Jakarta: Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menegaskan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja yang menikah dini. Hal ini agar bisa menurunkan angka kematian balita dan mencegah tengkes (stunting).

"Kontrasepsi ini diarahkannya untuk remaja yang menikah dini, kan tidak bisa dilarang orang nikah," kata Budi di Puskesmas Tebet Jakarta Selatan, Selasa, 6 Agustus 2024.

Penegasan tersebut terkait dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan sebagai produk turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. PP itu mengundang kontroversi karena salah satunya mengatur penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar.

Budi mengatakan perkawinan usia dini yang terbilang tinggi di Indonesia menyebabkan masih adanya kasus stunting hingga kini. Terlebih, ibu hamil yang usianya di bawah 20 tahun kemungkinan memiliki bayi tidak sehat dan cenderung stunting.
"Kematian ibu tinggi, kematian bayi pun tinggi," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan tentunya tidak ada larangan untuk menikah, maka dari itu pihaknya lebih memilih memberikan edukasi bagi remaja yang melakukan pernikahan dini. Adapun edukasi ini bertujuan penting untuk menurunkan kematian balita dan stunting.

Kemudian, dalam kegiatan ini pihaknya bekerjasama dengan kepala daerah untuk memastikan tidak salah sasaran. Ditegaskan kembali penyediaan alat kontrasepsi ini bukan untuk pelajar, namun untuk orang menikah di usia sekolah.

"Budaya kita masih banyak di daerah-daerah yang usia sekolah itu menikah. Itu targetnya, untuk orang menikah di usia sekolah," jelasnya.

Dalam akhir keterangannya, Kementerian Kesehatan juga meminta para media untuk memberikan edukasi melalui pemberitaan kepada remaja agar berperilaku kehidupan yang baik. Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggandeng Dinas Kesehatan terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan sebagai, produk turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

PP itu antara lain mengatur mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Pasal 103 ayat (1) PP itu menyebutkan bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

Kemudian, ayat (4) menyatakan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja, paling sedikit terdiri atas deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi.

Baca juga: JPPI: Penyediaan Alat Kontrasepsi di Sekolah Merusak Anak!

(CEU)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemberian edukasi kesehatan reproduksi pada anak dinilai sangat penting. Menurut Direktur Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) Nanda Dwinta Sari, hal itu edukasi menjadi salah satu upaya mencegah perkawinan anak.

"Informasi kesehatan reproduksi itu jangan jadi isu yang sensitif lagi. Informasi yang harus diterima generasi muda bahwa kamu punya risiko kalau berhubungan seksual di usia anak," kata Nanda Dwinta Sari dalam webinar di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Pihaknya menilai informasi tentang Keluarga Berencana (KB) juga harus disebarluaskan tanpa diskriminasi umur, status menikah, lokasi kota/desa. Selain itu, perlu kampanye berkelanjutan tentang larangan perkawinan anak, menjunjung otonomi tubuh anak, dan hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual perempuan.

Dia berpendapat, peraturan pemerintah daerah harus diperketat dalam menerapkan usia minimal 19 tahun sebagai syarat perkawinan sebagaimana Undang-undang Perkawinan. "Pemantauan penurunan jumlah berkas dispensasi kawin di data KUA setempat," kata Nanda.

Keluarga juga tidak boleh memaksakan perkawinan anak. Sejumlah upaya ini penting karena perkawinan anak adalah bentuk kekerasan fisik, seksual, mental, dan sosial terhadap anak. "Karena menyebabkan anak tidak dapat menikmati kesehatan dan kesejahteraannya yang mengancam masa depannya," katanya.

Kehamilan dan persalinan usia anak memiliki risiko yang lebih tinggi dari kehamilan dan persalinan usia dewasa. "Risiko biologis secara fisik, yakni anak mudah mengalami keguguran, potensi kematian ibu dan bayinya, serta infeksi menular seksual," kata Nanda.

Kemudian anak juga kesulitan dalam proses melahirkan karena organ-organ tubuhnya belum siap untuk mengandung dan melahirkan. "Perdarahan saat persalinan, bayi potensi lahir dengan berat badan rendah, bayi potensi lahir prematur, dan bayi mengalami kurang gizi dan gangguan pertumbuhan yang dapat menyebabkan stunting," ujarnya.

Sementara risiko psikologis yang mengintai kehamilan dan persalinan usia anak, diantaranya gangguan kejiwaan karena stres menghadapi kehamilan, cemas dan takut, depresi dan bunuh diri. Kemudian risiko penelantaran pada bayi yang dilahirkan karena orang tua belum siap memiliki anak, serta risiko aborsi yang tidak aman.

Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berharap penyidik dapat menggunakan pemberatan hukuman terhadap pengasuh pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang menjadi pelaku kasus dugaan kekerasan seksual dalam perkawinan anak.

"Kami berharap penyidik dapat menggunakan Pasal 81 UU Nomor 17/2016 dengan pemberatan hukuman karena terduga pelaku sebagai pengasuh lembaga pendidikan tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak anak dan memberikan perlindungan khusus terhadap anak," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024.

Kemudian, jika terbukti pernah melakukan kejahatan yang sama, pelaku dapat diberlakukan hukuman lebih berat, termasuk memberikan tindakan kebiri. Pelaku berinisial ME ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Tersangka ME ditahan sejak Rabu, 3 Juli 2024. ME adalah pengasuh Pondok Pesantren Hubbun Nabi Muhammad di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sementara korban anak sudah kembali ke keluarganya.
"Padepokan sudah ditutup oleh Polres Lumajang karena statusnya tidak berizin," kata Nahar.

Sebelumnya terjadi pernikahan siri antara seorang santriwati berusia 16 tahun dengan pengasuh Pondok Pesantren Hubbun Nabi Muhammad berinisial ME pada 15 Agustus 2023. Sementara orang tua korban anak tidak mengetahui terjadinya pernikahan siri pada anaknya.

(LDS)