Jakarta: Petani di sentra-sentra tembakau mendukung penuh upaya Pemerintahan Presiden Prabowo yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen, salah satunya melalui pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian dan perkebunan. Petani tembakau optimistis semakin dapat bertumbuh dan berdaya saing.

Ketua Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPC APTI) Kabupaten Bandung Sambas mengatakan, selama ini para petani di wilayahnya memberdayakan dua komoditas sekaligus yakni tembakau dan kopi. Tembakau dan kopi merupakan komoditas yang mampu mengantisipasi kegagalan tanaman padi dan palawija.

“Sejak September lalu, banyak sawah yang tidak bisa panen karena faktor cuaca. Tapi kerugian petani tergantikan dengan hasil panen tembakau yang baik.Tembakau menjadi tanaman andalan petani di musim kemarau. Kualitas dan harga yang baik membuat petani tetap berdaya dan mandiri,” ujar Sambas dalam keterangannya, Jumat, 8 November 2024.
Namun, optimisme para petani untuk meningkatkan produktivitas lahan tembakaunya terhalang oleh peraturan terkait pasal-pasal pertembakauan di PP Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Padahal 17 dari 32 kecamatan di Kabupaten Bandung mengandalkan budidaya tembakau.

“Seluruh kecamatan tersebut menghasilkan sekitar 6.800 ton tembakau kering yang kemudian dijual dalam bentuk tembakau rajangan dan krosok. Saat ini yang kami takutkan, tembakau yang jadi komoditas unggulan daerah kami, namun dengan peraturan yang menekan seperti ini, tembakau kami tidak bisa diperjualbelikan lagi di kemudian hari,” ujarnya.

Baca juga: Aturan Pembatasan Produk Tembakau Bikin IHT Semakin Tertekan

Untuk itu, Sambas dan rekan-rekan petani lainnya juga mengungkapkan kekhawatirannya atas dorongan berbagai aturan yang menekan sisi hilir yaitu industri tembakau yang menyerap hasil panen mereka. Salah satu aturan yang meresahkan petani tembakau yaitu terkait standarisasi kemasan rokok tanpa merek yang akan memengaruhi panen mereka.

“Padahal tidak ada sektor industri lain yang mampu menyerap hasil panen tembakau, termasuk jenis varietas unggulan asal Kabupaten Bandung seperti Kayangan, Simojang dan Himar. Dengan memaksakan aturan standarisasi kemasan rokok tanpa merek ini maka sama saja dengan membunuh petani karena kedepan produk legal akan mudah dipalsukan,” kata dia.

Genjot produktivitas

Senada, Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN)APTI Mahmudi menuturkan, selama ini para petani tembakau dengan inisiatif masing-masing telah melakukan tumpang sari tembakau. Dengan komoditas pendamping seperti kopi, cabai, bawang merah dan labu kuning, lahan mereka tetap produktif sekaligus meningkatkan pendapatan petani.

“Sudah sejak lama, petani tembakau juga mengembangkan prinsip tumpang sari. Dengan demikian, kebutuhan pangan terpenuhi, mandiri dan penghasilan petani juga otomatis ikut bertambah. Memang, menanam dengan metode tumpang sari juga harus disesuaikan dengan tingkat kecocokan tanah di daerahnya masing-masing,” jelas Mahmudi.

Petani tembakau asal Jawa Timur ini juga sependapat bahwa para petani tembakau mendukung penuh program visi misi Presiden Prabowo untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Namun, Mahmudi khawatir, aturan di sisi hilir malah menjadi kendala ditengah semangat petani menanam tembakau yang memberikan keuntungan dan kesejahteraan.

Ia menegaskan, petani tembakau saat ini dikepung dengan peraturan-peraturan yang sangat menekan di hilir. Terutama terkait pengaturan produk tembakau yang sedang dikebut penyusunannya oleh Kemenkes tanpa melibatkan dan melihat dampaknya, karena ujungnya akan memukul serapan tembakau dari para petani yang ada di hulu.

“Di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini, semua barang kebutuhan serba mahal, kami berharap Presiden Prabowo dapat bijaksana, meninjau ulang PP Kesehatan dan menghentikan pembahasan seluruh pasal-pasal pertembakauan dan turunan. Petani akan sangat terhantam kondisi ekonominya jika aturan-aturan tersebut terus dikebut,” tambahnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Reporter: Jane Aprilyani | Editor: Jane Aprilyani

KONTAN.CO.ID - Asosiasi Petani tembakau mendukung penuh upaya Pemerintahan Presiden Prabowo yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, salah satunya melalui pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian dan perkebunan.

Petani tembakau optimistis semakin dapat bertumbuh dan berdaya saing. Sambas, Ketua Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPC APTI) Kabupaten Bandung, menuturkan selama ini para petani di wilayahnya konsisten memberdayakan dua komoditas sekaligus yakni tembakau dan kopi sebagai upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Pasalnya kopi dan tembakau merupakan komoditas yang mampu mengantisipasi kegagalan tanaman padi dan palawija.

“Di Kabupaten Bandung, sejak September lalu, banyak sawah yang tidak bisa panen karena faktor cuaca. Tapi kerugian petani tergantikan dengan hasil panen tembakau yang baik.Tembakau menjadi tanaman andalan petani di musim kemarau. Kualitas dan harga yang baik membuat petani tetap berdaya dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup,” ujar Sambas kepada KONTAN, Jumat (8/11).

Namun, optimisme petani di Kabupaten Bandung untuk terus meningkatkan produktivitas lahan tembakaunya terhalang oleh peraturan terkait pasal-pasal pertembakauan di PP No.28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (R-Permenkes).

Untuk diketahui, saat ini, sebanyak 17 dari 32 kecamatan di Kabupaten Bandung mengandalkan perekonomiannya dari budidaya tembakau. Total seluas 761 hektare lahan pertanian tembakau di Kabupaten Bandung.

“Seluruh kecamatan tersebut menghasilkan sekitar 6.800 ton tembakau kering yang kemudian dijual dalam bentuk tembakau rajangan dan krosok,” kata Sambas.

Saat ini yang petani takutkan, tembakau selama ini yang termasuk jadi komoditas unggulan daerah kami, namun dengan peraturan yang menekan seperti ini, tembakau tidak bisa diperjualbelikan lagi di kemudian hari. "Mau ke mana, kami jual hasil perkebunan kami? Kami berharap Pak Presiden Prabowo bisa melindungi sumber mata pencaharian kami,” lanjutnya.

Sambas dan rekan-rekan petani lainnya juga mengungkapkan kekhawatirannya atas dorongan berbagai aturan yang menekan sisi hilir yaitu industri tembakau yang menyerap hasil panen mereka. Salah satu aturan yang meresahkan petani tembakau yaitu terkait standarisasi kemasan rokok tanpa merek. Padahal tidak ada sektor industri lain yang mampu menyerap hasil panen tembakau, termasuk jenis varietas unggulan asal Kabupaten Bandung seperti Kayangan, Simojang dan Himar. Dengan memaksakan aturan standarisasi kemasan rokok tanpa merek ini maka sama saja dengan membunuh petani karena kedepan produk legal akan mudah dipalsukan.

Senada, Mahmudi, Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) APTI menuturkan, selama ini, para petani tembakau, dengan inisiatif masing-masing telah melakukan tumpang sari tembakau. Menyandingkannya dengan komoditas pendamping seperti kopi, cabai, bawang merah dan labu kuning. Langkah ini dilakukan agar lahan tetap produktif sekaligus meningkatkan pendapatan petani.

“Pada prinsipnya, para petani selalu mengupayakan segala strategi agar lahannya tetap produktif. Tujuannya demi kesejahteraan keluarga. Sudah sejak lama, petani tembakau juga mengembangkan prinsip tumpang sari. Dengan demikian, kebutuhan pangan terpenuhi, mandiri dan penghasilan petani juga otomatis ikut bertambah. Memang, menanam denga metode tumpang sari juga harus disesuaikan dengan tingkat kecocokan tanah di daerahnya masing-masing,” jelas Mahmudi.

Petani tembakau asal Jawa Timur ini juga sependapat bahwa para petani tembakau mendukung penuh program visi misi Presiden Prabowo untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Namun, Mahmudi khawatir, aturan di sisi hilir malah menjadi kendala ditengah semangat petani menanam tembakau yang memberikan keuntungan dan membawa kesejahteraan. Rancangan Permenkes Tembakau yang terus dibahas kontradiktif dengan tujuan Pemerintahan Prabowo yang bercita-cita mensejahterakan petani.

“Kami sangat berharap, di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dapat mewujudkan ketersediaan dan akses pupuk bagi petani untuk meningkatkan produksi, produktivitas panen dan hasil pertanian, serta pendapatan dan kesejahteraan petani. Termasuk bagi petani tembakau yang saat ini dikepung dengan peraturan-peraturan yang sangat menekan di hilir karena ujungnya memukul serapan petani di hulu. Terutama terkait pengaturan produk tembakau yang sedang dikebut penyusunannya oleh Kemenkes tanpa melibatkan dan melihat dampaknya pada petani,” tegas Mahudi.

Jakarta -

Industri hasil tembakau (IHT) merupakan salah satu sektor penyumbang penerimaan negara terbesar, baik melalui cukai maupun pajak lainnya. Kontribusi ini diperkuat oleh banyaknya penyerapan tenaga kerja yang diperkirakan mencapai 6 juta orang.

Atas sumbangsih itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi berpendapat tembakau perlu menjadi salah satu komoditas strategis nasional yang aturannya, yakni RUU tentang Komoditas Strategis, sedang digodok pemerintah.

Ia menjelaskan dari segi ekonomi saja, pemerintah menargetkan penerimaan dari cukai sekitar Rp 223 triliun. Menurut Kusnasi jumlah ini kurang lebih setara 10-12% penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ini.

"Dampak secara ekonomi kita tahu bahwa dari sektor hulu ke hilir di industri hasil tembakau, tembakau ini memberikan sumbangan baik berupa pajak maupun cukai," kata Kusnasi dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Tahun ini targetnya (penerimaan cukai rokok) adalah 223 triliun rupiah. Ini angka yang luar biasa besar dan ini senilai dengan 10-12% APBN kita," terangnya.

Lebih lanjut, Kusnasi mengatakan industri tembakau juga memberikan dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Mulai dari para petani di sektor hulu, pelinting atau pekerja pabrik di sektor produksi, hingga para pedagang di hilir.

"Di samping nilai ekonomi juga memberikan dampak sosial di sektor tenaga kerja dan buruh, petani tembakau," ucap Kusnasi.

Karena itu Kusnasi berpendapat, pemerintah perlu memberikan regulasi atau aturan yang tidak memberatkan industri hasil tembakau, salah satunya RUU tentang Komoditas Strategis yang masih dalam pembahasan. Dengan begitu sektor ini dapat terus berkontribusi secara maksimal.

Sebab menurutnya industri hasil tembakau merupakan salah satu sektor padat karya namun paling banyak aturan. Khususnya aturan-aturan yang memberatkan seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang masih dalam pembahasan.

"Berikan kekuatan kepada, khususnya petani tembakau dan industri hasil tembakau, dengan beberapa regulasi yang tentunya tidak mengendalikan, tidak memberatkan dan memberikan ruang napas bagi industri hasil tembakau dan petani tembakau," papar Kusnasi.

"Saya kira tembakau ini bukan pantas tapi harus masuk di komoditas strategis nasional," tegasnya

(fdl/fdl)

Jakarta -

Para petani tembakau secara tegas menolak Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024.

Perlu diketahui PP 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan) terdapat pasal yang mengatur seluruh kemasan rokok di Indonesia harus memenuhi ketentuan standardisasi atas desain dan tulisan produk.

"Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan," tulis Pasal 435 PP tersebut.

Nah standardisasi yang dimaksud Pasal inilah yang dalam RPMK diusulkan menjadi penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dan Kemudian mendapat penolakan dari petani tembakau.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi pada awalnya mengatakan bahwa aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tersebut tidak memberikan dampak langsung kepada para petani.

Sebab salah satu dampak yang ditimbulkan dari aturan itu adalah maraknya peredaran rokok ilegal, di mana bagi petani baik rokok legal maupun rokok ilegal sumbernya sama-sama dari mereka. Sehingga selama hasil pertanian mereka terserap, mereka tidak memperhatikan aturan standardisasi kemasan itu.

"Sebetulnya kalau sepanjang dari sektor hulu itu, produk dari hulu itu tembakau petani masih dibeli oleh pabrikan sebenarnya nggak ada masalah oleh siapapun, yang penting dipergunakan untuk produk rokok, nggak ada masalah," kata Kusnasi kepada detikcom, Jumat (1/11/2024).

Namun untuk jangka panjang, aturan tersebut berpeluang mengganggu iklim IHT di sektor hilir yakni para produsen rokok. Di mana hal ini dapat berimbas terhadap hasil penyerapan tembakau para petani.

"Tapi permasalahannya adalah nanti jika terkait kemasan polos ini sama artinya pemerintah akan melegalkan yang ilegal, takutnya dari situ. Walaupun sebenarnya rokok-rokok ilegal juga sumbernya sama, tembakaunya dari petani, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi dalam jangka panjang kan nggak mungkin," tambahnya.

Belum lagi, selama ini lebih dari 90% hasil tembakau para petani diserap oleh industri rokok konvensional alias perusahaan-perusahaan legal. Sehingga kalau kinerja produsen rokok legal ini terganggu, tentu akan sangat berdampak pada jumlah penyerapan tembakau hasil panen para petani.

"Memang produk yang kita hasilkan itu kan semuanya diserap oleh industri, 90% lebih, hampir 99% katakanlah diserap oleh industri kita. Nah jika industri ini kolaps, ya artinya siapa nanti yang beli tembakau?" ucapnya.

Belum lagi pemerintah juga belum memiliki inovasi terkait penggunaan tembakau untuk industri lain, yang membuat stabilitas para pembuat rokok berpengaruh sangat besar terhadap para petani.

"Karena saat ini pemerintah nggak punya inovasi, kita belum punya inovasi tembakau ini dipergunakan untuk apa selain rokok. Kan belum ada, misalnya banyak kalangan menyampaikan bahwa tembakau bisa dipakai untuk pestisida, untuk parfum, untuk herbal, itu juga bisa," terang Kusnasi.

"Artinya kan memang aturan-aturan, regulasi, pengetatan-pengetatan yang dibuat oleh pemerintah ini sudah sangat berdampak (terhadap sektor hilir). Apalagi nanti kalau terkait kemasan kosong," ucapnya lagi.

Bahkan menurut Kusnasi berbagai tekanan yang diterima industri rokok saat ini saja sudah dirasakan para petani. Di mana ada beberapa pabrik tembakau yang pada 2024 ini tidak melakukan pembelian komoditas tembakau.

"Kalau penjualan rokok yang dari industri kita itu turun, artinya kan penyerapannya dari petani juga turun. Tahun ini saja ada beberapa perusahaan yang mereka tidak melakukan pembelian. Apakah alasan karena penjualannya turun atau memang mereka sengaja tidak membeli," terang Kusnasi.

"Misalnya di Temanggung. Di Temanggung itu ada salah satu perusahaan besar yang setiap tahun melakukan pembelian, tapi tahun ini tidak beli. Kemudian di Jawa Timur, di kawasan Probolinggo itu juga sama, mereka juga tidak melakukan pembelian. Bahkan ada dua atau tiga perusahaan yang tidak melakukan pembelian," paparnya lagi.

Belum lagi dengan rendahnya penyerapan komoditas tembakau ini secara langsung juga menurunkan harga jual dari petani. Di mana sejauh ini rata-rata harga tembakau sudah turun sekitar 10% dibandingkan tahun lalu.

"Kalau ada salah satu atau dua perusahaan yang tidak melakukan pembelian, artinya tingkat kompetisinya tidak ada. Malah nanti harganya turun. Seperti di Temanggung sekarang tembakau petani banyak yang belum terserat," kata Kusnasi.

"Tahun lalu yang 2023 itu harga tembakau memang sangat tinggi. Kalau sekarang ya kurang lebih sekitar 10% penurunan harga," tambahnya.

(fdl/fdl)

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengharapkan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melindungi jutaan petani tembakau dari ancaman global dan berbagai regulasi yang mengancam kelangsungan ekonomi mereka.

Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APTI Agus Parmuji, dikutip dari Antara, Rabu (30/10/2024) mengungkapkan, saat ini industri hasil tembakau legal telah diawasi dan diatur dengan lebih dari 480 peraturan yang ketat, baik sisi fiskal maupun nonfiskal yang meliputi peraturan daerah, peraturan bupati/wali kota/gubernur, sampai kementerian dan perundang-undangan.

Belum lagi terbitnya PP 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang menuai penolakan dari banyak kalangan, termasuk penolakan dari ekosistem pertembakauan.

"Padatnya regulasi aturan yang dibebankan IHT legal nasional tersebut, akan berdampak pula bagi kelangsungan hidup jutaan petani tembakau yang selama ini bergantung pada pabrikan rokok," ujar Agus.

Menurut dia, untuk melindungi jutaan petani tembakau yang selama ini sebagai pilar ekonomi bangsa, DPN APTI meminta kepada Presiden agar Pemerintah Indonesia tidak perlu mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Kerangka FCTC jika diterapkan di Indonesia, katanya pula, akan mematikan tenaga kerja, petani, buruh, yang juga bakal menekan pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal itu, menurut dia, justru bertolak belakang dengan visi misi Asta Cita yang ingin menyerap jutaan tenaga kerja demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kemudian, meminta agar Harga Jual Eceran (HJE) rokok tidak berubah pada tahun 2025, serta tidak ada kenaikan PPN menjadi 12 persen guna menjaga penjualan dalam kondisi turunnya daya beli masyarakat.

"Hal itu sejalan dengan program 100 Hari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menargetkan bisa kembali membangkitkan daya beli masyarakat yang tengah lesu," katanya.

APTI juga meminta, tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk tahun 2025, 2026 dan tahun 2027 tidak naik guna menjaga kelangsungan proses pemulihan industri hasil tembakau legal nasional.

Selain itu, asosiasi menolak penyederhanaan (simplifikasi) tarif cukai dan mendekatkan disparitas tarif antarlayer, karena akan menjadi ancaman harga rokok legal semakin tidak terbeli, dan perokok beralih ke rokok ilegal.

Dengan simplifikasi, ujarnya lagi, yang diuntungkan adalah perusahaan rokok dengan brand internasional, dimana produk-produknya sangat sedikit menggunakan tembakau lokal hasil panen petani. ‎

"Bila itu diterapkan, bisa menjadi kiamat ekonomi bagi petani tembakau," kata Agus Parmuji.

Kelima, memohon peraturan yang seimbang antara rokok elektronik dan rokok kretek. Hal ini mengingat tarif cukai rokok elektronik lebih murah dari rokok kretek.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengharapkan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melindungi jutaan petani tembakau dari ancaman global dan berbagai regulasi yang mengancam kelangsungan ekonomi mereka.

Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APTI Agus Parmuji, dikutip dari Antara, Rabu (30/10/2024) mengungkapkan, saat ini industri hasil tembakau legal telah diawasi dan diatur dengan lebih dari 480 peraturan yang ketat, baik sisi fiskal maupun nonfiskal yang meliputi peraturan daerah, peraturan bupati/wali kota/gubernur, sampai kementerian dan perundang-undangan.

Belum lagi terbitnya PP 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang menuai penolakan dari banyak kalangan, termasuk penolakan dari ekosistem pertembakauan.

"Padatnya regulasi aturan yang dibebankan IHT legal nasional tersebut, akan berdampak pula bagi kelangsungan hidup jutaan petani tembakau yang selama ini bergantung pada pabrikan rokok," ujar Agus.

Menurut dia, untuk melindungi jutaan petani tembakau yang selama ini sebagai pilar ekonomi bangsa, DPN APTI meminta kepada Presiden agar Pemerintah Indonesia tidak perlu mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Kerangka FCTC jika diterapkan di Indonesia, katanya pula, akan mematikan tenaga kerja, petani, buruh, yang juga bakal menekan pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal itu, menurut dia, justru bertolak belakang dengan visi misi Asta Cita yang ingin menyerap jutaan tenaga kerja demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kemudian, meminta agar Harga Jual Eceran (HJE) rokok tidak berubah pada tahun 2025, serta tidak ada kenaikan PPN menjadi 12 persen guna menjaga penjualan dalam kondisi turunnya daya beli masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengharapkan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melindungi jutaan petani tembakau dari ancaman global dan berbagai regulasi yang mengancam kelangsungan ekonomi mereka.

Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APTI Agus Parmuji, dikutip dari Antara, Rabu (30/10/2024) mengungkapkan, saat ini industri hasil tembakau legal telah diawasi dan diatur dengan lebih dari 480 peraturan yang ketat, baik sisi fiskal maupun nonfiskal yang meliputi peraturan daerah, peraturan bupati/wali kota/gubernur, sampai kementerian dan perundang-undangan.

Belum lagi terbitnya PP 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang menuai penolakan dari banyak kalangan, termasuk penolakan dari ekosistem pertembakauan.

"Padatnya regulasi aturan yang dibebankan IHT legal nasional tersebut, akan berdampak pula bagi kelangsungan hidup jutaan petani tembakau yang selama ini bergantung pada pabrikan rokok," ujar Agus.

Menurut dia, untuk melindungi jutaan petani tembakau yang selama ini sebagai pilar ekonomi bangsa, DPN APTI meminta kepada Presiden agar Pemerintah Indonesia tidak perlu mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Kerangka FCTC jika diterapkan di Indonesia, katanya pula, akan mematikan tenaga kerja, petani, buruh, yang juga bakal menekan pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal itu, menurut dia, justru bertolak belakang dengan visi misi Asta Cita yang ingin menyerap jutaan tenaga kerja demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kemudian, meminta agar Harga Jual Eceran (HJE) rokok tidak berubah pada tahun 2025, serta tidak ada kenaikan PPN menjadi 12 persen guna menjaga penjualan dalam kondisi turunnya daya beli masyarakat.

"Hal itu sejalan dengan program 100 Hari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menargetkan bisa kembali membangkitkan daya beli masyarakat yang tengah lesu," katanya.

APTI juga meminta, tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk tahun 2025, 2026 dan tahun 2027 tidak naik guna menjaga kelangsungan proses pemulihan industri hasil tembakau legal nasional.

Selain itu, asosiasi menolak penyederhanaan (simplifikasi) tarif cukai dan mendekatkan disparitas tarif antarlayer, karena akan menjadi ancaman harga rokok legal semakin tidak terbeli, dan perokok beralih ke rokok ilegal.

Dengan simplifikasi, ujarnya lagi, yang diuntungkan adalah perusahaan rokok dengan brand internasional, dimana produk-produknya sangat sedikit menggunakan tembakau lokal hasil panen petani. ‎

"Bila itu diterapkan, bisa menjadi kiamat ekonomi bagi petani tembakau," kata Agus Parmuji.

Kelima, memohon peraturan yang seimbang antara rokok elektronik dan rokok kretek. Hal ini mengingat tarif cukai rokok elektronik lebih murah dari rokok kretek.

Jakarta -

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diminta untuk melindungi jutaan petani tembakau dari berbagai ancaman global dan regulasi yang dinilai mengancam kelangsungan ekonomi petani tembakau di Indonesia.

Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Agus Parmuji mengungkapkan, saat ini industri hasil tembakau legal telah diawasi dan diatur dengan lebih dari 480 peraturan yang ketat, baik sisi fiskal maupun nonfiskal yang meliputi peraturan daerah, peraturan bupati/wali kota/gubernur, sampai kementerian dan perundang-undangan.

Belum lagi terbitnya PP 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang menuai penolakan dari banyak kalangan, termasuk penolakan dari ekosistem pertembakauan.

"Padatnya regulasi aturan yang dibebankan IHT legal nasional tersebut, akan berdampak pula bagi kelangsungan hidup jutaan petani tembakau yang selama ini bergantung pada pabrikan rokok," ujar Agus Parmuji dihubungi di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Agus Parmuji menegaskan, demi melindungi jutaan petani tembakau yang selama ini sebagai soko guru ekonomi bangsa, pihaknya menitipkan 5 PR besar pada Presiden Prabowo Subianto. Pertama, pemerintah Indonesia tidak perlu mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Mengingat posisi Indonesia seperti halnya beberapa negara lain di dunia yang mata pencaharian masyarakatnya banyak yang bergantung dari sektor pertembakauan.

Menurutnya, kerangka FCTC jika diterapkan di Indonesia akan mematikan tenaga kerja, petani, buruh, yang juga bakal menekan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu, justru bertolak belakang dengan visi misi Asta Cita yang ingin menyerap jutaan tenaga kerja demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pihaknya juga mendukung visi Presiden Prabowo yang akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

"Kami berharap Presiden Prabowo tidak meratifikasi FCTC. Suara rakyat wajib didengar oleh Pemerintah Indonesia, utamanya mereka yang hajat hidupnya bergantung pada industri hasil tembakau," tegasnya.

Kedua, meminta Presiden Prabowo agar Harga Jual Eceran (HJE) rokok tidak berubah pada tahun 2025, serta tidak ada kenaikan PPN menjadi 12 persen.

"Tujuannya demi menjaga penjualan dalam kondisi turunnya daya beli masyarakat. Hal itu sejalan dengan program 100 hari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menargetkan bisa kembali membangkitkan daya beli masyarakat yang tengah lesu," katanya.

Memurut Agus Parmuji, fenomena downtrading ditandai oleh para konsumen yang beralih mengonsumsi produk rokok dengan harga lebih murah, termasuk rokok ilegal, mengancam pasar rokok legal karena adanya tekanan kebijakan nonfiskal dan fiskal, belum lagi turunnya produksi dan melambatnya kinerja penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) yang memerlukan kebijakan mitigasi.

"Jutaan petani tembakau berharap adanya keseimbangan antara fungsi pengendalian dan fungsi penerimaan ke depan," imbuhnya.

Ketiga, tarif CHT untuk tahun 2025, 2026 dan tahun 2027 tidak naik guna menjaga kelangsungan proses pemulihan industri hasil tembakau legal nasional.

Diakui Agus Parmuji, IHT nasional selama ini berpotensi besar terhadap penyediaan tenaga kerja, juga berkontribusi ekonomi ke negara (cukai hasil tembakau dan pajak). Hal ini agar dijadikan perhatian besar Presiden Prabowo karena mencari pengganti dari sumbangan ekonomi tembakau tidak mudah.

Keempat, menolak penyederhanaan (simplifikasi) tarif cukai dan mendekatkan disparitas tarif antar layer. Hal itu akan menjadi ancaman harga rokok legal semakin tidak terbeli, dan perokok beralih ke rokok ilegal.

"Dengan simplifikasi, tentu yang diuntungkan adalah perusahaan rokok dengan brand internasional, dimana produk-produknya sangat sedikit menggunakan tembakau lokal hasil panen petani. Bila itu diterapkan, bisa menjadi kiamat ekonomi bagi petani tembakau," terangnya.

Kelima, memohon peraturan yang seimbang antara rokok elektronik dan rokok kretek. Hal ini mengingat tarif cukai rokok elektronik lebih murah dari rokok kretek.

"Kontribusi dari IHT nasional memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Industri ini memiliki hubungan kerja yang bersifat kegotongroyongan antara petani tembakau dan industri rokok baik skala besar, menengah, maupun kecil," pungkasnya.

(rrd/rir)

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto agar berkomitmen melindungi jutaan petani tembakau dari ancaman global dan regulasi yang berpotensi merugikan ekonomi mereka.

Ketua Umum DPN APTI Agus Parmuji, mengatakan bahwa industri tembakau di Indonesia saat ini diawasi lebih dari 480 regulasi fiskal dan nonfiskal, termasuk peraturan daerah dan undang-undang.

Selain itu, terbitnya PP 28 Tahun 2024 serta Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik juga mendapatkan banyak penolakan, termasuk dari ekosistem pertembakauan.

"Padatnya regulasi yang dibebankan pada industri hasil tembakau legal akan berdampak pada kelangsungan hidup jutaan petani tembakau yang bergantung pada pabrik rokok," ujar Agus dalam siaran pers, Senin (28/10/2024).

DPN APTI menitipkan lima poin penting kepada Presiden Prabowo demi melindungi para petani tembakau.

Pertama, Indonesia diminta untuk tidak mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) karena penerapan FCTC dapat mematikan pekerjaan petani tembakau dan menekan ekonomi nasional, bertentangan dengan visi Prabowo untuk meningkatkan lapangan kerja.

Kedua, Agus meminta agar Harga Jual Eceran (HJE) rokok tidak berubah pada 2025 dan tidak ada kenaikan PPN menjadi 12%, guna menjaga daya beli masyarakat yang sedang menurun.

Ketiga, DPN APTI mengusulkan agar tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk tahun 2025 hingga 2027 tidak dinaikkan, demi memulihkan industri tembakau legal yang berkontribusi besar terhadap ekonomi dan tenaga kerja nasional.

Keempat, APTI menolak simplifikasi tarif cukai yang dapat memicu peralihan konsumen ke rokok ilegal dan merugikan petani lokal. Simplifikasi dianggap hanya menguntungkan perusahaan rokok internasional yang jarang menggunakan tembakau lokal.

Kelima, Agus meminta adanya keseimbangan peraturan antara rokok elektronik dan rokok kretek, karena cukai rokok elektronik yang lebih murah dapat merugikan industri rokok kretek yang banyak menggunakan tembakau lokal.

Agus menegaskan bahwa kontribusi industri hasil tembakau terhadap ekonomi nasional sangat besar, dan kebijakan yang tepat diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekonomi para petani tembakau.

Jakarta -

Para petani tembakau berharap Presiden Prabowo bisa melindungi kelangsungan ekosistem pertembakauan dari hulu sampai hilir dengan tujuan menjaga urat nadi ekonomi masyarakat. Hal itu sejalan dengan visi misi Asta Cita bapak Prabowo-Gibran.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPC APTI) Pamekasan, Samukrah meminta Presiden Prabowo berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani tembakau melalui kebijakan memajukan pertanian tembakau di tanah air.

"Pemerintah harus melakukan pendampingan teknis pertanian tembakau dan cengkeh, harus memberikan akses permodalan serta menyiapkan infrastruktur yang tepat guna agar produktivitasnya optimal dan berkelanjutan," kata Samukrah di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Samukrah juga berharap Presiden Prabowo tidak mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Hal itu sejalan dengan poin pidato Presiden Prabowo yang mengajak saudara-saudara sebangsa dan se-tanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman.

"Untuk melindungi ekosistem pertembakaun nasional dari tekanan internasional melalui FCTC, Presiden Prabowo diminta menolaknya karena konvensi tersebut tidak mempertimbangkan aspek kehidupan para pemangku kepentingan ekosistem pertembakauan dari hulu sampai hilir," ujar Samukrah.

Samukrah juga mengapresiasi keputusan pemerintah tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2025. Saat ini terjadi fenomena pergeseran konsumen (downtrading) untuk membeli rokok dengan harga murah. Hal itu akibat tingginya kenaikan tarif cukai hasil tembakau dalam 3 tahun terakhir ini. Sehingga, target penerimaan negara dari cukai hasil tembakau tidak tercapai.

Ia juga berharap, Presiden Prabowo meninjau ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Pasalnya, produk hukum itu menuai penolakan multi stakeholders nasional.

Menurutnya, produk hukum yang dihasilkan Kementerian Kesehatan itu akan memberikan dampak berganda (multiflier effect) bagi kelangsungan usaha industri hasil tembakau (IHT) dan mengancam hidup petani tembakau dan cengkeh di tanah air.

"Kami berharap bapak Presiden Prabowo bersikap arif bijak agar meninjau ulang peraturan yang membuat kegaduhan masyarakat tersebut dengan mengedepankan partisipasi publik. Hal itu bertujuan agar melindungi dan melindungi kedaulatan ekonomi pertembakauan nasional," katanya.

(rrd/rir)

KOMPAS.com – Kesejahteraan warga Dusun Dayu, Desa Sumberharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah (Jateng), mengalami peningkatan berkat program kemitraan PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna) melalui perusahaan pemasok dengan petani-petani tembakau di sana.

Bahkan, peningkatan yang dirasakan tak sebatas dari aspek ekonomi saja. Warga yang bergabung dalam program kemitraan sejak 2014 juga menjadi lebih sejahtera dari aspek sosial. Hal ini diamini Kepala Dusun (Kadus) Dayu, Supriyono (45).

Awalnya, kata Supriyono, warga Dusun Dayu yang menjadi petani mitra hanya berjumlah tujuh orang. Kini, jumlahnya bertambah hingga lebih dari empat kali lipat. Hal ini tidak lepas dari hasil pertanian tembakau yang menjanjikan.

Warga lain yang melihat tetangganya lebih sejahtera setelah bergabung dengan program kemitraan, akhirnya mengikuti jejak untuk ikut menjadi petani mitra. Saat ini, ada 31 warga Dusun Dayu yang ikut program kemitraan petani tembakau.

"Keberadaan pertanian tembakau saat ini memang sangat menopang kehidupan masyarakat. Selain tanaman pangan (padi), tembakau menjadi andalan warga untuk menopang perekonomian," ujar Supriyono dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (23/10/2024).

Kesejahteraan warga yang menjadi petani mitra pemasok Sampoerna, lanjut Supriyono, biasanya semakin terlihat ketika musim panen tembakau selesai.

Para petani mitra dapat merenovasi rumah, membeli alat produksi dan kendaraan, serta memperluas lahan.

"Perubahannya banyak. Selesai panen tembakau, hampir semua petani merenovasi rumah. Ada juga yang beli tanah, sepeda motor, dan lainnya," terangnya.

Supriyono menambahkan, keberadaan program kemitraan juga meningkatkan tingkat pendidikan warga Dusun Dayu. Sebab, para petani tembakau jadi bisa membiayai pendidikan anak-anaknya hingga ke jenjang yang lebih tinggi.

"Pendidikan anak lebih tinggi karena ada dana dari hasil bertani tembakau," kata Supriyono.

Serap tenaga kerja

Sejak kehadiran program kemitraan, lanjut Supriyono, lahan pertanian warganya tidak lagi dibiarkan kosong semasa musim kemarau. Pasalnya, mereka bisa menanaminya dengan tembakau.

"Alhamdulillah, sekarang terus ditanami tembakau. Selama setahun penuh, kadang sampai musim (tanam padi), tembakau masih dipetik," terangnya.

Supriyono juga menyampaikan, pertanian tembakau di bawah program kemitraan telah menyerap banyak tenaga kerja atau buruh. Bahkan, tidak sedikit petani tembakau Dusun Dayu yang mencari buruh hingga ke desa lainnya.

"(Di Dusun Dayu) semua terserap menjadi buruh pertanian tembakau. Kadang malah ambil buruh dari luar (dusun) karena perlu bantuan banyak buruh tani," katanya.

Para buruh tersebut biasanya dibutuhkan saat pengolahan tanah untuk masa tanam dan ketika masa panen tembakau tiba.

KOMPAS.com – Kesejahteraan warga Dusun Dayu, Desa Sumberharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah (Jateng), mengalami peningkatan berkat program kemitraan PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna) melalui perusahaan pemasok dengan petani-petani tembakau di sana.

Bahkan, peningkatan yang dirasakan tak sebatas dari aspek ekonomi saja. Warga yang bergabung dalam program kemitraan sejak 2014 juga menjadi lebih sejahtera dari aspek sosial. Hal ini diamini Kepala Dusun (Kadus) Dayu, Supriyono (45).

Awalnya, kata Supriyono, warga Dusun Dayu yang menjadi petani mitra hanya berjumlah tujuh orang. Kini, jumlahnya bertambah hingga lebih dari empat kali lipat. Hal ini tidak lepas dari hasil pertanian tembakau yang menjanjikan.

Warga lain yang melihat tetangganya lebih sejahtera setelah bergabung dengan program kemitraan, akhirnya mengikuti jejak untuk ikut menjadi petani mitra. Saat ini, ada 31 warga Dusun Dayu yang ikut program kemitraan petani tembakau.

"Keberadaan pertanian tembakau saat ini memang sangat menopang kehidupan masyarakat. Selain tanaman pangan (padi), tembakau menjadi andalan warga untuk menopang perekonomian," ujar Supriyono dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (23/10/2024).

Kesejahteraan warga yang menjadi petani mitra pemasok Sampoerna, lanjut Supriyono, biasanya semakin terlihat ketika musim panen tembakau selesai.

Para petani mitra dapat merenovasi rumah, membeli alat produksi dan kendaraan, serta memperluas lahan.

"Perubahannya banyak. Selesai panen tembakau, hampir semua petani merenovasi rumah. Ada juga yang beli tanah, sepeda motor, dan lainnya," terangnya.

Supriyono menambahkan, keberadaan program kemitraan juga meningkatkan tingkat pendidikan warga Dusun Dayu. Sebab, para petani tembakau jadi bisa membiayai pendidikan anak-anaknya hingga ke jenjang yang lebih tinggi.

"Pendidikan anak lebih tinggi karena ada dana dari hasil bertani tembakau," kata Supriyono.

Serap tenaga kerja

Sejak kehadiran program kemitraan, lanjut Supriyono, lahan pertanian warganya tidak lagi dibiarkan kosong semasa musim kemarau. Pasalnya, mereka bisa menanaminya dengan tembakau.

"Alhamdulillah, sekarang terus ditanami tembakau. Selama setahun penuh, kadang sampai musim (tanam padi), tembakau masih dipetik," terangnya.

Supriyono juga menyampaikan, pertanian tembakau di bawah program kemitraan telah menyerap banyak tenaga kerja atau buruh. Bahkan, tidak sedikit petani tembakau Dusun Dayu yang mencari buruh hingga ke desa lainnya.

"(Di Dusun Dayu) semua terserap menjadi buruh pertanian tembakau. Kadang malah ambil buruh dari luar (dusun) karena perlu bantuan banyak buruh tani," katanya.

Para buruh tersebut biasanya dibutuhkan saat pengolahan tanah untuk masa tanam dan ketika masa panen tembakau tiba.

Dari aspek sosial, lanjut Supriyono, lebih banyak warga yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa sejak ada program kemitraan. Misalnya, apabila ada kegiatan sosial di desa, para petani mitra selalu memberikan dukungan, termasuk secara finansial.

"Warga sekarang lebih mudah ikut kegiatan sosial. Kegiatan (sosial) apa pun pasti bisa terlaksana karena ada dana. Partisipasi warga lebih tinggi dan antusias," ujar Supriyono.

Supriyono berharap, program kemitraan Sampoerna, utamanya dengan para petani tembakau di Dayu, bisa terus berlanjut mengingat manfaatnya sebagai penopang perekonomian masyarakat.

Penghasilan meningkat

Sementara itu, Suprapto (51), seorang pemilik usaha toko kelontong di Wonogiri mengatakan bahwa keberadaan pertanian tembakau memberikan dampak luar biasa bagi usahanya.

Pendapatan toko Suprapto yang terletak di Desa Sumberharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, meningkat drastis. Peningkatan mulai terjadi sejak program kemitraan pertanian tembakau masuk ke desanya pada 2014 sampai sekarang.

"Dari segi penghasilan, sejak ada program kemitraan pertanian tembakau, usaha saya tambah meningkat. Alhamdulillah, (meningkat) hingga 50 persen. Setiap tahun meningkat," kata Suprapto.

Setiap hari, Suprapto menjual beraneka ragam kebutuhan rumah tangga, mulai dari sayuran, makanan ringan, hingga sembako.

Menurutnya, pertanian tembakau adalah jaminan bagi warga Desa Sumberharjo untuk membeli beragam kebutuhan rumah tangga, termasuk sembako.

Ia melihat sendiri kesejahteraan warga desanya meningkat. Bahkan, banyak warganya kini punya kendaraan bermotor sendiri. Suprapto pun memaksimalkan peluang dan terus mengembangkan usahanya. Usaha tersebut juga tidak lepas dari penghasilan toko kelontong yang semakin berkembang.

Suprapto berharap, program kemitraan dapat terus berlanjut dan tetap eksis di Desa Sumberharjo.

"Harapan saya, pertanian tembakau tetap eksis dan tetap berlanjut di Desa Sumberharjo atau di Kecamatan Eromoko," kata Suprapto.

Untuk diketahui, program kemitraan petani Sampoerna yang dilaksanakan melalui perusahaan pemasok tembakau bertujuan untuk meningkatkan kualitas tembakau dan kesejahteraan petani.

Melalui program kemitraan, para petani binaan mendapatkan pendampingan, bimbingan teknis, akses yang mudah terhadap permodalan dan prasarana produksi pertanian, serta jaminan pembelian bagi petani sesuai dengan kesepakatan.

Selain pendampingan proses budi daya, para petani binaan juga menerima berbagai pelatihan guna mengurangi dampak terhadap lingkungan dan menciptakan kondisi bekerja yang aman dan berkeadilan.

Beragam program pemberdayaan perempuan dan pendampingan usaha juga diimplementasikan untuk para istri petani tembakau. Rangkaian kegiatan ini bertujuan agar dampak positif program kemitraan dapat juga dirasakan bagi komunitas di sekitar petani.