JAKARTA, investor.id – PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) merealisasikan pembentukan kelompok usaha bank (KUB).

Pembentukan KUB tersebut harus dilakukan mengingat modal inti Bank NTT belum mencapai Rp 3 triliun. Sesuai amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2020, jika modal inti belum mencapai Rp 3 triliun, BPD di Indonesia wajib membentuk KUB dengan BPD yang modal intinya sudah di atas Rp 3 triliun.

Dalam aturan tentang konsolidasi bank umum tersebut, BPD wajib memenuhi modal inti Rp 3 triliun sampai tanggal 31 Desember 2024. Jika belum memenuhi modal inti, salah satu skema yang disiapkan oleh OJK adalah lewat pembentukan KUB.

Adapun penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bank NTT dan Bank Jatim berlangsung di Kantor Pusat Bank NTT, Kupang, Selasa (5/11/2024).

"Dengan kolaborasi yang kita bangun akan memberikan dampak postif bagi perkembangan Bank NTT. Kami berharap bisa diberikan kesempatan untuk berkolabolasi dan bersinergi dengan Bank Jatim," jelas Plt Dirut Bank NTT Yohanis Landu Praing dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Dia menegaskan, proses pembentukan KUB Bank NTT dan Bank Jatim telah melalui persetujuan para pemegang saham Bank NTT.

"Pada saat pertemuan itu, Gubernur bersama para Bupati, Wali Kota Kupang, dan DPRD Provinsi NTT sangat menyetujui Bank NTT ber-KUB dengan Bank Jatim," kata Yohanis.

Dia berharap agar, KUB antara Bank NTT dan Bank Jatim bisa segera terwujud, karena waktu yang diberikan OJK tinggal 2 bulan.

"Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Harapan kami, waktu kita tinggal 2 bulan. Kiranya pemenuhan segala persyaratan terkait KUB dapat terlaksana dengan dukungan penuh dari teman-teman tim KUB dan komisaris serta direksi Bank Jatim maupun Bank NTT," jelas dia.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman menjelaskan, batas waktu untuk pembentukan KUB tidak lama lagi. Karena itu, dia berharap semua tim bekerja keras agar KUB bisa terlaksana sebelum tanggal 31 Desember 2024.

"Tetap berkoordinasi dengan OJK sebagai regulator dan pemerintah provinsi sebagai pemegang saham, agar KUB ini berjalan sesuai analisis bisnis dan kelayakan-kelayakan yang lain. Karena KUB ini kebijakan yang sifatnya jangka panjang. KUB ini salah satu dari transformasi yang dilajukan oleh Bank Jatim," kata Busrul.

Dia berharap KUB bisa memberikan manfaat untuk Bank NTT dan Bank Jatim. "Saya yakin dengan sinergi ini, akan memberikan manfaat yang banyak bagi Bank NTT dan Bank Jatim," jelas dia.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Dalam upaya finalisasi pengembangan Kelompok Usaha Bank (KUB) bank bjb dengan Bank Jambi, bank bjb bersama Gubernur Jambi menandatangani Perjanjian Antar Pemegang Saham (Shareholders Agreement/SHA) yang mengatur peran para pihak dalam Pengendalian atas Bank Jambi di Kantor Perwakilan bank bjb Jakarta pada Rabu (17/7). Penandatanganan SHA dilakukan oleh Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldy dan Gubernur Jambi Al Haris serta disaksikan oleh Pj Gubernur Jawa Barat, OJK Pusat, Kepala OJK Jawa Barat, Kepala OJK Provinsi Jambi, Kepala OJK Sumatera Bagian Selatan dan Direktur Utama Bank Jambi. 

Klausul-klausul dalam SHA ini telah melalui proses diskusi yang panjang, yang akhirnya mencapai titik temu berkat itikad baik dan kesamaan visi seluruh pihak untuk membangun perbankan daerah yang tangguh dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penandatanganan SHA ini juga menandai langkah strategis penting bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam memperkuat posisinya di industri perbankan nasional, untuk tetap relevan dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Direktur Utama bank bjb, Yuddy Renaldy, menyatakan bahwa penandatanganan SHA ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama Penyertaan Saham Bersyarat yang telah ditandatangani pada 28 Juni 2024 lalu.

“Penandatanganan Shareholders Agreement pada hari ini menandai langkah penting dalam sejarah kedua bank. Pasca penandatanganan SHA, artinya Induk KUB dalam hal ini bank bjb bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi beserta kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi telah memiliki visi yang sama untuk bersama-sama membangun, memperkuat dan meningkatkan peran BPD khususnya untuk mendukung jalannya transaksi keuangan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Yuddy Renaldy.

Dengan kata lain, kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua bank, meningkatkan nilai bagi pemegang saham, dan memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Mengenai pelaksanaan pengendalian atas Bank Jambi sendiri, akan dilakukan bank bjb dan Pemprov Jambi selayaknya konsep dwitunggal, di mana masing-masing pihak memiliki peran vital untuk pengembangan Bank Jambi ke depan. Provinsi Jambi, dengan seluruh kota dan kabupatennya, memiliki ekosistem daerah dengan potensi besar, dengan APBD mencapai Rp 5,1 triliunan rupiah dan populasi penduduk yang mencapai 3,6 juta jiwa.

Bank bjb sebagai BPD terbesar, memiliki pengalaman dan keahlian dalam mengelola ekosistem daerah, khususnya dalam pengelolaan pajak, retribusi, dan layanan daerah secara digital. Saat ini, bank bjb adalah satu-satunya BPD yang telah berstatus konglomerasi keuangan, dengan perusahaan anak seperti bank bjb Syariah, Bank Bengkulu, dan beberapa lembaga keuangan lainnya.

Bank bjb juga memegang peringkat Corporate Rating tertinggi di antara BPD lainnya dan memiliki aplikasi mobile Digi Mobile dengan fitur-fitur yang setara dengan perbankan papan atas nasional. Dengan sinergi yang baik, melalui kesepahaman visi dan komunikasi yang erat, sinergi KUB bank bjb dengan Bank Jambi dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, yang tentunya berdampak positif pada kinerja bisnis Bank Jambi dan bank bjb.

Pada Maret 2024 lalu, kinerja Bank Jambi menunjukkan kinerja yang mengesankan. Dengan total aset sebesar Rp 13,3 triliun, Bank Jambi berhasil menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 10,9 triliun dan menyalurkan kredit serta pembiayaan sebesar Rp 9,5 triliun. Laba yang tercatat mencapai Rp 95,5 miliar dengan return on equity (ROE) sebesar 16,49%. Atas kinerja tahun 2023, Bank Jambi juga mampu memberikan dividen sebesar Rp 137,5 miliar kepada pemegang saham. Selain itu, Bank Jambi juga memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dengan total aset sebesar Rp 1,2 triliun dan ROA 3,19%, yang dapat bersinergi dengan bank bjb Syariah untuk memperluas pasar perbankan syariah di Indonesia.

Setelah penandatanganan SHA ini, bank bjb akan mengajukan permohonan Fit and Proper Test sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan yang berlaku. Jika disetujui, maka Bank Jambi akan menjadi tambahan anggota KUB bank bjb dan juga sekaligus perusahaan anak bank bjb, di mana laporan keuangannya akan dikonsolidasikan dengan bank bjb sebagai induk KUB.

Sebagai informasi, sebelum menjalankan KUB, bank bjb berada pada posisi ke-14 secara nasional dan akan naik menjadi posisi ke-10 secara nasional apabila permohonan tersebut mendapatkan persetujuan dari OJK. Hal tersebut tidak hanya menguatkan daya saing grup bank bjb, namun juga menjadi representasi grup BPD dalam persaingan dengan perbankan nasional lainnya.

"Kolaborasi ini penting bagi BPD untuk berinovasi dan bertransformasi agar mampu bersaing di industri perbankan. Bank bjb dengan berbagai pengalaman dalam melakukan inisiatif-inisiatif strategis dapat berbagi pengalaman dengan sesama BPD untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan bersama," ucap Yuddy.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News