JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji menyatakan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tetap ada.

Badan ini naik kelas menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Kabinet Merah Putih.

"Di dalam Perpres 139 dan 140 kan nomenklaturnya namanya kementerian kependudukan dan pembangunan keluarga/kepala BKKBN. Jadi masih menyatu, yang dulu badan sekarang menjadi kementerian, nomenklaturnya menjadi kementerian," kata Wihaji di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Kendati begitu, menurutnya, tetap ada perbedaan antara BKKBN dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Perbedaan keduanya, kata dia, akan ada di aspek koordinasi, komunikasi, dan kewenangannya.

"Saya kira nanti banyak hal. Tingkat koordinasinya, tingkat komunikasinya, kewenangannya. Kemudian koordinasi antar kementeriannya, saya kira ini akan beda karena memang kalau dulu badan, sekarang kementerian," ungkap dia.

Begitu juga soal tanggung jawab menteri. Wihaji mengatakan bahwa tanggung jawabnya kini langsung ke presiden, tidak seperti dulu ketika Kepala BKKBN harus melalui perantara Menteri Kesehatan.

"Kalau sekarang langsung ke presiden karena SK (surat keputusan) kita dari presiden," ujar dia.

Di lain sisi, ia menjelaskan soal tugas Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang lebih kurang sama ketika masih menjadi Badan.

Namun, dia meyakini tekanannya akan berbeda.

"Kalau tugas hampir sama, cuma tentu tingkat tekanannya beda. Kemudian koordinasinya beda. Kemudian kita juga dibantu oleh wamen tentu menambah daya program untuk ke depannya," ujar Wihaji.

Terakhir, ia menegaskan bahwa Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga akan berkantor di BKKBN.

"Sama, kantor BKKBN," katanya.

Presiden Prabowo Subianto menambah sejumlah kementerian yang tidak ada sebelumnya pada pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Salah satu kementerian baru itu adalah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang dipimpin oleh Menteri Wihaji, mantan Bupati Batang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memberikan arahan terkait dengan penanganan stunting kepada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.

Arahan ini diungkap Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji usai melaporkan penanganan stunting kepada Gibran selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

“Tentu ada arahan-arahan yang berkenaan dengan beliau sebagai Ketua pengarah, kebetulan ketua pelaksananya BKKBN,” kata Wihaji usai bertemu Gibran di kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Wihaji mengatakan, BKKBN harus memberikan laporan kepada Wapres minimal dua kali dalam setahun sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Ini saja, kita kan ada Perpres 72 tentang penanganan stunting. Kebetulan kita harus laporan minimal dua kali dalam setahun berkenaan dengan TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting,” kata dia.

Lebih lanjut, Wihaji menyampaikan bahwa dirinya juga mendiskusikan sejumlah persoalan terkait angka pernikahan dan kelahiran yang menjadi program kerja BKKBN kepada Gibran.

Bupati Batang pada periode 2017-2022 itu bilang, diskusi soal laporan penanganan stunting dan program BKKBN ini juga akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Nanti ada treatment dan menjadi bagian dari program kerja yang akan saya laporan kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden,” kata Wihaji.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, memberi laporan soal penanganan stunting kepada Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Selasa (29/10/2024).

Wihaji mengatakan, BKKBN harus memberikan laporan kepada Wapres minimal dua kali dalam setahun sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Ini saja, kita kan ada Perpres 72 tentang penanganan stunting. Kebetulan kita harus laporan minimal dua kali dalam setahun berkenaan dengan TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting,” kata Wihaji usai bertemu Gibran di kantor Wapres, di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa siang.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, BKKBN harus melaporkan progres penanganan stunting kepada Wapres selaku Ketua Pengarah Percepatan Penanganan Stunting.

Dalam pertemuan tersebut, kata Wihaji, BKKBN juga mendapatkan arahan-arahan dari Gibran terkait penanganan stunting tersebut.

“Saya laporan itu saja sama tentu ada arahan-arahan yang berkenaan dengan beliau sebagai Ketua Pengarah, kebetulan Ketua Pelaksananya BKKBN,” kata Wihaji.

Lebih lanjut, Wihaji menyampaikan bahwa dirinya juga mendiskusikan sejumlah persoalan terkait angka pernikahan dan kelahiran yang menjadi program kerja BKKBN kepada Gibran.

Bupati Batang pada periode 2017-2022 itu mengatakan, diskusi soal laporan penanganan stunting dan program BKKBN ini juga akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Nanti ada treatment dan menjadi bagian dari program kerja yang akan saya laporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden,” kata Wihaji.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab dipanggil Gus Ipul menyampaikan fokus kinerjanya dalam dua bulan ke depan yaitu menyamakan data penerima bantuan sosial (bansos).

Selama ini memang isu mengenai data bansos tidak selaras antar kementerian dan lembaga karena memiliki data sendiri-sendiri. Gus Ipul bilang ia akan berkoordinasi dengan beberapa pihak seperti Badan Pengentasan kemiskinan, BKKBN, dan Bappenas.

"Tetapi yang penting dimulai dengan data yang akurat, data tunggal," kata dia sidang kabinet paripurna perdana di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10).

Bekas Gubernur Jawa Timur ini menuturkan, integrasi data penerima bantuan sosial satu pintu ini diharapkan tak lagi ada data yang tercecer di lembaga lain.

"Harapan saya begitu, harapan saya begitu tidak ada lagi data macam [dari berbagai instansi], tapi tunggal yang menjadi referensi bagi semua," ujarnya.

Saifullah mengatakan masih akan menerima masukan dan arahan dari Presiden Prabowo untuk menyesuaikan regulasi payung hukumnya. Sejauh ini kewenangan mengenai data bansos ada di Kemensos.

"Kemensos diberi mandat untuk mengkonsolidasikan data itu, tapi nanti jika ada arahan dari presiden dan wakil kita akan menyesuaikan," kata dia.

Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut pentingnya peran perguruan tinggi untuk turut menentukan keberlanjutan program penurunan stunting. Terutama melalui kajian-kajian ilmiahnya.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto menyampaikan hal tersebut dalam seminar hasil pendampingan perguruan tinggi dalam percepatan penurunan stunting tahun 2024. “Hasil kajian di empat lokus kerja sama BKKBN dengan perguruan tinggi terkait penurunan stunting tidak boleh hanya menjadi dokumen semata, karena sering terjadi setelah selesai, dokumen tidak ada ‘follow up’ (keberlanjutan), hanya menjadi praktik baik di lokus itu saja. Padahal, praktik baik bisa menjadi contoh daerah lain,” katanya.

Empat lokus tersebut yakni Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang dilaksanakan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Institut Pertanian Bogor; Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan timur oleh Universitas Mulawarman; dan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah oleh Universitas Tadulako.
Bonivasius menekankan pentingnya implementasi dari hasil kajian agar dokumen-dokumen tidak hanya tertumpuk di perpustakaan belaka. "Jangan sampai hasil kajian jadi dokumen tertumpuk di perpustakaan kampus dan meja pimpinan-pimpinan saja. Perlu ada keberlanjutan atau implementasi karena itu kunci keberhasilan kajian yang sudah dilakukan,” ucapnya.

Menurut dia, peran perguruan tinggi dalam percepatan penurunan stunting dengan lima pilar sangat strategis, yang dilakukan melalui Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Sementara itu, Ketua Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Sudibyo Alimoeso mengemukakan, perguruan tinggi dapat turut berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting melalui kegiatan kuliah kerja nyata (KKN).

“Perguruan tinggi selalu bicara dengan data, dapat mengatakan apa adanya, sehingga pendampingan perguruan tinggi melalui kegiatan KKN dapat lebih mudah untuk mengedukasi ibu-ibu dan remaja agar patuh karena kepatuhan menyusui eksklusif serta pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) dengan gizi seimbang masih rendah,” tuturnya.

Ia menegaskan, perguruan tinggi juga berperan dalam menjaga keberlanjutan program penurunan stunting dengan memberikan bukti ilmiah kepada pelaksana program, memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan memberi pendampingan dalam pengembangan model intervensi yang efektif, sekaligus memberikan bahan-bahan pembelajaran praktik baik.

Dalam rangka mendorong implementasi dan kontribusi perguruan tinggi dalam percepatan penurunan stunting, BKKBN telah bekerja sama dengan 11 perguruan tinggi yang tergabung dalam Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK).

Baca juga: Dosen FK Undip Kembangkan Model Stimulasi Tumbuh Kembang Bayi Berat Lahir Rendah

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

JAKARTA, iNews.id – Kementerian dan Lembaga Negara Awards 2024 yang baru saja digelar di MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta, Senin (14/10/2024) menjadi momen apresiasi dari iNews Media Group sebagai televisi berita nomor 1 di Indonesia.

Melalui momentum ini, iNews Media Group mengapresiasi Kementerian dan Lembaga Negara, yang telah berprestasi maupun melahirkan inisiatif yang luar biasa dalam berbagai bidang dan sektor yang berorientasi pada pembangunan demi mendukung pencapaian menuju Indonesia Emas 2045. 

Suasana MNC Conference Hall dihiasi nuansa kemegahan dan kemewahan sebagai simbol dan harapan menuju Indonesia emas dan gemilang di masa mendatang.

Acara ini turut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartanto, Plt. Kepala BKKBN Sundoyo, serta Managing Director iNews Media Group Syafril Nasution dan Pemimpin Redaksi iNews dan Sindonews TV Aiman Witjaksono. 

Dalam sambutannya, Managing Director iNews Media Group Syafril Nasution yang dalam hal ini mewakili Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan prestasi para penyelenggara negara di Tingkat Kementerian dan Lembaga Negara yang berkontribusi besar terhadap pembangunan negara selama periode 2019-2024.

"Tantangan di periode ini luar biasa, kita banyak melalui fase-fase kritis seperti pandemi, dan lainnya, tetapi kita mampu melewati itu semua, bahkan banyak menorehkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Saya berharap, kerja keras para pemimpin ini dapat menjadi contoh bagi para penerusnya kelak serta semakin baik lagi di periode mendatang,” ujarnya dalam keterangan resmi. 

Acara ini memberikan penghargaan dalam empat kategori yang mencerminkan berbagai aspek meliputi: 

Pelayanan dan Komunikasi Publik

Penghargaan untuk Kementerian dan Lembaga Negara yang memberikan peningkatan pelayanan secara optimal dan diapresiasi oleh warga dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, juga menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan penyampaian informasi yang akurat, dan transparan kepada publik. 

Kolaborasi Strategis

Penghargaan untuk Kementerian dan Lembaga Negara yang telah berkolaborasi untuk menjalin hubungan dalam rangka mencapai tujuan Bersama. 

Inovasi

Penghargaan untuk Kementerian dan Lembaga Negara yang menghadirkan terobosan untuk perbaikan kinerja, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan daya saing.

Kinerja Terbaik

Penghargaan untuk Kementerian dan Lembaga Negara atas kinerja dan integritas pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani publik.

Menjelang pelantikan presiden terpilih, Kementerian dan Lembaga Awards menjadi cerminan tekad untuk kemajuan bangsa. Diharapkan semakin banyak Pemimpin Lembaga dan Kementerian, serta tokoh-tokoh yang akan berkontribusi aktif dalam memajukan bangsa dan negara sebagai visi besar Indonesia untuk masa depan yang lebih cerah dan berdaya saing global. 

Editor: Anindita Trinoviana

TEMANGGUNG, KOMPAS.com - Tanggal 26 September diperingati sebagai Hari Kontrasepsi Sedunia.

Di Indonesia, Pekan Pelayanan Keluarga Berencana (Pekan Pelayanan KB) yang digelar serentak di 34 provinsi dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia ini melayani jumlah sasaran sebesar 1.807.472 akseptor.

"Dengan target sasaran 1,4 juta akseptor, namun kita mencapai 1,8 juta akseptor," ujar Direktur Bina Kualitas Pelayanan KB, BKKBN selaku Ketua Pelaksana Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2024 Martin Suanta di Temanggung, Kamis (26/9/2024).

• 4 Pilihan Kontrasepsi untuk Pengantin Baru
• Bentuk Kontrasepsi yang Aman untuk Ibu Menyusui

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Kepala BKKBN Sundoyo mengingatkan pentingnya memprioritaskan agar keluarga berkualitas, salah satunya dengan terus melakukan sosialisasi penggunaan kontrasepsi.

Penggunaan kontrasepsi, lanjutnya, berpengaruh terhadap penurunan angka stunting di Indonesia.

"Merencanakan keluarga dengan dua anak sehat itu menjadi penting karena ini juga akan membentuk keluarga yang berkualitas yang ini juga akan kita raih bonus demografi yang pada akhirnya di tahun 2045 kita akan mendapatkan SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi," ujar Sundoyo dalam sambutannya.

Adapun rangkaian kegiatan Hari Kontrasepsi Sedunia sudah berlangsung sejak 10 September 2024 hingga puncak kegiatan pada 26 September 2024, dengan tema “Sinergi KB dan Air Bersih untuk Indonesia Bebas Stunting”.

Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain Sosialisasi dan Publikasi Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2024, Pencananangan Secara Resmi Pekan Pelayanan KB Serentak Seluruh Indonesia dan Teleconference, serta Pekan Pelayanan KB dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia.

Selain itu, BKKBN juga melakukan kegiatan terpadu dengan TNI Angkatan Darat melaksanakan pembuatan sumber air bersih dalam program TNI AD Manunggal air.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo resmi mendaftar Pilwalkot Yogya, Kamis (29/8). Dia yang diusung PDI Perjuangan berpasangan dengan Wawan Harmawan yang merupakan Wakil Ketua Kadin DIY.

Sebelum menjabat Kepala BKKBN, Hasto merupakan Bupati Kulon Progo dari 2011-2016 dan 2017-2019. Namun, ia tidak menyelesaikan jabatannya karena menjadi Kepala BKKBN pada 2019.

Lalu apa alasan Hasto bisa maju pilkada lagi?

"Masa waktu pasti ditanya sama orang, apakah di Kulon Progo kemarin kurang 2,5 tahun atau melewati 2,5 tahun (di periode kedua)," kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta Eko Suwanto di KPU Kota Yogya, Kamis (29/8).

Berdasarkan peraturan, satu periode jabatan kepala daerah dihitung apabila sudah menjabat lebih dari 2,5 tahun.

"Kita sudah mendapatkan dokumennya, baik dokumen peresmian (pengangkatan bupati), ini ada berita acara sumpah jabatan 2017. Kita juga sudah mendapatkan dokumen keputusan Mendagri nomor 131.34-3791 tahun 2019 tentang pengesahan pemberhentian Bupati Kulon Progo," katanya.

"Alhamdulillah kita pastikan berdasarkan dua dokumen tadi, kurang lebih 2 tahun 2 bulan sekian hari (Hasto menjabat)," katanya.

Eko mengatakan masyarakat tak perlu khawatir. Percayalah pasangan Hasto-Wawan menaati setiap aturan yang ada.

"Tidak akan mengubah aturan untuk memenuhi usia tertentu," jelasnya.

Soal ini, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Perencanaan Data KPU Kota Yogyakarta Erizal pada masa pendaftaran hari ini yang diverifikasi baru syarat minimal dukungan dan legalitas yang memberi dukungan.

"Terkait nanti masa jabatan, macam-macam itu nanti akan ada masa verifikasi kami. Nanti coba kami verifikasi apakah itu kategorinya dua periode atau satu periode atau bagaimana nanti kami verifikasi dahulu," kata Erizal.

Erizal membenarkan satu periode masa jabatan setelah seseorang menjabat lebih dari 2,5 tahun.

"Pasal 19 PKPU 8 tahun 2024, itu tidak berubah. Di pasal itu menyebutkan kategori satu periode itu terhitung di Pasal 19 ayat 2 huruf c itu 2,5 tahun, satu periode. Tinggal nanti kita verifikasi kapan Pak Hasto dilantik kapan Pak Hasto diberhentikan, yang periode kedua," ungkapnya.

Soal polemik pendaftaran tersebut, menurut Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, UU Pilkada membuka ruang pemaknaan bahwa Hasto masih bisa maju di Pilkada wilayah lain. Karena posisi pencalonannya berbeda, yakni dari bupati ke wali kota.

Berikut bunyi pasal yang mengaturnya:

Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada:

m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali kota, dan Wakil Wali kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali kota, dan Calon Wakil Wali kota;

"Pasal itu mengatur pembatasan dua periode masa jabatan adalah untuk jabatan yang sama, sehingga membuka celah makna bahwa dua periode bupati adalah tidak sama dengan periode untuk wali kota. Sebab yang satu adalah bupati dan satunya lagi adalah wali kota dan penggunaan frasanya dibedakan dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016," kata Titi.

"Pasal tersebut tidak menggunakan frasa "atau" saat menyebut istilah bupati dan wali kota, seperti saat menulis kabupaten/kota. Meski secara konteks dan konsep bupati dan wali kota adalah jabatan yang setara hanya berbeda dari sisi cakupan wilayah administratif," sambungnya," sambungnya.

PDIP usung Kepala BKKBN Hasto Wardoyo maju sebagai calon Wali Kota Yogyakarta 2024.

Mantan Bupati Kulon Progo itu akan berpasangan dengan Wawan Harmawan yang merupakan Wakil Ketua Kadin DIY.

"Kita melihat rekam jejak Pak Hasto Wardoyo ini paling cocok ya dengan pengalaman sebagai Bupati Kulon Progo dan kemudian di BKKBN," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat di kawasan Timoho, Kota Yogyakarta.

Hasto yang juga merupakan dokter spesialis kandungan ini selama menjabat sebagai Kepala BKKBN juga dinilai sukses menangani stunting serta menekan kematian ibu dan anak.

Djarot menjelaskan dari bawah atau akar rumput juga menginginkan Hasto untuk maju di Kota Yogya. Menurutnya, Hasto merupakan figur yang tepat untuk Kota Yogyakarta.

"Ini juga perpaduan dengan wakilnya Mas Wawan aktif di Kadin dan menggeluti di bidang UMKM dan ekonomi," katanya.

Djarot mengatakan Hasto saat ini tengah mengurus berkas pengunduran dirinya sebagai Kepala BKKBN.

Anak Ketua BKKBN, Hasto Wardoyo, yakni Rizal Aldyatama, menjadi anggota termuda DPRD Kabupaten Kulon Progo. Ia dilantik menjadi Anggota DPRD Kulon Progo bersama 39 anggota lain pada Senin (12/8).

Saat ini, Rizal yang maju dari PDI Perjuangan baru berusia 24 tahun dan baru lulus kuliah.

“Kemarin, lulus kuliah terus diamanahi ikut Pileg. Alhamdulillah, saya masuk dan jadi yang termuda," kata Rizal, Senin (12/8).

Meski baru terjun ke dunia politik, namun Rizal berhasil meraih 4.553 suara di Dapil 2 Kulon Progo, yakni di Kapanewon Kokap dan Pengasih.

Awalnya, Rizal mengaku bercita-cita menjadi wartawan, bahkan ia telah diterima sebagai pewarta foto di salah satu kantor berita milik BUMN. Namun, tawaran tersebut ia kesampingkan untuk memenuhi amanah politik.

"Kebetulan, putra-putri bapak (Hasto Wardoyo) lebih memilih melanjutkan sebagai dokter, tidak ada yang mau ke ranah politik. Saya sedikit berkompromi, kalau memang saya diamanahi (terjun ke dunia politik), ya saya laksanakan," ungkap Rizal.

Sebagai anggota dewan, Rizal mengaku ingin fokus untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi di dapilnya.

"Pastinya karena saya melihat di lapangan dan berdasarkan data, tingkat penganggurannya masih tinggi terutama bagi anak muda. Sehingga indikator tingkat pengangguran di sana akan saya coba kurangi," ujarnya.

Subussalam: Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dokter Hasto, menegaskan BKKBN sangat menentang perzinahan. Kontrasepsi harus digunakan oleh sasaran yang tepat.

Hal tersebut disampaikan dokter Hasto saat menyampaikan paparannya pada kegiatan Jajaki, Layani, dan Input Data ke dalam Elsimil bagi Calon Pengantin (Jalin Catin), bertempat di Aula Pendopo Kota Subulussalam, Aceh, Selasa, 6 Agustus 2024.

"Remaja itu memang unik. Remaja yang menjelang nikah harus ingat, Undang-Undang itu di perbolehkan beli alat kontrasepsi dengan anak umur 15, 16, 17 asalkan sudah menikah. Maka dari itu yang diberikan alat kontrasepsi jangan yang masih SMP dan belum menikah. Yang diperbolehkan beli alat kontrasepsi sebetulnya harus disesuaikan dengan norma agama juga. Yang mau nikah berjanji sebelum sah jangan melakukan hubungan seks," tegas dokter Hasto.
"Laki-laki mudah sekali terangsang karena pandangan. Maka, jagalah aurat para perempuan apalagi yang masih muda-muda. Pesan saya tutuplah aurat," pesannya.

Ia juga mengatakan, volume otak manusia memengaruhi keadaan otaknya. Semakin lengkap terbentuk dengan baik akan semakin cerdas. "Maka, kita siapkan hal itu sedari arau sesudah menikah. Bahkan sebelum nikah atau 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) harus sudah kita siapkan," ujarnya.

Dokter Hasto mengucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada kepala puskesmas yang ada di Kota Subulussalam yang telah memeriksa kesehatan para catin sebelum menikah. Ia juga mengimbau agar para catin juga mengkonsumsi makanan bergizi seimbang.

"Daging sapi dan lele lebih baik lele karena protein lele lebih tinggi dari daging sapi. Omega 3 nya dan DHA nya lebih tinggi dari daging sapi yang mengandung lemak jenuh. Ingat ya semua ikan sangat baik," ucapnya.

Juga diingatkan, "Didiklah anak sesuai zamannya. Karena anak tidak dilahirkan di zamanmu. Itu arahan para ulama yang saya kutip. Maka dari itu kita yang menyesuaikan, bukan anak-anak kita yang menyesuaikan dengan kita."

Menurutnya catin harus belajar dan memperhatikan panjang badan anak. "Nanti kalau punya anak usia tiga tahun gendut, jangan gembira kalau panjang/tingginya tidak sesuai dengan umurnya," tambah dokter Hasto.

Pada kesempatan ini, Dokter Hasto juga berpesan agar para perempuan jangan melakukan hubungan seks saat menstruasi, karena alat kelamin tidak ada yang bersih. "Kalau masih mens lalu hubungan seks dan pada saat kontraksi, puncaknya, darah menstruasi itu akan naik kembali."

"Kalau sebelum nikah mensnya tidak sakit dan setelah nikah menjadi sakit, jangan-jangan anda sudah pernah hubungan seks pada saat mensnya belum bersih. Itulah kenapa agama melarang pada saat nifas tidak boleh berhubungan seks. Ternyata clear, akan menimbulkan penyakit, salah satunya endometriosis," ujarnya.

Pengukuhan DPC IPeKB

Pada hari yang sama dokter Hasto juga sekaligus menyaksikan Pengukuhan Dewan Pengurus Cabang Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia (DPC-IPeKB) Kota Subulussalam Masa Bakti Tahun 2024-2028, yang beranggotakan 38 orang.

Dokter Hasto juga melakukan peninjauan ke lokasi pemeriksaan calon pengantin, serta melakukan peletakan batu pertama pembangunan fasilitasi sarana air bersih bagi masyarakat. Terutama bagi keluarga berisiko stunting di wilayah Kampung Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam.

Setelah itu, dokter Hasto beserta jajaran juga menghadiri Gala Dinner dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) Ke-31 Tahun 2024 Tingkat Provinsi Aceh. Gala dinner berlangsung di Pendopo Kabupaten Nagan Raya.

(ALB)

Jakarta: Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo memastikan mengonsumsi air minum dalam kemasan (AMDK) galon polikarbonat tidak menyebabkan infertilitas atau gangguan reproduksi. Hal ini telah diperkuat dengan sejumlah penelitian medis.

"Saya baca di beberapa jurnal itu tidak signifikan berpengaruh dan tidak signifikan di dalam air minuman dalam kemasan itu mengandung zat yang bisa menyebabkan infertilitas," ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Selasa, 6 Agustus 2024.

Hasto menuturkan sudah setahun terakhir telah melakukan kajian ihwal isu yang mengait-ngaitkan air galon polikarbonat dengan penyebab infertilitas. Namun, tidak ada satu jurnal yang membenarkan isu tersebut.
"Saya langsung meneliti jurnal-jurnal dan saya kumpulkan, ternyata tidak ada yang menyebutkan hal itu," tuturnya.

Baca Juga: Gerakan Ekonomi Sirkular Pelaku Industri AMDK Semakin Berkembang

Selain itu, tidak ada rekomendasi dari kolegium antropologi dan kolegium obgin yang menyatakan melarang penggunaan air galon polikarbonat. Ia meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap isu tersebut.

"Sebelum ada rekomendasi itu maka kita tidak bisa menganggap itu dilarang atau berbahaya," ungkapnya.

Hasto menuturkan infertilitas di Indonesia mayoritas disebabkan penyakit-penyakit infeksi. Akhir-akhir ini juga banyak penyebab infertilitas karena kegemukan, sehingga overweight.

(AZF)