IDXChannel - Pengurus Daerah Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) Jakarta, Badan Kejuruan Teknik Kewilayahan dan Perkotaan (BKTKP) Persatuan Insinyur Indonesia (PII), dan Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlements (EAROPH) Indonesia menyelenggarakan Sekolah Semanggi Perencanaan Kota dan Wilayah.

Ketua IAP Jakarta sekaligus Ketua Penyelenggara Sekolah Semanggi, Adhamaski Pangeran menyatakan, kegiatan yang bertemakan 'Optimizing and nanaging Urban Assets, Leveraging Urban Advantages' ini bertujuan untuk mengetahui cara mengoptimalkan dan berinovasi dalam memanfaatkan aset-aset milik pemerintah, terutama aset terkait tanah dan bangunan di Jakarta.

Adhamaski menegaskan, data World Bank dan Bappenas menyebutkan, aset tanah dan bangunan yang merupakan barang milik negara (BMN) dan barang milik daerah (BMD) memiliki potensi besar mencapai Rp210 triliun.

“Ini merupakan big opportunity, big money yang belum ditangkap oleh banyak orang. Kita harus berani membuka ide-ide baru untuk mengoptimalkan peluang yang ada dan tentunya bersinergi dengan pihak terkait, baik pusat dan daerah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya di Jakarta, Minggu (10/11/2024).

Lebih lanjut menurut Adhamaski, optimalisasi aset Pemprov ini sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan untuk menjaga dan mengoptimalkan kekayaan negara.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tri Indrawan menyatakan, pengelolaan aset daerah berupa tanah dan lainnya itu sudah dibuka peluangnya. Hal yang harus dipelajari adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Namun jika ada lokasi yang strategis namun pertuntukkannya ialah RTH (Ruang Terbuka Hijau)-nya, tetapi jika dimaksimalkan memiliki benefit dan manfaat untuk masyarakat itu bisa disinergikan,” kata dia.

Dia pun meminta semua pihak tak lagi menerapkan pola lama dalam berpikir. Jika asetnya memiliki nilai komersial yang memiliki benefit dan manfaat ekonomi yang besar, jangan berpikir tak bisa dimanfaatkan karena RTH-nya tinggi.

“Kita manfaatkan, bahkan harus bisa kita tingkatkan penggunaannya. Karena kita konsepnya benefit, dan teman-teman swasta melihatnya profit. Dan jika proposal penawarannya memberikan benefit tinggi maka bisa juga harganya bisa di bawah harga pasar. Tapi kita tetapkan pengelolaannya memberikan benefit seluas-luasnya bagi masyarakat, dampak ekonominya,” kata dia.

Sementara itu, Presiden EAROPH Indonesia Andira Reoputra menyebutkan, semoga Sekolah Semanggi Batch II ini bisa memberikan pengetahuan baru bagi kita bersama. Andira Reoputra yang juga Direktur Utama Sarana Jaya (BUMD) menegaskan acara ini bertujuan untuk mengembangkan dengan Jakarta sebagai kota global.

Selain itu, menurutnya juga bisa memberikan ide, embrio baru terkait peluang baru untuk mengembangkan Jakarta menjadi kota global.

"Saya senang dengan tema Sekolah Semanggi Batch II ini dan semoga ada pengetahuan baru bagi teman-teman untuk mengakses akses yang diinginkan. Karena menurutnya, sebagai developer atau swasta juga ada keterbatasan memperoleh lahan," katanya.

“Seperti di Sarana Jaya ada beberapa proyek kita merupakan asset negara dan daerah yang di formulasikan dengan konsep BOT (Build Operate Transferdan) juga Build-Transfer-Operate (BTO). Dan ini sudah ada di Kemendagri melalui PP No 16 tahun 2016,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua Badan Kejuruan Teknik Kewilayahan dan Perkotaan (BKTKP) PII Soelaeman Soemawinata menyatakan, Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota negara harus dipersiapkan menjadi kota global dan pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk menjadi kota global, jelas Soelaeman yang merupakan Dewan kehormatan DPP Real Estat Indonesia (REI), maka Jakarta harus mampu meningkatkan daya saingnya sebagai pusat finansial dan investasi dunia.

“Secara teori ada delapan syarat yang harus dipenuhi Jakarta untuk menuju kota global. Saat ini yang sudah terpenuhi baru tiga syarat yaitu populasi yang besar, adanya perusahaan multinasional dan dominasi ekonomi nasional,” kata dia.

Sedangkan syarat yang belum dipenuhi Jakarta sebagai kota global yaitu terkait belum seragamnya pembangunan di Jakarta (Hi Degree of Urban Development). Kemudian unsur significant and globalized financial sector tidak ada. Selanjutnya unsur well developed transportation infrastructure yang kurang maksimal dan tidak simple, serta globally influential output of ideas; innovations, or cultural products.

“Jakarta akan tetap strategis terlebih karena berperan sebagai kota global. Sebagai kota terbesar di Indonesia, kata Soelaeman, peran Jakarta akan tetap eksis karena terdapat banyak institusi keuangan dan kantor pusat perusahaan multinasional,” katanya.

(Dhera Arizona)

Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menambah dua Direktorat Jenderal (Ditjen) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam struktur baru tersebut juga dihapus satu badan dan ditambah satu badan baru.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang berlaku sejak diundangkan 5 November 2024. Aturan itu menggantikan aturan sebelumnya yang berada dalam Perpres Nomor 57 Tahun 2020.

Dalam pasal 7 Perpres Nomor 158 Tahun 2024, disebutkan dua Ditjen baru di bawah Kemenkeu yaitu Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, dan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Lebih rinci dijelaskan dalam pasal 13 bahwa Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara tugas Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan dijelaskan dalam pasal 45 yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan dan kerja sama internasional sektor keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tidak ada lagi dalam struktur Kemenkeu karena dilebur menjadi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Meski begitu, struktur Badan di Kemenkeu jumlahnya tetap dua yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, serta tambahan Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan.

"Di struktur baru nanti, BKF melebur dalam Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Iya (Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan baru), semula Komite Stabilitas Sektor Keuangan melebur dalam Ditjen tersebut," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro saat dihubungi detikcom.

Dengan begitu, susunan organisasi Kemenkeu terdiri atas Sekretariat Jenderal; Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal; Ditjen Anggaran; Ditjen Pajak; Ditjen Bea dan Cukai; Ditjen Perbendaharaan; Ditjen Kekayaan Negara; Ditjen Perimbangan Keuangan; Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Kemudian di bawahnya lagi ada Inspektorat Jenderal; Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan; serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.Sementara susunan di level Staf Ahli jumlahnya masih tetap sembilan, namun Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi dihapus dan digantikan menjadi Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam pidato kenegaraan pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengelola kekayaan negara demi kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk itu, Presiden Prabowo resmi mengumumkan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau singkatnya BPI Danantara.

“Semua kekayaan bangsa Indonesia harus sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat kita. BPI Danantara dibentuk sebagai perwujudan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan katalisator investasi nasional yang fokus pada pengelolaan investasi strategis negara," tandasnya dalam pidato perdananya tersebut.

Kini, Muliaman Darmansyah Hadad yang mantan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didaulat sebagai Kepala BPI Danantara. Kelak, BPI Danantara digadang-gadang sebagai cikal bakal superholding BUMN, layaknya Temasek di Singapura dan Khazanah milik Malaysia.

Muliaman menyampaikan, mengacu kepada pasal 33 UUD 1945, salah satu tugas penting BPI Danantara adalah membangun fondasi investasi negara yang kuat dengan melakukan konsolidasi kekayaan negara dipisahkan. Alhasil, mobilisasi dana dapat lebih optimal dengan tata kelola, transparansi, dan pengelolaan risiko yang prima.

"Kami akan bekerja keras untuk melakukan transformasi, membangun ekosistem investasi yang kondusif, berkoordinasi dan bersinergi serta memberikan nilai tambah bagi semua pihak, baik dalam negeri maupun global,” ujarnya dalam keterangan resminya dikutip KONTAN.

Menurut Muliaman, akan ada revisi Undang-Undang BUMN yang harus dilakukan, dalam rangka pembentukan Danantara. "Iya betul. Ada nanti persiapan UU untuk Danantara," katanya.

Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu mengungkapkan, Danantara nantinya akan menjadi super hoding BUMN yang mengkonsolidasikan aset-aset berbagai BUMN untuk dijadikan sebagai kendaraan investasi pemerintah untuk mendongkrak atau leverage aset itu.

"Nanti akan diumumkan sendiri oleh Pak Presiden berapa dana yang kita kumpul dari saham kita, di capital kita, di Pertamina, di PLN, di BUMN-BUMN, dana pensiun dan sebagainya. Itu kan kalau sendiri-sendiri kan enggak bisa apa-apa," kata Anggito dalam acara Orasi Ilmiah Dies Natalis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (28/10/2024).

Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group, Lembaga Management FEB UI menilai, dalam konteks kelembagaan Danantara, maka regulasi yang mengatur bahwa Kepala BPI Danantara bertanggung jawab kepada Presiden sudah cukup tepat.

"Ini tentu sebagai suatu bentuk tatakelola yang memungkinkan otonomi besar yang dimiliki badan ini dalam pengelolaan BUMN tidak akan banyak diintervensi oleh banyak pihak lain," tuturnya kepada KONTAN, Rabu (30/10/2024).

Toto menyebut, pengalaman selama ini banyak kasus mismanajemen atau korupsi BUMN karena intervensi pihak luar. Saat ini paling tidak ada beberapa institusi yang keberadaannya mengatur dan atau mengelola BUMN. Selain Kementerian BUMN, maka ada Badan Pengelola Danantara dan Indonesia Investment Authority (INA).

Meskipun INA saat ini masih belum aktif sepenuhnya, namun lembaga ini sudah pernah diberikan wacana untuk mengelola BUMN bluechips seperti BBRI dan BMRI dalam rangka menarik minat calon investor global.

Dalam jangka pendek ini tentu Kemeterian BUMN adalah pengelola BUMN sesuai amanat UU BUMN 19/2003. Upaya untuk mulai memisahkan fungsi regulatory di Kementerian BUMN kepada Danantara sebagai executing agency harus disesuaikan dengan amandemen terhadap UU No. 19/2003.

"Upaya amandemen ini sudah cukup lama dibahas di DPR namun belum ada kesepakatan sampai dengan akhir masa jabatan Presiden Jokowi," sebut Toto.

Toto melihat karakter BUMN Indonesia dan juga fungsi yang diembannya sesuai UU 19/2003 tentang BUMN,yakni bukan saja fungsi komersial semata namun juga fungsi public serviceobligation (PSO).

Dengan melihat karakter itu, maka model BUMN Khazanah di Malaysia terlihat lebih fit dengan situasi pengelolaan BUMN Indonesia.

"Khazanah memiliki model pengelolaan BUMN dengan pendekatan portfolio seperti Temasek, namun masih mengakomodasi pengelolaan BUMN yang memiliki tugas PSO yang strategis seperti Tenaga Nasional Bhd (listrik) atau Telecom Malaysia," paparnya.

Menurut Toto, bisa dikatakan Khazanah tidak sepenuhnya mengelola perusahaan negara pada posisi hands on ownership seperti Temasek. Namun, masih kombinasikan dengan aspek direction pada BUMN dengan tugas PSO besar (hands on management).

Karenanya target return untuk BUMN di bawah Khazanah yang memiliki bisnis fully commercial berbeda dengan kelompok BUMN yang memiliki juga tugas PSO.

Trubus Rahadiansyah, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti menilai, ide mendirikan super holding dengan cikal bakal Danatara bisa saja menjadi opsi asalkan tujuannya untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

"Lahirnya BUMN adalah amanat konstitusi UUD 1945. BUMN memiliki tugas sebagai public service obligation (PSO), jadi tidak hanya bisnis," terangnya kepada KONTAN, Rabu (30/10/2024).

Adapun dari aspek kebijakan publik, Trubus pembentukan superholding BUMN harus melalui berbagai tahapan, termasuk sinkronisasi dan harmonisasi payung hukumnya agar memiliki landasan yang kuat. Bisa saja dengan menyusun omnibus law BUMN, dengan harmonisasi sejumlah undang-undang terkait untuk memperkuat posisi BUMN.

"Tapi masalah utama BUMN kita selama ini adalah banyaknya intervensi dari kepentingan politik. Kalau BUMN kita ingin kuat dan maju, maka harus diisi profesional semua," tegasnya.

Indonesia terus memperluas jaringan jalan tol sebagai upaya meningkatkan konektivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, per Juni 2024, jalan tol Indonesia telah bertambah sepanjang 2.103,2 kilometer.

Total jalan tol Indonesia yang dibangun tersebar ke beberapa wilayah. Lantas jalan tol mana yang terpanjang?

1. Jalan Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung

Melansir dari akun Instagram @ditjenkn, jalan tol yang menghubungkan Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan dan dari Pelabuhan Bakauheni sebagai pintu masuk Pulau Sumatera ke wilayah timur Sumatera ini mempunyai panjang 189,4 km. Adapun total investasi dari pembangunan jalan tol tersebut mencapai Rp 21,9 triliun.

2. Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar

Jalan tol ini yang diresmikan pada 2019 ini mempunyai panjang mencapai 140,9 km. Nilai investasi dari jalan tol tersebut mencapai Rp 16,7 triliun. Tol tersebut melintasi sejumlah wilayah antara lain Kalianda, Sidomulyo, Lematang, Kota Baru, Natar, Tegineneng, Metro hingga Terbanggi Besar.

3. Jalan Tol Pekanbaru-Dumai

Jalan tol ini diresmikan pada 2020 dengan panjang 131,5 km. Tol tersebut membutuhkan investasi sebesar Rp 12,18 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan akan ada pembahasan terkait nasib dari rumah dinas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu dekat.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menyampaikan dirinya akan menunggu proses administrasi, bila mana barang milik negara (BMN) tersebut dikembalikan ke bendahara negara.

“Saya rasa dalam waktu dekat akan ada pembicaraan. Kalau memang kemudian oleh pengguna barang diserahkan kembali, ya artinya kepada pengelola, kami kedudukannya sebagai pengelola. Jadi kami nunggu prosesnya saja,” ungkapnya saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Pada dasarnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memiliki menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya mengelola BMN.

Di mana BMN merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Semua barang yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah yaitu, hibah, perjanjian, Undang-Undang, putusan pengadilan.

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah DJKN sebelumnya juga mengaku siap untuk mengelola aset negara berupa rumah dinas, bila memang dikembalikan ke negara.

Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN Candra Giri Artanto menyatakan pihaknya siap menerima tanggung jawab untuk mengelola aset negara tersebut.

"Kami juga baru belajar dari media [tentang rumah dinas DPR]. Jadi nanti perlu dikonfirmasi saja ke DJKN Kementerian Keuangan. Tapi sekali lagi, kami siap kalau memang nanti ditugaskan," ungkapnya beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, DPR memutuskan untuk tidak lagi menyediakan rumah jabatan bagi anggota DPR periode 2024-2029 dengan alasan kondisi rumah yang sulit diperbaiki dan membutuhkan biaya besar untuk perawatannya.

Sebagai gantinya, para anggota DPR akan diberikan tunjangan rumah dinas yang mulai tahun ini diberikan secara tunai untuk dikelola secara mandiri oleh masing-masing anggota dewan senilai Rp50 juta.

Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani berharap bahwa keputusan tersebut dapat efektif dan bermanfaat bagi para anggota DPR periode yang akan bertugas dalam lima tahun mendatang.

“InsyaAllah efektif karena memang kami berharap bahwa itu bisa bermanfaat bagi para anggota [DPR periode baru],” ucapnya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).