Menteri Koperasi (MenKop) Budi Arie Setiadi mengatakan Peringatan Hari Pahlawan menjadi momentum kebangkitan koperasi Indonesia.

Budi menyampaikan harapan itu saat berziarah ke makam Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia Mohammad Hatta (Bung Hatta) di TPU Tanah Kusir, Minggu (10/11), bertepatan dengan Peringatan Hari Pahlawan.

"Perjuangan Bung Hatta dalam meletakkan fondasi dan dasar koperasi ini harus kita lanjutkan, tugas kita meneruskan dan membawa koperasi sebagai kekuatan utama ekonomi Indonesia," ujar dia.

Budi berziarah ke makam Bung Hatta untuk mengenang dan meneladani ketokohan Bapak Koperasi Indonesia.

Dia juga menganggap Hatta sebagai proklamator yang dikenal sangat dekat dengan rakyat.

Dalam keterangan resmi, Budi menyebut kunjungan ini memacu motivasi dia melanjutkan perjuangan Hatta dalam menegakkan ekonomi kerakyatan melalui koperasi.

"[Peringatan Hari Pahlawan] ini diharapkan bisa menjadi momentum kebangkitan koperasi Indonesia," kata Budi Arie, dalam rilis resmi.

Dia juga menekankan Kementerian Koperasi merupakan satu-satunya kementerian memiliki pahlawan nasional.

Karena itu, Hari Pahlawan akan dijadikan momentum bagi kementerian untuk membangkitkan koperasi yang mengalami stagnasi.

"Pola pikir berkoperasi itu tidak boleh kecil, harus besar jadi kalau sekarang baru 29 juta rakyat Indonesia yang berpartisipasi dalam koperasi, kita harapkan bisa (naik menjadi) 60 juta orang yang menjadi anggota koperasi," kata Budi.

Dia menyadari selama ini koperasi di Indonesia mengalami kemunduran akibat salah kelola oknum pengurus koperasi atau pihak tak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan koperasi. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi luntur.

Budi lalu berkomitmen di tangan dia citra dan nama baik koperasi akan kembali pulih dan tumbuh semakin besar ke depan.

Untuk itu kerja sama dengan berbagai pihak termasuk DPR dan Gerakan koperasi akan dilakukan secara intensif.

"Ini momentum yang tepat untuk menggelorakan semangat koperasi karena koperasi sebagai instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menyejahterakan rakyat Indonesia tanpa terkecuali," ungkap Budi.

Sementara itu Putri Bung Hatta, Halida Hatta, mengapresiasi jajaran Menteri Koperasi dan rombongan yang berziarah ke makam ayahnya.

Bagi Halida, kedatangan Budi Arie menjadi kehormatan tersendiri bagi keluarga Hatta.

"Saat belajar di Belanda, Bung Hatta memikirkan nasib rakyat Indonesia termasuk mencari cara agar bisa memperkecil gap (ekonomi), lalu bersama persatuan pelajar di sana beliau mendirikan koperasi," kata Halida.

Berkat kegigihan Hatta dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, akhirnya terbit regulasi UUD 45 Pasal 33 Ayat 1 dimana perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

Makna dari UUD 45 ini adalah koperasi yang digagas Hatta bisa menyejahterakan anggotanya.

Jakarta -

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka atau dikenal 'Oneng' menyoroti adanya pinjaman online (pinjol) ilegal berkedok koperasi. Pelaku menawarkan pinjaman dengan mudah dan cepat namun dengan bunga yang tinggi.

Menurut Rieke, pinjol ilegal tersebut menggunakan website yang seolah-olah legalitasnya telah disetujui oleh Kementerian Koperasi. Ia lalu meminta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi tidak kecolongan dan mengingatkan jangan ada oknum yang berasal dari orang dalam (ordal) Kementerian.

"Fintech lending ilegal ini menggunakan aplikasi website seolah-olah legalitas koperasinya di-approve oleh Kemenkop. Kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal di Kementerian Koperasi," katanya dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ia mendorong Kemenkop berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri kemungkinan ASN di Kemenkop terlibat pinjol ilegal.

"Atau segeralah mungkin membentuk tim mengenai fintech ilegal atau pinjol berkedok Koperasi ini apakah ada keterlibatan ordal di dalam meng-approve seolah-olah dia sudah dapat izin pinjol ini. Yang juga penting pinjol itu servernya 22% di Indonesia, sisanya di luar negeri," tutur Rieke.

Rieke juga menyampaikan perkataan Budi Arie yang menyebut pinjol ilegal dan judi online seperti kakak-beradik. Pasalnya keduanya bisa menimbulkan kriminalitas sehingga tidak bisa didiamkan.

Ia lalu menyoroti sosok Budi Arie yang sedang menjadi sorotan imbas terungkapnya pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang melindungi judi online. Oleh karena itu, sebut Rieke, penting untuk dilakukan skrining segera di Kemenkop.

"Kita tidak usah basa-basi karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan dengan adanya ordal di Kementerian yang lama. Saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening di Kementerian Bapak termasuk yang terlibat pinjol atau judi online.

Dalam kesempatan itu, Budi Arie menyebut ada fenomena rentenir berkedok koperasi. Praktik rentenir tersebut pada akhirnya merusak nama baik koperasi.

"Mengenai koperasi berkedok rentenir, kalau menurut Deputi saya bukan koperasi berkedok rentenir, tapi rentenir berkedok koperasi. Jadi rentenir inilah yang merusak nama baik koperasi," ujar dia.

(kil/kil)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan segera mengirimkan surat usulan program pemutihan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan pemutihan yang menyangkut 6 juta kredit usaha tani (KUT).

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa dirinya akan menyusun surat usulan pemutihan kredit petani kepada orang nomor satu di Indonesia.

Apalagi, Budi mengungkap bahwa tumpukan utang yang menjerat 6 juta petani dan nelayan lewat program KUT mencapai Rp8,3 triliun.

“Kami akan mengupayakan itu segera [kebijakan pemutihan]. Ini draft-nya, suratnya saya mau disusun untuk disampaikan ke Pak Presiden [Prabowo Subianto],” kata Budi Arie saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu juga menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan karena menyangkut nasib jutaan rakyat kecil, termasuk para petani yang sulit mendapatkan akses pembiayaan lantaran masih terlilit skema KUT.

“Surat dari usulan kami, dari Kementerian Koperasi. Karena ini menyangkut rakyat kecil, 6 juta petani dan nelayan. Kalau tambah KUT [kredit usaha tani] itu 7 juta orang. Kasihan kan? Sebenarnya utangnya nggak seberapa kalau dibanding per orang ya?” tuturnya.

Untuk itu, Budi Arie menyampaikan bahwa Kemenkop akan mengirimkan surat yang berisikan kebijakan pemutihan dan penghapus buku petani kepada Prabowo. “Untuk diambil kebijakan pemutihan, penghapus tagihan dan penghapus bukuan utang-utang petani,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pemutihan utang bank 6 juta petani dan nelayan. Aturan itu kabarnya akan terbit dalam waktu dekat.

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebut bahwa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pemutihan utang bank untuk petani dan nelayan sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Atgas.

“Saya berharap minggu depan ya beliau akan tanda tangan Perpres pemutihan 5–6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru,” ujar Hashim di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Hashim menjelaskan bahwa semua utang tersebut merupakan utang masa lalu, bahkan ada yang sejak masa krisis moneter 1998. Meski penghapusan buku telah dilakukan, namun hak tagih dari bank belum dihapus.

Imbasnya, banyak nelayan dan petani sulit untuk mengajukan pinjaman ke perbankan lantaran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mirisnya, mau tidak mau, lanjut Hashim, 6 juta nelayan dan petani ini akhirnya beralih ke rentenir dan pinjaman online (pinjol) untuk mendapatkan bantuan pendanaan. Hal inilah yang kemudian mendasari rencana Prabowo untuk menerbitkan aturan pemutihan utang bank bagi 6 juta petani dan nelayan.

Nantinya melalui kebijakan tersebut, Hashim mengatakan bahwa para nelayan dan petani ini berhak untuk mengajukan pinjaman ke perbankan. “Tidak akan ditutup SLIK-nya di OJK,” ujarnya.

Dia mengharapkan, adanya kebijakan ini dapat berdampak positif, tidak hanya kepada 6 juta debitur, tetapi juga untuk keluarganya.

“Dengan demikian 6 juta debitur itu kan ada istri, ada anak ada keluarga, 30–40 juta manusia akan nanti dapat dampak yang positif,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) meminta Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM untuk menghentikan pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Koperasi (WamenKop) Ferry Juliantono dalam acara Silaturahmi Dekopin di Jakarta, Selasa (29/10/2024) malam.

Menurut Ferry, sebanyak 80% pembiayaan LPDB harus digunakan untuk kegiatan koperasi-koperasi yang produktif guna menghidupkan kembali koperasi-koperasi produsen seperti koperasi pertanian, peternak, dan sebagainya.

“Saya minta LPDB mengurangi, kalau bisa disetop, pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Di samping itu, Ferry juga menekankan akan lebih membesarkan lagi eksistensi LPDB sebagai cikal bakal bank khusus koperasi, menggantikan Bank Bukopin yang sudah diambilalih perbankan Korea Selatan.

Selain LPDB, dia juga menyoroti peran Jaminan Kredit Indoneesia (Jamkrindo) dalam memberikan penjaminan bagi pembiayaan koperasi. Sebab, jelas Ferry, sejarah Jamkrindo berasal dari Kementerian Koperasi.

“Ke depan, saya akan tandemkan antara LPDB dan Jamkrindo untuk memperlancar seluruh kegiatan koperasi di Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, WamenKop menyatakan bahwa Gerakan Koperasi juga diberi kesempatan untuk ikut dalam program makan bergizi yang bakal menelan total anggaran sebesar Rp71 triliun.

Untuk itu, Ferry mengajak Gerakan Koperasi untuk mempersiapkan diri dalam memanfaatkan peluang tersebut.

“Kepala Badan Gizi sudah diperintah Presiden Prabowo agar program makan bergizi harus melibatkan ekonomi kerakyatan dan koperasi, selain untuk menurunkan stunting,” tuturnya.

Jakarta -

Hari ini Teten Masduki menyerahkan jabatannya sebagai Menteri Koperasi kepada Budi Arie. Hal ini ditandai dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang berlangsung di Gedung Kementerian Koperasi dan UMKM, Senin (21/10/2024).

Teten mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Budi Arie untuk meningkatkan kehidupan masyarakat perubahan sosial. Dia menyebut perjalanan tersebut tidaklah mudah. Untuk itu, dia bilang senang karena Budi Arie yang menggantikannya.

"Walaupun ternyata untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi rakyat ini tidak mudah, oleh karena itu saya senang sekali Budi Arie menggantikan saya, berbagai komunikasi yang sudah dilakukan beberapa masalah saya yakin bisa diselesaikan oleh Budi Arie," kata Teten.

Dia menyebut sudah memberikan catatan kepada Budi Arie terkait masalah koperasi. Dia berharap Budi Arie bisa bekerja dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu, Budi Arie mengatakan dia akan menghubungkan Kementerian Komunikasi Digital dengan Kementerian Koperasi. Dia bilang langkah ini untuk digitalisasi koperasi.

"Saya sudah sampaikan bahwa Kementerian Koperasi dan Kementerian Komunikasi Digital dikerjasamakan karena saya ingin digitalisasi koperasi," katanya.

Dia menyoroti persoalan koperasi berkaitan dengan tata kelola dan sumber daya manusia dalam 100 hari ke depan. Dia pun berkomitmen akan melanjutkan apa yang telah Teten lakukan di koperasi.

"Kita akan perkuat tata kelola dan sumber daya manusia karena itu 100 hari dan mudah-mudahan mesin di Kementerian Koperasi bisa kuat untuk lari 120 km per jam," jelasnya.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Badan Layanan Umum (BLU) Small and Medium Enterprises and Cooperatives (SMESCO) mencatatkan pergerakan kinerja keuangan yang dinamis. Bahkan SMESCO sempat mengalami defisit selama 5 tahun.

Direktur Utama SMESCO Wientor Rah Mada mengatakan, SMESCO sebagai BLU memiliki tugas untuk bisa menghasilkan sumbangsih untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun pada rentang 2018 s.d 2022, SMESCO justru mengalami defisit.

Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan defisit ini terjadi mulanya datang dari eksternal yakni pembangunan LRT yang menyebabkan akses ke SMESCO tertutup. Tak lama berselang, pandemi COVID-19 pun datang

"Mulai pandemi yang menyebabkan banyak tenant di SMESCO, karena kita punya 17 lantai, banyak tenant di SMESCO keluar, event juga sudah mulai jarang. Akhirnya kondisi internal di SMESCO kondisinya adalah defisit dari tahun 2018," kata Wintor, dalam Konferensi Pers di Kantor KemenKop UKM, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Wintor mengatakan, defisit terbesar terjadi pada tahun 2020 melebihi angka Rp 10 miliar. Meski begitu, pihaknya berhasil memperbaiki keadaan sehingga pada 2023 SMESCO bisa keluar dari zona merah.

"Keluar dari defisit. Kita sudah mulai hijau lagi. Dari tahun 2021 ketika saya mulai masuk ke SMESCO bersama-sama dengan Pak Leo (Dirut sebelumnya), waktu itu Pak Leo mengatakan kami sangat fokus di pembenahan internal, efisiensi, berbagai macam pengeluaran, termasuk berusaha memperbesar PNBP yang memang menjadi tugas kami selain untuk melayani UKM," ujarnya.

SMESCO fokus melakukan pembenahan internal sejak 2021 hingga 2023. Tidak hanya mencatatkan surplus, SMESCo juga menjaga tren positif hingga 2024 ini. Berkaca pada kondisi ini, menurutnya kini SMESCO sudah siap masuk ke tahap pengembangan berikutnya.

"Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 kami sangat fokus di internal pembenahan finansial. Sekarang di tahun 2024 sampai tahun 2029 kami siap take off," kata dia.

(shc/das)

Jakarta -

Badan Layanan Umum (BLU) Small and Medium Enterprises and Cooperatives (SMESCO) mencatatkan pergerakan kinerja keuangan yang dinamis. Bahkan SMESCO sempat mengalami defisit selama 5 tahun.

Direktur Utama SMESCO Wientor Rah Mada mengatakan, SMESCO sebagai BLU memiliki tugas untuk bisa menghasilkan sumbangsih untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun pada rentang 2018 s.d 2022, SMESCO justru mengalami defisit.

Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan defisit ini terjadi mulanya datang dari eksternal yakni pembangunan LRT yang menyebabkan akses ke SMESCO tertutup. Tak lama berselang, pandemi COVID-19 pun datang

"Mulai pandemi yang menyebabkan banyak tenant di SMESCO, karena kita punya 17 lantai, banyak tenant di SMESCO keluar, event juga sudah mulai jarang. Akhirnya kondisi internal di SMESCO kondisinya adalah defisit dari tahun 2018," kata Wintor, dalam Konferensi Pers di Kantor KemenKop UKM, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Wintor mengatakan, defisit terbesar terjadi pada tahun 2020 melebihi angka Rp 10 miliar. Meski begitu, pihaknya berhasil memperbaiki keadaan sehingga pada 2023 SMESCO bisa keluar dari zona merah.

"Keluar dari defisit. Kita sudah mulai hijau lagi. Dari tahun 2021 ketika saya mulai masuk ke SMESCO bersama-sama dengan Pak Leo (Dirut sebelumnya), waktu itu Pak Leo mengatakan kami sangat fokus di pembenahan internal, efisiensi, berbagai macam pengeluaran, termasuk berusaha memperbesar PNBP yang memang menjadi tugas kami selain untuk melayani UKM," ujarnya.

SMESCO fokus melakukan pembenahan internal sejak 2021 hingga 2023. Tidak hanya mencatatkan surplus, SMESCo juga menjaga tren positif hingga 2024 ini. Berkaca pada kondisi ini, menurutnya kini SMESCO sudah siap masuk ke tahap pengembangan berikutnya.

"Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 kami sangat fokus di internal pembenahan finansial. Sekarang di tahun 2024 sampai tahun 2029 kami siap take off," kata dia.

(shc/das)

Jakarta -

Aplikasi e-commerce asal China, Temu, sempat mendapat banyak sorotan karena disebut-sebut akan mencaplok Bukalapak (BUKA). Padahal, aplikasi ini dikhawatirkan akan membahayakan produk lokal karena menawarkan produk-produk China dengan harga miring.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pemblokiran dan take down aplikasi Temu di Indonesia. Dengan demikian, Temu tidak dapat diakses di Indonesia.

"Sudah di-take down (Kominfo).Apalagi memanfaatkan jaringan internet punya negara dan publik, nggak boleh dong, kita yang susah-susah bangun, tiba-tiba beneficiary-nya bukan kita," kata Teten, di Kantor KemenKop UKM, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari surat yang disampaikan Teten kepada Kominfo untuk meminta perlindungan produk UMKM terhadap marketplace asal China tersebut.

Teten mengatakan, jangan sampai, masuknya produk luar negeri hingga membanjiri Tanah Air justru membuat pelemahan di sisi UMKM. Apalagi, peran UMKM sendiri juga sangat penting untuk mencapai cita-cita RI menjadi negara maju.

"Sebaiknya pemerintah hati-hati memberi izin kepada Temu. Saya kira pemerintah berkepentingan melindungi industri dalam negeri, terutama manufaktur dan UMKM. Kalau hitungan saya, model platform kayak Temu ini berat, karena akan sangat murah, sehingga industri dalam negeri, dan produk UMKM susah bersaing," ujarnya.

Langkah perlindungan UMKM ini juga telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jangan sampai, masuknya aplikasi seperti Temu justru malah membuat pengangguran semakin meningkat, hingga membebani perekonomian.

"Dari awal kita sudah bilang ini nggak bisa (Temu masuk), dan waktu saya sampaikan ke Presiden (Jokowi), presiden dukung. Beliau bilang, 'udah ngomong duluan aja Pak Teten'. Kita memang sudah free trade, tapi negara-negara lain juga memproteksi, semua negara semua bangsa melindungi dirinya juga," kata dia.

Menurutnya, Temu ini berbeda dengan bisnis online lainnya. Pemerintah juga berhak mengambil langkah pemblokiran ini karena operasinya juga memanfaatkan infrastruktur digital publik RI.

"Jadi negara boleh dong atas nama kepentingan rakyat, nggak, saya nggak izinkan. Ini kan wilayah Indonesia apalagi manfaatkan jaringan negara, punya publik," ujar Teten.

Simak juga Video 'Teten Dukung Warung Madura: Justru yang Harus Diatur Itu Jaringan Retail Modern':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(shc/das)

Jakarta -

Kementerian Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM), dengan PT Pos Indonesia (Persero) dan pelaku UMKM bekerja sama untuk membangun ruang kreatif public atau Pos Bloc. Untuk tahap awalnya, akan ada 42 Pos Bloc yang tersebar di berbagai penjuru Tanah Air.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, Pos Bloc akan dibangun dengan memanfaatkan aset bangunan Pos Indonesia. Nantinya, Pos Bloc akan diisi oleh produk-produk UMKM.

"Untuk menjadi tempat jualan utama di brand-brand kuliner dan kriya. Kerja sama ini sangat penting bagi UMKM karena hari ini brand-brand luar termasuk juga banyak, untuk memperoleh perlindungan retail," kata Teten, dalam konferensi pers di Kantor KemenKop UKM, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Teten berharap, pembangunan Pos Bloc ini bisa membantu membuat UMKM RI bertransformasi hingga naik kelas. Dengan demikian, UMKM tidak hanya menjual produk tetapi juga punya brand value.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal R Djoemadi mengatakan, langkah ini sejalan dengan transformasi yang dilakukan Pos Indonesia, di mana kantor-kantor pos akan ditransformasi menjadi UMKM Center.

"Kami punya 3.000 titik ya, yang bisa dimanfaatkan. Namun untuk tahap pertama, kita piloting di 42 titik. Yang besar-besar dulu lah," ujar Faizal.

Faizal menjelaskan, rencana pengembangan ini dilakukan setelah melihat keberhasilan Pos Blok yang ada di 4 kota, antara lain Jakarta, Medan, Surabaya, dan Bandung. Rencana pengembangan ini, nantinya Pos Bloc juga akan hadir di kawasan timur RI seperti Jayapura.

Ia juga menekankan, Pos Bloc hanya berisi pelaku UMKM, tidak ada brand asing. Dengan demikian, harapannya juga bisa membantu para UMKM ini agar ekspansi ke kota-kota berikutnya.

Langkah piloting ini menjadi tahapan awal pengembangan UMKM Center di Indonesia. Apabila model bisnis ini berhasil, akan dikembangkan ke daerah-daerah berikutnya. Faizal menambahkan, Pos Bloc yang di bangun untuk tahap awalnya ini masih berskala kecil.

Selain itu, pihaknya juga akan menyiapkan distribution center untuk mempermudah pengiriman produk di Pos Bloc. Berikutnya, juga akan disediakan fulfillment center atau pergudangan sehingga UMKM tidak perlu menyimpan produk di rumahnya.

"Fungsi berikutnya adalah financial service center. Karena kebetulan kita bisa membantu UMKM untuk warehousing, mengakses pembiayaan, pembayaran, dan sebagainya. Dan yang terakhir education center," kata dia.

(shc/das)

Jakarta -

Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan telah melakukan pembinaan kepada 1,8 juta wirausaha. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah mengatakan sebanyak 642 wirausaha telah didampingi untuk mendapatkan pembiayaan.

Azizah mengtakan pembiayaan yang didapat ratusan wirausaha itu mencapai Rp 195,1 miliar. Sumber pembiayaan itu berasal dari penyertaan modal hingga venture capital atau perusahaan pembiyaan.

"Kita juga sudah ada 642 wira usaha yang sudah kita berikan akses terhadap pembiayaan. Dan pencairannya sebesar 195 miliar. Nah ini untuk kebanyakan semuanya dari non perbankan, tadi yang saya sampaikan. Apakah itu penyertaan modal, venture capital, investor, ataupun security crowdfunding," kata dia dalam konferensi pers Inovasi dan Kolaborasi untuk Kemandirian Menuju Indonesia Maju, di Kementerian Koperasi dan UKM, Senin (14/10/2024).

Pada 2024, pemerintah juga mendampingi wirausaha untuk bisa go global. Caranya, Kemenkop UKM membuka jejaring wirausaha kepada startup di luar negeri, seperti Korea Selatan, Jepang, Australia, Belanda.

"Kenapa kita pilih negara-negara ini? Karena kita tahu mereka punya startup yang cukup kuat, sektornya juga sesuai dengan sektor yang kita kembangkan, agribusiness, aquaculture, kemudian di teknologi, fashion, kemudian beauty and health, dan SDGs," pungkasnya.

Hal itu demi memperkenalkan wirausaha Indonesia juga ke dunia luar. Jadi menurutnya wirausaha Indonesia juga tahu seperti apa startup di luar negeri.

"Nah di sektor-sektor ini mereka unggul dan kita juga ingin memberikan wawasan," pungkasnya.

(ada/rrd)

JAKARTA - Memperkuat koperasi menjadi tantangan tersendiri buat pemerintahan selanjutnya, sebagai upaya meningkatkan perekonomian nasional untuk bekal menjadi negara maju. Seperti diketahui bahwa kontribusi koperasi terhadap ekonomi masih rendah.

?Penguatan koperasi harus diisi oleh orang yang paham tentang koperasi dan apa yang harus diperjuangkan karena penguatan badan usaha koperasi saat ini butuh perjuangan besar,? ujar Pakar Ekonomi UMKM dan Koperasi, Dr.Syahnan Phalipi di Jakarta, Kamis (10/10).

?Selama ini, pelaku UMKM dan Koperasi pada umumnya, sebenarnya sudah memegang kunci pertumbuhan ekonomi nasional jumlah 62% dari keseluruhan pelaku usaha. Ini sangat strategis dan harus dipegang orang yang paham tentang Koperasi dan UMKM,? tambahnya.

Syahnan mengatakan, tugas pemerintahan Prabowo-Gibran sangat berat, karena harus mengangkat derajat Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi, setidaknya di atas USD10.000 per kapita untuk menjadi negara maju. ?Ke arah ini, dibutuhkan percepatan pertumbuhan ekonomi sekitar 1-2 persen dari sekarang hanya sekitar 5%," ucapnya.

Menurut Syahnan, Kementerian Koperasi dan UKM memiliki peran strategis untuk memberikan konstribusi Indonesia terlepas dari jebakan Middle Income Trap atau pendapatan kelas menengah yang sulit menjadi negara berpendapatan atas atau negara maju.

?Indonesia harus bisa tumbuh 7%-8% untuk menuju Indoneisa Emas 2045, dan ini kuncinya di sektor UMKM dan Koperasi tidak sekadar hanya industrial saja," bebernya.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi menyatakan bahwa selama periode 2019-2024 pemerintah telah membubarkan sekitar 82.000 koperasi yang sudah tidak aktif.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, Ahmad mengatakan pembubaran tersebut adalah bagian dari upaya pemerintah dalam melakukan reformasi dan pembenahan kualitas koperasi.

“Pada 2014, tercatat ada sekitar 209.488 unit koperasi, dan jumlah ini berkurang menjadi 130.119 unit pada 2023 karena yang tidak aktif sudah dibubarkan,” ujar Ahmad.

Ahmad mengatakan meski menurun dari segi jumlah, permodalan koperasi mengalami peningkatan dari Rp200,66 triliun menjadi Rp254,17 triliun.

Lebih lanjut, ia menjelaskan dari total 82.000 koperasi yang dibubarkan selama periode tersebut, tidak ada satu pun yang mengajukan keberatan. Ini menunjukkan bahwa koperasi-koperasi tersebut memang sudah tidak beroperasi lagi.

Ia menyampaikan sebelumnya banyak koperasi yang tercatat sebagai badan hukum, tetapi tidak aktif. Setelah dilakukan verifikasi, baru diketahui bahwa banyak di antaranya yang sudah tidak beroperasi.

Sejak reformasi koperasi dilakukan, jumlah koperasi aktif terus mengalami peningkatan. Ahmad menyebut pada 2019, jumlah koperasi aktif tercatat sekitar 127.000 unit. Namun, hingga 2023, jumlah tersebut meningkat menjadi lebih dari 130.000 unit.

Selain itu, Ahmad mengatakan Kementerian Koperasi dan UKM juga aktif memantau perkembangan penyelesaian kasus delapan koperasi bermasalah.

Setelah tugas Satgas Koperasi Bermasalah selesai, kementerian membentuk tim baru untuk mendampingi dan memantau proses pembayaran ganti rugi kepada anggota koperasi. Dari total kerugian sebesar Rp26 triliun, hingga saat ini baru Rp3,4 triliun yang telah dikembalikan.

Ahmad lebih lanjut mengatakan kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB) telah mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam rencana tersebut, kontribusi koperasi ditargetkan mencapai 5,5 persen terhadap PDB nasional pada 2024.

“Ini sudah kami lampaui di atas 6,2 persen. Begitu juga apabila dilihat dari sisi pertumbuhan volume usaha, penambahan aset dan jumlah anggota.” ujarnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024