Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam pidato kenegaraan pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengelola kekayaan negara demi kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk itu, Presiden Prabowo resmi mengumumkan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau singkatnya BPI Danantara.

“Semua kekayaan bangsa Indonesia harus sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat kita. BPI Danantara dibentuk sebagai perwujudan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan katalisator investasi nasional yang fokus pada pengelolaan investasi strategis negara," tandasnya dalam pidato perdananya tersebut.

Kini, Muliaman Darmansyah Hadad yang mantan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didaulat sebagai Kepala BPI Danantara. Kelak, BPI Danantara digadang-gadang sebagai cikal bakal superholding BUMN, layaknya Temasek di Singapura dan Khazanah milik Malaysia.

Muliaman menyampaikan, mengacu kepada pasal 33 UUD 1945, salah satu tugas penting BPI Danantara adalah membangun fondasi investasi negara yang kuat dengan melakukan konsolidasi kekayaan negara dipisahkan. Alhasil, mobilisasi dana dapat lebih optimal dengan tata kelola, transparansi, dan pengelolaan risiko yang prima.

"Kami akan bekerja keras untuk melakukan transformasi, membangun ekosistem investasi yang kondusif, berkoordinasi dan bersinergi serta memberikan nilai tambah bagi semua pihak, baik dalam negeri maupun global,” ujarnya dalam keterangan resminya dikutip KONTAN.

Menurut Muliaman, akan ada revisi Undang-Undang BUMN yang harus dilakukan, dalam rangka pembentukan Danantara. "Iya betul. Ada nanti persiapan UU untuk Danantara," katanya.

Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu mengungkapkan, Danantara nantinya akan menjadi super hoding BUMN yang mengkonsolidasikan aset-aset berbagai BUMN untuk dijadikan sebagai kendaraan investasi pemerintah untuk mendongkrak atau leverage aset itu.

"Nanti akan diumumkan sendiri oleh Pak Presiden berapa dana yang kita kumpul dari saham kita, di capital kita, di Pertamina, di PLN, di BUMN-BUMN, dana pensiun dan sebagainya. Itu kan kalau sendiri-sendiri kan enggak bisa apa-apa," kata Anggito dalam acara Orasi Ilmiah Dies Natalis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (28/10/2024).

Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group, Lembaga Management FEB UI menilai, dalam konteks kelembagaan Danantara, maka regulasi yang mengatur bahwa Kepala BPI Danantara bertanggung jawab kepada Presiden sudah cukup tepat.

"Ini tentu sebagai suatu bentuk tatakelola yang memungkinkan otonomi besar yang dimiliki badan ini dalam pengelolaan BUMN tidak akan banyak diintervensi oleh banyak pihak lain," tuturnya kepada KONTAN, Rabu (30/10/2024).

Toto menyebut, pengalaman selama ini banyak kasus mismanajemen atau korupsi BUMN karena intervensi pihak luar. Saat ini paling tidak ada beberapa institusi yang keberadaannya mengatur dan atau mengelola BUMN. Selain Kementerian BUMN, maka ada Badan Pengelola Danantara dan Indonesia Investment Authority (INA).

Meskipun INA saat ini masih belum aktif sepenuhnya, namun lembaga ini sudah pernah diberikan wacana untuk mengelola BUMN bluechips seperti BBRI dan BMRI dalam rangka menarik minat calon investor global.

Dalam jangka pendek ini tentu Kemeterian BUMN adalah pengelola BUMN sesuai amanat UU BUMN 19/2003. Upaya untuk mulai memisahkan fungsi regulatory di Kementerian BUMN kepada Danantara sebagai executing agency harus disesuaikan dengan amandemen terhadap UU No. 19/2003.

"Upaya amandemen ini sudah cukup lama dibahas di DPR namun belum ada kesepakatan sampai dengan akhir masa jabatan Presiden Jokowi," sebut Toto.

Toto melihat karakter BUMN Indonesia dan juga fungsi yang diembannya sesuai UU 19/2003 tentang BUMN,yakni bukan saja fungsi komersial semata namun juga fungsi public serviceobligation (PSO).

Dengan melihat karakter itu, maka model BUMN Khazanah di Malaysia terlihat lebih fit dengan situasi pengelolaan BUMN Indonesia.

"Khazanah memiliki model pengelolaan BUMN dengan pendekatan portfolio seperti Temasek, namun masih mengakomodasi pengelolaan BUMN yang memiliki tugas PSO yang strategis seperti Tenaga Nasional Bhd (listrik) atau Telecom Malaysia," paparnya.

Menurut Toto, bisa dikatakan Khazanah tidak sepenuhnya mengelola perusahaan negara pada posisi hands on ownership seperti Temasek. Namun, masih kombinasikan dengan aspek direction pada BUMN dengan tugas PSO besar (hands on management).

Karenanya target return untuk BUMN di bawah Khazanah yang memiliki bisnis fully commercial berbeda dengan kelompok BUMN yang memiliki juga tugas PSO.

Trubus Rahadiansyah, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti menilai, ide mendirikan super holding dengan cikal bakal Danatara bisa saja menjadi opsi asalkan tujuannya untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

"Lahirnya BUMN adalah amanat konstitusi UUD 1945. BUMN memiliki tugas sebagai public service obligation (PSO), jadi tidak hanya bisnis," terangnya kepada KONTAN, Rabu (30/10/2024).

Adapun dari aspek kebijakan publik, Trubus pembentukan superholding BUMN harus melalui berbagai tahapan, termasuk sinkronisasi dan harmonisasi payung hukumnya agar memiliki landasan yang kuat. Bisa saja dengan menyusun omnibus law BUMN, dengan harmonisasi sejumlah undang-undang terkait untuk memperkuat posisi BUMN.

"Tapi masalah utama BUMN kita selama ini adalah banyaknya intervensi dari kepentingan politik. Kalau BUMN kita ingin kuat dan maju, maka harus diisi profesional semua," tegasnya.

Jakarta -

Mega Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak disebutkan dalam Pidato Kepresidenan pertama usai pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Padahal, proyek ini merupakan warisan besar dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menelan anggaran besar.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan keberlanjutan IKN. Sebagai proyek besar, menurutnya IKN juga punya timeline yang cukup panjang.

"Kita juga mengetahui IKN adalah sebuah project yang besar dan perlu dilakukan berbagai upaya agar terus bisa berlanjut. Dan Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan, tentu dengan timeline yang harus disesuaikan," kata AHY, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Meski begitu, menurutnya bukan hanya proyek IKN yang perlu mendapatkan atensi pemerintah tetapi juga proyek-proyek strategis nasional (PSN) lainnya di berbagai wilayah. Salah satunya dukungan infrastruktur untuk mengejar swasembada pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Juga peningkatan kualitas manusia, masyarakat kita, baik sektor pendidikan, kesehatan, maupun pengentasan kemiskinan. Jadi tentu harus ada adjustment (penyesuaian timeline) yang bisa dilakukan dan ini membutuhkan masukan dari semua pihak," ujarnya.

Dengan demikian, perlu ada penyesuaian timeline untuk prioritas pembangunan. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan timeline baru, utamanya terkait alokasi anggarannya.

"Setiap 5 tahun itu perlu ada adjustment dan melihat peta dan juga prioritas pembangunan ini berlaku infrastruktur, termasuk pembangunan untuk sumber daya manusia (SDM). Jadi saya hanya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan tetapi tentu kita akan sesuaikan," tegasnya.

"Pertama juga budgeting-nya harus harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan project-project di IKN, kemudian selebihnya kita akan kita kawal dengan baik," sambungnya.

AHY mengatakan, salah satu pembangunan yang diprioritaskan untuk pembangunan IKN ialah infrastruktur legislatif dan yudikatif. Hal ini mengingat infrastruktur pemerintahan telah rampung dibangun mulai dari Istana Negara hingga Gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi sharing office dari para ASN kementerian.

"Selain eksekutif adalah legislatif. Jadi gedung parlemennya juga harus siap, termasuk juga untuk lembaga yudikatif. Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Prabowo), ke depan itu utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya," kata dia.

Ia juga memastikan, akan mengawal dengan baik pembangunan di Tanah Air. Hal ini selaras dengan pesan dari Prabowo agar jangan sampai pembangunan tidak efisien, apalagi kalau ada kebocoran.

Sebagai tambahan informasi, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan usai pelantikan di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Berbagai persoalan dibahasnya dalam pidato yang berdurasi hampir 30 menit itu. Ia membahas mulai dari kemiskinan, korupsi, swasembada pangan, energi, hingga subsidi. Namun dalam pidato tersebut, ia tidak menyinggung tentang pembangunan IKN.

Simak juga Video: Jokowi Buka Sidang Kabinet: Tak Semua Negara Mampu Bangun Ibu Kota dari Nol

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(shc/kil)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak menyinggung persoalan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pidato kenegaraan usai dilantik sebagai kepala negara. Padahal, proyek ini menjadi salah satu warisan besar era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Merespons hal ini, Menteri Kehutanan Kabinet Merah Putih sekaligus Plt Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni mengatakan, Prabowo telah beberapa kali menegaskan komitmennya untuk melanjutkan IKN.

"Pak Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk pembangunan IKN," kata Raja Juli, ditemui sebelum pelantikan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dengan demikian, tidak adanya topik IKN dalam pidato kenegaraan bukan berarti menyingkirkan mega proyek itu dari prioritas. Raja Juli menekankan, IKN akan dilanjutkan.

"Beliau sudah berkali-kali menyampaikan akan meneruskan, bahkan akan menuntaskan," ujarnya.

Lebih lanjut, saat ditanya tentang masa jabatannya dan Basuki sebagai Plt pimpinan OIKN, Raja Juli mengatakan bahwa Prabowo akan segera mengumumkan jawaban terkait hal itu.

"Nanti dengarkan pengumuman dari Pak Presiden (Prabowo) ya," kata dia.

Sebagai informasi, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan usai pelantikan di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Berbagai persoalan dibahasnya dalam pidato yang berdurasi hampir 30 menit itu.

Ia membahas mulai dari kemiskinan, korupsi, swasembada pangan, energi, hingga subsidi. Namun dalam pidato tersebut, ia tidak menyinggung tentang pembangunan IKN.

(shc/rrd)

Jakarta: Pidato Prabowo Subianto saat proses pelantikan Presiden mendapat reaksi dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024-2029 Anindya Bakrie memuji pidato perdana Prabowo sebagai Presiden itu.

Menurut dia, Prabowo sudah tepat menekankan mengenai ketahanan pangan, energi, hingga air. "Dan yang paling penting mengenai bagaimana menjadikan masyarakat, baik wong cilik, menengah, dan juga masyarakat atas bekerja sama untuk bangsa Indonesia," kata Anindya melalui keterangan tertulis, Minggu, 20 Oktober 2024.

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa bangsa Indonesia akan berdaulat, adil, dan makmur ketika semuanya, termasuk kalangan wong cilik, juga bisa menikmati kemerdekaan.
"Terlihat sekali upaya beliau (Prabowo) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan kami dari dunia usaha di dalam naungan Kadin tentunya sangat siap untuk mendampingi beliau (Prabowo) sebagai mitra strategis,” kata Anindya.

Anindya mengatakan Kadin sebagai mitra strategis pemerintah, sangat siap mendukung program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri pelantikan mereka di Gedung MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta siang tadi.

Tumbuhkan ekonomi baru

Dia menambahkan pelaksanaan program makan bergizi gratis pada anak usia sekolah yang dicanangkan Prabowo-Gibran akan menumbuhkan ekonomi baru. Menurut dia, akan banyak lumbung pangan di daerah-daerah.

"Ini membuat para pengusaha UMKM sekarang (akan) menikmati. Karena ada pembelinya dan ada pemakainya," kata Anindya.

Dia percaya, dengan adanya public private partnership, yaitu kerja sama antara pemerintah dan swasta atau dunia usaha, termasuk juga BUMN dan koperasi, akan berjalan dengan baik. Anindya menjelaskan, Kadin Indonesia yang dibentuk pada 24 September 1968 berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1987 adalah mitra strategis pemerintah dalam bidang ekonomi.

"Ini merupakan awal yang baik untuk menuju Indonesia emas 2045. Ini merupakan landasan yang penting untuk 10 tahun ke depan," kata dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

JAKARTA, investor.id – Hari ini, Minggu (20/10/2024), merupakan hari pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2024-2029. Menyambut pidato kenegaraan yang disampaikan Prabowo, nilai tukar (kurs) rupiah berpotensi bergerak ke level 15.000 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Oktober 2024.

Salah satu poin yang dinilai menarik bagi para pengamat adalah fokus Prabowo pada kondisi perekonomian Indonesia.

“Pidato pertama Prabowo sebagai presiden yang begitu panjang tanpa teks yang fokus pada kondisi perekonomian. Kita tahu, lagi-lagi Prabowo mengatakan walaupun kita melihat data ekonomi dalam negeri cukup bagus, tapi kita juga harus melihat secara nyata bagaimana kondisi masyarakat di bawah,” ucap Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam catatan Minggu.

Ia menilai, diperlukan keseriusan pemerintah sehingga kelompok masyarakat ini bisa makmur.

“Ini yang cukup menarik buat kami sebagai pengamat. Mengapa? Kita harus melihat juga kondisi ekonomi yang saat ini sedang bergejolak, terutama di (sisi) eksternal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Semua mata akan memperhatikan masa 100 hari yang tidak dapat diprediksi akibat tensi geopolitik dan perlambatan ekonomi China.

Tak hanya itu, Ibrahim juga menekankan soal rencana Prabowo mengalokasikan biodiesel sebagai substitusi bahan bakar minyak (BBM) impor. Saat ini, Indonesia mengimpor minyak mentah hingga satu juta barel per hari.

Dengan adanya perubahan diversifikasi dengan minyak sawit (CPO) atau bioetanol singkong, maka Indonesia memiliki kekuatan untuk mengurangi beban impor BBM.

“Dan di sisi lain pun, eksplorasi untuk minyak dan gas juga harus kembali. Tujuannya untuk menutupi kekurangan yang ada. Kita melihat ke depan dalam kondisi global yang tak menentu, perang di mana-mana, Indonesia harus bisa memenuhi kebutuhan sendiri (lewat) swasembada pangan, sumber daya alam, dll,” terang Ibrahim.

Ia menilai pidato kenegaraan Prabowo kemungkinan besar akan membuat potensi positif bagi pasar. Sebagai respons, kata dia, pasar akan semakin tertarik pada perekonomian di Indonesia.

Ibrahim menakar kurs rupiah akan menguat dan ada kemungkinan bergerak naik menuju level 15.000 per dolar AS.

“Sedangkan indeks harga saham gabungan (IHSG) masih terus mengalami penguatan. Ada potensi di Oktober ini IHSG akan menuju 8.000,” pungkasnya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi komoditas penting di Indonesia. Kebijakan ini dibesut Joko Widodo (Jokowi), presiden yang menjabat sebelum Prabowo.

Prabowo mengatakan kebijakan hilirisasi akan membuat masyarakat Indonesia memiliki kesejahteraan sejati. Termasuk bagi masyarakat miskin, kesejahteraan ekonomi bisa terjadi dengan adanya kebijakan hilirisasi.

"Dalam menjamin melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki," beber Prabowo dalam pidato kenegaraan pertamanya, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Menurutnya dengan adanya kebijakan hilirisasi, kekuatan ekonomi Indonesia akan meningkat. Dengan begitu masyarakat bisa mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Eks Menteri Pertahanan itu ingin manfaat hilirisasi dari berbagai komoditas di Indonesia harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

"Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat," pungkas Prabowo.

(hal/kil)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Joko Widodo menyusun asumsi dasar makro ekonomi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025, sebagai pedoman bagi presiden terpilih Prabowo Subianto pada tahun pertama pemerintahannya.

Hal tersebut menjadi mekanisme rutin yang berlangsung setiap masa transisi pemerintahan, yakni pemerintahan presiden saat itu berkoordinasi dan mengakomodir program-program dari presiden penerusnya.

Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan mengenai asumsi makro dan APBN 2025 pada Jumat (16/8/2024) di hadapan para anggota dewan dan pemimpin pemerintahan. Pidato itu menjadi gambaran bagaimana pemerintah memandang perekonomian tahun depan sekaligus anggaran dan rencana belanja yang disiapkan.

Salah satu tolok ukur utama adalah target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2%, yang angkanya sama dengan target tahun ini.

"Pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan sebesar 5,2%. Karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi kita akan lebih bertumpu pada permintaan domestik. Daya beli masyarakat akan dijaga ketat, dengan pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi," ujar Jokowi pada Jumat (16/8/2024).

Pertumbuhan ekonomi tertinggi selama pemerintahan Jokowi terjadi pada 2022, yakni mencapai 5,31%. Angka itu tidak lepas dari efek basis rendah (low based effect), karena pertumbuhan ekonomi 2021 ada di 3,69% atau dalam tahap pemulihan dari pandemi Covid-19.

Target pertumbuhan ekonomi 2025 masih landai.

Dari sisi inflasi, pemerintah menargetkan untuk terjaga di level 2,5%. Angka itu sejalan dengan tren inflasi tahun ini, yang sejak Januari 2024 menyentuh 2,57% (year-on-year/YoY), sempat naik, hingga Juli 2024 turun ke 2,13% (YoY).

Meskipun inflasi diyakini terjaga, tolok ukur pemerintah terhadap nilai tukar rupiah justru tampak tidak begitu optimistis. Pemerintah mematok asumsi makro nilai tukar 2025 di Rp16.100 per dolar AS, lebih tinggi dari asumsi 2024 yakni Rp15.000 per dolar AS.

Setelah pembacaan Nota Keuangan oleh Jokowi, pada perdagangan Jumat (16/8/2024) kurs rupiah ditutup menguat 0,04% ke level Rp15.693 per dolar AS. Beberapa waktu terakhir rupiah menunjukkan penguatannya dan berhasil menembus batas psikologis Rp16.000 per dolar AS.

Pemerintah juga mematok suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun di level 7,1%. Asumsi itu naik dari tolok ukur 2024 yakni 6,7%.

Jokowi menekankan bahwa pemerintah akan terus memantau dan akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia. Tolok ukur yieldSBN yang tinggi dapat menjadi strategi untuk menarik modal masuk ke Tanah Air—meskipun biaya untuk membayar imbal hasilnya menjadi meningkat.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada US$82 per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 600 ribu barel per hari dan 1 juta barel setara minyak per hari.

Asumsi harga minyak mentah tetap sama dengan 2024. Namun demikian, target lifting minyak dan gas tercatat turun dari 2024, seiring tantangan untuk mencapai target yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Asumsi Dasar Makro Ekonomi 2025

Indikator	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi (% YoY)	5,1	5,2
Inflasi (%)	2,8	2,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$)	15.100	16.100
Suku Bunga SBN 10 Tahun	6,7%	7,1%
Harga Minyak Mentah (US$ per barel)	82	82
Lifting Minyak (ribu barel per hari)	635	600
Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.033	1.005

APBN 2025: Menjaga Porsi Defisit meskipun Belanja Pecah Rekor

Pemerintah mematok defisit APBN sebesar 2,53% atau setara Rp616,2 triliun dari produk domestik bruto (PDB) pada 2025. Proyeksi defisit itu lebih tinggi dari asumsi 2024, yakni 2,29%.

Tidak hanya itu, proyeksi defisit APBN 2,53% menjadi yang tertinggi setelah pandemi Covid-19, yakni pada 2020 defisit 6,09% dan 2021 defisit 4,65%.

"Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun, yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati," ujar Jokowi.

Jokowi menjelaskan, pendapatan negara pada 2025 direncanakan sebesar Rp2.996,9 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

"Reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur," ujarnya.

Sementara itu belanja negara pada 2025 dialokasikan sebesar Rp3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.

Target anggaran belanja tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Menurut catatan Bisnis, sebelumnya proyeksi anggaran belanja paling tinggi terdapat dalam APBN 2024 yaitu sebesar Rp3.325,1 triliun, tetapi tahun depan ternyata targetnya lebih tinggi.

Belanja pemerintah pusat akan dianggarkan untuk sektor pendidikan sebesar Rp722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah; untuk perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun; dan untuk kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun.

Lalu untuk ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun, dan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp400,3 triliun.

"Belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian," kata Jokowi.

Postur APBN 2025 (dalam triliun rupiah)

Postur	2024	2025
Pendapatan Negara	2.802,29	2.996,87
Penerimaan Perpajakan	2.309,86	2.490,91
PNBP	492,0	505,37
Belanja Negara	3.325,12	3.613,05
Belanja Pemerintah Pusat	2.467,53	2.693,18
Transfer ke Daerah	857,59	919,87
Keseimbangan Primer	-25,51	-63,3
Defisit APBN	-522,83	-616,18

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi pada hari ini membacakan pidato dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 tentang Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI).

Berikut isi pidato lengkap Jokowi yang tampak hadir mengenakan pakaian Bangsawan Ujung Serong khas Betawi di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.

Bismillahirrahmanirrahim,
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom om swastyastu namo buddhaya,

Salam kebajikan.

Yang saya hormati, Wakil Presiden Bapak Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin beserta Ibu Hj. Wury Estu Ma’ruf Amin,

Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara,

Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno,

Yang saya hormati Bapak Dr. (H.C.) H. Muhammad Jusuf Kalla,

Yang saya hormati Ibu Soraya Hamzah Haz,

Yang saya hormati para Duta Besar Negara-Negara Sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional,

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), Kapolri (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia), dan Ka-BIN (Kepala Badan Intelijen Negara),

Yang saya hormati para Ketua Umum Partai Politik (ketum parpol),

Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Para hadirin dan undangan yang saya muliakan,

Tahun ini, genap sepuluh tahun saya menjabat sebagai Presiden, dan genap lima tahun Bapak Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden. Sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Sebuah mandat dan amanah besar yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya.

Sejak hari pertama saya menerima amanah ini, saya sangat menyadari bahwa akan ada banyak gelombang yang harus dihadapi, akan banyak tantangan yang harus diselesaikan. Tapi sedari awal, saya juga yakin dan sangat percaya bahwa saya tidak sendirian. Ada cita-cita dan harapan masyarakat. Ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan. Senyum, sapa, dan doa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa setanah air adalah sumber kekuatan bagi saya.

Hari ini, (Jumat), 16 Agustus 2024, di momen terakhir saya dan Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin berdiri di sini, izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu semua. Kepada seluruh rakyat Indonesia di manapun berada, yang selama sepuluh tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan, sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai di titik ini. Titik yang bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang.

Alhamdulillah, selama sepuluh tahun ini, kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesia-sentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa, dan membangun dari daerah terluar, sehingga sampai saat ini, kita telah membangun 366.000 kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru, serta 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.

Sehingga, kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen pada 2023. Sehingga, kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya (di) peringkat 44 menjadi peringkat 27 pada 2024. Sehingga, kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan kita dalam menghadapi pandemi Covid-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas.

Patut kita syukuri, alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di atas lima persen, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas enam persen dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20 persen.

Inflasi juga terkendali di kisaran 2-3 persen saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200 persen. Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen pada tahun 2024. Angka stunting (kekerdilan pada anak) juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37,2 persen menjadi 21,5 persen pada 2023. Tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7 persen menjadi 4,8 persen pada 2024.

Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. (Sebanyak) Rp 361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat (KIS) selama sepuluh tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.

(Sebanyak) Rp 113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) selama sepuluh tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai dari SD (sekolah dasar) sampai SMA/SMK (sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan) di seluruh Indonesia. (Sebanyak) Rp 225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) selama sepuluh tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. (Sebanyak) Rp 60,3 triliun anggaran (Kartu) Prakerja selama lima tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.

Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama.

Bapak, Ibu, (serta) saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air,

Di sisi lain, kita juga telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tetapi mengolahnya dulu di dalam negeri. Walau banyak negara lain menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tetapi kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju untuk melangkah. Langkah tersebut dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya, seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan.

Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200.000 lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara lebih dari Rp 158 triliun selama delapan tahun ini.

Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah Swt. untuk negeri ini, dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya (mungkin) untuk kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, kita juga telah mengambil kembali aset kita yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Alhamdulillah, semua itu bisa kita ambil alih kembali.

Selain itu, di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum ini karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar kurang lebih dari 3.600 Gigawatt, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bioenergi sehingga kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap. Karena transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat.

Di sektor teknologi dan digitalisasi, kita juga patut bersyukur. Untuk pertama kalinya, kita memiliki INA Digital. Sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat.

Cakupan elektrifikasi terus kita perluas hingga mencapai 99 persen pada 2024. Demikian juga dengan cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga mencapai 79 persen pada 2024. Cakupan ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dan pengembangan startup (perusahaan rintisan) Indonesia, sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur (wirausahawan) muda berkualitas di negeri ini.

Dukungan produk dalam negeri juga kita berikan perhatian khusus dengan memprioritaskan belanja APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara), APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah), dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk produk-produk dalam negeri. Dukungan tersebut karena kita ingin apa yang berasal dari rakyat dapat kembali ke rakyat, dan bermanfaat maksimal untuk rakyat.

Di bidang hukum, kita juga patut bersyukur. Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang (UU) Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia, serta UU Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal sebagai upaya menderegulasi peraturan yang tumpang tindih.

Kita juga sudah memiliki UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang lebih kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak.

Bapak, Ibu, (serta) saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air,

Ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Ini adalah fondasi besar kita bersama. Ini adalah bukti bahwa persatuan kita, bahwa kerukunan kita, bahwa kerja keras dan kegotongroyongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi.

Oleh sebab itu, saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi dukungan dan kerja sama seluruh lembaga negara dalam menopang lompatan kemajuan Indonesia. Mulai dari MPR RI yang telah berperan aktif memperkokoh ideologi negara, memperdalam rencana penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara, dan menjaga silaturahmi antartokoh bangsa.

DPR RI, yang telah menjalankan fungsi legislasi, menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, merumuskan RAPBN (rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara) 2025 untuk suksesi transisi pemerintahan, menyelesaikan banyak undang-undang strategis, seperti UU Ibu Kota Negara (UU IKN), UU Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ), UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Aparatur Sipil Negara (UU ASN), dan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Sedangkan DPD RI terus mengawal kemandirian daerah otonom, menginisiasi inisiatif rancangan legislasi, melakukan pengawasan pelaksanaan UU dan Perda (peraturan daerah), serta memberi perhatian khusus terkait agraria dan pangan.

Begitu juga dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI telah mengawasi penggunaan anggaran negara serta memperkokoh kepercayaan dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional melalui keaktifannya dalam organisasi dan forum-forum global.

Mahkamah Konstitusi (MK) RI telah menangani lebih dari 202 perkara pengujian UU dan mengadili sengketa Pemilu (Pemilihan Umum).

Serta Mahkamah Agung (MA) RI beserta lembaga peradilan di bawahnya yang mengadili dan melakukan penguatan restorative justice (keadilan restoratif) untuk menyelaraskan kepentingan korban dan pertanggungjawaban terdakwa tanpa melalui pemidanaan.

Dan Komisi Yudisial (KY) RI yg telah berperan aktif mewujudkan hakim berintegritas dan berkualitas guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap institusi kehakiman di negara kita.

Bapak, Ibu, (serta) saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Sepuluh tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam segala keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya.

Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, (serta) saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satu pun.

Saya dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi, kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik, yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia.

Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir, belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak (dan) Ibu semua. Namun, saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerja sama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita- cita Indonesia Emas 2045.

Terakhir, kepada Presiden terpilih (periode 2024-2029), Bapak Jenderal TNI Purn. Prabowo Subianto, tahun depan, Insyallah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Nanti, pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa, dari pusat-pusat kota kepada Bapak.

Semoga Allah Swt., Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang.

Dirgahayu RI, Dirgahayu Negeri Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka,

Terima kasih,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om shanti shanti shanti om, namo buddhaya.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan gambaran besar arsitektur RAPBN 2025. Untuk belanja negara di tahun depan direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun.

Jumlah itu terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun. Demikian kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025 di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

?Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan,? ujar Jokowi.

Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, kemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.

Untuk anggaran perlindungan sosial dialokasikan Rp504,7 triliun, dimana agar bisa mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, serta mengakselerasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan tepat sasaran, efektif dan efisien.

Adapun, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun atau 5,5 persen dari belanja negara. Anggaran itu ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Presiden menjelaskan, RAPBN 2025 menekankan pada optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif. Rasio perpajakan akan terus dioptimalkan untuk memperkuat ruang fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat.

?Belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian,? ucapnya.

Inovasi pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian yang tinggi akan terus ditingkatkan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar keuangan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganggarkan Rp722,6 triliun untuk pendidikan di tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto, termasuk untuk makan gratis.

"Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan," katanya dalam Pidato Penyampaian Keterangan Presiden Atas RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (16/8).

"Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset," sambung Jokowi.

Jokowi sama sekali tak menyinggung berapa banyak anggaran makan bergizi gratis di 2025. Padahal, itu merupakan program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ia hanya menyebut bahwa makan gratis masuk dalam strategi kebijakan jangka pendek. Fokus program ini demi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak, sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah," jelas Jokowi.

"Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," tambahnya.

Selain itu, makan gratis bisa masuk strategi jangka menengah untuk membenahi kualitas sumber daya manusia (SDM). Jokowi berharap ini mampu mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Mewujudkan SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui pendidikan bermutu, makan bergizi gratis, dan renovasi sekolah, serta kesehatan berkualitas, dan perlindungan sosial," tutupnya.

Makan bergizi gratis disinggung tiga kali dalam Pidato Nota Keuangan RUU APBN 2025 oleh Presiden Jokowi. Akan tetapi, sang Kepala Negara sama sekali tak merinci besaran anggarannya.

Sebelumnya, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono menyebut anggaran makan gratis di tahun pertama sebesar Rp71 triliun. Keponakan Prabowo itu mengumumkannya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pria yang akrab disapa Tommy itu mengatakan anggaran sebesar itu adalah buah kesepakatan pemerintahan Presiden Jokowi dengan Prabowo.

"Kami berkomitmen melakukan program unggulan Pak Prabowo secara bertahap, tetapi juga dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas dan tentunya kita ingin mencapai 100 persen secepat mungkin, dengan prinsip postur fiskal menjadi utama," jelasnya dalam Konferensi Pers di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta Selatan, Senin (24/6).

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pamer neraca dagang yang selalu surplus selama lebih dari 4 tahun terakhir.

Pada pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 berserta Nota Keuangan, Jokowi menyebut neraca perdagangan berhasil menorehkan surplus selama 51 bulan berturut-turut.

Neraca perdagangan yang positif itu juga beriringan dengan nilai ekspor Indonesia yang naik lebih dari 70% atau mencapai US$259 miliar pada 2023.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjadi di kisaran 5%. Menurutnya, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi global yang hanya sekitar 3,4%.

"Neraca transaksi berjalan secara bertahap terus menguat, neraca dagang selalu mencatat surplus selama 51 bulan terakhir," kata Jokowi dalam pidato RAPBN dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (15/8/2024), Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa surplus perdagangan Juli 2024 senilai US$0,47 miliar. Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa dengan realisasi itu, neraca dagang Indonesia mencatatkan surplus dalam 51 bulan sejak Mei 2020.

"Pada Juli 2024 neraca perdagangan barang tercatat surplus US$0,47 miliar atau turun sebesar US$1,92 miliar secara bulanan. Surplus Juli 2024 ini lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya ataupun dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya," ujarnya dalam konferensi pers pada Kamis (15/8/2024).

Amalia melanjutkan surplus neraca perdagangan pada Juli 2024 ditopang oleh surplus perdagangan komoditas nonmigas senilai US$2,16 miliar.

"Secara tahunan semua sektor mengalami peningkatan, terutama didorong oleh kenaikan nilai ekspor industri pengolahan sebesar 4,56% yang memberikan andil peningkatan sebesar 3,46%," ujar Amalia.

Secara kumulatif atau sepanjang periode Januari—Juli 2024, ekspor tercatat senilai US$147,03 miliar lalu impor senilai US$131,38 miliar, sehingga surplus neraca dagang barang Indonesia periode Januari—Juli 2024 mencapai US$15,92 miliar.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan rasio utang Indonesia lebih rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalamSidang Paripurna DPR RI dan Pembacaan Nota Keuangan di Gedung DPR

?Rasio utang kita juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN,? ujar Jokowi.

Tak hanya itu, Presiden mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5,0 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4 persen.

Untuk serapan tenaga kerja baru, lanjut Jokowi, bertambah sebanyak 21,3 juta sepanjang 2015?2024.

Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia naik lebih dari 70 persen, mencapai 259 miliar dolar AS di tahun 2023. Neraca transaksi berjalan secara bertahap terus menguat.

Lalu, neraca dagang selalu mencatat surplus selama 51 bulan terakhir. Presiden menyebut, indikator kesejahteraan masyarakat meningkat signifikan. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,8 persen di 2024.

?Tingkat kemiskinan turun tajam menjadi 9,03 persen di tahun 2024. Angka kemiskinan ekstrem juga turun signifikan menjadi 0,83 persen di tahun 2024,? paparnya.