IDXChannel - Kementerian Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) membeberkan ancaman bahaya banjir barang impor murah di pasar domestik.

Kekhawatiran barang impor yang berupa consumer goods seperti pakaian jadi, sepatu, kosmetik itu menggerus pertumbuhan UMKM yang diharapkan menjadi tonggak ekonomi Indonesia.

"Semakin banjirnya produk impor murah, dikhawatirkan akan menimbulkan fenomena margin hunter di kalangan pengusaha," kata Plt. Deputi Bidang UKM KemenKopUKM, Temmy Setya Permana dalam diskusi media di kantor KemenkopUKM, Selasa (6/8/2024).

Fenomena margin hunter ini, kata Temmy, adalah pergeseran pengusaha yang awalnya memiliki pabrik produsen akan bergeser menjadi distributor.

"Beberapa teman-teman pelaku usaha yang biasanya memproduksi dengan punya workshop, sekarang lebih suka beli (impor) saja karena harganya lebih murah," kata Temmy.

"Kemudian setelah beli barangnya, mereka white label atau kasih label sendiri lalu dijual. Itu lebih menjanjikan keuntungan bagi mereka," kata dia.

Temmy mengungkapkan, jika praktik fenomena margin hunter ini terus dibiarkan maka investasi perekonomian tidak akan tumbuh. Imbasnya, lanjut Temmy, tidak ada industri baru maka tidak akan ada pembukaan lapangan kerja baru.

"Kalau semuanya dibiarkan terus (margin hunter), investasi tidak tumbuh nanti. Tidak ada industri baru, tidak ada pabrik baru, mau tidak mau tenaga kerja akan berkurang," katanya.

Diketahui, Pemerintah berencana menerapkan kebijakan bea masuk atau pajak impor dari China sebesar 200 persen, sebagai upaya melindungi ekonomi Indonesia atas maraknya barang-barang impor dengan harga yang lebih murah.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peningkatan potensi gagal bayar Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan baru terkait restrukturisasi kredit tersebut. Kementerian Koperasi dan UKM turut angkat bicara mengenai hal ini.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Yulius, menjelaskan bahwa opsi restrukturisasi ini bertujuan memberikan kesempatan bagi debitur KUR yang tengah mengalami kesulitan. Meskipun demikian, Non Performing Loan (NPL) KUR saat ini masih terkendali di angka 2,16%.

“Agar UMKM yang belum sepenuhnya beradaptasi dengan kondisi pelemahan sektor ekonomi saat ini bisa mendapatkan kesempatan untuk bangkit dan tidak jatuh pada NPL,” ujar Yulius, Senin (22/7).

Percepatan Penyaluran KUR

Pemerintah terus mendorong percepatan penyaluran KUR melalui koordinasi antar stakeholder serta evaluasi hambatan yang dihadapi tahun sebelumnya.

Realisasi penyaluran KUR hingga 31 Juni 2024 telah mencapai Rp 141,85 triliun dari target Rp 300 triliun untuk tahun ini, meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 105,8 triliun.

Inisiatif dari Menteri Koordinator Perekonomian

Opsi restrukturisasi kredit dilontarkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam sebuah postingan Instagram setelah memimpin Rakortas terkait KUR pekan lalu.

Airlangga menyatakan bahwa perbankan saat ini berada dalam kondisi yang resilien untuk menjalankan program ini. Ia juga menyebutkan adanya opsi perpanjangan restrukturisasi kredit khusus segmen KUR sebagai bagian dari kebijakan yang ditawarkan.

Koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa restrukturisasi ini tidak terkait dengan restrukturisasi Covid-19 yang telah berakhir pada Maret 2024.

Opsi restrukturisasi terbaru ini ditawarkan kepada masing-masing bank untuk debitur KUR yang masih dianggap prospektif, berdasarkan POJK 40/2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum.

“Nantinya akan ada koordinasi lanjutan mengenai hal ini dengan pemerintah sebagai pemilik program,” ujar Dian.

Evaluasi Berkala dan Penyesuaian Program KUR

Dian juga menambahkan bahwa bersama pemerintah, OJK secara berkala melakukan evaluasi terhadap kompetensi dan kondisi bank penyalur KUR.

Dalam perjalanannya, penyesuaian, alokasi, atau penghentian penyaluran dimungkinkan guna memastikan program ini tidak hanya meningkatkan penyaluran tetapi juga efektif dalam mendorong keberlangsungan UMKM di Indonesia dalam jangka panjang.