REPUBLIKA.CO.ID, Peribahasa air susu dibalas air tuba cocok untuk menggambarkan kondisi guru honorer di Jakarta yang baru saja mengalami pemecatan. Mereka merasa pengabdiannya selama ini tak dihargai oleh pemerintah.

Salah satu guru honorer di Jakarta bercerita soal pemecatan ini. Perempuan yang sudah mengabdikan diri sebagai guru sejak tahun 2021 itu memilih merahasiakan identitasnya, tapi bukan kisahnya. Kita sebut saja dia Bu Putri yang mengaku takut diintimidasi kalau identitasnya terbongkar.

Bu Putri mengawali karir mengajarnya di salah satu sekolah negeri di Jakarta. Tapi Bu Putri tiba-tiba dipecat atas kebijakan "cleansing" dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

Mulanya, Bu Putri terima saja saat sekolah memintanya tak lagi mengajar alias dipecat. Belakangan, keberaniannya muncul untuk melawan pemecatannya yang sewenang-wenang. Hal ini dikarenakan adanya upaya perlawan bersama LBH Jakarta dan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).

Bu Putri mulai mengajar sejak Januari 2021 atau tak lama setelah kelulusannya pada 2020 dari kampus keguruan. Bu Putri mengajar di sekolah pertamanya ini secara mendadak karena diminta kepala sekolah setempat.

"Saya ditarik ke sekolah dipanggil langsung kepala sekolah, dapat nomor saya dari teman, katanya karena ada kekurangan guru," kata Bu Putri pada Rabu (17/7/2024).

Cerita manis mengajar berlangsung sekitar dua tahun. Pada Agustus 2023, Bu Putri terdepak dari tempat mengajar pertamanya karena kedatangan guru yang masuk melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bu Putri lantas memilih pindah ke sekolah swasta di wilayah Jakarta Timur.

Tapi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Bu Putri masih tertahan di sekolah lama. Pihak sekolah yang baru ini kesulitan terus menampungnya karena kendala itu.

"Dapodik saya masih di sekolah lama, kemudian akhir April (2024) saya dikasih tahu tidak bisa lanjut karena takut kepala sekolahnya. Coba ajukan ke dinas (pendidikan) masih bisa nggak? Karena mereka benar-benar kekurangan (guru PPKN)," ujar guru PPKN itu.

Lalu pada Mei 2024, Dapodik Bu Putri dikeluarkan dari sekolah pertamanya mengajar. Tapi data One Click Service (OCS) Disdiknya terkunci hingga menyulitkan sang guru. "Mei-Juni (2024) saya berhenti ngajar di sekolah negeri ini saya lanjut ke swasta 3 Juli 2024," ujar dia.

Petaka lantas datang tak lama setelah Bu Putri diterima di sekolah swasta. Tiba-tiba Bu Putri dihubungi oleh kepala sekolah negeri tempatnya pernah mengajar pada malam hari untuk pendataan guru honorer dari Suku Dinas Pendidikan. Saat itu, Bu Putri seolah menangkap secercah harapan.

"Setelah diisi saya ajukan resign dari sekolah swasta karena saran dari (Kepsek) negeri begitu," ujar Bu Putri.

Pada 8-10 Juli, dia sakit sehingga tak masuk mengajar. Dia langsung dikagetkan karena pada 11 Juli dinyatakan dipecat. Padahal Bu Putri baru saja berkenalan dengan siswanya di tahun ajaran baru.

"Tanggal 11 baru perkenalan di kelas tiba-tiba malam ada kabar 'derrr' mengagetkan. Padahal saya ditanya siswa, 'kapan bu ngajar lagi'," ucap dia.

Bu Putri seolah berada di kondisi terjebak. Di satu sisi, dia sudah mengajukan resign dari sekolah swasta tempatnya mengajar. Di sisi lain, ternyata upayanya mengikut pendataan guru malah sia-sia.

Dia amat terpukul atas kejadian ini. Bu Putri masih mengingat segala perjuangannya bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Yang paling mengena baginya ialah pernah terpaksa mengajar dalam kondisi hamil tua.

"Saya sudah loyal sebagai guru, saya kontraksi hamil sambil ngajar, saya memberikan hati untuk pendidikan, kok balasannya begini," ucap Bu Putri berkeluh kesah.

Tercatat, P2G memperoleh laporan 107 guru honorer di DKI Jakarta yang dipecat oleh pihak sekolah. Pemecatan ini dilakukan di saat dimulainya tahun ajaran baru pada awal bulan ini. Seratusan guru yang dipecat tersebut berasal dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Bu Putri merupakan salah satu dari guru honorer yang dipecat itu.

Ke-107 guru honorer itu pun sudah mengadu ke LBH Jakarta. LBH Jakarta membuka pos pengaduan bagi guru honorer yang menjadi korban pemecatan di awal tahun belajar Juli 2024. Pos ini diharapkan menghimpun para guru honorer terdampak.

Pos pengaduan ini merupakan hasil kerja sama LBH Jakarta dengan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) serta Guru Honorer Muda (GHM). Pembukaan pos ini karena munculnya pemecatan yang berlangsung sejak awal Juli 2024 atau di masa Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 4.000 guru honorer terdampak kebijakan pembersihan atau cleansing yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta. Artinya, ribuan guru honorer itu akan kehilangan pekerjaannya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menolak anggapan bahwa Dinas Pendidikan melakukan pemecatan terhadap guru honorer. Pasalnya, para guru honorer itu tidak diangkat oleh Disdik Provinsi DKI Jakarta, melainkan oleh kepala sekolah.

"Sebenarnya bukan dipecat. Maksudnya konotasi dipecat kan kalau saya, Disdik itu mengangkat guru dengan seleksi yang sesuai ketentuan, saya angkat, terus menjadi pegawai kami, lalu kami berhentikan. Itu kalau dipecat," kata dia saat konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Menurut Budi, sekitar 4.000 honorer itu merupakan akumulasi guru yang diangkat kepala sekolah sejak 2016. Ia mengungkapkan, pengangkatan guru honorer itu dilakukan tanpa sepengetahuan Disdik Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, guru honorer yang diangkat juga tidak sesuai dengan kebutuhan.

"Pengangkatannya tidak di-publish dan pengangkatannya subjektivitas. Inilah yang terjadi," ujar Budi.

Karena itu, ia menolak pandangan yang menyebutkan guru honorer itu dipecat. Menurut dia, yang dilakukan Disdik Provinsi DKI Jakarta adalah menata dan menertibkan kebutuhan guru di lapangan.

"Jadi, bukan dipecat. Kami melakukan penataan dan penertiban dalam rangka agar para guru itu benar-benar tertib," kata Budi.

Budi menambahkan, para guru honorer itu juga telah paham konsekuensi pekerjaannya. Pasalnya, para guru mengerti bahwa status honorer akan dihapus.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memperoleh laporan 107 guru honorer di DKI Jakarta yang dipecat oleh pihak sekolah. Pemecatan ini dilakukan di saat dimulainya tahun ajaran baru pada awal bulan ini.

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri mengungkapkan ratusan guru yang dipecat tersebut berasal dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

"Pada 5 Juli atau pada pekan pertama masuk sekolah negeri tahun ajaran baru 2024/2025 di DKI Jakarta, para guru honorer mendapatkan pesan horor. Yaitu bahwa mereka sejak hari pertama masuk menjadi hari terakhir berada di sekolah," kata Iman saat dikonfirmasi pada Rabu (17/7/2024).

Iman menyampaikan, para kepala sekolah mengirimkan formulir 'Cleansing Guru Honorer' kepada para guru honorer. Formulir itu dimaksudkan supaya diisi oleh para guru honorer.

"Ada kasus di Jakarta Timur, ada yang pakai berita acara, harus mengatakan persetujuan. Ada yang cuma mengisi identitas, nanti kepala sekolah atau dinas yang akan buat status, ini sudah cleansing," ujar Imam.

Hal ini juga dialami sebagian anggota P2G Jakarta yang berstatus guru honorer. Alhasil mereka pun syok atas pemecatan itu.

"Ada yang menangis, ada yang kebingungan bagaimana memberitahu keluarga di rumah karena dalam waktu singkat karirnya sebagai guru kandas begitu saja. Sampai hari ini mereka masih bertanya-tanya, ini kebijakan apa dan kenapa mereka diperlakukan seperti itu?" ujar Iman.

Imam menyebut pemecatan tersebut tak dibarengi dengan penjelasan dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan. P2G turut memantau kejadian ini di daerah lain.

"Di daerah lain Jawa Barat bukan cleansing, tetapi honorer dikurangi jam mengajar jadi 0, tidak bisa mengajar. Makanya P2G melihat dalam skala nasional, sedang terjadi PHK massal guru honorer, cuma caranya beda-beda tiap provinisi," ucap Imam.

Imam juga mengkritisi pemakaian istilah 'cleansing'. Kebijakan itu menurutnya memposisikan guru seperti benda yang mengganggu kebersihan.

"Padahal mereka manusia. Pihak Dinas Pendidikan Jakarta yang mengirimkan edaran Cleansing Guru Honorer harus bisa menjelaskan apa maksud kebijakan cleansing ini," ujar Iman.

Iman menegaskan pemberhentian secara sepihak di hari pertama tahun ajaran baru tak pantas dalam tata kelola ketenagakerjaan.

"Masa orang dipecat di hari pertama? Kenapa enggak berita tahu sebulan sebelumnya," ucap Iman.

Oleh karena itu, Iman mendesak pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Jakarta agar tak memecat para guru honorer. Mereka disebut tengah menunggu seleksi PPPK 2024. Sehingga kalau dipecat maka mereka kehilangan peluang ikut seleksi PPPK.

"Mereka bertahan di sekolah untuk bisa ikut seleksi PPPK, karena kalau sudah bukan honorer, mereka akan sulit terekrut seleksi PPPK," ujar Iman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mencurigai adanya upaya melakukan pemecatan besar-besaran terhadap guru honorer di Indonesia. Mereka ada yang diusir langsung dari sekolah atau sengaja dibuat tak punya jam mengajar.

"Pada 4 Juli (2024) ada laporan dari beberapa daerah upaya pengusiran guru honorer itu kejadian masif. Oleh karena itu sedang ada PHK besar-besaran terhadap guru honorer di seluruh Indonesia," kata Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (17/7/2024).

Pernyataan Iman disampaikan menyangkut kabar pemecatan yang menimpa guru honorer di Jakarta. Iman menduga pemecatan di Jakarta berpeluang terjadi pula di daerah lain.

"Umumnya bisa dikatakan tata kelola guru kurang lebih amburadul ya. Kejadian cleansing guru honorer di Jakarta boleh disebut fenomena gunung es," ujar Iman.

Iman menemukan di Garut, Provinsi Jawa Barat ternyata para guru honorernya ada yang kehilangan jam mengajar. Padahal jam mengajar ibarat nyawa bagi guru honorer.

"Sampelnya ada di Garut. Selama tiga kali seleksi PPPK yang disebut cara selamatkan guru honorer ternyata ada korban. Korbannya guru honorer juga. Tiap ada kelulusan PPPK yang sebagian guru honorer ternyata geser keberadaan guru honorer ambil jam. Sehingga keresahan ini terus memuncak," ujar Iman.

Di Lampung Utara, Provinsi Lampung, Iman mendapati polanya berbeda dari di Jawa Barat. Para guru honorer disana dibiarkan saja tanpa ada upaya mengangkat derajat mereka. Bahkan mereka tak punya kesempatan ikut seleksi PPPK.

"Di Lampung Utara metode beda. Di Jabar metode pengurangan jam. Di Lampung utara nggak ada seleksi PPPK, mereka terus honorer sampai Desember 2024 maka karirnya stop. Mereka juga nggak ada kesempatan berkompetisi seleksi PPPK," ujar Iman.

Tercatat, P2G memperoleh laporan 107 guru honorer di DKI Jakarta yang dipecat oleh pihak sekolah. Pemecatan ini dilakukan di saat dimulainya tahun ajaran baru pada awal bulan ini. Seratusan guru yang dipecat tersebut berasal dari jenjang SD, SMP hingga SMA.

Ke-107 guru honorer itu pun sudah mengadu ke LBH Jakarta. LBH Jakarta membuka pos pengaduan bagi guru honorer yang menjadi korban pemecatan di awal tahun belajar Juli 2024. Pos ini diharapkan menghimpun para guru honorer terdampak.

Pos pengaduan ini merupakan hasil kerjasama LBH Jakarta dengan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) serta Guru Honorer Muda (GHM). Pembukaan pos ini karena munculnya pemecatan yang berlangsung sejak awal Juli 2024 atau di masa Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta mendata terdapat sekitar 4.000 guru honorer yang terdampak kebijakan pembersihan atau cleansing. Artinya, ribuan guru honorer di DKI Jakarta itu akan kehilangan pekerjaannya mulai tahun ajaran 2024-2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, ribuan honorer itu adalah guru yang diangkat langsung oleh kepada sekolah tanpa adanya rekomendasi dari dinas. Proses pengangkatan yang dilakukan juga tidak melalui prosedur yang jelas.

"Kondisinya adalah guru honorer ini mereka diangkat oleh kepala sekolah, dibayar dengan dana BOS tanpa seleksi yang jelas, dengan subjektifitas mereka, dan tidak sesuai dengan ketentuan. Tidak sesuai dengan kebutuhan," kata dia saat konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Menurut dia, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2023, ada 400 guru honorer. Hal itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), di mana status guru honorer harus sudah tidak ada sampai Desember 2024.

Budi mengungkapkan, berdasarkan data Disdik, terdapat sekitar 4000 guru honorer yang ada di DKI Jakarta. Artinya, sebanyak 4.000 guru honorer itu terdampak kebijakan cleansing yang dilakukan Disdik Provinsi DKI Jakarta.

"Iya ada 4.000 (guru honorer yang akan terdampak). Kalau sampling BPK ada 400 guru honorer," ujar dia.

Ia mengatakan, jumlah guru itu merupakan akumulasi sejak 2016 hingga saat ini. Padahal, Disdik telah melakukan sosialisasi agar pihak sekolah tidak mengangkat guru honorer tanpa ada rekomendasi dinas.

"Kami sudah informasikan jauh hari ya, dari 2017 dan bahkan dari 2022 pun, kami sudah menginformasikan jangan mengangkat guru honorer. Nah dalam praktiknya ada beberapa sekolah, kepala sekolah yang mengangkat guru honorer yang dibiayai oleh dana BOS," ujar dia.

Padahal, terdapat syarat penggunaan dana BOS untuk guru honorer. Dalam Permendikbud No. 63 tahun 2022 pasal 40 (4), disebutkan bahwa bahwa guru yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan seperti berstatus bukan ASN, tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan belum mendapat tunjangan profesi guru.

"Nah dari keempat tersebut ada dua yang tidak dimiliki kan, yaitu mereka tidak terdata dalam data Dapodik dan mereka tidak mempunyai NUPTK," ujar Budi.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memperoleh laporan 107 guru honorer di DKI Jakarta yang dipecat oleh pihak sekolah. Pemecatan ini dilakukan di saat dimulainya tahun ajaran baru pada awal bulan ini.

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri mengungkapkan ratusan guru yang dipecat tersebut berasal dari jenjang SD, SMP hingga SMA.

"Pada 5 Juli atau pada minggu pertama masuk sekolah negeri tahun ajaran baru 2024/2025 di DKI Jakarta, para guru honorer mendapatkan pesan horor. Yaitu bahwa mereka sejak hari pertama masuk menjadi hari terakhir berada di sekolah," kata Iman saat dikonfirmasi pada Rabu (17/7/2024).

Iman menyampaikan para kepala sekolah mengirimkan formulir 'Cleansing Guru Honorer' kepada para guru honorer. Formulir itu dimaksudkan supaya diisi oleh para guru honorer.

"Ada kasus di Jakarta Timur memakai, ada yang pakai berita acara, harus mengatakan persetujuan. Ada yang cuma mengisi identitas, nanti kepala sekolah atau dinas yang akan buat status, ini sudah cleansing," ujar Imam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta akan membuka pos pengaduan bagi guru honorer yang menjadi korban pemecatan di awal tahun belajar Juli 2024. Pos ini diharapkan menghimpun para guru honorer terdampak.

Pos pengaduan ini merupakan hasil kerjasama LBH Jakarta dengan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) serta Guru Honorer Muda (GHM). Pembukaan pos ini karena munculnya pemecatan yang berlangsung sejak awal Juli 2024 atau di masa Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

"Benar sore ini kami buka posko pengaduan," kata Pengacara Publik LBH Jakarta Fadhil Alfathan kepada Republika, Rabu (17/7/2024).

Fadhil mengendus pemecatan guru honorer itu berhubungan dengan kebijakan 'cleansing' oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta.

"Pemberhentian sepihak tersebut merupakan bagian dari kebijakan cleansing pegawai non ASN di wilayah DKI Jakarta," ujar Fadhil.

LBH Jakarta menemukan indikasi kebijakan ini melanggar hak para guru honorer. Bahkan mereka juga menderita secara psikologis.

"Kami mendapati adanya dugaan pelanggaran hukum dan HAM yang signifikan dari kebijakan ini, yang secara langsung telah merugikan banyak guru honorer," ujar Fadhil.

Pos pengaduan ini juga diharapkan dapat memberikan dukungan hukum dan moral kepada para guru honorer terdampak. Nantinya, data yang terhimpun di pos pengaduan dapat digunakan guna menempuh upaya hukum.

"Korban terdampak pasti jauh lebih luas daripada temuan awal," ujar Fadhil.

Sebelumnya, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memperoleh laporan 107 guru honorer di DKI Jakarta yang dipecat oleh pihak sekolah. Pemecatan ini dilakukan di saat dimulainya tahun ajaran baru pada awal bulan ini.

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri mengungkapkan ratusan guru yang dipecat tersebut berasal dari jenjang SD, SMP hingga SMA.

"Pada 5 Juli atau pada minggu pertama masuk sekolah negeri tahun ajaran baru 2024/2025 di DKI Jakarta, para guru honorer mendapatkan pesan horor. Yaitu bahwa mereka sejak hari pertama masuk menjadi hari terakhir berada di sekolah," kata Iman saat dikonfirmasi pada Rabu (17/7/2024).

Iman menyampaikan para kepala sekolah mengirimkan formulir 'Cleansing Guru Honorer' kepada para guru honorer. Formulir itu dimaksudkan supaya diisi oleh para guru honorer.

"Ada kasus di Jakarta Timur memakai, ada yang pakai berita acara, harus mengatakan persetujuan. Ada yang cuma mengisi identitas, nanti kepala sekolah atau dinas yang akan buat status, ini sudah cleansing," ujar Imam.