Kulon Progo: Ratusan motor yang dikendarai Penyuluh KB (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa memadati Hotel Ibis, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, 23 Agustus 2024.

Kendaraan roda dua tersebut kesehariannya digunakan para Penyuluh KB dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dalam menjalankan mobilitasnya sebagai petugas KB, yang berasal dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa.

Mereka berkumpul dan melakukan rembuk untuk menggerakkan masyarakat dan lini lapangan melalui kegiatan Roadshow Bakti Sosial (Roadsos) Motor Penyuluh KB ‘Ayo Cegah Stunting’ yang berlangsung dari 19 hingga 24 Agustus 2024.
Total peserta keseluruhan sebanyak 840 sepeda motor. Sedangkan yang sampai titik pertemuan di Kulon Progo, DI Yogyakarta, sebanyak 288 motor.

Diawali dari kota Banten pada Senin, 19 Agustus 2024, 75 rombongan pemotor memulai perjalanannya melalui berbagai kota menuju ke Kulon Progo, DIY. Tak kalah pula dari Jawa Timur, memulai perjalanannya dari kota Banyuwangi sebanyak 220 motor. Jawa Barat sebanyak 245 motor.

Kemudian 200 motor juga menyusul dari kota Semarang, Jawa Tengah, yang dilepas oleh Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah pada Selasa, 20 Agustus 2024. Dan 100 pemotor dari DI Yogyakarta.

Disambut oleh Kepala BKKBN Pusat, dokter Hasto, di Kulon Progo, esok harinya, Sabtu, 24 Agustus 2024, iring-iringan para pemotor ini mempunyai misi mulia. Tidak hanya melakukan konvoi di jalan, tetapi para pemotor mempunyai berbagai misi di seputaran Waduk Sermo, Kulon Progo, yang dapat memberikan manfaat bagi warga sekitar.

Mereka memberikan bantuan bedah rumah untuk keluarga berisiko stunting (KRS), merupakan salah satu misi yang diemban oleh para pemotor ini. Tak hanya itu, para pemotor juga melakukan beberapa perhentian pada beberapa titik pelayanan KB yang mereka lewati.

Dokter Hasto mengapresiasi upaya para Penyuluh KB dalam acara ini sebagai ajang sosialisasi dan Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat di sepanjang perjalanannya terkait program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang diampu BKKBN dan Percepatan Penurunan Stunting.

“Selain ada pelayanan KB, kita juga melihat sanitasi penting sekali, karena kunci kualitas SDM juga ada di sanitasi. Maka, hari ini kita lakukan sanitasi,” ungkapnya saat memberikan sambutan di Mojo Baurejo, Kulon Progo.

Ia pun meninjau langsung salah satu titik rumah warga Clapar 3 Kalurahan Hargowilis yang dibedah. Pemiliknya juga merupakan keluarga berisiko stunting dengan tiga balita, dibedah karena merupakan rumah tidak layak huni. Rumah tersebut tidak memiliki jamban. Ia menyadari betapa perjuangan para penyuluh KB dan kader-kader KB di lapangan sangat berat.

“Sebetulnya stunting faktor yang paling besar, 70% yang mempengaruhi adalah sanitasi. Maka, tujuannya adalah untuk memperbaiki sanitasi. Diutamakan keluarga yang mempunyai balita atau yang hamil atau yang pasangan usia subur baru. Merekalah yang akan punya anak, punya balita yang akan mempengaruhi adanya stunting atau tidak,” ungkapnya kepada para jurnalis seusai acara.

Menurut dokter Hasto, pencegahan stunting merupakan program yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Terkait pembangunan infrastruktur sanitasi, BKKBN bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Kita punya data keluarga risiko stunting. Kemudian kita kerjakan di mana-mana. Hanya khusus di Kulon Progo, bukan anggaran APBD atau APBN yang digunakan, tapi teman-teman penyuluh ingin saat touring ini dalam rangka 17 Agustus dan HUT Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) mencoba berbakti. Ini donasi mereka,” tambah dokter Hasto.

Percontohan

Pada malam sebelum acara bedah rumah, saat menyambut PKB di Hotel Ibis, Kulon Progo, Jumat, 23 Agustus, dokter Hasto mengatakan bahwa program bedah rumah diharapkan bisa menjadi percontohan.

“Itu namanya materi pembelajaran. Rumah itu menjadi percontohan. Kalau dapurnya kurang bagus, dapur perlu dibenahi. Kalau jambannya kurang bagus, jamban perlu dibenahi. Harapan saya yang punya rumah berubah perilakunya. Yang semula sering hidup belum menjaga kebersihan, berubah menjadi menjaga kebersihan."

"Kalau buang air besarnya masih terbuka, istilahnya 'open defecation free' (ODF), besok sudah paham bahwa namanya feses itu tidak boleh terbuka,” imbuhnya.

Sementara itu, Deputi Advokasi, Penggerakan, Informasi (Adpin) BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso, menjelaskan tentang kegiatan Roadsos Motor Penyuluh KB ‘Ayo Cegah Stunting’ dalam rangka memperingati HUT RI dan HUT Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) yang ke-17.

“Intinya roadshow ini ikhtiar untuk menggelorakan terus program Bangga Kencana,” terangnya.

Sesungguhnya, demikian Teguh, roadshow ini tidak hanya sekedar plesiran. PKB berhenti di 10 titik bagian barat dan 10 titik bagian timur. Dari Ujung Kulon, dan dari Banyuwangi menempuh perjalanan menuju Kulon Progo.

Di titik-titik itu digelar berbagai kegiatan. Ada pelayanan KB kepada masyarakat. Ada juga sarasehan dengan para kader, terutama Tim Pendamping Keluarga (TPK), seraya mengingatkan masyarakat tentang strategisnya program Bangga Bencana dan Percepatan Penurunan Stunting bagi konstelasi pembangunan nasional.

Termasuk juga ada penyerahan cinderamata. Bingkisan untuk keluarga, baksos untuk KRS. "Antusiasme tidak hanya petugasnya yang ikut roadshow, tapi juga kader yang disinggahi dan pemda,” tutup Teguh.

(ALB)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kontrasepsi, atau dikenal istilah dengan program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia sejatinya telah masuk ke dalam diskursus fikih Islam.

Sebab kontrasepsi meliputi aspek pencegahan risiko bagi anak menyusu akibat kehamilan baru, risiko bagi ibu akibat melahirkan (talq), risiko kehamilan pada usia sangat muda, risiko geneteik karena perkawinan kerabat dekat, dan lainnya.

Sebelum menguak pendapat para ulama-ulama fikih klasik dalam menguraikan tentang perlindungan kesehatan reproduksi, menarik disimak uraian dari sejumlah dokter-dokter Islam. Dalam buku Islam dan KB karya Abd Al-Rahim Umran dijelaskan, alasan medis untuk kontrasepsi diidentifikasi oleh para dokter Islam.

Dijelaskan, beragam alasan menggunakan kontrasepsi juga bagian dari upaya perlindungan fungsi reproduksi perempuan. Seperti alasan usia muda istri dan ketidakmampuan untuk menanggung kehamilan karena rahim yang kecil, penyakit atau cacat dalam rahim, kelemahan kandung kemih dan kekhawatiran akan ketidakmampuan tubuh karena tekanan kepala janin dalam melahirkan, hingga adanya penyakit yang dapat membesar bila hamil atau melahirkan yang menjurus kepada kematian si ibu.

Adapun dalam perspektif fikih, terdapat sejumlah alasan kesehatan melalui kontrasepsi untuk melindungi fungsi reproduksi. Mengenai kesehatan anak yang menyusu misalnya, Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا ، فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu dengan tidak sadar. Karena di masa depan (al-ghailah) akan mempunyai akibat yang sama dengan seorang penunggang kuda yang terkejar oleh lawan dan dilemparkan dari kudanya.”

Alquran menganjurkan waktu penyusuan anak selama dua tahun apabila orang tua menghendaki penyusuan yang lengkap. Mengingat adanya peringatan Nabi terhadap al-ghailah atau kehamilan dalam masa penyusuan, tersimpulkan bahwa hadits ini dianggap sebagai suatu persetujuan bagi penjarangan anak.

Ketimbang menjauhi hubungan seksual untuk masa dua tahun penuh demi mencegah kehamilan yang tak terputus. Menghindari hubungan seksual oleh suami istri rata-rata dianggap hal yang sulit. Jadi,menggunakan alat kontrasepsi semisal kondom--sehingga terjadi azl (keluarnya sperma di luar rahim)--dianggap merupakan solusi yang terbaik dibanding menghindari hubungan seksual dalam tempo yang lama.

Imam al-Ghazali misalnya, mendukung penuh keabsahan pemeliharaan kecantikan dan kesehatan istri serta perlindungan atasnya. Baik dari bahaya apapun atau bahaya melahirkan. Hal inilah yang merujuk bahwa untuk menekan risiko kehamilan, persusuan, dan hubungan antara suami dengan istri, alat kontrasepsi boleh digunakan.

Adapun Imam Ibnu Hajar juga mendukung perlindungan bagi anak yang menyusu dari bahaya kehamilan baru. Hal serupa juga disuarakan Imam Al-Qadhi Nu’man dan Ibnu Abdin dari Madzhab Hanafi di abad ke-19.

Risiko kesehatan bagi ibu dijadikan basis untuk mengizinkan kontrasepsi oleh Komisi Fatwa Al-Azhar pada 1953. Komisi tersebut membela kontrasepsi karena dapat membantu memudahkan masalah bagi manusia dan membebaskan dari kesukaran.

Terutama apabila terdapat rasa kekhawatiran bagi nyawa atau kesehatan perempuan akibat kehamilan yang terlalu sering. Adapun dasar dari Komisi Fatwa Al-Azhar adalah dalil Alquran Surah Al-Baqarah ayat 185 berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Secara umum, para ulama tak mempermasalahkan program Keluarga Berencana (KB) yang didengungkan negara, terutama sejak era Orde Baru. Jika hanya sebatas mengatur atau menunda kehamilan, hal ini pun pernah dipraktikkan di masa para sahabat Nabi Muhammad SAW dahulu.

Tujuan dari pengaturan kehamilan agar anak-anak yang dilahirkan dapat diasuh dengan baik dan menghindarkan risiko-risiko melahirkan yang disebabkan jarak kelahiran terlalu dekat. Intinya, program KB bertujuan mengutamakan kualitas anak dibanding kuantitas.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT, "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka," (QS an-Nisa [4]: 9). Ayat ini menekankan pentingnya kualitas keturunan dari keturunan. Jika program KB ditujukan untuk menjaga kualitas keturunan, tentu hal ini tak menjadi masalah.

Soal pembolehan KB juga didukung ulama Tanah Air dalam konferensi besar pengurus besar Syuriah Nahdlatul Ulama (NU) pertama yang diselenggarakan di Jakarta. Para ulama menghukum makruh dalam kasus ini. Jika dengan azl (mengeluarkan air mani di luar rahim) atau dengan alat yang mencegah sampainya mani ke rahim, seperti kondom, hukumnya makruh. Begitu juga makruh hukumnya meminum obat untuk menjarangkan kehamilan.

Para ulama seperti Imam Syafi'i, Al Ghazali, dan ulama kontemporer tak mempermasalahkan model azl seperti yang pernah dilakukan sahabat pada zaman Nabi. Ilmuwan Islam, seperti Dr Muhammad Abdus Salam Madkur dan Dr Mahmud Shalthut (rektor Universitas Al-Azhar Mesir) pernah membahas tuntas hal ini dan tak mempermasalahkan KB.

Namun, ternyata tidak semua program KB tersebut disetujui para ulama. Hal yang menjadi perdebatan ulama adalah KB model sterilisasi. KB jenis ini, baik vasektomi atau vasligation (sterilisasi untuk laki-laki) maupun tubektomi (sterilisasi pada wanita), tak disetujui ulama. Dr Shaltut sendiri tidak sepakat jika ada program sterilisasi yang berlangsung secara permanen. Terkecuali jika memang ada alasan-alasan serius, seperti menyangkut penyakit keturunan atau penyakit menular yang membahayakan.

Lalu bagaimana jika sterilisasi tersebut bisa dipulihkan lagi (reversable)? Para ulama tetap menyangsikan ini, mengingat risiko besar hal ini dapat berhasil. Para ahli kedokteran mengakui soal reversable harapannya tipis sekali untuk bisa berhasil.

Para ulama berdalil dengan kaidah fikih, "da'ma yuribuka ila ma la yuribuk" (tinggalkan apa yang engkau ragui kepada apa yang tidak engkau ragu). Terlalu berisiko mengambil tindakan sterilisasi, sedangkan kemungkinan reversable-nya sangatlah tipis.

Jadi, sterilisasi baik untuk lelaki atau perempuan pada akhirnya sama saja dengan abortus yang bisa berakibat kemandulan sehingga yang bersangkutan tidak lagi mempunyai keturunan. Para ulama menetapkan hukum asalnya adalah haram. Namun, ada beberapa pengecualian yang bisa membolehkan sterilisasi.

Para ulama berdalil, sterilisasi berakibat pemandulan secara permanen. Ini tentu bertentangan dengan tujuan asal perkawinan, yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sah. Selain itu, sterilisasi juga berarti mengubah ciptaan Tuhan dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi.

Hal lainnya, proses operasi juga memberikan kesempatan memperlihatkan aurat mughallazah (kemaluan) yang haram dilakukan kecuali untuk urusan darurat. Jika hanya untuk sebuah sterilisasi, tentu alasan ini tak dapat diperkenankan.

Namun, jika ada uzur-uzur syar'i, seperti dalam keadaan sangat terpaksa untuk menghindari penurunan penyakit dari orang tua terhadap anak keturunannya, hal ini diperbolehkan. Misalnya, kondisi terancamnya jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan bayi, si bayi dikhawatirkan terkena penyakit berat yang berujung kematian. Kebolehan dalam kasus ini berdalil dengan kaidah fikih, "Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang."

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam perjalanan hidupnya, KH Ibrahim Hosen (1917-2001) pernah memimpin Komisi Fatwa MUI selama dua dasawarsa, yani tahun 1981-2000. Dalam berfatwa, ia selalu berpegang teguh pada dasar keilmuan. Di samping itu, dirinya pun memiliki kepekaan terhadap situasi kontekstual sehingga menyajikan alternatif-alternatif. Terobosan pemikirannya kadang kala menuai polemik.

Kiai Ibrahim Hosen pernah berpesan, “Kebenaran ilmiah harus ditegakkan.” Demikian menurut seorang putranya, Prof Nadirsyah Hosen. Cendekiawan yang akrab disapa Gus Nadir itu menceritakan, kalimat tersebut menunjukkan keteguhan hati ayahnya. Walaupun diterpa cemooh dari orang-orang yang tidak suka pada pemikirannya, sang kiai tetap tidak gentar.

Rais syuriah Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Nahdlatul Ulama Australia dan Selandia Baru itu mengingat, ayahnya sering berpesan tentang karakteristik fikih. Menurutnya, karakter fikih adalah dinamis dan fleksibel serta menawarkan banyak pilihan dalam mewujudkan tujuan dasarnya, maqashid asy-syari’ah.

“Pendapat atau fatwa beliau (Kiai Ibrahim) yang kemudian dianggap melawan arus itu sesungguhnya justru memberi pencerahan baru bagi setiap yang mempelajari fatwa-fatwanya,” jelas Gus Nadir, seperti dikutip Republika dari laman The Ibrahim Hosen Institute.

Sebagai contoh, sebuah fatwa sang kiai yang dianggap kontroversial adalah pembolehan Keluarga Berencana (KB) pada 1967. Padahal, arus keinginan publik saat itu lebih condong pada pengharamannya. Selain itu, Kiai Ibrahim juga menjadi ulama pertama di Tanah Air yang memperbolehkan wanita menjadi seorang hakim.

Pada era Orde Baru, fenomena Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) sempat menuai keresahan di tengah umat. Kiai Ibrahim lantas mengumumkan fatwa bahwa SDSB bukanlah judi (maisir). Dalam pandangannya, tidak setiap undian adalah maisir. Menurutnya, dalam jual beli atau sewa-menyewa pun mengandung unsur untung-untungan atau ketidakpastian. Keduanya tidak dikategorikan haram.

Sejalan dengan Mazhab Syafii, illat hukum keharaman maisir adalah taruhan dan berhadapan. Jika keduanya tidak ada, berarti SDSB tidak termasuk judi. Banyak kalangan awam yang merundung Kiai Ibrahim saat itu akibat fatwanya tersebut. Kemudian, ia menulis buku, Ma Huwa al-Maisir: Apakah Judi Itu (1987) untuk semakin menjelaskan dasar pemikirannya kepada publik.

Dalam buku tersebut, ia memaparkan bahwa hikmah dari illat itu adalah karena taruhan yang berhadap- hadapan dapat menimbulkan permusuhan dan membuat orang lupa kepada Allah. Maisir bukan haram karena sifat dasarnya (li dzatihi), melainkan li sadz dzariah. Itu sebagai tindakan preventif untuk mencegah kerusakan.

SDSB bukanlah maisir karena tidak ada unsur berhadap-hadapan dan status hukumnya adalah mubah. Akan tetapi, lanjutnya, bila dalam praktiknya SDSB menimbulkan ekses negatif, maka berlaku kaidah “mencegah kerusakan harus didahulukan.” Jadi, perbuatan mubah bisa berubah haram kalau berpotensi memunculkan kerusakan.

Menurut Kiai Ibrahim, yang berwenang menetapkan SDSB saat itu lebih banyak dampak buruknya ataukah tidak adalah pemerintah. Diketahui, pemerintah menyatakan SDSB berdampak buruk. Maka, Kiai Ibrahim pada akhirnya berpendapat, SDSB menjadi haram. Namun, hal itu tidak disebabkan statusnya judi, tetapi potensi menimbulkan kerusakan, berdasarkan penilaian pihak yang berwenang.

Mengenai keteguhannya dalam berfatwa dengan ilmu, KH Ibrahim menuai banyak respek. Ketua umum PBNU 1984-1999 KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah menyebut sang kiai sebagai pembaharu hukum Islam di Indonesia. Kealiman dan keberanian cendekiawan tersebut dalam mengeluarkan fatwa telah melegenda.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemberian edukasi kesehatan reproduksi pada anak dinilai sangat penting. Menurut Direktur Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) Nanda Dwinta Sari, hal itu edukasi menjadi salah satu upaya mencegah perkawinan anak.

"Informasi kesehatan reproduksi itu jangan jadi isu yang sensitif lagi. Informasi yang harus diterima generasi muda bahwa kamu punya risiko kalau berhubungan seksual di usia anak," kata Nanda Dwinta Sari dalam webinar di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Pihaknya menilai informasi tentang Keluarga Berencana (KB) juga harus disebarluaskan tanpa diskriminasi umur, status menikah, lokasi kota/desa. Selain itu, perlu kampanye berkelanjutan tentang larangan perkawinan anak, menjunjung otonomi tubuh anak, dan hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual perempuan.

Dia berpendapat, peraturan pemerintah daerah harus diperketat dalam menerapkan usia minimal 19 tahun sebagai syarat perkawinan sebagaimana Undang-undang Perkawinan. "Pemantauan penurunan jumlah berkas dispensasi kawin di data KUA setempat," kata Nanda.

Keluarga juga tidak boleh memaksakan perkawinan anak. Sejumlah upaya ini penting karena perkawinan anak adalah bentuk kekerasan fisik, seksual, mental, dan sosial terhadap anak. "Karena menyebabkan anak tidak dapat menikmati kesehatan dan kesejahteraannya yang mengancam masa depannya," katanya.

Kehamilan dan persalinan usia anak memiliki risiko yang lebih tinggi dari kehamilan dan persalinan usia dewasa. "Risiko biologis secara fisik, yakni anak mudah mengalami keguguran, potensi kematian ibu dan bayinya, serta infeksi menular seksual," kata Nanda.

Kemudian anak juga kesulitan dalam proses melahirkan karena organ-organ tubuhnya belum siap untuk mengandung dan melahirkan. "Perdarahan saat persalinan, bayi potensi lahir dengan berat badan rendah, bayi potensi lahir prematur, dan bayi mengalami kurang gizi dan gangguan pertumbuhan yang dapat menyebabkan stunting," ujarnya.

Sementara risiko psikologis yang mengintai kehamilan dan persalinan usia anak, diantaranya gangguan kejiwaan karena stres menghadapi kehamilan, cemas dan takut, depresi dan bunuh diri. Kemudian risiko penelantaran pada bayi yang dilahirkan karena orang tua belum siap memiliki anak, serta risiko aborsi yang tidak aman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Psikolog klinis anak dan Remaja, Vera Itabiliana Hadiwidjojo, mengkritisi pernyataan BKKBN yang mengharapkan setiap keluarga melahirkan satu anak perempuan untuk mengatasi tren penurunan kelahiran. Menurut Vera, hal tersebut sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah.

Alih-alih mengampanyekan satu ibu melahirkan satu anak perempuan, Vera menilai, seharusnya pemerintah dalam hal ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) lebih fokus pada peningkatkan kesejahteraan keluarga dan kenyamanan lingkungan, serta jaminan pendidikan. Karena menurut dia, jaminan seperti itulah yang bisa membuat setiap keluarga merasa aman untuk memiliki momongan.

“Menurut saya itu cara yang lebih tepat. Karena meningkatkan kesejahteraan dan jaminan pendidikan dapat mendorong masyarakat atau keluarga untuk merasa lebih aman dan nyaman memiliki anak,” kata Vera saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (7/7/2024).

Vera menjelaskan penurunan angka kelahiran di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain, banyaknya pasangan yang menunda usia pernikahan dan menunda untuk segera punya anak sehingga kebanyakan dari mereka hanya memiliki satu anak.

Selain itu, seiring perkembangan zaman, pola pikir mayoritas perempuan juga mulai berubah. Saat ini, semakin banyak perempuan yang ingin mengutamakan pendidikan dan karier terlebih dahulu sebelum fokus pada pernikahan dan pengasuhan anak.

“Faktor lainnya, sekarang itu banyak pasangan memiliki banyak pertimbangan untuk punya anak, dan ada sebagian yang mengeklaim child free. Tapi ini mungkin hanya terjadi di kota-kota besar Pulau Jawa,” kata Vera.

Sebagai informasi, angka perkawinan di Indonesia turun dari semula rata-rata 2 juta pernikahan menjadi hanya 1,5 hingga 1,7 juta dalam setahun. Hal ini juga berdampak pada angka kelahiran atau fertility rate (RFT) yang secara nasional kini berada di 2,1. Untuk mengatasi hal ini, BKKBN pun meminta agar nantinya setiap keluarga memiliki satu anak perempuan.

“Saya berharap para perempuan nanti punya anak rata-rata satu anak perempuan. Kalau di desa ada 1.000 perempuan maka harus ada 1.000 bayi perempuan lahir,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.

Magelang: Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo membantah pernyataan pernah menyampaikan satu perempuan wajib punya satu anak perempuan.

"Aku tidak ngomong kalau satu perempuan wajib punya anak satu perempuan, aku ngomong gak begitu, aku ngomongnya gini rata-rata diharapkan satu perempuan punya anak satu perempuan, rata-rata, lo," katanya di Magelang, Minggu, 7 Juli 2024.

Ia menyampaikan hal tersebut usai menjadi pembicara "Percepatan Penurunan Stunting untuk Menyongsong Generasi Emas 2045" di Magelang.
"Kalau depan rumah saya punya anak perempuan dua belakang saya gak punya anak perempuan pas sudah," katanya.

Ia menyampaikan tujuan supaya penduduk tumbuh seimbang. Jadi tugas BKKBN itu menjaga penduduk tumbuh seimbang kalau suatu wilayah itu, satu kelurahan perempuannya 5.000, sepuluh tahun lagi perempuannya tinggal 4.500, pasti penduduk itu berkurang karena yang hamil dan melahirkan itu perempuan.

"Itulah makna bahwa rata-rata, jangan diterjemahkan satu perempuan wajib punya anak satu," katanya.

Ia menuturkan masih dalam rangka Hari Keluarga Nasional sehingga dalam hal ini banyak memotivasi tim pendamping keluarga, memotivasi teman-teman yang ada di lini lapangan.

"Jadi dia bekerja untuk mendampingi keluarga dalam rangka untuk mendampingi penurunan stunting, kemudian untuk membangun keluarga yang tenteram mandiri dan bahagia," katanya.

Hasto menyampaikan memang waktu untuk memanfaatkan bonus demografi mepet sekali, kalau tidak menggerakkan betul lini yang di bawah, seperti kapal yang sudah terbakar, tetapi orangnya belum loncat.

"Maka penting sekali kwalitas sumber daya manusia (SDM). Target stuntingnya turun, di Magelang ini angka stunting di survei 15 persen, tetapi door to doornya 10 persen. Jadi optimis sekali, sangat optimis target 14 persen insyaallah lewat itu," katanya

(WHS)