JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta mampu untuk mengangkat 4.127 guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).

Khoirudin menuturkan, APBD Jakarta sudah dihitung legislatif bersama eksekutif. Dengan begitu, tidak ada lagi alasan guru honorer yang diputus kontraknya karena persoalan biaya.

"Kami menghitung bahwa keuangan di Jakarta untuk mengangkat 4.100 lebih guru honorer yang kemarin bermasalah itu, bisa (diangkat jadi KKI). Dari sisi keuangan kita mampu," ujar Khoirudin dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).

"Tinggal political will (kemauan politik) para pembuat kebijakan agar mereka diterima atau bisa beralih menjadi KKI," tambahnya.

Khoirudin menyayangkan banyak guru honorer yang mengajar di Jakarta, tetapi kesejahteraannya tidak diperhatikan oleh pemerintah.

"Sebagian guru honorer itu bahkan mendapatkan upah yang tidak layak, padahal mereka bertugas secara totalitas mengajar anak-anak atau siswa dengan baik," imbuhnya.

Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS itu lalu menyinggung upah petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) minimal UMP.

Sementara guru honorer di Jakarta ada yang hanya mendapatkan Rp 1 juta, bahkan cuma ratusan ribu rupiah.

"Teman-teman pejuang lingkungan berbaju oranye yang ada ke kelurahan itu kami apresiasi dan mereka diberi upah sesuai UMP. Mereka jauh lebih baik upahnya. Sementara guru-guru upahnya jauh dari mereka," tutur Khoirudin.

Oleh karena itu, kata Khoirudin, tidak ada alasan untuk menunda pengangkatan guru honorer yang terdampak kebijakan cleansing.

Sebab, DKI Jakarta masih sangat mampu untuk membiayai pembangunan ataupun memberi upah yang layak kepada para guru, minimal sesuai standar Upah Minimum Provinsi (UMP).

"Dari kondisi keuangan kita ini, kita bisa mengangkat mereka (guru honorer) menjadi kontrak KKI dengan upah yang layak standar UMP," tandas Khoirudin.

Untuk diketahui, DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 senilai Rp 81,71 triliun.

Persetujuan disampaikan dalam Rapat Paripurna bersama Penjabat (Pj) DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/11/2023).

"Dengan telah disetujuinya Raperda APBD DKI Jakarta 2024 akan diserahkan kepada Penjabat Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi selaku pimpinan rapat paripurna, Selasa.

Prasetyo berharap Heru Budi dapat mempertimbangkan saran dan masukan dari DPRD DKI Jakarta dalam membahas lebih lanjut Raperda APBD DKI 2024 bersama jajaran eksekutif.

"Harapannya, kiranya saudara Penjabat Gubernur memperhatikan saran dan harapan yang disampaikan oleh DPRD," kata Edi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekolah SMAN 112 Jakarta Barat, Mutia, menjelaskan alasan ia mengangkat guru honorer di sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Mutia menjadi perwakilan kepala sekolah yang menyampaikan curhatannya atas kebijakan cleansing guru honorer dalam rapat bersama Disdik dan Komisi E DPRD DKI Jakarta.

"Kami mohon maaf telah melakukan pelanggaran, tapi pelanggaran tersebut untuk meminimalisir (dampak ke depan). Kami mohon maaf untuk itu, kami bersedia disalahkan karena memang kami salah," kata Mutia saat diberikan kesempatan untuk berbicara oleh dewan sebelum rapat ditutup, Selasa (23/7/2024).

Mutia menegaskan, ia tidak mengangkat guru honorer berdasarkan faktor kedekatan. Semua murni karena kebutuhan tenaga pengajar di sekolah.

"Insya Allah kami tidak (mengangkat guru honorer karena hubungan). Kami mengangkat karena awalnya adalah kebutuhan," ucap dia.

Setiap bulan, ia mengirim surat ke Suku Dinas Pendidikan tembusan ke Dinas Pendidikan untuk meminta guru karena akan ada guru di sekolah yang pensiun.

"Tapi tidak serta merta ada saat itu guru pensiun, saat itu ada penganti," ucap dia.

Melihat itu, Mutia mengambil langkah dengan memanfaatkan guru yang ada untuk mengajar dua mata pelajaran.

"Pelayanan itu tekad kami, melayani anak supaya masa depannya cemerlang. Itu fokus kami di sekolah, tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," kata dia.

Di sisi lain, Mutia mendapat tenaga pengajar dari pemerintah, tetapi untuk mata pelajaran yang sudah ada pengajarnya.

Alhasil, muncul keluhan dari para siswa karena hanya terus diberikan tugas tanpa penjelasan mata pelajaran.

"Itu alasan kami mengambil langkah mengangkat guru honorer. Walaupun saya tahu persis, ini melanggar aturan," kata Mutia.

Mutia mengaku kondisi seperti ini sudah sering dia utarakan. Namun, realisasinya tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Setelah ramainya kebijakan cleansing ini, Mutia mengaku siap apabila dia harus dipecat karena mengangkat guru honorer kembali.

"Kami sudah janji di depan Pj Gubernur, kami janji, 'bagi yang mengangkat lagi guru honorer, pecat'. 'Siap' (menjawab dalam sumpah)," ujar Mutia.

Sebelumnya diberitakan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Penjabat (Pj) menegaskan, 4.000 guru honorer di DKI Jakarta direkomendasikan untuk mendapatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Ribuan guru honorer yang akan diprioritaskan mendapat Dapodik itu adalah mereka yang bekerja sebagai tenaga honorer pada medio 2017 hingga Desember 2023.

"Harus ada cut off date-nya, yaitu Desember 2023, itu (kita) dorong untuk dapat data dapodik," ucap Heru.

Heru juga menyarankan agar para guru honorer di Jakarta mengikuti seleksi kontrak kerja individu (KKI) sesuai dengan aturannya pada Agustus ini.

Sementara 2.300 sisanya, bisa mengikuti program KKI di tahun 2025 mendatang. Untuk mengikuti seleksi KKI ini, para guru honorer tidak diwajibkan memiliki Dapodik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin memastikan seratusan guru honorer yang terdampak kebijakan pembersihan atau cleansing telah kembali mengajar. Menurut dia, guru-guru itu nantinya akan diredistribusi ke sekolah yang membutuhkan.

Budi mengatakan, terdapat sekitar 141 guru honorer yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat kebijakan cleansing. Pasalnya, guru honorer itu tak mendapatkan jatah jam mengajar di sekolah tempat mereka mengajar. Namun, para guru itu kini sudah kembali mengajar seperti sediakala.

"Sudah ngajar lagi hari ini," kata Budi saat rapat dengan Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Menurut dia, seratusan guru honorer itu nantinya akan diredistribusi ke sekolah lain. Mengingat, sekolah di tempat mereka mengajar telah kelebihan kebutuhan guru.

"Iya 141, yang nanti balik ke asal sekolah dulu, baru nanti kita sambil diskusi dengan sekolah SD yang membutuhkan," ujar dia.

Budi menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan rekrutmen untuk tenaga pendidik melalui mekanisme Kontrak Kerja Individu (KKI) pada Agustus 2024. Perekrutan dengan jumlah formasi 1.700 orang itu akan dikhususkan untuk guru honorer yang terdampak kebijakan cleansing. Selain itu, pemerintah pusat juga disebut akan melakukan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk formasi guru sebanyak 1.900 orang.

Menurut Budi, para guru honorer yang terdampak kebijakan cleansing dapat mengikuti seleksi tersebut, sehingga bisa lebih terjamin dalam mendapatkan haknya. Sementara untuk guru honorer yang belum lolos seleksi, Disdik Provinsi DKI Jakarta akan kembali membuka rekrutmen untuk guru KKI pada 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaludin bakal menertibkan kepala sekolah yang tetap merekrut guru honorer meski sudah ada larangan.

Tindakan kepala sekolah ini membuat tata kelola tenaga honorer di Jakarta tidak sesuai aturan sehingga berujung pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kami telah sampaikan kepala sekolah yang bandel (tetap merekrut guru honorer) akan kami tertibkan," ujar Budi dalam rapat bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

Budi menjelaskan, alasan kepala sekolah merekrut guru honorer lantaran kebutuhan pendidikan. Namun seharusnya, guru honorer direkomendasi oleh Disdik.

"Kepala sekolah sebagai pengguna dana BOS dan diperbolehkan, asalkan tidak boleh lebih dari 50 persen penggunaannya untuk tenaga honorer," jelasnya.

Penggunaan dana BOS untuk guru honorer diperbolehkan jika memenuhi empat syarat sesuai Permendikbud Nomor 63 tahun 2022.

Empat syarat tersebut yakni bukan berstatus PNS, tercatat Dapodik, memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) dan belum mendapat tunjangan profesi guru.

Namun yang terjadi di lapangan, banyak guru honorer yang tidak memenuhi syarat tersebut sehingga proses perekrutan guru honorer sedikit mengalami kebuntuan.

"Di satu sisi kami tidak berikan rekomendasi, akhirnya tidak keluar data Dapodik dan NUPTK. Ini yang kami lakukan penataan, verifikasi, identifikasi, kami redistribusi mereka ke sekolah yang membutuhkan," ucap Budi.

Budi mengatakan, guru honorer yang diangkat kepala sekolah akhirnya terdampak cleansing.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala SMAN 112 Jakarta Mutia selaku perwakilan kepala sekolah di Jakarta menyampaikan permohonan maaf lantaran sudah merekrut tenaga honorer tak sesuai aturan.

"Kami mohon maaf atas nama kepala sekolah kami sudah melakukan pelanggaran tapi pelanggaran tersebut tentu meminimalisir. Kami bersedia disalahakan karena memang kami salah," tutur Mutia.

Sebelumnya diberitakan, jumlah guru honorer yang terkena cleansing di Jakarta mencapai 141 orang.

Guru-guru tersebut telah dipanggil untuk dilakukan penataan administrasi saat pertemuan dengan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi di Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (20/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat tidak akan melakukan cleansing atau memberhentikan guru honorer seperti yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Mereka tetap akan memanfaatkan guru honorer dengan sistem yang baru.

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Disdik Jabar Diah Restu Susanti mengatakan, jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) guru di Jawa Barat mencapai 20.225 orang. Sedangkan guru non-aparatur sipil negara (ASN) atau honorer sebanyak 11.315 orang.

"Ada 10.269 non ASN guru terdata di dapodik (data pokok pendidikan) dan ada 1.046 guru non-ASN non-dapodik, mereka mengajar tapi tidak ada di dapodik," ucap dia, Selasa (23/7/2024).

Diah mengatakan, para guru non ASN yang tidak terdata di dapodik terdata di surat keputusan bersama (SKB) organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka mengajar di sekolah.

Dengan fenomena P3K dari swasta, ia mengatakan, akan mempengaruhi keberadaan para guru honorer di sekolah. Oleh karena itu Disdik Jabar tetap akan mempekerjakan guru honorer.

"Kami akan tetap memperkerjakan honorer, ini supaya tetap bekerja mengajar di sekolah tapi tidak menjamin mengajar di sekolah masing-masing karena sesuai kebutuhan sekolah yang ada," ucap dia.

Ia mengatakan, Disdik Provinsi Jabar tidak akan menonaktifkan guru honorer. Bagi guru honorer yang mengajar kurang dari 24 jam akan tetapi mempunyai sertifikasi guru akan disisir dan diberikan waktu mengajar.

Diah melanjutkan, para guru honorer ke depan dikontrak tidak lagi oleh kepala sekolah. Namun, mereka harus dikontrak kepala cabang dinas demi penataan sistem.

"Ke depan kontrak kerja untuk pemerataan dibuat SK kontrak kerja antara non-ASN sudah tidak lagi kepala sekolah tapi non-ASN dengan kepala cabang dinas untuk penataan," kata dia.

Diah menambahkan, anggaran untuk membayar gaji guru honorer berasal dari biaya operasional pendidikan daerah (BOPD). Dana tersebut berasal dari APBD Provinsi Jabar.

"Jadi tidak ada lagi kepala sekolah seenaknya rekrut tanpa kebutuhan," ungkap dia.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengapresiasi kebijakan pembersihan atau cleansing yang telah dilakukan oleh dinas pendidikan (disdik). Pasalnya, kebijakan itu dilakukan untuk melakukan penataan terhadap guru honorer.

Heru mengatakan, kebijakan cleansing dilakukan bukan untuk memberhentikan atau memecat para guru honorer. Menurut dia, cleansing dilakukan untuk memadukan data supaya benar-benar bisa mendapatkan data yang akuratnya.

"Cleansing ini adalah jangan diartikan untuk memberhentikan guru, tidak. Cleansing ini adalah mempadupadankan data supaya benar-benar bisa mendapatkan data yang akurat," kata dia di Lapangan Banteng.

Ia menyebutkan, jumlah guru honorer di DKI Jakarta saat ini sekitar 4.000 orang. Namun, para guru honorer itu disebut tidak bekerja dengan baik. Artinya, para guru itu tak bisa mengajar dengan optimal lantaran ada tumpang tindih kebutuhan guru di sekolah.

Heru mencontohkan, kebutuhan guru di beberapa sekolah sudah sangat tercukupi. Bahkan, ada kasus terdapat guru mata pelajaran Bahasa Inggris yang mencapai tiga sampai empat orang. Alhasil, guru yang bersangkutan itu tidak bisa mendapatkan jam pelajaran. Padahal, di satu sisi guru memiliki target jam pelajaran.

"Tadi siang saya rapat maraton dengan kepala Dinas Pendidikan dan pejabat terbatas. Satu yang saya jelaskan di sini, terkait dengan guru yang non-aktif 107, akan kita data, lantas mereka akan didistribusikan ke sekolah yang membutuhkan ilmunya," ujar Heru.

Ia menegaskan, sebanyak 107 yang dikabarkan dinonaktifkan tetap akan bisa mengajar. Namun, sekolah tempat mereka mengajar akan disesuaikan dengan keahlian para guru honorer tersebut.

Artinya, para guru honorer yang terdampak cleansing itu akan disalurkan ke sekolah lain sesuai kebutuhan. Penyaluran itu juga akan tetap memperhatikan jarak antara rumah guru honorer dan sekolah, sehingga tidak menyulitkan guru untuk beraktivitas.

"Karena mereka di tempat posisinya juga tidak bisa mendapatkan jam pelajaran, jam terbang lah ya untuk mengajar. Kan dia mendapatkan poin, jadi semuanya bisa terselesaikan," kata dia.

Selain itu, seluruh guru honorer di DKI Jakarta juga akan dibekukan rekomendasi untuk masuk dalam data pokok pendidikan (dapodik). "Kepala Dinas Pendidikan merekomendasikan 4.000 guru ini yang sudah bertahun-tahun bertugas sebagai guru, mengajar anak-anak didik kita yang kita cintai untuk mendapatkan rekomendasi data dapodik," kata Heru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebelum adanya kebijakan penataan ataucleansingguru honorer di Jakarta, Tono (bukan nama sebenarnya) hendak melamar pasangannya untuk ke jenjang pernikahan.

Begitu kebijakan itu berlaku, Tono langsung galau harus bagaimana, mengingat guru honorer di Jakarta diberhentikan secara sepihak.

“Belum (berkeluarga), saya masih bujang. Tapi tadinya saya mau melamar pasangan saya. Karena isu cleansing ini, saya juga bingung,” ujar Tono saat berbincang dengan Kompas.com, Senin (22/7/2024).

Terlepas dari rencana melamar pasangan, isu cleansing juga berpengaruh ke kehidupan Tono sebagai tulang punggung keluarga.

“Kebetulan saya tulang punggung keluarga dan adik saya dua, masih kuliah. Nah, ini sangat membingungkan. Apalagi saya hanya bisa mengajar karena saya jurusannya pendidikan,” kata Tono.

Hal yang sama juga dirasakan seorang guru honorer di Jakarta, Kevin (bukan nama sebenarnya), yang dipecat sepihak akibat kebijakan cleansing.

Sebagai kepala rumah tangga, Kevin mengatakan bahwa kebijakan ini sangat berdampak terhadap kehidupannya dan keluarga. Sebab, ia kehilangan sumber pendapatan.

“Ya pasti (dampaknya sangat besar). Saya kepala keluarga lho, saya punya anak dan istri. Kalau saya diam begini sambil cari pekerjaan, terus istri minta uang bulanan, saya harus jawab apa?” kata Kevin.

Kevin mengatakan, penghasilannya hanya bersumber dari gaji sebagai guru honorer di sekolah negeri tersebut.

Oleh karenanya, ia kini tengah berupaya mencari pekerjaan lain dengan melamar ke sekolah swasta.

“Tapi (sekarang) sudah melamar ke (sekolah-sekolah) swasta,” ujar Kevin.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, per Selasa (16/7/2024), terdapat 107 guru honorer di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa.

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer "dipecat" pada hari pertama bekerja pada tahun ajaran baru 2024.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengaku telah mengingatkan pihak sekolah untuk tidak mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi Disdik sejak 2017.

Namun, nyatanya, banyak sekolah yang nekat merekrut guru honorer.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 memperlihatkan, ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan realisasi guru honorer di Jakarta.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK. Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi.

Oleh karena itu, sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah Jakarta sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 63 tahun 2022 khususnya Pasal 40.

"Pertama karena mereka tidak sesuai ketentuan dalam pengangkatannya dan tidak di-publish, tidak ada di dalam data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) kami (berdasar temuan) oleh BPK," ucapnya.

“Sesuai Permendikbud tersebut bahwa guru yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan berstatus bukan ASN, tercatat pada Dapodik, memiliki NUPTK, dan belum mendapat tunjangan profesi guru," terang dia.

Dengan begitu, Budi mengatakan, para guru harus terdata dalam Dapodik jika ingin diangkat atau diakui sebagai tenaga honorer oleh Disdik.

NUPTK sendiri merupakan salah satu syarat bagi guru honorer untuk mendapatkan tunjangan setelah mengikuti serangkaian proses program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tono (bukan nama sebenarnya), seorang guru honorer muda di Jakarta, terpaksa menerima nasib setelah terkena kebijakan cleansing Dinas Pendidikan (Disdik).

Karier Tono sebagai tenaga pengajar di Jakarta pun terhenti.

“Cleansing ini pemberhentian secara sepihak dan tidak manusiawi sehingga yang seharusnya saya bisa berkarier atau jenjang karier saya di guru, akhirnya harus berhenti ketika ada isu cleansing ini,” kata Tono kepada Kompas.com, Senin (22/7/2024).

Tono mengaku pikirannya saat ini kusut, pendapatannya sebagai guru seketika hilang begitu saja. Padahal, Tono ingin mengabdi untuk bangsa melalui profesinya ini.

“Ya saya bingung saja. Tetapi, kebetulan saya belum menikah. Kawan-kawan saya yang sudah menikah, ya pusing juga,” ujar Tono.

“Karena ini sifatnya sangat cepat. Ketika masuk sekolah, sudah ada interupsi, seluruh kepala sekarang harus mendata guru-guru honorer murni yang akan di-cleansing,” lanjutnya.

Tono mulai menjadi guru pada 2020 di salah satu sekolah swasta. Namun, dia pindah ke sekolah negeri pada 2022.

“Saat itu saya melihat peluang di (sekolah) negeri akan diangkat menjadi KKI, Kontrak Kerja Individu. Itu gajinya lebih manusiawi karena mengacu pada UMR DKI,” ujar Tono.

Namun, setelah dia resmi bekerja sebagai guru honorer di sekolah negeri, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dari tempat dia bekerja sebelumnya tidak bisa dipindahkan.

Guru honorer lainnya di Jakarta, Kevin (bukan nama sebenarnya) mengaku sudah dirumahkan oleh pihak sekolah akibat kebijakan cleansing.

Dia heran karena Kevin sudah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kevin juga mengaku memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

“Terus yang dibilang sama Disdik (Dinas Pendidikan), katanya syarat (tenaga guru honorer yang diangkat Disdik) ada NUPTK dan Dapodik. Saya kan ada semua, tapi kena cleansing. Kenapa harus cleansing?” kata Kevin.

Kevin mengatakan, dirinya menjadi guru honorer sejak tahun 2017.

Ketika itu, dia mengajar di salah satu sekolah negeri di Kota Depok, Jawa Barat. Sejak saat itu, nama Kevin telah tercatat dalam Dapodik.

Kevin juga telah memiliki NUPTK. Setelah mengikuti serangkaian proses program Pendidikan Profesi Guru (PPG), ia juga mendapat tunjangan sebagai tenaga honorer.

Namun, setelah bertahun-tahun menjadi guru honorer, tiba-tiba nama Kevin hilang di Dapodik pada 2023.

Kevin yang merasa kebingungan langsung meminta pihak sekolah untuk mengajukan surat ke Disdik DKI Jakarta agar namanya kembali dicatat di Dapodik.

“Dari 2024, saya mengajar tanpa ada Dapodik. Artinya, saya mengajar tanpa ada identitas jelas. Ibaratnya saya enggak punya KTP, enggak ada statusnya,” ujar Kevin.

“Kita warga negara Indonesia tapi enggak punya KTP, kan percuma. Padahal, saya sudah punya itu, Dapodik itu, tapi hilang,” tambah dia.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, per Selasa (16/7/2024), terdapat 107 guru honorer di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa.

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer "dipecat" pada hari pertama bekerja pada tahun ajaran baru 2024.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengaku telah mengingatkan pihak sekolah untuk tidak mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi Disdik sejak 2017.

Namun, nyatanya, banyak sekolah yang nekat merekrut guru honorer.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 memperlihatkan, ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan realisasi guru honorer di Jakarta.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK. Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi.

Oleh karena itu, sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah Jakarta sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 63 tahun 2022 khususnya Pasal 40.

"Pertama karena mereka tidak sesuai ketentuan dalam pengangkatannya dan tidak di-publish, tidak ada di dalam data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) kami (berdasar temuan) oleh BPK," ucapnya.

“Sesuai Permendikbud tersebut bahwa guru yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan berstatus bukan ASN, tercatat pada Dapodik, memiliki NUPTK, dan belum mendapat tunjangan profesi guru," terang dia.

Dengan begitu, Budi mengatakan, para guru harus terdata dalam Dapodik jika ingin diangkat atau diakui sebagai tenaga honorer oleh Disdik.

NUPTK sendiri merupakan salah satu syarat bagi guru honorer untuk mendapatkan tunjangan setelah mengikuti serangkaian proses program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tono (bukan nama sebenarnya) menjadi salah satu guru honorer muda di Jakarta yang diberhentikan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) buntut kebijakan “cleansing”.

Kendati demikian, Tono masih dipertahankan pihak sekolah tempatnya bekerja dengan alasan masih memiliki jam mengajar.

“Betul, saya kena cleansing. Namun, saya belum di-cut, masih dipertahankan. Karena saya mempunyai jam mengajar, 24 jam dalam satu minggu,” kata Tono kepada Kompas.com, Senin (22/7/2024).

Kondisi Tono saat ini bergantung pada Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, meski masih dipertahankan pihak sekolah.

Untuk diketahui, Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 menetapkan penataan tenaga honorer sebagai prioritas, dengan target penyelesaian pada Desember 2024.

Setelah Undang-Undang tersebut berlaku pada Desember mendatang, dia tidak bisa lagi mengajar di sekolahnya.

“Itu tergantung kondisi sekolah ya. Karena mereka (sekolah) butuh kami (guru honorer). Kalau masih ada jam, ya masih diizinkan. Tapi kan sewaktu-waktu kalau misalnya ada yang masuk dari P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), otomatis jam kita terpakai kan,” ujar Tono.

“Yang masih mengajar, itu dijanjikan atau diberitahu sampai Desember sebelum UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 diberlakukan. Itu akan dipertahankan sampai Desember,” lanjut dia.

Untuk diketahui, P3K merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan dan direkrut berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu untuk menjalankan tugas pemerintahan.

“Sebenarnya itu tergantung kebijakan sekolah. Justru yang masih ada jam mengajarnya, teman saya, itu langsung di-cut. Jadi, tergantung bagaimana sekolah menangani kasus ini,” tutur Tono.

Berbeda dengan Tono, Kevin (bukan nama sebenarnya) mengaku sudah dirumahkan oleh pihak sekolah akibat kebijakan cleansing.

Kevin heran karena dirinya sudah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kevin juga mengaku memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

“Terus yang dibilang sama Disdik (Dinas Pendidikan), katanya syarat (tenaga guru honorer yang diangkat Disdik) ada NUPTK dan Dapodik. Saya kan ada semua, tapi kena cleansing. Kenapa harus cleansing?” kata Kevin.

Kevin mengatakan, dirinya menjadi guru honorer sejak 2017. Ketika itu, dia mengajar di salah satu sekolah negeri di Kota Depok, Jawa Barat.

Sejak saat itu, nama Kevin telah tercatat dalam Dapodik.

Kevin juga telah memiliki NUPTK. Setelah mengikuti serangkaian proses program Pendidikan Profesi Guru (PPG), ia juga mendapat tunjangan sebagai tenaga honorer.

Namun, setelah bertahun-tahun menjadi guru honorer, tiba-tiba nama Kevin hilang di Dapodik pada 2023.

Kevin yang merasa kebingungan langsung meminta pihak sekolah untuk mengajukan surat ke Disdik DKI Jakarta agar namanya kembali dicatat di Dapodik.

“Dari 2024, saya mengajar tanpa ada Dapodik. Artinya, saya mengajar tanpa ada identitas jelas. Ibaratnya saya enggak punya KTP, enggak ada statusnya,” ujar Kevin.

“Kita warga negara Indonesia tapi enggak punya KTP, kan percuma. Padahal, saya sudah punya itu, Dapodik itu, tapi hilang,” tambah dia.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, per Selasa (16/7/2024), terdapat 107 guru honorer di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa.

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer "dipecat" pada hari pertama bekerja pada tahun ajaran baru 2024.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengaku telah mengingatkan pihak sekolah untuk tidak mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi Disdik sejak 2017.

Namun, nyatanya, banyak sekolah yang nekat merekrut guru honorer.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 memperlihatkan, ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan realisasi guru honorer di Jakarta.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK. Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi.

Oleh karena itu, sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah Jakarta sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 63 tahun 2022 khususnya Pasal 40.

"Pertama karena mereka tidak sesuai ketentuan dalam pengangkatannya dan tidak di-publish, tidak ada di dalam data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) kami (berdasar temuan) oleh BPK," ucapnya.

“Sesuai Permendikbud tersebut bahwa guru yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan berstatus bukan ASN, tercatat pada Dapodik, memiliki NUPTK, dan belum mendapat tunjangan profesi guru," terang dia.

Dengan begitu, Budi mengatakan, para guru harus terdata dalam Dapodik jika ingin diangkat atau diakui sebagai tenaga honorer oleh Disdik.

NUPTK sendiri merupakan salah satu syarat bagi guru honorer untuk mendapatkan tunjangan setelah mengikuti serangkaian proses program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kini tengah menghitung kekurangan jumlah guru di Jakarta.

Hal ini imbas pemangkasan jumlah guru honorer yang terkena kebijakan cleansing.

"Lagi dihitung, lagi dihitung dengan adanya pertemuan kepala sekolah ini," ucap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada awak media usai pertemuan dengan kepala sekolah se-Jakarta di Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (21/7/2024).

Heru mengatakan, dengan mengetahui berapa banyak kekurangan guru di Jakarta, Pemprov DKI akan lebih mudah mencari solusinya.

Salah satunya dengan melakukan reposisi.

"Tadi yang ada ibu guru menyampaikan di sekolahnya kelebihan guru IPA (ilmu pengetahuan alam). Kelebihan guru IPA ini kan kalau ketemu gini kita bisa geser, di mana sekolah yang kekurangan," ujar Heru.

Heru meminta guru yang menjadi korban kebjikan cleansing tak perlu khawatir.

Pasalnya, sekitar 4.000 guru honorer yang datanya diambil dari 2017 hingga Desember 2023, bakal diprioritaskan mendapat data induk pokok pendidikan (Dapodik).

Dapodik ini nantinya bisa digunakan guru honorer untuk mengikuti program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Kemudian, Heru juga meminta agar para guru honorer mengikuti program Kontrak Kerja Individu (KKI) yang akan digelar Agustus 2024 dengan 1.700 kouta.

Untuk mengikuti seleksi KKI ini, guru honorer tidak diwajibkan memiliki Dapodik.

Diketahui, kebijakan cleansing sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer kehilangan pekerjaan pada hari pertama bekerja di tahun ajaran baru 2024.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengaku telah mengingatkan pihak sekolah untuk tidak mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi Disdik sejak 2017.

Guru harus terdata dalam Dapodik jika ingin diangkat sebagai tenaga honorer oleh Disdik.

Selain itu, tenaga honorer bukan bagian dari aparatur sipil negara (ASN), tetapi memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Namun, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 memperlihatkan, ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan realisasi guru honorer di Jakarta.

Budi mengatakan, banyak sekolah yang nekat merekrut guru honorer tanpa rekomendasi Disdik.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK. Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi.

Oleh karena itu, sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah Jakarta sesuai Permendikbud Nomor 63 tahun 2022 Pasal 40.

"Pertama karena mereka tidak sesuai ketentuan dalam pengangkatannya dan tidak dipublish, tidak ada di dalam data Dapodik kami (berdasar temuan) oleh BPK," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan menolak mengomentari perihal "cleansing" honorer yang sedang ramai saat ini.

Menurut Anies, hal tersebut sudah menjadi kebijakan Pemprov DKI, sehingga yang boleh menilai adalah masyarakat.

"Saya selalu melihat kebijakan yang dibuat oleh penerus kemarin, karena ada Pj dan Pemprov DKI Jakarta, itu tidak dikomentari," kata Anies saat menghadiri Tasyukuran Hari Lahir (Harlah) ke-26 PKB di Kantor DPW PKB DKI Jakarta, Pulogadung, Jakarta Timur, Minggu (21/7/2024).

"Biarkan masyarakat yang menilai," lanjut dia.

Anies mengatakan, masyarakat berhak menilai kinerja Pemprov. Masyarakat pula yang bisa memberikan persetujuan atau ketidaksetujuan

"Adapun tentang kinerja dari Pemprov, itu adalah rakyat yang nanti akan menilai, rakyat yang nanti akan memberikan apakah kesetujuan atau tidak kesetujuan," terang Anies.

"Semua ini kan hasil demokrasi. Hasil demokrasi itu memberikan ruang pada masyarakat untuk menilai," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, ratusan guru honorer di wilayah Jakarta diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan clensing honor atau pembersihan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri.

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, pihaknya mendapati banyak guru honorer diangkat kepala sekolah tanpa ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan.

Kasus tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Budi menuturkan, pihak sekolah menggaji guru honorer tersebut menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Guru honorer saat ini diangkat oleh kepsek tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi saat dikonfirmasi, dikutip Rabu (17/7/2024).

Budi mengatakan, pengangkatan guru honorer harus mendapatkan rekomendasi dari Disdik sesuai aturan yang berlaku sejak 2017.

"Sejak tahun 2017 hingga 2022, kami sudah mengeluarkan instruksi bahwa pengangkatan guru harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan," kata Budi.

Karena itu, sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah Jakarta.

Dengan itu, pengangkatan guru honorer di sekolah negeri harus sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai Permendikbud No 63 Tahun 2022 Pasal 40 (4).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyediakan 1.700 kuota untuk program Kontrak Kerja Individu (KKI) yang bisa diikuti para guru honorer pada Agustus 2024 nanti.

"Agustus buka guru KKI, silakan daftar dan berproses secara aturan, (Pemrov) menerima 1.700 (guru honorer)," ucap Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono kepada awak media di acara pertemuan dengan kepala sekolah se-Jakarta di Veldrome, Jakarta Timur, Minggu (21/7/2024).

Program KKI, lanjut Heru, akan dibuka juga tahun depan dan bisa diikuti para guru honorer yang tidak kebagian kuota tahun ini.

Untuk mengikuti program KKI, guru honorer tidak perlu memiliki Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sehingga siapa saja bisa mendaftarkan diri.

Di sisi lain, Heru menyatakan masih banyak sekolah di Jakarta yang kekurangan guru, terutama guru difabel. Karena itu, Pemprov akan berusaha memenuhinya.

"(Tadi dalam pertemuan dengan para kepala sekolah) ada pertanyaan dari guru, (terkait) kekurangan guru difabel, maka akan (kami) penuhi," ujar Heru.

Sejauh ini, Pemprov masih menghitung berapa jumlah kekurangan guru di DKI Jakarta.

Sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, per Selasa (16/7/2024), terdapat 107 guru honorer di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing.

Sementara guru honorer saat ini diangkat kepala sekolah setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Sehingga guru honorer yang tidak mendapatkan rekomendasi tersebut akan dikenakan cleansing atau penataan.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa.

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer "dipecat" pada hari pertama bekerja pada tahun ajaran baru 2024.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengaku telah mengingatkan pihak sekolah untuk tidak mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi Disdik sejak 2017.

Para guru harus terdata dalam Dapodik jika ingin diangkat sebagai tenaga honorer oleh Disdik.

Selain itu, tenaga honorer bukan bagian dari aparatur sipil negara (ASN), tetapi memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Namun, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 memperlihatkan, ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan realisasi guru honorer di Jakarta.

Budi mengatakan, banyak sekolah yang nekat merekrut guru honorer tanpa rekomendasi Disdik.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK. Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi.

Karena itu, sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah Jakarta sesuai Permendikbud No. 63 tahun 2022 Pasal 40.

"Pertama karena mereka tidak sesuai ketentuan dalam pengangkatannya dan tidak dipublish, tidak ada di dalam data Dapodik kami (berdasar temuan) oleh BPK," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dipecat secara halus di tahun ajaran baru ini menjadi pukulan yang berat bagi 107 guru honorer di Jakarta karena kebijakan "cleansing".

Pemutusan kontrak massal ini membuat para guru honorer tak bisa lagi mengajar. Padahal, tupoksi mereka bisa dibilang lebih berat dibanding yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Kevin (bukan nama sebenarnya), seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di Jakarta, menumpahkan keluh kesahnya menjadi salah satu guru yang diputus kontrak secara sepihak.

Ia telah mengabdi selama 4,5 tahun. Tugasnya ternyata lebih dari hanya mencerdaskan anak bangsa. Ia kerap disuruh-suruh karena statusnya sebagai honorer.

"Tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) kami (sebagai) guru honorer, lebih-lebih (banyak). Kalau lagi disuruh-suruh, ya saya sindir, ‘babu nih’. Soalnya pekerjaannya lebih-lebih dari orang (guru berstatus) PNS," kata Kevin kepada Kompas.com, Kamis (18/7/2024).

Nyatanya, tenaga pengajar yang berstatus PNS justru bermalas-malasan. Beda halnya dengan guru honorer yang sigap bekerja ini dan itu.

"Yang (statusnya) PNS (malah) malas-malasan. Apalagi yang tua-tua, diam doang, duduk, WhatsApp, suruh kerjain. Kenyataannya kayak gitu,” lanjut Kevin.

Kevin bukan maksud hati merendahkan derajat guru berstatus lain. Tetapi, ia menginginkan Pemprov DKI Jakarta membuka mata lebar-lebar dan melihat langsung realita yang ada.

Dengan adanya kebijakan tersebut, Kevin menilai Pemprov seolah memandang sebelah mata guru honorer.

"Jangan nanti (guru honorer) diibaratkan kayak sampah. Pengabdian kami lebih bagus dibandingkan (guru) PNS. Kalau disuruh, gerak cepat kami. Kalau ditanya kinerja, boleh diadu," ujar dia.

Berdiam diri di rumah

Sebagai kepala rumah tangga yang menghidupi istri serta anaknya, Kevin kini hanya berdiam diri di rumah usai dipecat secara sepihak akibat kebijakan tersebut.

Kebijakan "cleansing" sangat berdampak bagi kehidupannya. Kevin kehilangan sumber pendapatan untuk menghidupi keluarga.

"Ya pasti (dampaknya sangat besar). Saya kepala keluarga lho, saya punya anak dan istri. Kalau saya diam begini sambil cari pekerjaan, terus istri minta uang bulanan, saya harus jawab apa?" kata Kevin.

Kevin mengaku, namanya sudah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kevin juga mengaku memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Namun, karena pada Desember 2023 lalu tengah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Jakarta Selatan, urusan Dapodik milik Kevin akhirnya terbengkalai.

"Dari 2024, saya mengajar tanpa ada Dapodik. Artinya, saya mengajar tanpa ada identitas jelas. Ibaratnya saya enggak punya KTP, enggak ada statusnya," ujar dia.

Oleh karenanya, Kevin tengah berupaya mencari pekerjaan lain dengan melamar ke sekolah swasta meski hatinya tetap berharap mengajar di sekolah negeri.

Diminta jadi guru ekskul

Cerita lainnya dari Dono (nama samaran) yang mengaku masih diminta menjadi guru ekstrakurikuler (ekskul) di sekolah dasar negeri (SDN) yang baru saja memecatnya.

"Bapak tetap mengajar di sini, tapi (mengajar untuk) ekskul baca tulis Al Quran (BTQ). Setiap Selasa, jam 13.00 WIB," ujar Dono mengingat perkataan kepala sekolah.

Dono yang merupakan guru agama, sebelumnya mengajar di lima kelas. Masing-masing kelas bertemu dirinya selama empat jam untuk dua kali pertemuan.

Ia sudah tiga tahun terakhir mengabdi di salah satu SDN di Jakarta Utara. Sebelumnya, Dono menjadi guru agama di sekolah swasta selama 10 tahun lamanya.

"(Sudah) tiga tahun (mengajar di SDN). Kalau di sekolah lama (swasta) itu sudah 10 tahun. Dari 2012 sampai 2022," ujar Dono.

Dalam perjalanan kariernya, Dono juga sudah memiliki Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Sayangnya, Dono tidak lolos tes seleksi untuk mendaftar kontrak kerja individu (KKI).

Dono pun masih sempat mengikuti rapat bersama orangtua murid untuk membahas kegiatan pembelajaran di hari pertama masuk sekolah sebelum ia diberhentikan secara sepihak.

"Tidak ada surat dari dinas atau dari mana pun bahwa ada planning pembersihan (guru) honorer,” imbuh dia.

Guru honorer mumpuni mengajar

Wakil Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengatakan, banyak guru honorer yang terdampak kebijakan "cleansing" sedianya mumpuni untuk mengajar di sekolah.

Sayangnya, mereka tak memiliki sertifikasi sebagai guru karena tak mendapatkan kuota untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Banyak guru honorer yang secara pengalaman sangat mumpuni, tetapi tidak mendapatkan kuota atau sertifikasi untuk jadi ADM atau PPPK karena bersaing dengan lulusan baru," ujar Elva saat dikonfirmasi, Kamis (17/7/2024).

Elva mengatakan, memang banyak guru honorer yang tidak memiliki sertifikasi keilmuan. Mereka dipekerjakan oleh sekolah negeri karena terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Ia menilai, kebijakan "cleansing" tenaga honorer perlu dikaji ulang mengingat masih banyak sekolah yang kekurangan guru dengan kualifikasi yang baik.

"Jika kebijakan cleansing ini terus dilakukan, dikhawatirkan akan menganggu sistem pembelajaran di sekolah-sekolah," tutur dia.

Pekan depan, Komisi E DPRD bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) DKI untuk meminta keterangan terkait pemutusan kontrak ratusan guru honorer di Jakarta.