BEKASI, investor.id – Primaya Hospital Group dan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) meresmikan program kerjasama terkait integrasi sistem Hospital Information System (HIS) Primaya Hospital Group dengan Mandiri Inhealth melalui API (Application Programming Interface). Dengan diterapkan sistem ini pelayanan kesehatan menjadi semakin cepat, tepat, dan efisien.

“Program kerjasama ini ditujukan untuk memudahkan pasien ketika melakukan proses administrasi pelayanan kesehatan. Mulai dari pendaftaran hingga penagihan, cukup dilakukan dalam satu aktivitas pada Hospital Information System (HIS) Primaya Hospital Group. Administrasi ini kemudian divalidasi oleh sistem yang terintegrasi dengan Asuransi Mandiri Inhealth,” kata CEO Primaya Hospital Group, Leona A Karnali, dalam keterangan tertulis.

Untuk dapat memanfaatkan program ini, pasien peserta Asuransi Mandiri Inhealth cukup datang ke konter pendaftaran Mandiri Inhealth di jaringan Primaya Hospital. Kemudian pasien melakukan scan QR Code pada aplikasi FitAja! yang merupakan layanan aplikasi bagi peserta Asuransi Mandiri Inhealth. Lalu akan muncul bukti Pra Registrasi pada aplikasi.

Dengan menunjukan bukti Pra Registrasi tersebut, pasien dapat langsung mengambil surat jaminan di Admission / Nurse Station. Sementara untuk surat rujukan dan Surat Jaminan Pengobatan (SJP) secara otomatis dapat langsung diunggah oleh staf rumah sakit melalui sistem rumah sakit sehingga pasien dapat langsung ke poli untuk berobat.

Direktur Operasional Mandiri Inhealth, Jenni Wihartini, memaparkan, selain untuk mempercepat proses pendaftaran dan penagihan klaim, program ini juga bermanfaat untuk efisiensi waktu dan meminimalisasi kesalahan dalam pengisian data pasien karena data pasien secara otomatis telah terhubung dengan sistem Primaya Hospital Group dan Mandiri Inhealth.

“Kerjasama ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap langkah keberlanjutan digitalisasi sehingga dapat membantu mengurangi penggunaan kertas karena tidak perlu mengirim berkas dokumen klaim pada saat penagihan dan tidak perlu cetak SJP pada saat proses pendaftaran,” kata Jenny.

Jenny melanjutkan, Kerjasama ini sejalan dengan misi Mandiri Inheath untuk menjadi perusahaan asuransi kesehatan yang berkelanjutan di sektor kesehatan, sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan atas layanan kesehatan yang diterima oleh Tertanggung.

“Melalui kemitraan ini, saya harap semakin menciptakan Industri Kesehatan yang senantiasa terpercaya dan memperhatikan penerapan ESG (Environmental, Social and Governance) dalam setiap proses bisnis dan layanan,“ harap Jenny.

Editor: Mardiana Makmun (mardiana.makmun@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan inflasi medis masih jauh lebih tinggi dari inflasi umum. Hal itu diungkapkan berdasarkan survei tahunan yang dilakukan beberapa lembaga internasional.

Dengan demikian, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan secara bruto tingkat inflasi medis sangat tinggi, tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia.

Dalam upaya mengantisipasi tingginya inflasi medis, Ogi menyebut regulator akan melakukan sejumlah inisiasi untuk ekosistem asuransi kesehatan di Indonesia.

Dia bilang salah satunya, yakni terus mendorong penguatan dan percepatan proses melalui peningkatan kapabilitas digital yang memungkinkan host to host dengan sistem informasi rumah sakit, lalu meningkatkan kapabilitas tenaga medis untuk dapat menganalisis data yang ada dan memberikan masukan kepada rumah sakit rekanan melalui proses Utilization Review berkala.

"Selain itu, membentuk Medical Advisory Board yang akan memberikan masukan bagi perusahaan asuransi dalam mengelola layanan dari sisi aspek medis dan dalam memberikan masukan bagi rumah sakit rekanan melalui Utilization Review berkala," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Senin (4/11).

Selain inisiatif tersebut, Ogi mengatakan OJK juga mendorong perusahaan asuransi untuk melakukan review produk yang ada agar disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan pengelolaan risiko yang memadai.

Ditambah mendorong perusahaan asuransi untuk terus melakukan sosialisasi berkala dan masif melalui kanal digital kepada masyarakat untuk mendorong cara hidup yang sehat.

Secara umum, Ogi menerangkan pertumbuhan produk asuransi kesehatan masih tergolong cukup baik. Pada asuransi jiwa, dia menyebut lini usaha kesehatan berkontribusi 16,28% atau sebesar Rp 21,11 triliun dari total premi asuransi jiwa per September 2024. Nilai premi tersebut tumbuh 32,98% secara Year on Year (YoY).

Pada asuransi umum, Ogi mengatakan pendapatan premi lini usaha kesehatan sebesar Rp 7,16 triliun atau 6,52% dari total premi asuransi umum. Adapun nilai premi tersebut tumbuh 24,24% YoY.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pertumbuhan produk asuransi kesehatan masih tergolong cukup baik. Hingga September 2024, premi kesehatan dari asuransi jiwa dan asuransi umum kompak mencatatkan pertumbuhan dua digit.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjabarkan bahwa pada asuransi jiwa, premi kesehatan per September 2024 tumbuh 32,98% (year on year/YoY) menjadi sebesar Rp21,11 triliun. Jumlah ini berkontribusi 16,28% dari total premi asuransi jiwa pada periode tersebut.

"Di sisi asuransi umum, premi lini usaha kesehatan adalah sebesar Rp7,16 triliun atau 6,52% dari total premi asuransi umum. Adapun nilai premi tersebut tumbuh 24,24%," kata Ogi dalam jawaban tertulisnya, Selasa (5/11/2024).

Ogi menjelaskan survei tahunan yang dilakukan oleh beberapa lembaga internasional menyatakan inflasi medis jauh lebih tinggi dari inflasi umum. Artinya, secara bruto tingkat inflasi medis ini sangat tinggi. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia.

Untuk mewujudkan ekosistem asuransi kesehatan yang kuat di tengah inflasi medis tersebut, Ogi mengatakan OJK terus mendorong penguatan dan percepatan proses melalui peningkatan kapabilitas digital yang memungkinkan host-to-host dengan sistem informasi rumah sakit.

OJK juga mendorong peningkatan kapabilitas tenaga medis untuk dapat menganalisa data yang ada dan memberikan masukan kepada rumah sakit rekanan melalui proses utilization reviu berkala.

"Pembentukan Medical Advisory Board [MAB] yang akan memberikan masukan bagi perusahaan asuransi dalam mengelola layanan dari sisi aspek medis dan dalam memberikan masukan bagi rumah sakit rekanan melalui utilization review berkala," kata Ogi.

Selain ketiga inisiatif tersebut, OJK juga mendorong perusahaan asuransi untuk mereviu produk yang ada agar disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan pengelolaan risiko yang memadai.

Terakhir, OJK mendorong perusahaan asuransi untuk terus melakukan sosialisasi berkala dan masif melalui kanal digital kepada masyarakat untuk mendorong cara hidup yang sehat.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan aset industri asuransi jiwa dapat bertumbuh dalam rentang 3-5% pada tahun 2025. Angka pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan outlook tahun 2024.

“Kalau melihat jenis usaha dari asuransi jiwa, kita melihat bahwa di tahun 2025 terjadi peningkatan sedikit di kisaran 3-5% untuk pertumbuhan aset di tahun 2025,” ungkap Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (KE PPDP) OJK dalam konferensi pers, dikutip pada Minggu (3/11/2024).

Adapun aset industri asuransi jiwa sampai dengan September 2024 tercatat meningkat 2,85% year on year (yoy) menjadi Rp 635,41 triliun. Perkembangan ini lebih tinggi dari peningkatan total aset industri perasuransian yang naik 2,46% (yoy), namun lebih rendah dari pertumbuhan total aset asuransi komersial yang sebesar 3,81% (yoy) dalam kurun sembilan bulan.

Adapun target OJK untuk pertumbuhan premi asuransi jiwa adalah 7,6% pada tahun 2024 ini. Tapi pendapatan premi dalam realisasinya hanya mampu tumbuh 2,73% menjadi Rp 135,64 triliun hingga September 2024, setelah beberapa waktu cenderung tercatat menurun.

Ogi menerangkan, salah satu pendorong kinerja industri asuransi jiwa ke depan adalah peta jalan yang sudah diluncurkan pada tahun 2023 lalu. Ini akan memacu kinerja asuransi jiwa yang lebih baik di masa mendatang. “Kita sudah punya Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Perasuransian 2023-2027, kami menghadapkan implementasinya berjalan dengan baik,” tegas Ogi.

Selanjutnya pada 2025 mendatang, Ogi mengatakan bahwa tantangan utama industri perasuransian yaitu ketidakpastian ekonomi global. Di samping itu, berbagai perspektif baik dari konsumen, industri, dan ekonomi makro juga perlu disikapi oleh industri perasuransian.

“Dari perspektif konsumen secara fundamental dapat dilihat dari tingkat literasi dan inklusi yang rendah. Dari perspektif industri, tantangan yang dikaitkan dengan dukungan permodalan, kebutuhan akan tenaga expert, dan infrastruktur yang memadai,” ungkap Ogi.

Sementara dari perspektif yang lebih ekonomi makro, OJK melihat industri perasuransian butuh penguatan supaya bisa berkontribusi lebih terhadap perekonomian, termasuk penguatan dari segi manajemen risiko maupun tata kelola.

Pergeseran-Pergeseran

Dari sisi produk, OJK melihat akan ada pergeseran pemanfaatan produk dari masyarakat, yang selanjutnya berdampak pada kinerja industri asuransi jiwa pada 2025. Menurut Ogi, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit link tidak lagi jadi penyumbang terbesar.

“Untuk asuransi jiwa terjadi pergeseran, produk unit link bukan lagi jadi penyumbang terbesar, bergeser ke urutan nomor dua. (Jadi) pertama adalah produk tradisional berbentuk endowment,” urai Ogi.

Kemudian, OJK yakin akan terjadi pertumbuhan yang lebih berarti dari lini asuransi kesehatan di sektor industri asuransi jiwa. Kinerja lini asuransi kesehatan dipercaya bakal mulai menunjukkan perbaikan, setelah beberapa waktu belakangan ini mengalami koreksi.

Ogi menambahkan, pergeseran preferensi produk yang memengaruhi pertumbuhan pada tahun 2025 terjadi secara organik dan anorganik. Pergeseran yang dimaksud berlangsung mengingat perusahaan asuransi jiwa tetap melakukan intensifikasi produk yang sudah ada, maupun karena inovasi produk baru untuk intensifikasi di masa yang akan datang.

“Kemudian juga perbaikan-perbaikan dari bisnis proses yang akan mengarah ke arah efisiensi daripada industri perasuransian. Penerapan-penerapan daripada manajemen risiko dan tata kelola, selain juga peningkatan modal dan ekuitas yang sudah kita atur dalam POJK-nya,” pungkas Ogi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Salah satu penentu kualitas layanan kepada peserta asuransi Kesehatan, adalah pemilihan provider yang memiliki standar dan komitmen layanan yang sama dengan asuransi itu sendiri.

Resiko kesehatan yang dialihkan dari peserta ke asurans dalam hal pelayanan kesehatan, akan dikelola oleh provider (Rumah sakit, klinik, apotik, dll), pada saat kebutuhan layanan kesehatan digunakan oleh peserta asuransi kesehatan.

Sebagai informasi, OJK mencatat periode Januari-Juni 2024, premi asuransi kesehatan di asuransi umum mencapai Rp4,81 triliun atau naik sebesar 16,88 persen dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan untuk klaim, pada kuartal II-2024 klaim asuransi kesehatan untuk asuransi umum mencapai sebesar Rp3,45 triliun atau meningkat sebesar 7,04 persen dibandingkan periode sama 2023.

Sementara itu, Berdasarkan hasil survei Populix, Indonesia's Perceptions and Attiude Towards Health & Life Insurance Products. 73% masyarakat Indonesia, terutama laki-laki dan SES atas, menyatakan memiliki asuransi merupakan hal penting, terutama untuk jaminan kesehatan.

Di antara para responden yang telah memiliki asuransi, sebanyak 72% di antaranya mengatakan bahwa mereka memiliki asuransi pribadi dengan mayoritas memilih asuransi kesehatan (80%) dan asuransi jiwa (55%), diikuti dengan asuransi pensiun (35%), asuransi pendidikan (33%), dan asuransi kendaraan bermotor (31%). 

Terkait peran provider tersebut, BRI Life meningkatkan sinergi dengan provider. Hal ini perlu dibangun terus-menerus untuk menciptakan konsep kerja sama yang berdasarkan “trust” dalam hal pembiayaan dan kualitas layanan.

Komitmen ini dipertegas dengan peresmian sinergi antara BRI Life dengan beberapa rumah sakit provider di Bandung, pada Jumat (25/10). Hadir dalam acara ini Direktur Pemasaran BRI Life Sutadi, sementara dari Bank BRI dihadiri oleh Regional CEO RO BRI Bandung Sadmiaji, Regional Funding and Transaction Head BRI RO Bandung Fandi Imawan, serta Dhinar Adi Nugroho selaku Pimpinan Cabang BRI Bandung Soekarno Hatta.

Dalam sambutannya Direktur Pemasaran BRI Life Sutadi menyampaikan bahwa, BRI Life meresmikan BRI Life corner di Rumah sakit Melinda 3 dan Edelweiss dan selanjutnya akan terus dikembangkan ke rumah sakit-rumah sakit lainnya.

BRI Life Corner merupakan salah satu terobosan layanan yang dihadirkan secara khusus, untuk memberikan kenyamanan kepada nasabah BRI Life saat membutuhkan layanan kesehatan.

“Berbagai kemudahan layanan kami hadirkan melalui BRI Life corner seperti kemudahan informasi Informasi manfaat, proses pendaftaran, informasi pengajuan klaim serta personal asisten BRI Life akan membantu dan menemani bapak/Ibu pada saat membutuhkan Layanan Kesehatan” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/10/2024)..

Sutadi menambahkan, melalui BRI Life Corner, akan membantu monitoring layanan di provider yang tingkat kunjungannya tinggi, dengan menempatkan PIC BRI Life yang standby di provider terpilih, untuk memberikan layanan langsung kepada nasabah BRI Life terkait kebutuhan informasi serta proses reimbursement (One Stop Solution). Sementara itu, Regional Funding and Transaction Head BRI RO Bandung Fandi Imawan yang mewakili Bank BRI memberikan sambutan memaparkan, BRI Life corner salah satu terobosan yang memberikan kemudahan bagi nasabah Bank BRI, untuk mendapatkan kemudahan layanan kesehatan di rumah sakit Provider.

BRI Life selalu berupaya untuk bertransformasi terkait hal kerja sama layanan rumah sakit provider atau rumah sakit rujukan, karena merupakan bagian dari kemitraan strategis yang sejalan dengan inisiatif yang dilaksanakan BRI Life, guna memberikan layanan kesehatan yang terbaik dan professional.

Sementara itu, dari pihak rumah sakit Edelweiss yang diwakili dr. Erchamzah, MMRS selaku Chief Medical Officer Edelweiss Healthcare Group and Hospital Director Edelweiss Hospital Bandung dalam sambutannya menyampaikan, Rumah Sakit Edelweiss terus berupaya meningkatkan layanan prima kepada semua pasien yang datang berobat dan juga selalu membuka kerja sama dengan semua pihak, untuk bersama-sama memberikan pelayanan Kesehatan yang terbaik bagi masyarakat.

“Dengan semakin baiknya pelayanan maupun fasilitas Kesehatan yang ada pada kami, diharapkan bisa meningkatkan sinergi antara Rumah Sakit Edelweiss dengan BRI Life, akan berdampak kepada peningkatan dan kepuasan pelayanan kesehatan yang dirasakan oleh setiap peserta asuransi BRI Life” tutupnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Perusahaan asuransi jiwa, PT Asurnasi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) melaporkan telah membayarkan klaim hampir Rp 1 triliun atau tepanya senilai Rp 962 miliar hingga akhir September 2024. Nilai klaim yang dibayarkan meningkat 12% secara tahunan (year on year/yoy).

Klaim dibayarkan untuk lebih dari 213.000 kasus klaim yang terdiri dari klaim meninggal dunia, klaim kesehatan dan klaim penyakit kritis. Selain itu, mencakup 79% klaim merupakan klaim kesehatan, yang membuktikan masih tingginya risiko kesehatan.

Generali Indonesia memandang risiko kesehatan masih dapat membayangi risiko finansial. Apalagi saat ini tingginya inflasi medis yang memicu kenaikan harga obat-obatan maupun layanan medis. Hal tersebut menjadi salah satu alasan perusahaan untuk melakukan giat promosi kesehatan sekaligus memperkenalkan layanan proteksi asuransi kepada masyarakat.

Untuk ketujuh kalinya, Generali Indonesia resmi menjadi official insurance partner Borobudur Marathon yang sudah diumumkan pada Mei 2024 lalu. Menuju puncak acara, bersama tim Borobudur Marathon, Generali Indonesia juga hadir menyapa para komunitas lari dalam acara The Big Tour Road to Borobudur Marathon 2024 yang diselenggarakan pada Minggu, 20 Oktober 2024 di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta.

Dalam acara tersebut, perseroan secara aktif mengajak sebanyak 1.000 peserta lebih dari puluhan komunitas lari yang hadir untuk terus menjalankan sustainable lifestyle, melalui gaya hidup sehat dan olahraga guna mewujudkan sustainable future.

Chief Marketing & Partnership Distribution Generali Indonesia, Vivin Arbianti Gautama mengungkapkan, dukungan perusahaan untuk terus mempromosikan kesehatan kepada masyarakat dilakukan melalui penyelenggaraan The Big Tour – Road to Borobudur Marathon 2024. Ini juga wujud komitmen Generali Indonesia sebagai responsible citizen.

“Untuk mendukung keberlanjutan, Generali Indonesia secara aktif melakukan berbagai inisiatif dan kolaborasi, salah satunya dengan komunitas-komunitas di masyarakat. Selain mempromosikan kesehatan kami juga terus meningkatkan literasi masyarakat tentang pentingnya proteksi asuransi sebagai perlindungan saat terjadi risiko sakit maupun meninggal dunia,” ungkap Vivin dalam keterangannya, pada Minggu (20/10/2024).

Dalam kegiatan The Big Tour Road to Borobudur Marathon 2024 ini, Generali Indonesia memberikan fasilitas gratis yang bisa dinikmati para peserta, diantaranya mini medical check up berupa cek kadar gula dalam darah, kolesterol dan asam urat serta pemberian free refresher.

Selain itu, Generali Indonesia juga membuka kesempatan bagi para peserta untuk bisa mengetahui lebih detail mengenai berbagai perlindungan inovatif yang Generali Indonesia miliki. Didampingi oleh para financial consultant, para peserta bisa menyesuaikan proteksi sesuai dengan kebutuhan serta tahapan hidup masing-masing individu.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 soal asuransi kesehatan bagi mantan menteri dan keluarganya, yang akan ditanggung oleh anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN).

Peraturan tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu peraturan lebih lanjut mengenai hal ini.

"Kita lihat nanti aturannya seperti apa. Jadi kalau sifatnya sektoral, maka pihak tertentu bisa membuat peraturannya. Tapi kalau berlaku secara massal, itu harus bentuknya adalah peraturan pemerintah," ujar Ogi saat ditemui usai acara Perayaan Hari Asuransi ke-18 Tahun 2024, pada Jumat (18/10/2024).

Ogi menyebutkan, jika aturan tersebut diajukan hanya oleh satu pihak, maka program asuransi itu dapat dikeluarkan secara terbatas oleh pihak tertentu saja. Sebagai regulator, OJK berkomitmen untuk mendukung inisiatif yang mendorong perkembangan industri asuransi.

"Kita support saja kebutuhan-kebutuhan untuk pihak asuransi yang diuntungkan untuk pihak-pihak tertentu," ucapnya.

Hingga saat ini, belum ada rencana pasti mengenai skema asuransi untuk mantan menteri dan keluarganya.

Ogi mengaku, dirinya belum mengetahui secara mendetail terkait skema yang akan diterapkan.

Pada masa lalu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sempat mengeluarkan produk asuransi purna jabatan (aspurjab) yang berlaku khusus untuk perusahaan BUMN.

"Itu berlaku hanya untuk perusahaan-perusahaan BUMN, dan itu adalah untuk mengasuransikan direksi komisaris setelah purna jabatan. Itu sudah ada produknya," ujar Ogi.

Sebagai informasi, Peraturan Presiden yang ditandatangani oleh Jokowi ini memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada mantan menteri dan keluarganya.

Sesuai salinan Perpres yang dapat diakses di situs Kementerian Sekretariat Negara pada Kamis, 17 Oktober 2024, asuransi kesehatan diberikan sebagai mekanisme jaminan pemeliharaan kesehatan, dengan kendali mutu dan kendali biaya.

"Menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan pemeliharaan kesehatan juga diberikan kepada istri/suami yang sah dan tercatat dalam administrasi menteri negara,” tulis beleid tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 soal asuransi kesehatan bagi mantan menteri dan keluarganya, yang akan ditanggung oleh anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN).

Peraturan tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu peraturan lebih lanjut mengenai hal ini.

"Kita lihat nanti aturannya seperti apa. Jadi kalau sifatnya sektoral, maka pihak tertentu bisa membuat peraturannya. Tapi kalau berlaku secara massal, itu harus bentuknya adalah peraturan pemerintah," ujar Ogi saat ditemui usai acara Perayaan Hari Asuransi ke-18 Tahun 2024, pada Jumat (18/10/2024).

Ogi menyebutkan, jika aturan tersebut diajukan hanya oleh satu pihak, maka program asuransi itu dapat dikeluarkan secara terbatas oleh pihak tertentu saja. Sebagai regulator, OJK berkomitmen untuk mendukung inisiatif yang mendorong perkembangan industri asuransi.

"Kita support saja kebutuhan-kebutuhan untuk pihak asuransi yang diuntungkan untuk pihak-pihak tertentu," ucapnya.

Hingga saat ini, belum ada rencana pasti mengenai skema asuransi untuk mantan menteri dan keluarganya.

Ogi mengaku, dirinya belum mengetahui secara mendetail terkait skema yang akan diterapkan.

Pada masa lalu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sempat mengeluarkan produk asuransi purna jabatan (aspurjab) yang berlaku khusus untuk perusahaan BUMN.

"Itu berlaku hanya untuk perusahaan-perusahaan BUMN, dan itu adalah untuk mengasuransikan direksi komisaris setelah purna jabatan. Itu sudah ada produknya," ujar Ogi.

Sebagai informasi, Peraturan Presiden yang ditandatangani oleh Jokowi ini memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada mantan menteri dan keluarganya.

Sesuai salinan Perpres yang dapat diakses di situs Kementerian Sekretariat Negara pada Kamis, 17 Oktober 2024, asuransi kesehatan diberikan sebagai mekanisme jaminan pemeliharaan kesehatan, dengan kendali mutu dan kendali biaya.

"Menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan pemeliharaan kesehatan juga diberikan kepada istri/suami yang sah dan tercatat dalam administrasi menteri negara,” tulis beleid tersebut.

Istana Kepresidenan menyebut ketentuan asuransi kesehatan mantan menteri dan keluarganya ditanggung APBN merupakan bentuk kepedulian Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para 'anak buah' yang akan segera purnatugas.

Pemberian insentif itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara.

"Perpres itu adalah bentuk kepedulian dan perhatian dari bapak Presiden Jokowi terhadap menteri-menteri yang purnatugas," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana di Gedung Kemensetneg, Jumat (18/10).

Ari mengatakan Jokowi memang berniat memberikan apresiasi kepada para pembantu di kabinet yang telah menyukseskan pemerintahan selama lima tahun terakhir.

Terutama selama periode itu, Indonesia menghadapi banyak cobaan, mulai dari pandemi virus corona (Covid-19) hingga ancaman krisis ekonomi.

Namun, Ari juga menekankan perpres itu terbatas hanya untuk anggota Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

"Tentu teman-teman ketahui para menteri itu bekerja sangat keras," jelas Ari.

"Dan bentuk perhatian dari bapak Presiden terhadap menteri-menteri yang purnatugas adalah dengan memberikan satu pelayanan terhadap pemeliharaan kesehatan bagi mereka setelah purna," imbuhnya.

Jokowi meneken Perpres 12/2024 pada 15 Oktober 2024 atau kurang dari sepekan sebelum lengser dari kursi orang nomor satu di Indonesia pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Asuransi kesehatan diberikan sebagai mekanisme jaminan pemeliharaan kesehatan. Asuransi diberikan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya.

Bagi menteri yang berusia di bawah 60 tahun ketika selesai menjabat, jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan selama dua kali masa jabatan. Untuk menteri yang berusia 60 tahun ke atas saat selesai menjabat, jaminan diberikan seumur hidup.

Pelayanan dilakukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah dan/atau BUMN. Mantan menteri tak perlu menanggung biaya asuransi tersebut.

Namun, asuransi kesehatan itu tak diberikan kepada mantan menteri yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Asuransi itu juga tak diberikan kepada mantan menteri yang mengundurkan diri karena menjadi tersangka atau mendapat putusan pengadilan terkait tindak pidana.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 pada Selasa, 15 Oktober 2024. Perpres tersebut mengatur jaminan asuransi kesehatan untuk mantan menteri beserta keluarganya. Pembiayaan untuk program ini akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam juga diberikan kepada istri/suami yang sah dan tercatat dalam administrasi menteri negara,” tulis beleid tersebut yang dikutip di Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Tidak hanya para menteri, tetapi juga mereka yang bekerja di Sekretaris Kabinet mendapatkan asuransi kesehatan yang serupa. Dalam Pasal 3 peraturan tersebut, dinyatakan bahwa manfaat asuransi ini akan ditentukan berdasarkan usia.

Asuransi ini berlaku selama dua kali masa jabatan bagi menteri yang berusia di bawah 60 tahun ketika selesai menjabat. Namun, bagi mereka yang berusia 60 tahun ke atas saat selesai menjabat, jaminan ini berlaku seumur hidup.

"Untuk menteri negara atau Sekretaris Kabinet yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia 60 tahun atau lebih, kepada menteri negara atau Sekretaris Kabinet beserta suami/istri diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama seumur hidup," tertulis dalam Pasal 3 ayat 3 poin B dalam aturan itu.

Manfaat pelayanan kesehatan dilakukan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah dan/atau milik badan usaha milik negara (BUMN) di dalam negeri. Manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia dan/atau masa bulan tugas jabatan, sesuai indikasi medis berdasarkan usia dan/atau masa bulan tugas jabatan.

Sementara itu, menteri negara yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak mendapatkan fasilitas asuransi tersebut. Asuransi juga tidak diberikan kepada menteri yang mengundurkan diri karena ditetapkan menjadi tersangka maka manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan ditunda sampai telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Serta yang mengundurkan diri karena mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana. “Dalam hal menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet meninggal dunia, bagi janda/dudanya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan,” tulis aturan tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara, yang mengatur jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pensiunan menteri.

Salinan Perpres yang dilihat dalam laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2024, disebutkan menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan kesehatan. Ketentuan serupa juga diberikan kepada Sekretaris Kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet.

Jaminan pemeliharaan kesehatan juga diberikan kepada istri/suami yang sah dan tercatat dalam administrasi menteri negara, serta dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan biaya.

Manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia dan/atau masa bulan tugas jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Adapun manfaat pelayanan kesehatan berdasarkan usia dan/atau masa bulan tugas jabatan diberikan dengan ketentuan yakni, untuk menteri negara atau Sekretaris Kabinet yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia kurang dari 60 tahun, kepadanya beserta istri/suami diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama dua kali masa jabatan.

Sedangkan untuk mereka yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia 60 tahun atau lebih, kepadanya beserta istri/suami diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan seumur hidup.

Perpres menjelaskan bahwa manfaat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dilakukan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah dan/atau milik badan usaha milik negara di dalam negeri.

Premi jaminan pemeliharaan kesehatan dibayar pemerintah pusat kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan secara sekaligus, yang bersumber dari APBN.

Ketentuan lain yang diatur yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan tidak diberikan kepada menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet, namun dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena ditetapkan menjadi tersangka maka jaminan kesehatan ditunda sampai telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan dalam hal menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet meninggal dunia, maka jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan kepada janda/dudanya sesuai ketentuan berlaku.

Perpres ditandatangani Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2024 dan diundangkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada tanggal yang sama. Perpres berlaku pada tanggal diundangkan.

Hanya untuk Menteri Periode 2019-2024

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara berlaku untuk para menteri dan Sekretaris Kabinet yang diangkat atau ditugaskan pada periode 2019-2024.

Ketentuan itu tertuang dalam pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara, yang diterbitkan Presiden Joko Widodo, di Jakarta, tertanggal 15 Oktober 2024.

Dalam pasal 11 ayat (1) disebutkan, ketentuan mengenai jaminan pemeliharaan kesehatan bagi menteri negara dan Sekretaris Kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet berlaku bagi menteri negara dan Sekretaris Kabinet yang diangkat/ditugaskan pada periode pemerintahan tahun 2019-2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang mengatur asuransi kesehatan mantan menteri dan keluarganya ditanggung anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN).

Beleid itu diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024 atau kurang dari sepekan sebelum lengser dari kursi orang nomor satu di Indonesia pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Asuransi kesehatan diberikan sebagai mekanisme jaminan pemeliharaan kesehatan. Asuransi diberikan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya.

"(1) Menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada sekretaris kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet," bunyi pasal 1 Perpres Nomor 121 Tahun 2024.

Bagi menteri yang berusia di bawah 60 tahun ketika selesai menjabat, jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan selama dua kali masa jabatan. Untuk menteri yang berusia 60 tahun ke atas saat selesai menjabat, jaminan diberikan seumur hidup.

Pelayanan dilakukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah dan/atau BUMN. Mantan menteri tak perlu menanggung biaya asuransi tersebut.

"Premi jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan secara sekaligus.

(2) Pendanaan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara," bunyi pasal 6.

Asuransi kesehatan itu tak diberikan kepada mantan menteri yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Asuransi itu juga tak diberikan kepada mantan menteri yang mengundurkan diri karena menjadi tersangka atau mendapat putusan pengadilan terkait tindak pidana.