Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Hikmahanto Juwana menyoroti perihal wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Ia menjelaskan penerapan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek mirip dengan kebijakan yang diterapkan Australia pada 2012. Saat itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang menolak kebijakan tersebut.

"Sekarang kita justru ingin menerapkan apa yang pernah kita lawan. Ini sangat membingungkan," kata dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hikmahanto menekankan bahwa Indonesia sebagai negara penghasil tembakau, seharusnya tidak mengikuti regulasi yang ditentukan oleh negara lain, terutama yang bersumber dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Pasalnya, kebijakan tersebut dapat mengganggu pendapatan negara yang berasal dari keseluruhan kegiatan ekonomi mata rantai sektor tembakau, termasuk devisa ekspor.

"Kita adalah negara penghasil tembakau, tetapi justru kebijakan ini bisa membuat produk kita terpinggirkan di pasar internasional," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah perlu menjaga kedaulatan negara serta memperhatikan kepentingan pelaku usaha domestik yang berjuang untuk bersaing di pasar global. Salah satu poin penting yang disoroti Hikmahanto, kebijakan itu dapat merugikan pelaku usaha yang ingin membedakan produk mereka.

"Setiap pelaku usaha berhak untuk bersaing dengan cara menonjolkan identitas merek mereka. Jika identitas itu dihilangkan, bagaimana mereka dapat bersaing?," katanya.

Lebih lanjut, sebut dia, ada urgensi untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat.

"Jika regulasi ini diterapkan, maka perokok malah akan beralih ke produk ilegal yang tidak terkontrol," ucapnya.

Hikmahanto turut menggarisbawahi perlunya koordinasi antar kementerian dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesehatan masyarakat sekaligus keberlangsungan industri serta menolak adanya intervensi asing dalam menentukan arah kebijakan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kita harus berjuang untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak mengorbankan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Indonesia harus memiliki ketahanan dan kedaulatan dalam menentukan arah kebijakan kita sendiri," kata Hikmahanto.

Untuk diketahui, kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Sementara itu, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan berdasarkan hasil kajian Indef, dampak ekonomi yang hilang atas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek dapat mencapai Rp308 triliun.

Menurut Andry, rencana aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Tanpa merek dan identitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran.

"Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks. Dengan aturan kemasan tanpa identitas merek, mereka bisa langsung memasukkan produknya ke pasar, dan pemerintah akan kesulitan dalam pengawasan serta identifikasi produk," ujarnya.

Selain itu, Andry mengungkapkan dari sisi penerimaan negara, ada potensi hilangnya Rp160,6 triliun atau sekitar 7 persen dari penerimaan pajak jika aturan itu disahkan dan membuat target penerimaan negara sulit tercapai. Jika regulasi itu diterapkan, target penerimaan negara sebesar Rp218,7 triliun untuk 2024 ini kemungkinan besar tidak akan tercapai.

Pasalnya, lanjut Andry, industri hasil tembakau merupakan salah satu penyumbang signifikan bagi produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Sebelum pandemi COVID-19, industri tersebut menyumbang hingga 6,9 persen terhadap PDB, namun angka ini terus menurun setiap tahunnya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Prof Hikmahanto Juwana mengkritik regulasi penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Pasalnya Indonesia pernah menggugat aturan tersebut kepada Badan Perdagangan Dunia (WTO).

Ia menjelaskan, tahun 2014 Australia menerapkan aturan kemasan rokok tanpa identitas merek di negaranya. Indonesia sebagai salah satu pengekspor produk hasil tembakau terbesar melakukan perlawanan meskipun akhirnya kalah.

"Bayangkan, 2014 Australia meletakkan kemasan polos, dan kita melawat tahun 2017. Kita Indonesia melawan sebagai negara pengekspor keenam dunia. Kenapa, karena yang dipikirkan adalah kalau Australia bisa, berhasil, itu tenaga kerja kita, produk ekspor kita akan terganggu," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Dan memang kita kalah. Masa kita kalah terus kemudian sekarang kita mau menerapkan apa yang dilakukan Australia? Bingung saya," sambung Hikmahanto.

Adapun regulasi baru soal kemasan rokok tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan.

Menurutnya rencana penerapan kemasan rokok tanpa identitas merek berasal dari FCTC atau Framework Convention on Tobacco Control. FCTC adalah perjanjian kesehatan masyarakat global pertama yang dibahas dan disepakati oleh negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Kita nggak (meratifikasi FCTC) dan jangan pernah kita ikut FCTC. Tapi kan pintarnya mereka memaksa lewat Menteri Kesehatan supaya ketentuan-ketentuan yang ada dalam FCTC itu diadopsi ke dalam hukum Indonesia," ujarnya.

Ia menuding ada kelompok yang ingin agar produk rokok dari negara pengekspor tidak bisa masuk ke negaranya. Hikmahanto lalu meminta pemerintah Indonesia agar tidak mudah diintervensi.

Dalam catatan detikcom, Indonesia menggugat Negeri Kanguru lantaran menerapkan aturan kemasan netral pada produk tembakau. Sengketa dagang ini merupakan salah satu sengketa dagang terbesar yang ditangani WTO sampai saat ini.

Tercatat ada tiga anggota WTO lainnya yang ikut menggugat kebijakan yang sama, yaitu Honduras, Republik Dominika, dan Kuba, serta 36 Anggota WTO menjadi pihak ketiga yang turut berkepentingan terhadap gugatan ini.

(ily/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto langsung membuat kebijakan penting di pada sektor luar negeri ketika masa jabatannya belum berusia satu pekan, yakni dengan membawa Indonesia untuk bergabung ke aliansi ekonomi BRICS Plus.

Keinginan agar Indonesia masuk dalam aliansi tersebut sudah disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang diutus Prabowo untuk mengikuti KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, pada pekan lalu.

"Pada pertemuan KTT BRICS Plus tersebut, Bapak Menlu sudah menyampaikan bahwa Indonesia berkeinginan untuk bergabung dalam BRICS," ujar Juru Bicara Kementerlian Luar Negeri RI, Roy Soemirat dalam keterangan video, Sabtu (26/10/2024).

Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga sudah bersurat kepada Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov pada Kamis (24/10/2024) lalu agar Indonesia disetujui menjadi salah satu anggota aliansi ekonomi BRICS Plus (Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan).

Dengan disampaikannya secara resmi, Indonesia kini dalam posisi menunggu apakah negara-negara anggota BRICS Plus bersedia menerima.

Wujud politik bebas-aktif

Roy mengatakan, alasan Indonesia bergabung dalam BRICS adalah bentuk nyata dari politik luar negeri Indonesia.

Politik luar negeri Indonesia yang diketahui menganut politik bebas aktif mengupayakan agar bisa berpartisipasi di semua forum internasional, termasuk BRICS.

Iamenyebutkan, selama sesuai dengan kepentingan nasional, posisi Indonesia sebagai salah satu anggota aliansi ekonomi baru ini merupakan hal yang baik.

“Ini juga merupakan pengejawantahan politik luar negeri Indonesia bebas aktif,” ujar Roy.

Roy menjelaskan bahwa upaya Indonesia menjadi anggota BRICS dimaksudkan untuk memperkuat posisi bebas aktif yang memungkinkan Indonesia tidak berpihak pada kubu mana pun, tetapi tetap aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional.

Ia melanjutkan, sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia juga perlu melakukan advokasi pembangunan berkelanjutan di berbagai negara berkembang.

BRICS dinilai bisa menjadi wadah untuk mempercepat perkembangan pembangunan negara-negara dunia ketiga yang masih tertinggal.

“Diharapkan lewat partisipasinya di BRICS, Indonesia juga ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau global south di masa mendatang,” ujar Roy.

Roy juga menjelaskan bahwa tujuan Indonesia untuk bergabung di BRICS adalah mendorong penegakan hak atas pembangunan berkelanjutan.

Di samping itu, Indonesia ingin memperkuat kerja sama untuk mendukung reformasi sistem multilateral agar lebih inklusif dan representatif, menyesuaikan dengan realitas global yang terus berkembang.

“Dan juga diharapkan Indonesia dan negara-negara yang tergabung dalam BRICS dapat menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Global South,” kata dia.

Agar tak dikuasai OECD

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan, bergabungnya Indonesia dengan aliansi ekonomi BRICS adalah langkah yang tepat.

Dia menyebut, Indonesia bisa mengurangi dominasi Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang telah meluas lebih dulu.

"Menurut saya bagus juga Indonesia bergabung dengan BRICS agar Indonesia tidak didominasi oleh negara-negara OECD," kata Hikmahanto.

Selain itu, bergabungnya Indonesia ke BRICS bisa menjaga jarak antara negara-negara yang tergabung dengan OECD dan negara anggota BRICS.

Hikmahanto berpendapat, saat ini Indonesia melihat OECD sudah tidak sekuat di masa lalu. Oleh sebab itu, ia menilai tidak ada salahnya jika Indonesia masuk ke BRICS.

Ia menilai, kekuatan pasar BRICS dianggap mampu menjadi penyeimbang kekuatan ekonomi negara-negara yang tergabung di dalam OECD.

Jakarta: Seperti sudah diprediksi sebelumnya, Israel akhirnya melancarkan serangan balasan sebanyak tiga kali ke Iran sepanjang Sabtu dini hari, 26 Oktober 2024. Rentetan serangan ini merupakan respons Tel Aviv atas peluncuran salvo rudal dari Iran ke Israel pada 1 Oktober lalu.

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, ada tidaknya eskalasi usai serangan Israel ini sangat bergantung pada Iran. Apakah Teheran akan melakukan serangan balik tanpa jeda atau tidak?

“Bila Iran melakukan serangan balik secara langsung, dan Israel langsung membalas, dalam pandangan saya ini akan bereskalasi menjadi perang terbuka antar dua negara. Tidak lagi perang antar negara dengan kelompok,” ujar Hikmahanto dalam keterangan tertulis kepada awak media.
“Kalau sudah seperti ini, bukannya tidak mungkin negara lain akan terlibat seperti Amerika Serikat dan Inggris yang akan berada di belakang Israel,” sambungnya.

Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani itu juga mengatakan bahwa jika perang pada akhirnya meletus, Iran pun akan didukung sejumlah negara, termasuk Rusia.

Menyikapi situasi saat ini, lanjut Hikmahanto, maka ada tiga hal yang dapat dilakukan komunitas internasional:

1. Meski tidak akan berarti, namun PBB perlu bersikap. Dewan Keamanan PBB perlu melakukan rapat darurat, demikian juga Majelis Umum untuk mengeluarkan resolusi.

2. AS intensif melakukan lobi, baik ke Iran maupun Israel, terutama saat ini agar Iran tidak melakukan serangan balasan.

3. Negara ketiga seperti Indonesia turun untuk menjadi penengah. Intinya Indonesia perlu meminta AS agar menahan Israel untuk tidak menyerang Hamas, Hizbullah maupun Iran. Sebagai imbalannya, Indo akan meminta Iran agar tidak membalas serangan Israel.

Baca juga: WNI di Iran Diimbau Jauhi Kerumunan Massa usai Serangan Balasan Israel


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta -

Pemerintah diperkirakan bisa mendapat sejumlah manfaat dari bergabungnya Indonesia dengan blok ekonomi BRICS sebagai mitra. Salah satunya terkait kerja sama perdagangan Indonesia dengan negara-negara anggota kelompok 'anti-barat' tersebut.

Sebab sebagaimana diketahui BRICS merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang dibentuk untuk memperkuat kerja sama ekonomi serta untuk meningkatkan pengaruh negara anggota di kancah global. Blok perdagangan ini disebut-sebut memegang sekitar seperlima perdagangan dunia.

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana berpendapat dengan menjadi negara mitra BRICS, Indonesia berpeluang mendapat akses kerja sama ekonomi atau transaksi komoditas tertentu dari para negara anggota blok tersebut.

Ia mencontohkan dengan bergabungnya Indonesia sebagai mitra BRICS, pemerintah bisa mendapat akses terhadap minyak mentah Rusia dengan harga murah. Sebab selama ini minyak mentah asal Negeri Beruang Merah itu banyak mendapat embargo dari berbagai negara, khususnya negara barat.

"Kalau menurut saya (menjadi mitra BRICS) bisa mempengaruhi, misalnya gini, (pasokan) BBM," kata Hikmahanto.

"Sekarang Rusia bisa menawarkan kita BBM yang lebih murah karena dia nggak laku katakanlah karena dia diembargo sama negara-negara Eropa karena Ukraina. Nah pertanyaan kita kenapa kita nggak beli dari Rusia?" tambahnya lagi.

Menurutnya keuntungan-keuntungan seperti ini menjadi sangat penting mengingat beban negara untuk subsidi BBM ini sudah sangat besar. Sehingga dengan adanya pembelian pasokan minyak harga murah ini setidaknya pengeluaran negara dapat sedikit berkurang.

:Kita kan mau beli murah karena negara mensubsidi (BBM) rakyatnya mahal ya kan? Nah kalau misalnya kita beli mahal kemudian subsidi juga mahal (beban negara akan semakin besar)," ucap Hikmahanto.

"Karena kepentingan nasional kita adalah kita bisa membeli minyak yang sudah di-refine itu dengan harga murah supaya negara tidak terbebani dengan subsidi yang cukup besar kepada rakyatnya," terangnya lagi.

Meski begitu ia mengakui jika langkah seperti ini bisa saja membuat sejumlah negara, khususnya mereka yang mengembargo minyak mentah Rusia, akan memberi opini negatif terhadap Indonesia. Termasuk di antaranya bisa saja mempengaruhi proses bergabungnya RI dengan OECD.

Sebab menurutnya keberadaan blok ekonomi BRICS ini berada di posisi saling berlawanan dengan OECD, mengingat bagaimana negara-negara anggota blok tersebut kerap bermasalah dengan negara-negara barat yang merupakan anggota OECD.

Untuk itu menurutnya pemerintah perlu mempertimbangkan betul-betul posisinya dalam kancah politik global. Sehingga ia menyarankan untuk mempertimbangkan kembali untung rugi bagi Indonesia untuk tetap bermitra dengan BRICS maupun tergabung dalam OECD.

"Tapi kalau kita masuk OECD, kalau ada ketentuan yang mengatakan bahwa pokoknya negara anggota OECD nggak boleh beli dari Rusia, wah tunggu dulu, jangan (langsung bergabung OECD)," terangnya.

"Kita juga harus hati-hati ya untuk melihat apa yang bisa dihasilkan atau nggak kalau kita ingin gabung ke OECD. Jangan sampai dengan bergabungnya kita (dengan BRICS ataupun OECD), kita tidak bisa mempertahankan politik luar negeri yang bebas aktif," kata Hikmahanto.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah berpendapat secara umum Indonesia tidak mendapat nilai tambah yang besar dengan menjadi negara mitra BRICS. Sebab selama ini Indonesia sudah memiliki hubungan yang cukup dekat dengan negara-negara anggota geng Rusia-China ini.

"Saya kira sih sama aja. Ini kita sebenarnya sebagai mitra BRICS itu kita sebenarnya tidak ada sesuatu yang istimewa karena sebelumnya hubungan kita dengan China, dengan India, dengan Rusia itu ya sudah baik," kata Piter.

Sehingga menurutnya kemitraan ini hanya menjadi salah satu sarana mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS saja. Walaupun langkah ini juga merupakan hal yang penting mengingat para anggota geng Rusia-China ini masih memiliki potensi perdagangan yang besar dengan Indonesia.

"Mungkin yang hanya bisa lebih ditindaklanjuti seharusnya itu adalah misalnya terkait dengan potensi perdagangan dengan Brazil ya, atau termasuk dengan Rusia," ucapnya.

"Rusia kan kita sudah berhubungan baik, tapi kalau secara perdagangan masih kurang ya. Mungkin melalui kemitraan ini bisa dimanfaatkan lebih gitu," sambungnya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Indonesia bergabung dengan blok ekonomi BRICS sebagai salah satu negara mitra. BRICS merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang menyumbang seperlima dari perdagangan global.

Atas kemitraan ini Indonesia disebut-sebut bisa mendapat sejumlah keuntungan semisal keterbukaan peluang kerja sama yang lebih besar di berbagai bidang seperti perdagangan hingga pengaruh di kancah politik global.

Meski begitu, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana berpendapat dalam bermitra Indonesia tetap harus menjaga 'jarak aman' dengan dengan BRICS. Hal ini menjadi penting mengingat RI juga berencana untuk bergabung dengan OECD.

Sebab menurutnya keberadaan blok ekonomi BRICS ini berada di posisi saling berlawanan dengan OECD, mengingat bagaimana negara-negara anggota blok tersebut kerap bermasalah dengan negara-negara barat yang merupakan anggota OECD.

"Kita tahu bahwa OECD sama BRICS ini sebenarnya agak berhadapan-hadapan. Karena OECD kan Amerika dan negara-negara Eropa gitu kan, sementara kalau BRICS itu lihatlah ada Rusia, ada Cina di situ, ada India, Brazil," kata Hikmahanto kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

"Tapi kalau misalnya Presiden Prabowo mengatakan ingin menjaga jarak yang sama dan non block, berarti kita boleh juga tuh kalau misalnya kita join ke BRICS, kira-kira seperti itu," terangnya.

Untuk itu menurutnya pemerintah harus mengkaji lebih jauh terkait keterlibatan Indonesia dalam kelompok 'anti-barat' yang dikepalai Rusia-China ini sehingga tidak mengganggu hubungan bilateral atau perdagangan dengan negara lain, termasuk blok ekonomi OECD.

"Pertanyaannya adalah apakah kalau kita jadi anggota OECD membuat kita tidak boleh masuk dalam BRICS, atau sebaliknya kalau kita menjadi anggota BRICS kita tidak boleh masuk ke OECD. Karena Indonesia sekarang ini sudah dalam tahap persiapan akan masuk ke OECD," ucapnya.

"Nah kalau misalnya kita ternyata boleh masuk di dua-duanya kenapa nggak untuk kepentingan nasional kita?" tambah Hikmahanto.

Pada akhirnya, Hikmahanto menekankan bagaimana Indonesia harus bisa mempertahankan kebijakan politik luar negerinya yang bebas aktif. Sehingga benar-benar penting bagi pemerintah untuk menjaga jarak aman dengan negara-negara baik yang tergabung dalam BRICS maupun OECD, sehingga RI benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari kedua belah pihak.

"Menurut saya bagus juga Indonesia bergabung dengan BRICS agar Indonesia tidak didominasi oleh negara-negara OECD. Indonesia juga bisa menjaga jarak yang sama antara negara-negara yang bergabung dengan OECD, dengan negara-negara yang tergabung dalam BRICS," terang Hikmahanto.

"Terpenting adalah kepentingan nasional kita diuntungkan dan tidak sebaliknya dirugikan. Indonesia mungkin melihat OECD sudah tidak sekuat di masa lalu karenanya Indonesia perlu masuk ke BRICS dimana kekuatan pasarnya sangat luar biasa dan mampu menjadi penyeimbang OECD," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah berpendapat secara umum keterlibatan Indonesia dengan BRICS tidak akan memberi dampak besar terhadap rencana bergabung dengan OECD.

Sebab menurutnya hubungan yang dibina antara Indonesia dengan BRICS masih dalam tahap mitra. Berbeda jika Indonesia benar-benar masuk dan menjadi anggota BRICS, di mana hal ini dapat memancing opini negatif dari negara-negara barat khususnya yang tergabung dalam OECD.

"Makanya kalau kita hanya sebagai mitra, itu menurut saya nggak ada minusnya. Karena kita hanya sebagai mitra bukan sebagai anggota," ucapnya.

Meski begitu menurutnya Indonesia masih harus berhati-hati atas kemitraannya ini dengan BRICS, utamanya agar tidak mendapat opini negatif dari negara-negara anggota OECD. Sebab menurutnya RI belum memiliki kemampuan atau ketahanan jika harus berhadapan dengan misalnya sanksi atau embargo negara-negara barat.

"Kalau kita menjadi penggerak (anggota) dalam BRICS Itu mungkin kita akan diperlakukan secara berbeda negatif oleh negara-negara barat, terutama dengan melihat hubungan baik antara kita dengan Rusia. Nanti kan (OECD) beranggap (Indonesia) berteman dengan Rusia, kita akan diperlakukan secara negatif. Sementara kita belum punya posisi yang cukup kuat Untuk diperlakukan seperti itu," terang Piter.

(fdl/fdl)

Jakarta: Posisi Pemerintah Indonesia dalam menyikapi perang Rusia-Ukraina adalah tidak berpihak ke pihak mana pun. Hal ini disampaikan pengamat hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, yang mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo.

"Kami tidak akan berpihak pada Rusia. Kami tidak akan berpihak pada Ukraina. Namun kami berpihak pada perdamaian," kata Hikmahanto, dalam sesi geopolitik dalam seminar 'Indonesia-Russia: From the Past to the Future, Historical and Geopolitical Perspective' di Jakarta, Selasa, 24 September 2024.

Ia menjelaskan, Rusia menggunakan Pasal 51 Piagam PBB saat menyerang Ukraina. Pasal 51 Piagam PBB mengatur hak menggunakan kekuatan bersenjata untuk membela diri bagi suatu negara.

Sementara Ukraina menggunakan Pasal 2 Paragraf 4 Piagam PBB dalam membalas serangan Rusia. Pasal tersebut melarang tindakan mengancam atau menggunakan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apa pun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sementara itu Presiden Jokowi, kata Hikmahanto, membuat pernyataan berdasarkan Pasal 2 Paragraf 3 Piagam PBB. Pasal ini menyebutkan dalam menghadapi pertikaian internasional (pertikaian antar negara), maka negara-negara anggota PBB wajib menyelesaikannya dengan cara-cara damai sedemikian rupa agar tidak mengancam perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan.

Hikmahanto menegaskan, apa yang dilakukan Indonesia dalam konteks perang Rusia-Ukraina bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tapi juga untuk negara-negara dunia ketiga.

"Karena ketika presiden kita bertemu, sebagai presiden G20, bertemu dengan para pemimpin G7, Presiden (Volodymyr) Zelensky dan juga Presiden (Vladimir) Putin, beliau menyatakan bahwa yang akan menderita akibat perang di Ukraina adalah negara-negara dunia ketiga, rakyat dunia ketiga," sambungnya.

Menurut Hikmahanto, perang Rusia-Ukraina hanya akan menyebabkan krisis ekonomi finansial dan menyebabkan gangguan pada rantai pasokan.

"Jadi presiden kita ingin mengatakan bahwa saya tidak akan menjadi perantara perdamaian, tetapi demi kemanusiaan, kita harus menghentikan perang ini," pungkasnya.

Baca juga: Hikmahanto: RI Tak Perlu Dukung atau Kecam Hasil Referendum 4 Wilayah Ukraina

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik di kawasan Timur Tengah antara Israel, Palestina, Lebanon, dan Iran diperkirakan bisa sangat berdampak kepada dunia, termasuk Indonesia, dan dikhawatirkan meluas menjadi perang nuklir.

"Ini sangat berdampak, tidak hanya negara-negara di Timur Tengah, tetapi juga ke dunia. Mungkin harga BBM akan naik dan ini akan berdampak," kata Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Hikmahanto Juwana, dikutip dari program Obrolan Newsroom di Kompas.com, Kamis (8/8/2024).

Hikmahanto mengatakan, hal lain yang bakal terdampak jika konflik itu meluas adalah terganggunya rantai pasok dunia (global supply chain).

"Karena kapal-kapal yang biasanya melewati selat-selat atau laut-laut yang penting itu harus menunggu dulu. Demikian juga dengan penerbangan-penerbangan," ucap Hikmahanto.

Selain itu, kata Hikmahanto, yang patut diwaspadai adalah potensi terjadinya polarisasi di antara negara-negara yang berkepentingan dengan konflik itu.

Salah satunya adalah pakta atau perjanjian di antara negara-negara shabat yang tengah bertikai buat saling membantu.

"Jadi mungkin Israel di belakangnya ada Amerika Serikat, mungkin juga Inggris dan sebagainya. Sementara Iran akan ada Rusia dan sebagainya. Seperti ini itu akan memulai perang dunia ketiga. Dimulainya perang dunia 3," papar Hikmahanto.

Hikmahanto juga menyinggung potensi pengerahan senjata nuklir jika memang konflik itu meluas. Sebab negara-negara yang tengah bertikai mempunyai negara mitra yang membuat, mengembangkan, dan menyimpan senjata nuklir.

"Kita enggak tahu apakah Iran punya senjata nuklir atau tidak. Demikian juga kita tidak tahu apakah Israel punya senjata nuklir atau tidak, tapi kalau misalnya Rusia pasti punya. Amerika pasti punya," ujar pakar hubungan internasional itu.

"Dan Korea Utara misalnya, kan jauh banget dari Timur Tengah, tapi Korea Utara mungkin saja berada di belakang Iran, yang penting dia berhadapan dengan Amerika Serikat," sambung Hikmahanto.

Hikmahanto menganggap semua negara-negara saat ini tengah berupaya meredakan tensi konflik supaya tidak meruncing dengan cara dialog.

"Kalau sudah seperti ini, dampaknya akan sangat luar biasa. Tidak hanya di sekitar, tapi seluruh dunia. Bahkan bisa saja ini mulai kiamat nih seperti ini," kata Hikmahanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Situasi konflik di kawasan Timur Tengah saat ini dinilai sudah berada di titik nadir dan diperkirakan tinggal menunggu momentum sebagai pemicu terjadinya peperangan besar.

Menurut Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Hikmahanto Juwana, konflik antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza, Palestina, sangat mungkin meluas setelah serangan bom menewaskan mantan Kepala Biro Politik Ismail Haniyeh di Iran.

"Jadi ini masing-masing sudah tegang, sudah sampai pada titik di mana tinggal tek (menjetikkan jari), perang terjadi," kata Hikmahanto dikutip dari program Obrolan Newsroom di Kompas.com, Kamis (8/8/2024).

Menurut pakar hubungan internasional itu, sempat muncul prediksi Iran akan menyerang Israel pada Senin (5/8/2024) lalu. Namun, hal itu tidak terjadi.

Sedangkan Israel juga kemungkinan bisa melakukan serangan antisipasi sebelum mereka diserang Iran.

"Setelah serangan yang menewaskan Ismail Haniyeh, sekarang Iran jadi punya alasan untuk menyerang Israel. Sedangkan Israel juga kemungkinan melakukan serangan anticipatory (antisipasi) sebelum mereka diserang Iran misalnya," ucap Hikmahanto.

Meski begitu, Hikmahanto meyakini upaya-upaya perundingan dan dialog masih dilakukan.

Akan tetapi, Hikmahanto juga memperkirakan sejumlah kelompok milisi seperti Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, serta Hamas yang dekat dengan Iran belum akan mengendurkan serangan ke Israel.

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan, potensi perang Iran-Israel semakin besar setelah pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh terbunuh di Iran, Rabu (31/7/2024).

Juwana mengatakan, situasi Timur Tengah semakin tidak pasti lantaran kematian Ismail diduga akibat serangan Israel.

"Jadi situasi di Timur Tengah itu ketidakpastian semakin tinggi. Karena Iran saat ini sudah ingin menyerang Israel, karena dugaan Israel berada di belakang ini," ujar Juwana saat dihubungi Kompas.com melalui telepon, Kamis (1/8/2024).

Juwana menyebut, yang mengkhawatirkan jika memang dugaan tersebut benar, maka Iran berhak melakukan serangan kepada Israel. Karena Israel melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan Iran.

"Maka Iran punya basis untuk melakukan serangan," ucapnya.

Sedangkan Amerika Serikat, kata Juwana, akan mengalami dilema mendalam karena tidak bisa membela Israel secara terang-terangan.

Jika Amerika Serikat membela Israel, maka ada label negeri Paman Sam itu membela orang yang jelas-jelas menyalahi aturan.

"Tapi kalau AS membantu Israel dengan menyerang Iran, bukan tidak mungkin Rusia akan berada di belakang Iran. Saya yakin juga Turki akan berada di belakang Iran," ujarnya.

Sebagai informasi, pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh tewas pada Selasa (31/7/2024) dalam serangan Israel di Iran. Hal ini mengejutkan masyarakat internasional.

“Saudara, pemimpin, mujahid Ismail Haniyeh, kepala gerakan, tewas dalam serangan Zionis di markas besarnya di Teheran setelah dia berpartisipasi dalam pelantikan presiden baru (Iran),” kata Hamas dalam sebuah pernyataan dilansir AFP.

Garda Revolusi Iran pada Rabu juga mengeluarkan pernyataan terkait kematian Haniyeh.

Disebutkan, bahwa pemimpin Hamas Ismail Haniyeh terbunuh di Teheran bersama dengan salah satu pengawalnya.

“Kediaman Ismail Haniyeh, kepala kantor politik Perlawanan Islam Hamas, dihantam di Teheran, dan sebagai akibat dari insiden ini, dia dan salah satu pengawalnya menjadi martir,” ungkap mereka dalam sebuah pernyataan yang dilansir oleh situs berita Sepah milik Korps Garda Revolusi Iran.

Jakarta: Israel kemungkinan akan mengabaikan fatwa dari Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyatakan pendudukan Israel di tanah Palestina sebagai suatu tindakan ilegal, menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana.

Fatwa terbaru ICJ sudah direspons Perdana Menteri Israel Benyamin Nethanyahu sebagai sesuatu yang konyol, dan kemungkinan tidak akan bisa mengubah sikap Tel Aviv terkait pendudukan ilegalnya di tanah Palestina.

"Pertama, Israel sebagai negara yang mengokupasi tanah Palestina akan mengabaikan fatwa ICJ," ucap Hikmahanto.
"Israel akan beralasan fatwa bukanlah produk hukum. Demikian pula bila Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang paralel dengan isi fatwa. Sudah pasti akan diabaikan oleh Israel," sambungnya.

Kedua, Amerika Serikat (AS) dan negara sekutu Israel akan tetap mendukung okupasi ilegal Israel di tanah Palestina. "Bahkan, para sekutu akan melindungi Israel bila ada negara-negara yang hendak memaksakan fatwa dengan kekerasan atau penggunaan senjata," tutur Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani itu.

Ketiga, lanjut Hikmahanto, dalam hubungan antar masyarakat internasional yang berlaku adalah hukum rimba, bukan hukum internasional. "Dalam hukum rimba yang berlaku adalah siapa yang kuat dialah yang menang," ujarnya.

"Terakhir, kebanyakan negara-negara di dunia tidak dapat berbuat apapun untuk menegakkan berbagai putusan, resolusi dan fatwa PBB yang sangat berpihak pada rakyat Palestina," pungkas Hikmahanto.

Baca juga: Hikmahanto Jelaskan Detail Fatwa ICJ Terkait Pendudukan Ilegal Israel

(WIL)

Jakarta: Mahkamah Internasional (ICJ) telah mengeluarkan fatwa (Advisory Opinion) atas permintaan dari Majelis Umum PBB terkait pendudukan Israel di tanah Palestina pada Jumat, 19 Juli kemarin.

Dalam memberikan fatwa, ICJ membahas secara detail dua pertanyaan yang disampaikan oleh Majelis Umum PBB, yaitu:

1. Apa konsekuensi hukum atas pelanggaran Israel terhadap rakyat Palestina atas hak untuk menentukan nasib sendiri; dan
2. Bagaimana kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik yang dilakukan oleh Israel terhadap keabsahan okupasi yang dilakukan oleh Israel dan apa konsekuensi bagi negara-negara dan PBB.

Fatwa ICJ sangat tebal yang terdiri dari 284 poin. Fatwa tersebut membahas mulai dari kewenangannya untuk menyampaikan fatwa dan berbagai ketentuan hukum internasional yang digunakan.

“Selanjutnya dalam fatwa juga ditentukan wilayah Palestina yang dianeksasi oleh Israel, kebijakan dan praktik yang dilakukan oleh Israel di wilayah yang diokupasi, termasuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mendiskriminasi warga yang dianeksasi,” kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, dalam keterangan tertulis kepada awak media pada Sabtu, 20 Juli 2024.

“Demikian juga hal yang berkaitan dengan pencabutan izin dan perusakan atas berbagai bangunan warga Palestina oleh para pemukim warga Israel yang terkadang dibiarkan oleh otoritas Israel,” sambungnya.

Konflik Israel-Palestina

Dalam fatwanya, ICJ menentukan berbagai kebijakan dan praktik yang dilakukan oleh Israel dianggap bertentangan dengan berbagai instrumen hukum internasional. ICJ menganggap pendudukan oleh Israel sebagai tidak sah dan karenanya meminta Israel untuk segera angkat kaki.

“Bahkan ICJ meminta negara-negara anggota PBB untuk tidak mengakui wilayah Palestina yang diokupasi oleh Israel, termasuk kebijakan-kebijakan yang dibuat,” tutur Hikmahanto.

“Selanjutnya ICJ menegaskan bahwa tindak lanjut atas fatwa yang disampaikan diserahkan kepada Majelis Umum PBB.”

“Di saat bersamaan ICJ mengingatkan agar konflik Israel-Palestina untuk segera diselesaikan karena telah mengancam perdamaian dan keamanan internasional,” pungkas Hikmahanto.

Baca juga: Dukung ICJ, Indonesia Desak Israel Akhiri Pendudukan Ilegal di Palestina

(WIL)