Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan asuransi, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) mendukung program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang rencananya berlaku tahun depan.

Direktur Pengembagan Bisnis Diwe Novara mengatakan, program jaminan kesehatan pemerintah dan Jasindo memiliki tujuan yang sama, yaitu perlindungan finansial bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan.

Menurutnya, KRIS memberi peluang bagi para peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan juga merupakan peserta Jasindo untuk melakukan koordinasi manfaat (coordination of benefit/CoB) terutama dalam hal adanya kenaikan kelas kamar.

"Pelaksanaan koordinasi manfaat Jasindo dapat terlaksana dengan terus melakukan penambahan jejaring rekanan RS [rumah sakit], terutama RS yang juga merupakan rekanan BPJS Kesehatan," kata Diwe kepada Bisnis, Kamis (26/9/2024).

Adapun, melalui skema CoB ini, peserta JKN BPJS Kesehatan tidak hanya mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan tingkat lanjutan yang ditanggung BPJS Kesehatan, tetapi juga dapat memanfaatkan layanan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjutan dengan menggunakan asuransi tambahan.

"Dengan adanya CoB ini dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat atas adanya besaran out of pocket terutama untuk masyarakat yang memiliki riwayat penyakit yang memerlukan biaya besar. Mereka tetap dapat menerima manfaat maupun layanan dari JKN maupun asuransi kesehatan tambahan dan hal ini menjadi peluang bagi industri asuransi," kata Diwe.

Skema CoB ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1366/2024 tentang Pedoman Penataan Kebijakan Selisih Biaya oleh Asuransi Kesehatan Tambahan melalui Koordinasi Antara Penyelenggara Jaminan dalam program JKN.

Diwe menjelaskan, regulasi tersebut mengatur penyelenggaraan koordinasi sistem tagihan satu pintu. Menurutnya, diperlukan adanya sistem yang bisa memudahkan perusahaan asuransi untuk menjembatani antara sistem BPJS dengan perusahaan asuransi.

Kedua, regulasi tersebut juga mengatur soal selisih koordinasi biaya. Diwe menjelaskan, dengan adanya mekanisme ini artinya terjadi sharing risk antara perusahaan asuransi dengan BPJS Kesehatan.

"Namun, jika dibandingkan dengan peraturan Kementerian Kesehatan sebelumnya di mana asuransi kesehatan menjamin paling tinggi sebesar 75% dari tarif INA CBG’s, maka dengan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan yang baru, porsi tagihan biaya pengobatan ke asuransi kesehatan tambahan menjadi lebih besar," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) meyakini terdapat peluang besar dari kerja sama rumah sakit swasta dengan BPJS Kesehatan dalam implementasi Kelas Rawat Inap Standard (KRIS), salah satunya dengan munculnya inovasi produk asuransi kesehatan.

Ketua Bidang Produk, Manajemen Risiko & GCG AAJI Fauzi Arfan mengatakan bahwa berlakunya standar 13 kriteria KRIS akan mendorong rumah sakit swasta untuk meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas, yang sejalan dengan visi industri asuransi untuk menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik bagi nasabah.

"Peningkatan kualitas rumah sakit melalui penerapan KRIS memberikan peluang bagi perusahaan asuransi untuk mengembangkan produk-produk asuransi kesehatan yang lebih menarik, seperti manfaat tambahan untuk perawatan di rumah sakit yang telah memenuhi kriteria KRIS," kata Fauzi kepada Bisnis, Kamis (26/9/2024).

Tidak hanya itu, menurut Fauzi implementasi KRIS juga membuka kesempatan untuk memperluas jaringan rumah sakit rekanan asuransi.

"Rumah sakit yang memenuhi kriteria KRIS akan menjadi mitra yang lebih bernilai, sehingga nasabah akan mendapatkan akses ke layanan kesehatan berkualitas yang sesuai dengan standard yang ditetapkan," kata Fauzi.

Senada, Direktur Pengembangan Bisnis PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Diwe Novara juga menilai KRIS punya dampak positif terhadap pertumbuhan industri asuransi.

Menurutnya, KRIS memberi peluang bagi para peserta JKN BPJS Kesehatan dan juga merupakan peserta Jasindo untuk melakukan koordinasi manfaat (coorditation of benefit/CoB) terutama dalam hal adanya kenaikan kelas kamar.

"Pelaksanaan koordinasi manfaat Jasindo dapat terlaksana dengan terus melakukan penambahan jejaring rekanan RS [rumah sakit] terutama RS yang juga merupakan rekanan BPJS Kesehatan," kata Diwe.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengandalkan peran industri asuransi untuk bekerja sama dengan rumah sakit-rumah sakit swasta untuk kesiapan rumah sakit dalam memenuhi 13 kriteria Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Pasalnya, pemerintah dalam mendukung peningkatan fasilitas rumah sakit tidak mengalokasikan anggaran untuk rumah sakit swasata. Sehingga diharapkan dengan peran asuransi yang bekerja sama dengan rumah sakit, rumah sakit bisa meningkatkan jumlah kunjungan dan pendapatan mereka.

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim menilai kerja sama industri asuransi dengan rumah sakit swasta tersebut dapat meningkatkan kinerja industri asuransi sekaligus pelayanan kesehatan rumah sakit.

"Akan tetapi perlu diingat bahwa kerja sama itu harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan tidak terlepas dari prinsip-prinsip asuransi, terutama prinsip itikad baik atau utmost good faith," kata Abitani kepada Bisnis, Kamis (26/9/2024).

Selain itu, Kemenkes juga mendorong industri asuransi untuk kerja sama dalam skema coorditation of benefit (CoB). Melalui kolaborasi ini, peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan tidak hanya mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan tingkat lanjutan yang ditanggung BPJS Kesehatan, tetapi juga dapat memanfaatkan layanan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjutan dengan menggunakan asuransi tambahan.

Abtani melihat skema kerja sama tersebut masih belum berjalan baik. Misalnya, dia mencontohkan rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada peserta BPJS cenderung lebih taat pada ketentuan seperti batasan-batasan tarif, dibanding ketika melayani pasien asuransi.

"Kerja sama dengan skema CoB yang saling menguntung dan adil bagi BPJS Kesehatan, rumah sakit dan perusahaan asuransi swasta, harus segera dirumuskan, misalnya harus ditunjuk salah satu dari mereka sebagai leader dan pengelola administrasi klaim dengan mendapat fee based income," kata Abitani.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menjelaskan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk rumah sakit pemerintah agar dapat meningkatkan fasilitas mereka sesuai 12 kriteria standar KRIS.

Nadia menjelaskan bahwa untuk rumah sakit pemerintah tipe A dan tipe B yang belum memenuhi kriteria sesuai standar KRIS, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), alias dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah.

"Total rumah sakit yang diusulkan pada dana DAK tahun 2024 sebanyak 58 rumah sakit dengan biaya per rumah sakit sebesar Rp2,5 miliar atau Rp145 miliar. Dan total rumah sakit yang diusulkan DAU tahun 2025 sebanyak 66 RSUD," kata Nadia kepada Bisnis, Senin (23/9/2024).

Sementar itu, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk rumah sakit swasta. Nadia mengatakan rumah sakit swasta dapat melakukan perencanaan pembiayaan dengan melakukan pemetaan KRIS di tempat mereka dan diharapkan pemenuhan standar KRIS dapat dilakukan bertahap.

"Jika kekurangan dana, maka rumah sakit swasta meningkatkan kerjasama dengan perusahaan asuransi swasta dan perusahaan swasta atau lainnya untuk meningkatkan angka kunjungan dalam mendapatkan pendapatan," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah sedang mengorkestrasi sistem baru Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Dengan KRIS, pemerintah menetapkan 12 standard yang harus dimiliki rumah sakit yang melayani program JKN.

Persiapannya pun dilakukan lintas kementerian/lembaga. Kementerian Kesehatan bertugas memastikan kesiapan 3.057 rumah sakit yang akan mengimplementasikan KRIS.

Di sisi lain, tim bersama yang terdiri dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), hingga Kementerian Koordinator Bidang Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bertugas menghitung penyesuaian tarif dan manfaat.

Pemerintah juga tidak punya waktu lama. Sesuai amanat Peraturan Presiden No.59 Tahun 2024, implementasi KRIS dimulai 1 Juli 2025. Artinya, sebelum tenggat waktu tersebut pemerintah harus selesai menghitung dan menetapkan tarif dan manfaat program JKN, serta memastikan semua rumah sakit memenuhi 12 standard KRIS.

Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy memberi kabar, bahwa perhitungan penyesuaian iuran JKN sudah mendekati tahap akhir. Dia memastikan besaran iuran yang ditetapkan nanti akan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan keberlangsungan keuangan BPJS Kesehatan.

Adapun, sudah 4 tahun iuran BPJS Kesehatan tidak naik. Minornya pendapatan iuran ini ditengarai menjadi penyebab klaim yang ditanggung BPJS Kesehatan jebol melebihi total pendapatan iuran. Terbaru, per Juni 2024 rasio klaim JKN atas pendapatan iuran sudah di level 107,9%, memburuk dibanding 104,7% di akhir 2023.

BPJS Kesehatan sendiri sebelumnya sudah memberi bocoran, penyesuaian iuran hanya dilakukan untuk peserta kelas I dan kelas II. Namun Muhadjir mengatakan ketika KRIS diimplementasikan, sudah tidak ada lagi pembedaan kelas.

"Kesiapan pemerintah dalam penerapan KRIS tahun depan sampai saat ini masih terus dilakukan penghitungan. Juga merampungkan kajian mengenai manfaat dengan standar kelas rawat inap yang lebih merata, tanpa ada pembedaan kelas I, II, atau III. Sehingga diharapkan bisa memberikan pelayanan yang lebih adil dan merata dan berkualitas bagi peserta BPJS Kesehatan," kata Muhadjir kepada Bisnis, Senin (23/9/2024).

Sementara itu, Ketua Komisi Pengawasan Monitoring dan Evaluasi DJSN Muttaqien menjelaskan kenaikan tarif iuran JKN dalam implementasi KRIS nantinya bisa menjadi salah satu solusi menjamin ketahanan DJS Kesehatan di BPJS Kesehatan.

Bukan tanpa alasan, aset DJS Kesehatan semakin tergerus imbas pencairan instrumen investasi setara kas yang digunakan untuk membayar klaim kesehatan karena pendapatan iuran saja tidak cukup membiayai klaim. Data terbaru, aset DJS pada Juni 2024 dibandingkan Juni 2023 mengalami penurunan sebesar 16,68%.

Sementara itu, pada 2023 tercatat pelepasan investasi DJS sebesar Rp4,43 triliun, lebih besar dari Rp1,35 triliun pada 2022. Hingga akhir 2023, tercatat penurunan kas dan setara kas DJS sebesar Rp35,99 triliun, sehingga kas dan setara kas DJS di akhir 2023 menjadi Rp52,27 triliun dari Rp88,26 triliun di awal 2023.

Kondisinya berbeda dengan 2022, ketika DJS mencatatkan kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp25,14 triliun sehingga kas dan setara kas di akhir 2022 menjadi Rp88,26 triliun dibanding Rp63,12 triliun di awal 2022.

"Angka tersebut menunjukkan perlu perhatian terkait kesehatan ketahanan DJS Kesehatan ke depan. BPJS Kesehatan harus melakukan best effort untuk meningkatkan pendapatan seperti melakukan reaktifasi peserta non aktif maupun melakukan kendali mutu dan kendali biaya dari sisi pengeluaran," kata Muttaqien.

Senada dengan DJSN, BPJS Watch mendorong BPJS Kesehatan agar memperkuat ketahanan dana DJS Kesehatan. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai seharusnya saat ini iuran JKN naik. Bila itu tidak dilakukan, Timboel bahkan memprediksi defisit pembiayaan akan terjadi seperti catatan buruk di masa JKN pertama kali ada.

Berdasarkan catatan Bisnis, defisit BPJS Kesehatan pada 2014 mencapai Rp3,3 triliun, kemudian defisit Rp5,7 triliun di 2015, defisit lagi Rp9,7 triliun di 2016, lalu defisit Rp9,75 triliun di 2017, dan defisit Rp9,1 trilun di 2018, serta kembali defisit Rp15,5 triliun di 2019. Barulah kemudian pada 2020 BPJS Kesehatan sukses mencatat surplus DJS sebesar Rp18,7 triliun.

"Pada tahun 2025 atau 2026 diprediksi akan terjadi defisit pembiayaan, seperti tahun 2014-2019 bila tidak ada upaya [menaikkan] pendapatan DJS," tegas Timboel.

Sementara dari kesiapan sarana dan prasarana yang digawangi Kementerian Kesehatan, pemerintah masih punya PR membuat 741 rumah sakit naik kelas sesuai standar KRIS yang pemerintah inginkan. Sampai 20 Mei 2024, baru 2.316 rumah sakit yang sudah memenuhi 12 kriteria yang menjadi standar KRIS, dari total 3.057 rumah sakit yang akan mengimplementasikan KRIS.

Sebanyak 741 rumah sakit yang perlu naik kelas itu rinciannya adalah sebanyak 63 rumah sakit belum memenuhi seluruh 12 kriteria KRIS, 363 rumah sakit kurang 1 kriteria lagi, 43 rumah sakit kurang 2 kriteria, dan 272 rumah sakit kurang memenuhi 3 kriteria lagi.

Untuk membantu rumah sakit agar dapat memenuhi 12 kriteria sesuai standar KRIS, pemerintah juga memberikan suntikan dana. Kriterianya, untuk rumah sakit pemerintah kelas A diberikan pembiayaan tambahan sebesar Rp200-400 miliar per tahun menggunakan dana Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Kemudian, untuk rumah sakit pemerintah tipe B diberikan pembiayaan Rp50 miliar per tahun, serta untuk tipa C atau D yang belum memenuhi 8-12 kriteria dan yang berada di daerah dengan kapasitas fiskal rendah akan diberikan dana bantuan alokasi khusus (DAK) dengan nominal rata-rata Rp2,5 miliar per rumah sakit.

Sementara bagi rumah sakit swasta, meskipun tidak mendapat dukungan pendanaan langsung dari pemerintah Kementerian Kesehatan turut membantu memberikan dukungan teknis dan pendampingan dengan harapan bisa menggunakan dana mandiri Rp200-500 miliar per tahun untuk implementasi KRIS.

12 kriteria standar KRIS diatur dalam Pasal 46A ayat (1) Perpres 59/2024:

1. Komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi

2. Ventilasi udara

3. Pencahayaan ruangan

4. Kelengkapan tempat tidur

5. Nakes per tempat tidur

6. Temperatur ruangan

7. Ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau noninfeksi

8. Kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur (4 tempat tidur dalam 1 ruangan)

9. Tirai/partisi antar tempat tidur

10. Kamar mandi dalam ruangan rawat inap

11. Kamar mandi memenuhi standard aksesibilitas

12. Outlet oksigen

Bisnis.com, JAKARTA--Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk rumah sakit (RS) pemerintah agar dapat meningkatkan fasilitas mereka sesuai 12 kriteria standard Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Siti menjelaskan, untuk rumah sakit pemerintah tipe A dan tipe B yang belum memenuhi kriteria sesuai standard KRIS, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), alias dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah.

"Total rumah sakit yang diusulkan pada dana DAK tahun 2024 sebanyak 58 rumah sakit dengan biaya per rumah sakit sebesar Rp2,5 miliar atau Rp145 miliar. Dan total rumah sakit yang diusulkan DAU tahun 2025 sebanyak 66 RSUD," kata Siti kepada Bisnis, Senin (23/9/2024).

Sementara itu, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk rumah sakit swasta. Siti mengatakan rumah sakit swasta dapat melakukan perencanaan pembiayaan dengan melakukan pemetaan KRIS di tempat mereka dan diharapkan pemenuhan standard KRIS dapat dilakukan bertahap.

"Jika kekurangan dana, maka rumah sakit swasta meningkatkan kerja sama dengan perusahaan asuransi swasta dan perusahaan swasta atau lainnya untuk meningkatkan angka kunjungan dalam mendapatkan pendapatan," terangnya.

Kemenkes mencatat saat ini terdapat 2.811 rumah sakit telah melaporkan kondisi terbaru mereka terkait 12 kriteria standard sesuai KRIS. Siti mengatakan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota telah mamvalidasi laporan tersebut dan menunjukkan 1.703 rumah sakit secara bertahap telah mengimplementasikan KRIS.

"Itu terdiri dari rumah sakit yang sudah implementasi KRIS sebagian tempat tidur ruang ranap non-insentif [kelas 1,2,3] sebanyak 1.427 rumah sakit, dan rumah sakit yang sudah implementasi KRIS pada seluruh tempat tidur ruang inap non intensif [kelas 1,2,3] sebanyak 270 rumah sakit," kata Siti.

Dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 103B ayat (2) memang mengatur, dalam jangka waktu sebelum 30 Juni 2025 rumah sakit dapat menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS sesuai dengan kemampuan rumah sakit.

Perpres tersebut juga mengamanatkan penetapan tarif, dan iuran KRIS ditetapkan paling lambat 1 Juli 2025. Dengan begitu, rumah sakit yang telah menerapkan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS dalam jangka waktu sebelum 30 Juni 2025, pembayaran tarif oleh BPJS Kesehatan dilakukan sesuai tarif kelas rawat inap rumah sakit yang berlaku saat ini.

Kemenkes sendiri menjadi salah satu kementerian yang tergabung di dalam tim bersama yang bertugas menghitung penyesuaian tarif dan manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kesika KRIS berlaku tahun depan.

"Kita belum membahas terkait ini [penyesuaian tarif] karena BPJS yang nanti akan mengusulkan baru dibahas, termasuk dengan Kementerian Keuangan," tandasnya.