SURABAYA, iNews.id - Edward Tannur, ayah dari terpidana Gregorius Ronald Tannur, bersama saudara laki-lakinya Ronald, menjalani pemeriksaan oleh penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim), Selasa (5/11/2024) siang. Dia diperiksa sebagai saksi.

Keduanya diperiksa selama tujuh jam seputar kronologi perkara suap atas vonis bebas Ronald Tannur. Edward Tannur maupun saudara laki-laki Ronald masih berstatus sebagai saksi dan diizinkan pulang oleh penyidik.

"Hari ini pemeriksaan berjalan dengan lancar, tadi pemeriksaan Edward Tannur selama tujuh jam sebagai saksi dan kita tetap kooperatif mengedepankan asas hukum," ujar Filmon Lay, kuasa hukum Edward Tannur usai pemeriksaan.

Edward Tannur, mantan anggota DPR itu bersama anak laki-lakinya hadir di Kejati Jatim untuk memenuhi panggilan penyidik. Mereka hadir didampingi oleh kuasa hukum dan langsung menuju lantai lima gedung pidana khusus Kejati Jatim tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media.

Filmon Lay, mengatakan, pemeriksaan dilakukan selama tujuh jam. Dia tidak menjelaskan materi pemeriksaan kliennya. 

"Saya menyampaikan Pak Edward Tannur saat ini bisa pulang. Kalau untuk pemeriksaan bukan ranahnya kami tapi itu ranahnya penyidik. Kami hanya membela hak-hak lien kami saja," katanya.

Dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tannur perkara penganiayaan kekasihnya hingga tewas, Kejagung telah menangkap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, kuasa hukum Ronald Tannur serta mantan pejabat Mahkamah Agung (MA). 

Terakhir, ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja ditetapkan sebagai tersangka atas peran aktifnya sebagai pemberi suap.

Editor: Kurnia Illahi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap alasan tak menetapkan Edward Tannur, ayah Ronald Tannur, sebagai tersangka. Meskipun, Edward mengetahui adanya "fee" untuk membebaskan anaknya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menegaskan bahwa penentuan status tersangka harus mempertimbangkan bukti yang kuat serta unsur niat dan tindakan yang terencana.

"Apakah kalau orang 'tahu' itu sudah salah? Itu yang harus digali dan berkali-kali," kata Harli di Kejagung Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Harli menekankan, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, diperlukan dua elemen hukum utama, yakni mens rea (niat jahat) dan aktus reus (tindakan nyata).

“Mens rea itu dilihat dari niatnya yang dikendaki dan disadari berkait dengan akibat-akibatnya. Ada will and wait tense di situ," ta dia.

"Nah berkaitan dengan actus reus-nya, antara niat dengan tindakannya itu harus sejalan," tambah Harli.

Harli menegaskan bahwa penyidikan masih terus berlanjut untuk menggali bukti-bukti lebih lanjut.

“Untuk dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka, harus ada bukti permulaan yang cukup, yang diperoleh setidaknya dari dua alat bukti,” jelasnya.

“Kami benar-benar berfokus pada proses ini dan berupaya mencari bukti-bukti tambahan agar perkara ini semakin terang benderang,” ungkap Harli.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menyebut bahwa Edward Tannur mengetahui perihal fee yang diberikan istrinya, Meirizka Widjaja (MW) kepada pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR).

"Suaminya berdasarkan keterangan MW, dia mengetahui kalau istrinya berhubungan dan minta tolong ke LR, tapi soal (jumlah) uang suaminya tidak tau. Karena suaminya itu pengusaha dan jarang ada di Surabaya," kata Abdul Qohar, Senin (4/11/2024).

Kemarin, Harli mengatakan bahwa suap yang dilakukan istri Edward Tannur bertujuan untuk memberikan vonis bebas atas kasus penganiayaan berujung kematian yang dilakukan anaknya.

Harli menyampaikan bahwa dari hasil penyelidikan, sudah terjadi transaksi dari MW kepada pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat.

"Karena kan sudah ada pembayaran kan dari MW kemarin Rp 1,5 miliar kepada Lisa, dan ditalangi oleh LR sebesar Rp 2 miliar. Nah bagaimana pengetahuan dari Edward Tannur soal ini (lagi didalami)," tegasnya.

Kejagung sebelumnya menetapkan MW sebagai tersangka pada Senin (4/11/2024). MW dianggap bersekongkol dengan LR untuk menyuap hakim Pengadilan Negeri Surabaya, agar anaknya divonis bebas dalam kasus penyiksaan hingga tewas sang kekasih, Dini Sera Afriyanti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan alasan belum menetapkan ayah Ronald Tannur, Edward Tannur, sebagai tersangka kasus suap pengurusan perkara penganiayaan yang menjerat anaknya meski ia disebut mengetahui rencana penyuapan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan, Edward belum ditetapkan sebagai tersangka karena Kejagung belum menemukan mens rea dan actus reus Edward dalam kasus tersebut.

"(Menetapkan seseorang sebagai tersangka), harus dilihat dari mens rea dan actus reus-nya," kata Harli kepada Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Mens rea adalah niat jahat seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan atau tindak pidana, sedangkan actus reus adalah perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana.

Adapun Edward dan Christopher Raymond Tannur, adik Ronald, telah diperiksa penyidik pada Selasa (5/11/2024) kemarin.

Harli menyebutkan, mereka diperiksa untuk menggali bukti-bukti terkait dugaan suap yang menjerat ibunda Ronald Tannur, Meirizka Widjaja.

"Nah, semua ini tentu dilakukan oleh penyidik dalam rangka mencari, mengumpulkan bukti-bukti dan membuat terang perkara ini," kata Harli.

Namun, ia tidak membeberkan secara detil mengenai materi pemeriksaan terhadap Edward dan Christopher.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengungkapkan bahwa Edwar mengetahui rencana Meirizka dan kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rachmat, untuk menyuap hakim.

"Suaminya berdasarkan keterangan MW (Meirizka), dia mengetahui kalau istrinya berhubungan dan minta tolong ke LR (Lisa), tapi soal (jumlah) uang suaminya tidak tau. Karena suaminya itu pengusaha dan jarang ada di Surabaya," kata Abdul Qohar.

Kejagung telah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus ini, yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Marpaung selaku hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara Ronald Tannur.

Kemudian, eks pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar yang diduga menjadi makelar kasus; kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rachmat; serta Meirizka Widjaja.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa ayah dan adik Ronnald Tannur, Edward Tannur dan Christopher Raymond Tannur, dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara penganiayaan yang menjerat Ronald Tannur, Selasa (5/11/2024).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebutkan, Edward dan Christopher diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan kasus suap yang melibatkan ibunda Ronald Tannur, Meirizka Widjaja itu.

"Nah, semua ini tentu dilakukan oleh penyidik dalam rangka mencari, mengumpulkan bukti-bukti dan membuat terang perkara ini," kata Harli kepada Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Harli tidak menjelaskan lebih jauh mengenai materi pemeriksaan terhadap Edward dan Christopher.

Ia hanya menjelaskan bahwa penyidik berfokus pada peran tersangka dalam kasus ini dan sejauh mana para saksi mengetahui atau mengalami kejadian yang relevan dengan peran para tersangka.

"Kita tahu bahwa tersangkanya sudah ada, tentu akan dikaitkan dengan bagaimana peran dari para tersangka ini, sejauh mana para saksi tentu memahami, mengetahui, melihat dan merasakan apa yang bisa disampaikan oleh para saksi terkait dengan perannya para tersangka," kata Harli.

Kejagung telah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus suap terkait pengurusan perkara Ronald Tannur, yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Marpaung selaku hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara Ronald Tannur.

Kemudian, eks pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar yang diduga menjadi makelar kasus; kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rachmat; serta Meirizka Widjaja.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa eks Anggota DPR sekaligus ayah dari terpidana Ronald Tannur, Edward Tannur di Kejaksaan Tinggi alias Kejati Surabaya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan pemeriksaan ini dilakukan untuk membuat terang kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur.

"Hari ini Edward Tannur diperiksa di Surabaya," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (5/11/2024).

Secara terpisah, Harli juga menyampaikan Ronald Tannur turut diperiksa hari ini oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI. Berbeda dengan ayahnya, Ronald diperiksa di Rutan Surabaya.

"Ronald Tannur diperiksa di Rutan [Surabaya]," imbuhnya.

Hanya saja, Harli tidak menjelaskan secara detail terkait hal-hal yang didalami oleh penyidik Kejagung terhadap ayah dan anak di kasus dugaan suap itu.

"Penyidik yang paham substansinya ya," pungkasnya.

Sebelumnya, ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja (MW) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap vonis anaknya di PN Surabaya pada Senin (4/11/2024).

MW ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga telah meminta pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR) untuk mengurus perkara di PN Surabaya.

Selanjutnya, MW kemudian dikenalkan dengan oknum pejabat di PN Surabaya berinisial R untuk meminta majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tannur.

Singkatnya, terkait biaya yang diperlukan terkait dengan sidang Ronald Tannur akan ditanggung oleh MW. Total biaya yang telah dikeluarkan dari ibu Ronald Tannur itu mencapai Rp1,5 miliar.

Selain itu, Tersangka LR juga telah menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan total biaya seluruhnya adalah Rp3,5 miliar.

Uang miliaran itu diduga telah disebar ke tiga oknum PN Surabaya yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul.

SURABAYA, iNews.id - Edward Tannur, ayah terpidana Gregorius Ronald Tannur mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim), Selasa (5/11/2024). Mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tiba pukul 09.45 WIB.

Pantauan di lokasi, mengenakan kemeja hitam dan masker, Edward Tannur tampak santai memasuki gedung Kejati Jatim. Saat dimintai konfirmasi mengenai kedatangannya, dia enggan berkomentar dan terus melangkah hingga memasuki lift.

Sementara itu, Kuasa hukum keluarga Edward Tannur, Filmon Lay juga enggan berkomentar banyak mengenai kedatangan kliennya. Dia hanya mengatakan, kedatangan Edward Tannur untuk menjenguk istri, Meirizka Widjaja yang ditahan dan berstatus tersangka.

"Ini mau menjenguk, terima kasih teman-teman," ujar Filmon Lay saat mendampingi Edward Tannur.

Sementara itu, tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang menjadi tersangka suap dan gratifikasi terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tannur dipindahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta, Selasa (5/11/2024). 

Ketiga hakim tersebut, Heru Hanandyo, Mangapul dan Erintuah Damanik. Mereka diberangkatkan secara bertahap dari rUMAH Tahanan (Rutan) Kelas Satu Surabaya, cabang Kejati Jatim.

Pihak kejaksaan hingga kini belum memberikan keterangan terkait kedatangan Edward Tannur dan pemindahan tiga hakim tersebut.

Editor: Kurnia Illahi

SURABAYA, iNews.id - Edward Tannur, ayah terpidana Gregorius Ronald Tannur yang juga mantan anggota DPR dari Fraksi PKB, mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim), Selasa (5/11/2024). Edward didampingi oleh tim kuasa hukumnya. 

Edward Tannur tiba di Kantor Kejati Jatim pukul 09.45 WIB. Saat dikonfirmasi mengenai kedatangannya di Kejati Jatim, Edward enggan berkomentar dan langsung memasuki lift kejaksaan.

Kuasa hukum keluarga Edward Tannur, Filmon Lay menjelaskan, kedatangan kliennya di Kejati Jatim untuk menjenguk istrinya, Meirizka Widjaja yang ditahan dan berstatus tersangka.

"Saya mewakili keluarga ingin menjenguk, terima kasih teman-teman. Iya, kemungkinan ada pemeriksaan," ujar Filmon Lay.

Sementara itu, tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang menjadi tersangka suap dan gratifikasi terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tannur dipindahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). 

Ketiga hakim tersebut, Heru Hanandyo, Mangapul dan Erintuah Damanik. Mereka diberangkatkan secara bertahap dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas Satu Surabaya, cabang Kejati Jatim.

Sementara terkait kedatangan Edward Tannur dan pemindahan tiga hakim tersebut, pihak Kejaksaan hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi.

Editor: Kurnia Illahi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar pidana Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, mengataan langkah jaksa penuntut umum (JPU) kasus pembunuhan dengan terdakwa Ronald Tannur yang diputus bebas Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, mengajukan kasasi adalah langkah tepat. Hal ini karena putusan PN Surabaya ini menjadi perhatian publik.

“Dalam kasus ini, JPU atas putusan bebas Ronald Tannur ini memang wajib kasasi karena putusannya seperti itu,” kata Hibnu, Kamis (25/7/2024).

Putusan hakim PN Surabaya ini jauh dari tuntutan JPU yang meminta anak anggota DPR RI Edward Tannur ini divonis penjara 12 tahun. Kata Hibnu, vonis bebas ini menjadi perhatian publik, sehingga jaksa sebaiknya mengajukan kasasi.

Dijelaskannya, bebasnya seorang terdakwa dalam asus pembunuhan bisa saja karena tidak ada bukti pembunuhan seperti yang dirumuskan dalam dakwaan. Atau karena kesalahan teknis. “Kita tidak tahu apa yang membuat hakim memutus bebas terdakwa. Kalau teknis berarti di penuntutannya,” kata Hibnu.

Hal yang menjadi pertanyaan, menurut Hibnu, adalah apakah mungkin jaksa ada kesalahan teknis?. Menurut Hibnu hal itu sangat sangat tidak mungkin. “Apalagi perkaranya pembunuhan,” ungkapnya.

PN Surabaya telah memutus bebas onald Tannur. Ia dinyatakan tidak terbukti melakukan pembunuhan atas Dini Sera Afrianti (29).

Merujuk surat dakwaan disebukan peristiwa itu terjadi pada Selasa, 3 Oktober 2023 di karaoke Blackhole KTV di Lensurabaya,marc Mall Jalan Mayjend Jonosewojo, Surabaya. Saat itu Ronald karaoke bersama Dini dan teman-teman Ronald. Sambil bernyanyi mereka meminum minuman beralkohol.

Tiga orang dari mereka pulang lebih dulu karena ada yang mabuk berat. Sehingga saat itu hanya ada Ronald dan Din,i yang meninggalkan ruangan sekitar pukul 00.10 WIB. Ronald disebut membawa botol minuman keras yang masih tersisa isinya.

Di depan lift untuk turun ke parkiran mobil, keduanya terlibat cekcok. Dalam dakwaan juga disebutkan Ronald disebut menampar Dini hingga memukulkan botol minuman keras ke Dini. Cekcok berlanjut hingga mereka menanyakan rekaman CCTV ke pihak karaoke untuk mencari tahu siapa yang memukul duluan.

Dini yang dalam kondisi mabuk lalu duduk berselonjor di parkiran sedangkan Ronald mulai menyalakan mobilnya. Posisi Dini berada di luar mobil sebelah kiri. Ronald yang sudah berada di balik setir mengajak Dini pulang tapi tidak dijawab. Ronald disebut menjalankan mobil hingga melindas Dini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Putusan bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur, terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti, terus menuai kritik dari publik. Putusan tersebut dirasa janggal, karena banyak fakta persidangan yang dinilai menguatkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

Kasus Gregorius ini, terjadi pada Oktober 2023. Ketika Dini Sira mendatangi Gregorius di tempat karaoke Blackhole KTV di Lenmarc Mall, Surabaya. Mereka berada di dalam ruang nomor 7. Pada malam karaoke itu, keduanya pun asik dengan minum-minuman beralkohol berupa Jose Tequilla sampai dini hari. Keduanya, pun dikatakan dalam kondisi mabuk, namun masih mampu untuk pulang. Pada saat hendak pulang itulah peristiwa penganiayaan sampai mati itu terjadi.

Setelah minum-minum alkohol sampai teler, Greogorius bersama Dini Sari hendak ke parkir mobil basement. Keduanya menggunakan lift menuju turun. Namun sebelum masuk lift, keduanya dikatakan mulai terjadi cekcok. Gregorius, pada kondisi di depan lift tersebut, masih membawa sebotol minuman. Di dalam lift, terungkap di persidangan, Greogorius menampar Dini Sari. Bahkan botol minuman yang masih dibawa Gregorius dihantamkan kepada Dini Sari. Keributan tersebut, tetap terjadi sampai keduanya tiba di parkir basement.

Di parkiran itu, Gregorius melindas Dini Sari dengan mobil. Dini Sari terkapar tak sadarkan diri. Beberapa saat setelah kejadian tersebut, sejumlah saksi menemukan Dini Sari sudah dalam kondisi luka-luka, dan sempat melakukan pertolongan dengan membawa ke rumah sakit. Akan tetapi dalam perjalanan, Dini Sari dinyatakan tewas.

Kasus tersebut berujung pada pengusutan oleh kepolisian, dan berhasil menangkap Gregorius Tannur. Penangkapan oleh kepolisian, sempat menjadi perhatian masyarakat mengingat Gregorius Tannur adalah anak dari politikus Edward Tannur.

Dalam proses di kepolisian di Surabaya, penyidik saat itu hanya menetapkan Gregorius sebagai tersangka Pasal 351 dan Pasal 359 tentang penganiayaan dan membuang fakta tentang dugaan pembunuhan. Akan tetapi, pada saat kasus tersebut disidangkan di PN Surabaya, tim JPU menambahkan penjeratan dakwaan menggunakan sangkaan pasal 338 KUH Pidana tentang pembunuhan.

Dan dalam tuntutan jaksa, menebalkan hukuman 12 tahun atas perbuatan Gregorius yang dinilai terbukti melakukan penganiayaan dan pembunuhan. Akan tetapi, majelis hakim, dalam putusannya berkata lain dengan vonis bebas.

Kejaksaan memastikan akan melawan putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur (Jatim) yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur (GRT) selaku terdakwa kasus penganiayaan hingga tewas kekasihnya Dini Sera Afrianti. Kejaksaan Agung (Kejakgung) memerintahkan agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya segera melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan bebas anak mantan anggota DPR RI Edward Tannur tersebut.

“Ya, kita (kejaksaan) menyatakan kasasi atas putusan majelis hakim tersebut,” kata Harli melalui pesan singkat, Kamis (25/7/2024). Kata Harli tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih menunggu salinan putusan lengkap dari PN Surabaya. Namun begitu, kata Harli melanjutkan, dari Kejakgung sudah menyampaikan kepada tim JPU dalam kasus tersebut untuk segera menyiapkan memori kasasi. “JPU masih punya waktu untuk penyusunan memori kasasi selama 14 hari,” kata Harli.

Harli menerangkan alasan mengapa putusan bebas terhadap terdakwa Gregorius tersebut harus dikasasi ke MA. Kata dia, kejaksaan tak terima dengan putusan bebas itu lantaran tak sesuai dengan tuntutan JPU. JPU pada saat penuntutan meminta majelis hakim PN Surabaya, agar memvonis Gregorius bersalah telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan Dini Sera, perempuan 29 tahun meninggal dunia. Tuntutan JPU itu sesuai dengan dakwaan, yang menjerat Gregorius dengan Pasal 338 KUH Pidana.

Atas tuntutan tersebut, JPU meminta majelis hakim menghukum Gregorius 12 tahun penjara dan restitusi senilai Rp 263 juta. Akan tetapi, hakim dalam putusannya mengabaikan seluruh dakwaan dan tuntutan JPU dengan vonis tak bersalah dan tak menjatuhkan pidana. Kata Harli, vonis bebas tersebut patut untuk dikoreksi. “Karena sepertinya hakimnya ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya,” begitu kata Harli.

Harli melanjutkan, penilaiannya tersebut melihat pertimbangan putusan hakim yang mengabaikan bukti-bukti perbuatan Gregorius. “Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara itu, hanya didasarkan tidak ada saksi. Dan itu sangat tidak beralasan. Karena hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan penuntut umum, misalnya bukti CCTV,” begitu ujar Harli.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan memastikan akan melawan putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur (Jatim) yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur (GRT) selaku terdakwa kasus penganiayaan hingga tewas kekasihnya Dini Sera Afrianti. Kejaksaan Agung (Kejagung) memerintahkan agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya segera melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan bebas anak mantan anggota DPR RI Edward Tannur tersebut.

“Ya, kita (kejaksaan) menyatakan kasasi atas putusan majelis hakim tersebut,” kata Harli melalui pesan singkat, Kamis (25/7/2024). Kata Harli tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih menunggu salinan putusan lengkap dari PN Surabaya.

Namun begitu, kata Harli melanjutkan, dari Kejagung sudah menyampaikan kepada tim JPU dalam kasus tersebut untuk segera menyiapkan memori kasasi. “JPU masih punya waktu untuk penyusunan memori kasasi selama 14 hari,” kata Harli.

Harli menerangkan alasan mengapa putusan bebas terhadap terdakwa Gregorius tersebut harus dikasasi ke MA. Kata dia, kejaksaan tak terima dengan putusan bebas itu lantaran tak sesuai dengan tuntutan JPU. JPU pada saat penuntutan meminta majelis hakim PN Surabaya, agar memvonis Gregorius bersalah telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan Dini Sera, perempuan 29 tahun meninggal dunia. Tuntutan JPU itu sesuai dengan dakwaan, yang menjerat Gregorius dengan Pasal 338 KUH Pidana.

Atas tuntutan tersebut, JPU meminta majelis hakim menghukum Gregorius 12 tahun penjara dan restitusi senilai Rp 263 juta. Akan tetapi, hakim dalam putusannya mengabaikan seluruh dakwaan dan tuntutan JPU dengan vonis tak bersalah dan tak menjatuhkan pidana. Kata Harli, vonis bebas tersebut patut untuk dikoreksi. “Karena sepertinya hakimnya ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya,” begitu kata Harli.

Harli melanjutkan, penilaiannya tersebut melihat pertimbangan putusan hakim yang mengabaikan bukti-bukti perbuatan Gregorius. “Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara itu, hanya didasarkan tidak ada saksi. Dan itu sangat tidak beralasan. Karena hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan penuntut umum, misalnya bukti CCTV,” begitu ujar Harli.

Kasus Gregorius ini, terjadi pada Oktober 2023. Ketika Dini Sira mendatangi Gregorius di tempat karaoke Blackhole KTV di Lenmarc Mall, Surabaya. Mereka berada di dalam ruang nomor 7. Pada malam karaoke itu, keduanya pun asik dengan minum-minuman beralkohol berupa Jose Tequilla sampai dini hari. Keduanya, pun dikatakan dalam kondisi mabuk, namun masih mampu untuk pulang. Pada saat hendak pulang itulah peristiwa penganiayaan sampai mati itu terjadi.

Setelah minum-minum alkohol sampai teler, Greogorius bersama Dini Sari hendak ke parkir mobil basement. Keduanya menggunakan lift menuju turun. Namun sebelum masuk lift, keduanya dikatakan mulai terjadi cekcok. Gregorius, pada kondisi di depan lift tersebut, masih membawa sebotol minuman. Di dalam lift, terungkap di persidangan, Greogorius menampar Dini Sari. Bahkan botol minuman yang masih dibawa Gregorius dihantamkan kepada Dini Sari. Keributan tersebut, tetap terjadi sampai keduanya tiba di parkir basement.

Di parkiran itu, Gregorius melindas Dini Sari dengan mobil. Dini Sari terkapar tak sadarkan diri. Beberapa saat setelah kejadian tersebut, sejumlah saksi menemukan Dini Sari sudah dalam kondisi luka-luka, dan sempat melakukan pertolongan dengan membawa ke rumah sakit. Akan tetapi dalam perjalanan, Dini Sari dinyatakan tewas.

Kasus tersebut berujung pada pengusutan oleh kepolisian, dan berhasil menangkap Gregorius Tannur. Penangkapan oleh kepolisian, sempat menjadi perhatian masyarakat mengingat Gregorius Tannur adalah anak dari politikus Edward Tannur.

Dalam proses di kepolisian di Surabaya, penyidik saat itu hanya menetapkan Gregorius sebagai tersangka Pasal 351 dan Pasal 359 tentang penganiayaan dan membuang fakta tentang dugaan pembunuhan. Akan tetapi, pada saat kasus tersebut disidangkan di PN Surabaya, tim JPU menambahkan penjeratan dakwaan menggunakan sangkaan pasal 338 KUH Pidana tentang pembunuhan.

Dan dalam tuntutan jaksa, menebalkan hukuman 12 tahun atas perbuatan Gregorius yang dinilai terbukti melakukan penganiayaan dan pembunuhan. Akan tetapi, majelis hakim, dalam putusannya berkata lain dengan vonis bebas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Rano Alfath mendukung penuh langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi atas putusan bebas terhadap Ronald Tannur, terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti. Dia menilai, putusan bebas terhadap Ronald Tannur mencederai rasa keadilan publik.

“Kami mendukung penuh langkah yang diambil jaksa penuntut umum untuk mengajukan kasasi putusan bebas Ronald Tannur terdakwa pembunuhan Dini Sera ke Mahkamah Agung. Kami menilai putusan tersebut mencederai rasa keadilan publik,” ujar Rano di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Untuk diketahui, Ronald Tanur divonis bebas dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (24/7/2024). Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Erintuah Damanik mengatakan Ronald dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Muzakki. Baik dalam pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP maupun ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP.

Legislator asal Banten III ini menegaskan, jika Fraksi PKB berkomitmen penuh agar ada keadilan bagi pelaku dan korban dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Menurutnya, meskipun terduga pelaku adalah anak mantan anggota Fraksi PKB, tetapi secara kelembagaan PKB berkomitmen untuk berdiri di pihak korban.

“Kami tidak akan melindungi siapapun yang terbukti bersalah secara hukum meskipun mereka anggota kami atau keluarga dari anggota kami,” ujar dia.

Rano menegaskan, penetapan Ronald Tanur sebagai tersangka telah melalui proses penyidikan mendalam. Polisi pun telah mengumpulkan berbagai barang bukti mulai dari CCTV hingga memeriksa saksi di sekitar tempat lokasi kejadian perkara.

“Terdakwa juga diketahui merupakan orang terakhir yang bersama korban dan diketahui tengah cekcok sebelum korban meninggal. Jadi agak janggal jika kemudian dengan konstruksi kasus yang ada lalu ada putusan bebas murni,” katanya.

Rano menegaskan, pembunuhan Dini Sera Afrianti ini merupakan kasus yang menjadi perhatian publik. Tidak hanya karena proses kematian korban yang tergolong sadis, tetapi juga karena status terdakwa pembunuhan sebagai anak pejabat negara.

“Maka wajar jika perhatian publik terhadap kasus ini cukup besar karena khawatir adanya perlakukan berbeda dalam proses penyidikan maupun proses peradilan kepada terduga pelaku,” katanya.

Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya, lanjut Rano, menebalkan persepsi publik jika hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Maka Fraksi PKB DPR RI mendukung sepenuhnya langkah JPU dari Kejaksaan Negeri Surabaya untuk melakukan Kasasi.

“Kami mendukung langkah tersebut dan berharap ada keputusan adil dari majelis hakim di tingkat Mahkamah Agung,” katanya.

Kejaksaan memastikan akan melawan putusan PN Surabaya yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur selaku terdakwa kasus penganiayaan hingga tewas kekasihnya Dini Sera Afrianti. Kejaksaan Agung (Kejagung) memerintahkan Kejari Surabaya segera melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan bebas anak mantan anggota DPR RI Edward Tannur tersebut.

“Ya, kita (kejaksaan) menyatakan kasasi atas putusan majelis hakim tersebut,” kata Harli melalui pesan singkat, Kamis (25/7/2024).

Kata Harli, tim JPU masih menunggu salinan putusan lengkap dari PN Surabaya. Namun begitu, kata Harli melanjutkan, dari Kejagung sudah menyampaikan kepada tim JPU dalam kasus tersebut untuk segera menyiapkan memori kasasi. “JPU masih punya waktu untuk penyusunan memori kasasi selama 14 hari,” kata Harli.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman berharap jaksa mengajukan banding atas vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Rabu (24/7/2024), kepada Gregorius Ronald Tannur terkait kasus dugaan penganiayaan yang berakibat kekasihnya, Dini Sera Afrianti, hingga meninggal.

Hakim Erintuah Damanik membebaskan Gregorius dari semua dakwaan. "Saya sangat berharap jaksa melakukan banding terhadap kasus ini," kata Habiburokhman dalam pesan video yang diterima di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, membebaskan Gregorius Ronald Tannur dari segala dakwaan terkait kasus dugaan penganiayaan yang berakibat kekasihnya bernama Dini Sera Afrianti meningga. Gregorius merupakan putra dari anggota Komisi IV DPR RI nonaktif, Edward Tannur.

Habiburokhman pun mengaku prihatin atas vonis bebas yang dijatuhkan hakim. "Kami sangat prihatin sekali dengan vonis bebas terhadap saudara Gregorius Ronald Tannur," ujarnya.

Menurut dia, majelis hakim PN Surabaya semestinya menerapkan prinsip kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis) dalam menjatuhkan vonis atas kasus tersebut. "Kalau saya mengikuti kasusnya melihat videonya, menurut saya, semestinya majelis hakim bisa menerapkan prinsip kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau dolus eventualis," tutur Habiburokhman.

Menurut Habiburokhman, hal itu karena terdakwa sadar bila perbuatan yang dilakukan terhadap korban berpotensi menyebabkan hilangnya nyawa. "Jadi, walaupun yang bersangkutan tidak berniat membunuh, tapi seharusnya sadar kalau kemungkinan karena perbuatannya maka korban bisa meninggal dunia. Nah, ini yang menurut saya satu persoalan penting dalam putusan tersebut," kata Habiburokhman.

Dia pun lantas mengajak segenap masyarakat untuk sama-sama mengawal kasus tersebut hingga di pengadilan tingkat banding. "Dan, kita sama-sama kawal di pengadilan tingkat banding agar korban almarhumah bisa mendapatkan keadilan," kata Habiburokhman.