhan 2,5 juta ton, dan Desember 1,19 juta ton atau kurang 1,4 juta ton dari konsumsi 2,5 juta ton.

Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut memang ada opsi impor 1 juta ton beras untuk cadangan pangan pemerintah. Namun, langkah itu diakui akan tidak mudah dilakukan.

"Ya memang kita terutang, harusnya kan kita impor 1 juta lagi. Tapi tadi baru dapet laporan, prosesnya harus business-to-business karena India ini pernah melarang, setelah dilarang itu kalau dia G2G, harus persidang parlemen, rumit lagi," kata Zulhas ditemui di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Namun, Zulhas mengatakan impor itu masih sebuah opsi. Pemerintah masih akan melihat bagaimana produksi beras akhir dan awal 2025.

"Kalau kurang pun tahun depan, kita lihat, mungkin bisa kurang sedikit atau bisa tidak. Karena pak Mentan kan sudah habis-habisan nih, sudah hampir 100 ribu yang sudah sawah bisa ditanami," jelasnya.

Ditemui di lokasi yang sama, Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi mengatakan opsi tambahan impor 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah. Karena prediksi BPS produksi beras pada Desember 2024-Februari 2024 di bawah angka kebutuhan konsumsi.

"Sambil kita juga memperkuat produksi dalam negeri, itu memang ada tambahan 1 juta ton (impor). Satu juta ton itu tentunya melihat neraca produksi kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki supaya bisa melewati Februari," terangnya.

Arief menegaskan pemerintah akan tetap menggenjot produksi dalam negeri. Tetapi di sisi lain, diakui memang produksi di akhir dan awal tahun biasanya di bawah jumlah konsumsi.

Dia juga menegaskan tambahan impor 1 juta ton itu belum didatangkan tahun ini. Karena saat ini pemerintah masih menyelesaikan importasi 3,6 juta ton.

Adapun kuota impor beras pemerintah tahun ini mencapai 3,6 juta ton. Realisasinya baru 2,4 juta ton dan akan masuk lagi sekitar 1,2 juta ton lagi sampai akhir 2024.

"Pokoknya kita doakan produksi dalam negeri, untuk memenuhi kebutuhan," pungkasnya.

(ada/das)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk menggunakan mobil dinas Maung, produksi PT Pindad. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan dirinya bersedia untuk menggunakan kendaraan dinas tersebut.

Dia pun mengaku telah bertanya kepada pihak Pindad untuk ketersediaan kendaraan dinas tersebut. Menurut informasi yang diterimanya, saat ini kendaraan dinas menteri sedang diproduksi dan siap digunakan pada Februari 2025.

"Iya saya mau pakai Maung. Saya sudah tanya (Pindad) sekarang sedang produksi katanya. Katanya baru Februari siapnya," kata Trenggono ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Trenggono mengatakan tak masalah beralih menggunakan produksi lokal. Karena menurutnya hal ini sebagai langkah mendukung produksi perusahaan dalam negeri.

"Pokoknya supaya kita benar-benar bisa punya kemampuan produksi kendaraan Indonesia dan sebagainya, harus kita dukung. Salah satu caranya kita sebagai pemerintah kalau ada kendaraan dinas ya gunakan itu," jelasnya.

Trenggono juga akan mengarahkan jajarannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan mobil dinas Maung dari Pindad. Sementara terkait arahan tersebut, menurut Trenggono pemikiran itu telah ada sejak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

"Itu (arahan) semenjak beliau jadi Menhan, waktu saya jadi Wakil Menteri Pertahanan sudah berpikir ke sana, Presiden sudah berpikir ke sana," pungkasnya.

Sebagai informasi, Istana mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan mobil Maung buatan PT Pindad bagi Kabinet Merah Putih. Arahan ini diberikan saat retreat kabinet di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Menurutnya, semua menteri, wakil menteri, sampai kepala badan diminta menggunakan mobil Maung.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," beber Hasan kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Lihat Video: Gerindra Respons soal Rencana Maung Pindad Jadi Mobil Dinas Menteri

[Gambas:Video 20detik]

(ada/das)