IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, hilirisasi komoditas, khususnya mineral dan batu bara (minerba) merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, hal ini penting dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Yang harus dilakukan adalah hilirisasi, dan hilirisasi harus kita laksanakan. Saat saya menjabat di Kementerian Investasi, saya menyusun peta jalan hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya, dikutip pada Sabtu (26/10/2024).

Lebih lanjut, Bahlil menuturkan, hilirisasi telah menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengolahan sumber daya alam di dalam negeri.

Dia menerangkan, hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah berbagai produk, baik dari sektor tambang seperti mineral dan batu bara, maupun sektor lain seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dengan pengolahan di dalam negeri, nilai komoditas bisa melonjak signifikan.

Tidak hanya di sektor tambang, hilirisasi juga membawa dampak positif pada sektor non-pertambangan. Misalnya, hilirisasi kelapa sawit yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, menghasilkan berbagai produk turunan seperti oleofood complex (pangan dan nutrisi), oleochemical dan biomaterial (bahan kimia dan pembersih), serta bahan bakar nabati berbasis sawit seperti biodiesel, greendiesel, greenfuel, dan biomassa. Produk-produk ini meningkatkan nilai tambah hingga empat kali lipat.

Terpisah, Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menegaskan pentingnya kolaborasi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta, baik nasional maupun internasional, untuk mempercepat implementasi hilirisasi.

"Hilirisasi komoditas merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan menerapkan hilirisasi di berbagai sektor, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan menciptakan industri yang lebih berkelanjutan. Makanya, pemerintah terus perkuat kolaborasi dengan berbagai pihak," ujar Agus.

Dikatakan Agus, dengan kebijakan hilirisasi ini pemerintah berharap mampu menciptakan lebih banyak nilai di dalam negeri, sekaligus mendorong Indonesia menuju kemandirian ekonomi yang lebih kuat.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menyatakan hal tersebut dalam pidatonya setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Hilirisasi diharapkan memberikan manfaat besar melalui peningkatan nilai tambah seluruh komoditas yang dimiliki Indonesia.

"Hilirisasi akan dilakukan untuk semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Prabowo.

(Dhera Arizona)

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bahlil Lahadalia kembali menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kabinet Merah Putih Pemerinahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.

Bahlil mengungkapkan terima kasih kasih atas kepercayaan Prabowo dan Gibran untuk membantu tugas-tugas pemerintahan ke depan, terutama di sektor energi dan sumber daya mineral.

Bahlil menjelaskan dirinya diminta Presiden Prabowo dalam berbagai pidatonya, termasuk pidato kenegaraan pertama di MPR, bahwa salah satu yang akan didorong adalah kedaulatan energi.

"Nah, kalau bicara tentang kedaulatan kemandirian energi, maka kementerian yang paling garda terdepan itu adalah Kementerian ESDM. Karena di sini membawahi juga termasuk SKK Migas, kemudian bagaimana juga untuk membuat kebijakan-kebijakan regulasi," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (21/10).

Hari ini, di Kementerian ESDM, Bahlil bersama dengan seluruh pegawai dan pejabat di Kementerian ESDM berdiskusi untuk mewujudkan kedaulatan energi dan kebijakan-kebijakan yang akan menunjang sektor energi ke depannya.

Untuk target 100 hari ke depan, kata Bahlil, pihaknya akan melakukan pembenahan terhadap aturan yang tumpang tindih dan berpotensi menghambat kinerja ESDM ke depan.

"Bayangkan, kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service-Level Agreement (SLA) atau [perjanjian tingkat layanan]-nya yang kurang. Nah, ini saya lagi cari akal," ungkap Bahlil.

Kedua, lanjut Bahlil, di sektor mineral dan batu bara (Minerba), diketahui banyak aturan yang tumpah tindih yang berdampak pada kinerja Dirjen-dirjen sebelumnya karena regulasinya rumit.

"Nah, ini kita akan melakukan perbaikan, supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," jelas Bahlil.

Untuk mencapai target 100 hari ini, Bahlil memberikan arahan khusus kepada Eselon 1, di bidang migas, agar segera menindaklanjuti, terutama persoalan di hulu migas dan bahasan mengenai potensi-potensi untuk menaikkan produksi siap jual alias lifting minyak.

"Mana sumur-sumur yang bisa kita optimalkan, atau mana sumur-sumur yang sudah nggak bisa, intervensi teknologi, mana eksplorasi," pungkas Bahlil.

Sebelumnya, Menteri ESDM saat ini Bahlil Lahadalia telah mulai bergerak menyoroti permasalahan di sektor hulu migas di antaranya telah memangkas izin eksplorasi migas dari 320 menjadi hanya 140 izin yang bertujuan untuk menarik lebih banyak investor dan mempercepat eksplorasi.

"Kita akan memangkas berbagai regulasi yang menghambat proses akselerasi daripada eksplorasi dari 320 izin sekarang tinggal 140 izin dan kita akan pangkas lagi kita perpendek dengan waktu yang tepat supaya investor bisa masuk," ujar Bahlil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bahlil Lahadalia memberikan respons mengenai kemungkinan dirinya tetap menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kabinet Prabowo Subianto untuk periode 2024-2029.

Meskipun enggan membeberkan jabatan menteri yang akan diisinya, Bahlil memberikan sinyal bahwa ia berpotensi melanjutkan posisi saat ini.

"Doain ya. Saya belum tahu. Kan mengumumkan untuk nanti Menteri saat hari Minggu atau Senin. Yang mengumumkan itu Pak Presiden sendiri," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (18/10/2024).

Bahlil akan masuk ke kabinet pemerintahan mendatang setelah terlihat di kediaman Prabowo di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10/2024).

Ia juga hadir dalam pembekalan calon menteri di kediaman Prabowo di Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (16/10/2024).

Ketua Umum Partai Golkar itu membeberkan pembicaraan antara dirinya dan Prabowo pada pertemuan tersebut.

Bahlil mengaku membahas pengelolaan sumber daya alam serta upaya mengoptimalkannya untuk kesejahteraan rakyat dan peningkatan pendapatan negara.

Diskusi juga mencakup isu kedaulatan energi dan dorongan untuk meningkatkan lifting minyak dan gas bumi (migas).

"Berdiskusi tentang negara, kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya alam, tentang pemerataan kekuasaan sumber daya alam untuk dipakai kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan kekayaan negara, bagaimana kedaulatan energi dan lifting kita naik," paparnya.

Bahlil menyebutkan, Prabowo selalu menekankan pentingnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya alam, sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Kementerian ESDM pun memiliki tugas penting dalam menjalankan amanat tersebut.

"Kan seluruh kekayaan, bumi, laut, dan udara itu kan dikuasai oleh negara dan dipergunakan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bahlil Lahadalia memberikan respons mengenai kemungkinan dirinya tetap menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kabinet Prabowo Subianto untuk periode 2024-2029.

Meskipun enggan membeberkan jabatan menteri yang akan diisinya, Bahlil memberikan sinyal bahwa ia berpotensi melanjutkan posisi saat ini.

"Doain ya. Saya belum tahu. Kan mengumumkan untuk nanti Menteri saat hari Minggu atau Senin. Yang mengumumkan itu Pak Presiden sendiri," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (18/10/2024).

Bahlil akan masuk ke dalam kabinet pemerintahan mendatang setelah terlihat di kediaman Prabowo di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10/2024).

Ia juga hadir dalam pembekalan calon menteri di kediaman Prabowo di Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (16/10/2024).

Ketua Umum Partai Golkar itu membeberkan pembicaraan antara dirinya dengan Prabowo pada pertemuan tersebut.

Bahlil mengaku membahas pengelolaan sumber daya alam serta upaya mengoptimalkannya untuk kesejahteraan rakyat dan peningkatan pendapatan negara.

Diskusi juga mencakup isu kedaulatan energi dan dorongan untuk meningkatkan lifting minyak dan gas bumi (migas).

"Berdiskusi tentang negara, kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya alam, tentang pemerataan kekuasaan sumber daya alam untuk dipakai kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan kekayaan negara, bagaimana kedaulatan energi dan lifting kita naik," paparnya.

Bahlil menyebutkan, Prabowo selalu menekankan pentingnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya alam, sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Kementerian ESDM pun memiliki tugas penting dalam menjalankan amanat tersebut.

"Kan seluruh kekayaan, bumi, laut, dan udara itu kan dikuasai oleh negara dan dipergunakan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bahlil Lahadalia memberikan respons mengenai kemungkinan dirinya tetap menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kabinet Prabowo Subianto untuk periode 2024-2029.

Meskipun enggan membeberkan jabatan menteri yang akan diisinya, Bahlil memberikan sinyal bahwa ia berpotensi melanjutkan posisi saat ini.

"Doain ya. Saya belum tahu. Kan mengumumkan untuk nanti Menteri saat hari Minggu atau Senin. Yang mengumumkan itu Pak Presiden sendiri," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (18/10/2024).

Bahlil akan masuk ke dalam kabinet pemerintahan mendatang setelah terlihat di kediaman Prabowo di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10/2024).

Ia juga hadir dalam pembekalan calon menteri di kediaman Prabowo di Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (16/10/2024).

Ketua Umum Partai Golkar itu membeberkan pembicaraan antara dirinya dengan Prabowo pada pertemuan tersebut.

Bahlil mengaku membahas pengelolaan sumber daya alam serta upaya mengoptimalkannya untuk kesejahteraan rakyat dan peningkatan pendapatan negara.

Diskusi juga mencakup isu kedaulatan energi dan dorongan untuk meningkatkan lifting minyak dan gas bumi (migas).

"Berdiskusi tentang negara, kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya alam, tentang pemerataan kekuasaan sumber daya alam untuk dipakai kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan kekayaan negara, bagaimana kedaulatan energi dan lifting kita naik," paparnya.

Bahlil menyebutkan, Prabowo selalu menekankan pentingnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya alam, sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Kementerian ESDM pun memiliki tugas penting dalam menjalankan amanat tersebut.

"Kan seluruh kekayaan, bumi, laut, dan udara itu kan dikuasai oleh negara dan dipergunakan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara," tuturnya.

Kedaulatan energi menjadi salah satu program yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun untuk menuju ke sana banyak hambatan yang dihadapi, misalnya terkait dengan lifting minyak.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Indonesia pernah mencatat lifting minyak hingga 1.600.000 barrel per day sekitar tahun 1996-1997. Capaian itu berkontribusi terhadap pendapatan negara hingga 40-50%.

"Kita tahu bahwa 30 tahun lalu, tahun 96 1997, bahwa lifting minyak kita itu 1.600.000 barrel per day, dengan kontribusi kepada pendapatan negara itu sekitar 40-50 persen," kata Bahlil di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Namun angka lifting terus menurun tiap tahun, meski sempat naik lagi pada tahun 2008 sekitar 800-900 ribu barel per hari. Angkanya lalu turun lagi dan menjadi sekitar 600 ribu barel per hari saat ini.

Padahal kebutuhan minyak nasional mencapai 1,6 juta barel per hari. Selisih dari kebutuhan itu lantas harus diisi dari impor.

"Produksi minyak kita itu tinggal 600.000 barat per day. Dan konsumsi kita, itu 1.600.000 barat per day. Jadi kita impor kurang lebih sekitar 900 ribu sampai 1 juta. Jadi apa yang terjadi tahun 1997, kita export, sekarang berbalik, kita impor dengan jumlah yang sama," bebernya.

"Kalau tidak kita mampu mengatasi lifting, maka jangan pernah bermimpi kita ini akan menuju kepada keberatan energi," sambung Bahlil.

Bahlil menjelaskan, solusi untuk permasalahan itu adalah penerapan teknologi Teknologi EOR (Enhanced Oil Recovery) untuk meningkatkan lifting. Kemudian mengaktifkan kembali sumur minyak yang berstatus idle atau nganggur.

Dari sekitar 44.900 sumur yang ada, 16.000-an lebih sumur berstatus aktif. Kemudian 16.600 sumur idle, dan sekitar 5.000 sumur idle yang masih bisa dioptimalkan.

Presiden terpilih Prabowo Subianto menjadikan kedaulatan energi sebagai salah satu program utama. Namun, ada persoalan terkait kondisi energi di Tanah Air.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap, lifting minyak Indonesia terus turun. Dia kemudian menerangkan, konsumsi minyak Indonesia 1,6 juta barel per hari. Sementara, lifting minyak Indonesia hanya 600 ribu barel per hari.

Oleh karena itu, Bahlil mengatakan, perlu ada terobosan-terobosan untuk memacu lifting minyak.

"Kita tahu bahwa ke depan salah satu program utama Pak Prabowo itu adalah kedaulatan energi. Lifting kita kan menurun terus, konsumsi kita sekarang 1,6 juta barel per day, lifting kita 600 ribu. Jadi memang harus ada terobosan-terobosan untuk kita meningkatkan lifting," di Monas Jakarta, Rabu (10/10/2024).

Bahlil juga mengatakan, saat ini Indonesia tengah mengarah ke energi hijau (green energy). Menurutnya, hilirisasi merupakan salah satu instrumen untuk mencapai hal tersebut.

"Nah sekarang kita mencari jalan tengah formulasi aturan yang betul-betul berpihak pada program yang mewujudkan itu," ungkapnya.

Selanjutnya, Bahlil mengatakan, sektor ESDM menyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang besar kepada negara. Dengan besarnya kontribusi kepada negara tersebut, maka kesejahteraan pegawai Kementerian ESDM perlu diperhatikan.

"Menyangkut dengan ESDM ini kan setiap tahun itu Rp 300-350 triliun itu penyumbang untuk PNBP. Jadi kalau karyawan kami kesejahteraannya tidak diperhatikan, ya susah. Jadi ini bagian daripada memacu kinerja mereka, tapi juga harus kita perhatikan kesejahteraannya. Itu yang saya maksudkan, itu tanggung jawab kamilah nanti kami akan memperjuangkan sesuai dengan aturan perundangan berlaku," paparnya.

Simak Video: Baru Jadi Menteri ESDM, Bahlil Sentil Impor Minyak-Gas Bengkak

[Gambas:Video 20detik]

Proses perizinan yang cepat dibutuhkan untuk mempercepat produksi minyak dan gas bumi (migas). Dengan begitu, diharapkan dapat memberikan efek berganda seperti memacu pertumbuhan ekonomi.

"Kalau perizinan ini bisa dipercepat dan lebih ringkas tapi kita tetap prudent, kita tetap comply itu kan tentunya akan memberikan dampak positif gitu," kata Corporate Secretary PHE Arya Dwi Paramita usai acara detikcom Leaders Forum 'Masa Depan Energi RI, Jaga Ketahanan demi Kedaulatan' di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2024).

Dia menerangkan, dalam beberapa perizinan sebenarnya didesain saling menguntungkan. Ia menyebut, salah satunya terkait operasi di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Dalam regulasinya, kata dia, saat lahan tersebut digunakan untuk kegiatan operasi maka harus disediakan penggantinya sebesar tiga kalinya.

"Kita bisa melihat bahwa pada saat kita menggunakan lahan produktif itu kan di aturannya kita harus menyediakan lahan penggantinya. Dan itu kan bukan satu diganti satu. Tapi ada beberapa klausulnya ada yang untuk lahan yang produktif itu satu diganti tiga," terangnya.

Menurutnya, hal itu bisa menjadi peluang karena lahan pertanian akan bertambah luas serta memacu produksi pangan. "Jadi artinya ini menjadi sebuah peluang sebenarnya. Kalau memang konsepnya adalah kita membangun ketahanan pangan dan ketahanan energi yang bersanding sehingga kita menjadi lebih berdaulat gitu ya," ungkapnya.

Oleh karena itu, ia berharap berharap operasi migas dan penyediaan lahan bisa berjalan secara paralel. Dengan begitu, kedaulatan pangan dan energi bisa berjalan bersama.

"Karena kalau bisa jalan paralel, ini sama-sama perlu percepatan ya. Energi butuh percepatan, pangan juga butuh percepatan. Kita aware soal itu dan kita kan BUMN ya. Jadi pada saat BUMN hadir itu kan tentunya ada value yang kita bawa. Dan di situ tentunya kita akan mengedepankan kepentingan negara. Nah di sini negara kepentingannya apa? Kedaulatan pangan, kedaulatan energi itu jalan bareng," paparnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan mendorong industri LPG dalam negeri. Dia mengatakan, industri ini harus dibangun untuk mengurangi impor.

Bahlil mengatakan, jika impor terlalu besar maka akan mengganggu neraca perdagangan, neraca pembayaran hingga devisa.

"Bahkan hari ini devisa kita setiap tahun keluar kurang lebih Rp 450 triliun hanya untuk membeli minyak dan gas, untuk khusus LPG," katanya dalam detikcom Leaders Forum 'Masa Depan Energi RI, Jaga Ketahanan demi Kedaulatan' di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2024).

Bahlil mengatakan, jaringan gas rumah tangga harus dibangun. Hal itu sebagai bentuk pelayanan pemerintah.

Selain itu, kata dia, pemerintah sedang membangun pipa gas dari Aceh hingga Jawa. Dia mengatakan, pipa tersebut menjadi penghubung untuk memenuhi kebutuhan gas antara wilayah.

Terangnya, ketika Jawa kelebihan pasokan gas maka tersebut bisa dikirim ke Aceh atau Sumatera. Hal itu pun berlaku sebaliknya.

"Ini akan menjadi salah satu instrumen penting," ungkap Bahlil.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut perekonomian global mulai membaik pasca pandemi COVID-19. Menurutnya hal ini tak lepas dari peran dari sektor hulu minyak dan gas (migas).

Bahlil menyinggung bagaimana Indonesia pernah jadi negara pengekspor minyak, dengan 50% pendapatan negara diperoleh dari sektor tersebut. Namun kini Indonesia menjadi negara pengimpor energi.

"Indonesia jadi negara yang dulunya OPEC, pada tahun 97, 96 sekitar 40-50% pendapatan negara kita didapatkan dari hasil ekspor minyak, dengan waktu itu (produksi) 1,6 juta barel per day, dengan konsumsi 700 barel per day," katanya dalam detikcom Leaders Forum 'Masa Depan Energi RI, Jaga Ketahanan demi Kedaulatan' di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2024).

"Sekarang lifting kita hanya 600 ribu barel per day dan konsumsi 1,6 juta. Kita impor 900 sampai 1 juta. Ini tantangan besar menurut saya yang Indonesia harus lakukan ke depan," sambung Bahlil.

Selain minyak, Indonesia juga masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan LPG. Konsumsi nasional tercatat sebesar 7 juta ton, sementara produksi dalam negeri 1,9 juta ton. Artinya sisa kebutuhan tersebut diperoleh dari impor.

"Nah oleh karena itu, sejalan dengan misi besar Pak Jokowi dan pikiran besar Pak Prabowo, ke depan adalah kemandirian energi. Maka tidak ada cara lain adalah bagaimana meningkatkan lifting minyak," sebutnya.

Pendekatan yang pertama adalah eksplorasi potensi sumur-sumur minyak baru, dan optimalisasi sumur minyak yang sudah ada. Bahlil menyebut perlu ada intervensi teknologi untuk meningkatkan lifting, contohnya Enchanced Oil Recovery (EOR).

"Kedua, kita identifikasi potensi sumur-sumur idle yang masih produktif. Selain itu saya juga sampaikan kita harus sudah meningkatkan pemakaian kita pada energi baru terbarukan," bebernya.

Menurut Bahlil, Indonesia saat ini sudah memiliki program B35 sebagai bahan bakar. Ke depannya, kata dia, program tersebut akan ditingkatkan hingga B50, yang juga merupakan program Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Khusus LPG, ke depan kita akan bangun industri LPG di dalam negeri, dengan memanfaatkan potensi C3 dan C4. Ini kita harus bangun supaya kita kurangi impor. Karena kalau impor banyak itu akan mempengaruhi neraca perdagangan," terang Bahlil.

"Bahkan hari ini, devisa kita hari ini setiap tahun keluar kurang lebih Rp 450 triliun hanya untuk membeli minyak dan gas, khusus LPG," tutupnya.

Produksi energi dalam negeri masih punya banyak tantangan yang bikin pemerintah dan pihak-pihak terkait harus terus memutar otak. Baik produksi minyak maupun gas bumi (migas) di Tanah Air.

Diketahui, berdasarkan data Kementerian ESDM, lifting minyak terus menurun sejak tahun 2015. Saat itu, realisasi lifting minyak tercatat 779 ribu barel per hari (bopd). Setelah sempat naik menjadi 829 ribu bopd di 2016, angkanya kembali turun di 2017 menjadi 804 ribu bopd.

Namun sejak saat itu hingga hari ini, lifting terus turun secara berurutan yakni 778 ribu bopd (2018), 746 ribu bopd (2019), 707 ribu bopd (2020), 660 ribu bopd (2021), 612 ribu bopd (2022), dan 605,4 ribu bopd (2023).

Serupa, realisasi lifting gas juga terus menurun. Pada 2015, angkanya mencapai 1,202 juta barel setara minyak per hari (boepd). Kemudian turun menjadi 1,180 juta boepd tahun 2016 dan sebanyak 1,142 juta boepd tahun 2017.

Secara berurutan, realisasi lifting migas antara lain 1,145 juta boepd (2018), 1,059 juta boepd (2019), 983 ribu boepd (2020), 995 ribu boepd (2021), 953 ribu boepd (2022), dan 960 ribu boepd (2023).

Sejumlah tantangan masih menghadang dalam produksi minyak maupun gas bumi di Indonesia. Salah satu persoalan dalam produksi minyak yang berkaitan dengan pengeboran ialah analisis dampak lingkungannya (amdal). Tak hanya itu, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) juga tak jarang jadi masalah dalam produksi minyak, sehingga dibutuhkan sinergi antarkementerian untuk mengatasi hal tersebut.

Di sisi lain, pemerintah terus menggenjot target produksi gas di dalam negeri mencapai 12 miliar kaki kubik per hari (bscfd) pada tahun 2030 dengan mencari sumber gas raksasa. Sumber-sumbernya telah ditemukan, namun masih ada tantangan terkait pembeli prospektif gas tersebut dan infrastruktur penyalurannya.

Infrastruktur gas bumi yang memadai menjadi hal penting. Pasalnya, dengan membangun infrastruktur pendukung seperti jaringan gas bumi, nantinya gas bumi akan lebih mudah dan murah dijangkau oleh masyarakat dengan harga yang lebih kompetitif.

Di tengah berbagai tantangan ini, para pemimpin industri dan pakar tentu punya pandangan tersendiri untuk mengatasi hal-hal tersebut. Untuk itu, detikcom Leaders Forum hadir untuk membahas topik penting yang terangkum dalam tema 'Masa Depan Energi RI, Jaga Ketahanan demi Kedaulatan'.

Dalam acara yang akan digelar pada Rabu, 11 September 2024 pukul 10.00 WIB di Auditorium Menara Bank Mega, Tendean, berbagai narasumber siap hadir membahas topik-topik penting mengenai produksi migas dan ketahanan energi.

Mereka adalah Kepala SKK Migas, Dwi Sutjipto; Direktur Utama Pertamina Hulu Energi, Chalid Said Salim; Direktur Eksekutif ReforMiner, Komaidi Notonegoro; Wakil Ketua Komisi VII, Eddy Soeparno; serta Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Djoko Siswanto.

Adapun topik-topik yang akan dibahas meliputi kontribusi hulu migas dalam memenuhi kebutuhan energi domestik, langkah meningkatkan produksi migas nasional, evaluasi kebijakan serta peran pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, hingga rekomendasi kebijakan untuk pemerintahan baru.

Ada masih banyak lagi topik menarik soal energi yang akan dibahas di sini. Jadi, catat waktunya dan jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan detikcom Leaders Forum di sini.